Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

Viral Lexusnya Disalip Rombongan Patwal, Sultan HB X Jarang Dikawal

Jakarta –

Di media sosial viral video yang menampilkan mobil Lexus LM Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X disalip rombongan mobil yang dikawal polisi. Saat itu, mobil Lexus Sultan HB X sedang berhenti di lampu merah. Dari sebelah kanan, muncul rombongan mobil yang dikawal polisi.

Dikutip detikJogja, Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji membenarkan mobil Lexus yang disalip rombongan ‘tot tot wuk wuk’ itu adalah mobil Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, momen itu terjadi saat Sultan HB X mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungan ke Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, pada Rabu (8/10) lalu.

“Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya.

Ternyata, Sultan HB X memang sudah terbiasa tidak menggunakan pengawalan ke mana pun. Hal itu merupakan kehendak Ngarsa Dalem.

“Selama ini beliau memang jarang menggunakan fasilitas pengawalan, baik saat bertugas menuju ke kantor, ataupun saat berkunjung di lapangan,” ucapnya.

Salah satu warga Wareng, Wonosari, Gunungkidul, Kismaya (30) juga mengatakan saat itu mobil Sultan HB X tanpa pengawalan. Menurutnya, ini menjadi teladan yang baik.

“Ya sebagai warga Gunungkidul saya melihat ada pemandangan yang bagus, contoh teladan yang sangat baik. Di mana saat itu saya melihat rombongan mobil menteri AHY. Nah, saya melihat yang khusus mobilnya Gubernur AB 10 HBX tanpa pengawalan, tanpa patwal,” kata Kismaya.

“Mobil Sultan tanpa pengawalan itu tanda kalau Jogja masih aman dan nyaman. Karena sekelas Gubernur saja bepergian mendampingi menteri tanpa pengawalan, tanpa wiu wiu tot tot,” sambungnya.

Diketahui, aturan mengenai kendaraan prioritas tertuang dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan urutannya, berikut 7 kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas di jalan raya:

(a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

(b) ambulans yang mengangkut orang sakit;

(c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

(d) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

(e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

(f) iring-iringan pengantar jenazah; dan

(g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(rgr/mhg)

12/10/2025 08:07
Kesaksian Warga Lihat Mobil Sultan HB X Disalip Rombongan ‘Tot-Tot Wuk-Wuk’

Jakarta –

Media sosial dihebohkan video yang menunjukkan mobil Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau HB X disalip rombongan kendaraan dengan tot-tot wuk-wuk. Menariknya, ada warga setempat yang melihat kejadian tersebut. Bagaimana kesaksiannya?

Kismaya (30) merupakan warga Wareng, Wonosari, yang berada di sekitar lokasi saat mobil Sultan HB X disalip rombongan tot-tot wuk-wuk. Ketika itu, dia yang dalam perjalanan pulang kerja mengaku, kendaraan Sultan HB X tak mendapat kawalan.

“Ya sebagai warga Gunungkidul saya melihat ada pemandangan yang bagus, contoh teladan yang sangat baik. Di mana saat itu saya melihat rombongan mobil menteri AHY. Nah, saya melihat yang khusus mobilnya gubernur AB 10 HBX tanpa pengawalan, tanpa patwal,” kata Kismaya kepada detikJogja, Sabtu (11/10).

“Mobil Sultan tanpa pengawalan itu tanda kalau Jogja masih aman dan nyaman. Karena sekelas Gubernur saja bepergian mendampingi menteri tanpa pengawalan, tanpa wiu wiu tot tot,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut tayangan yang diunggah akun Thread @krisnaadipradana, mobil Sultan HBX yang merupakan Lexus LM 350h itu berhenti bersama kendaraan-kendaraan lain. Lantas, tak lama kemudian, ada mobil polisi dengan sirene yang muncul dari arah belakang.

Mobil polisi bersirene itu tampak mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil HBX yang berhenti. Penampakan tersebut kemudian menjadi perbincangan banyak orang di media sosial.

“Perbedaan kontras antara Sultan HBX dan pejabat OKB (orang kaya baru),” demikian tulis takarir di unggahan tersebut, dikutip Sabtu (11/10).

Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji membenarkan kejadian tersebut. Menurut Ditya, momen itu terjadi saat Sultan HB X mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berkunjung ke Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, pada Rabu (8/10) lalu.

“Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya, dikutip dari detikJogja.

Terkait mobil Ngarsa Dalem yang saat itu sedang berhenti karena lampu merah dan disalip sejumlah mobil yang dikawal mobil patwal (patroli dan pengawalan), Ditya juga membenarkannya. Namun dia belum bisa mengungkap, siapa rombongan yang menyalip kendaraan HBX tersebut.

Strobo dan Sirene Dibekukan Sementara, Pengawalan Tetap Jalan

Untuk diketahui, sebelumnya Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menegaskan bahwa penggunaan strobo dan sirene ‘Tot-tot Wuk-wuk’ dibekukan sementara. Namun untuk pengawalan masih tetap dilakukan.

“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” ujar Agus.

Lebih jauh, Agus menekankan, penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Bukan asal-asalan demi mengejar kecepatan.

Keputusan bijak tersebut diambil sebagai bentuk respons positif atas aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo di jalan raya.

(sfn/dry)

11/10/2025 18:20
1 Viral, Mobil Sultan HB X Lagi Antre Tanpa Pengawalan Disalip Rombongan "Tot Tot Wuk Wuk" di DIY Yogyakarta

Viral, Mobil Sultan HB X Lagi Antre Tanpa Pengawalan Disalip Rombongan “Tot Tot Wuk Wuk” di DIY
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Viral di media sosial video yang menunjukkan mobil milik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X berhenti dan ikut antre di jalan.
Dalam video tersebut, nampak mobil milik Sultan disusul dengan rombongan mobil lengkap dengan pengawalan. Suara “Tottot wuk wuk” terdengar saat rombongan dengan patwal itu melintas.
Saat dikonfirmasi, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Koordinator Humas) IKP Dinas Kominfo DIY, Ditya Nanaryo Aji membenarkan bahwa mobil yang antre dan disusul oleh rombongan patwal adalah milik Sultan HB X.
Ditya mengatakan, saat mobil pribadi Sultan disusul, ia sedang mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY.
Sultan mendampingi AHY di beberapa daerah, salah satunya saat melakukan tinjauan ke Jembatan Pandansimo, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (10/10/2025).
Sultan juga turut mendampingi AHY pada acara kunjungan ke lapangan meninjau pembangunan fasilitas air bersih di Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu (8/10).
“Kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X,” kata Ditya saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).
Ditya mengatakan, saat itu Sultan mendampingi AHY menggunakan mobil pribadinya.
“Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono,” katanya.
Ia juga menyampaikan, selama ini Sultan memang sering tidak menggunakan patwal, bahkan saat kunjungan di kabupaten-kabupaten di DIY Sultan juga tanpa pengawalan.
“Selama ini Beliau memang jarang menggunakan fasilitas pengawalan, baik saat bertugas menuju ke kantor, ataupun saat berkunjung di lapangan,” kata Ditya.
Rombongan yang menyusul mobil Sultan itu kemungkinan adalah rombongan dari kementerian.
Namun, untuk memastikannya Ditya mengatakan perlu konfirmasi ke pihak kementerian.
“Kemungkinan besar seperti itu (rombongan kementerian). Tapi untuk pastinya, mungkin lebih tepat jika yang mengonfirmasi pihak dari kementerian,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 17:18
Lexus Sultan HB X Lagi Berhenti di Lampu Merah, Disalip Rombongan ‘Tot-Tot Wuk-Wuk’

Jakarta –

Media sosial dihebohkan video yang menunjukkan mobil Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau HBX disalip rombongan tot-tot wuk-wuk di jalan raya. Rombongan dengan pengawalan polisi tersebut menyalip kendaraan HBX yang berhenti saat lampu merah.

Dilansir dari akun Thread @krisnaadipradana, mobil Sultan HBX yang merupakan Lexus LM 350h berkelir hitam tersebut berhenti bersama kendaraan-kendaraan lain. Kemudian tak lama kemudian, ada mobil polisi dengan sirene yang muncul dari arah belakang.

Mobil polisi bersirene itu tampak mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil HBX yang berhenti. Penampakan tersebut kemudian menjadi perbincangan banyak orang di media sosial.

“Perbedaan kontras antara Sultan HBX dan pejabat OKB (orang kaya baru),” demikian tulis takarir di unggahan tersebut, dikutip Sabtu (11/10).

Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji membenarkan kejadian tersebut. Menurut Ditya, momen itu terjadi saat Sultan HB X mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berkunjung ke Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, pada Rabu (8/10) lalu.

“Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,” kata Ditya, dikutip dari detikJogja.

Terkait mobil Ngarsa Dalem yang saat itu sedang berhenti karena lampu merah dan disalip sejumlah mobil yang dikawal mobil patwal (patroli dan pengawalan), Ditya juga membenarkannya. Namun dia belum bisa mengungkap, siapa rombongan yang menyalip kendaraan HBX tersebut.

Diketahui, aturan mengenai kendaraan prioritas tertuang dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan urutannya, berikut 7 kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas di jalan raya:

(a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

(b) ambulans yang mengangkut orang sakit;

(c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

(d) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

(e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

(f) iring-iringan pengantar jenazah; dan

(g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(sfn/dry)

11/10/2025 15:17
Dari Perbukitan Siluk Imogiri, Tembakau Kedu Sili Perkuat Identitas Ekonomi Bantul

Selain memborong hasil panen, Budimin mengaku juga menerima tembakau rajangan daun tingkat tiga sampai kelima yang selama disimpan.

Dirinya mengaku berani memberikan harga tinggi per kilogramnya karena Mbako Siluk semakin lama disimpan semakin berkualitas rasanya.

Karena letak daun dan cara perawatan, Budimin mengaku harus membuat standarisasi kualitas rasa tembakau berdasarkan permintaan konsumen. Dalam setiap kantong tembakau, dirinya mencantumkan kode nama petani yang menunjukkan area lahan dan nomor urut petikan daun.

“Ini untuk memenuhi permintaan pembeli yang sudah fanatik dengan rasa. Sehingga kode di kantong bisa bertuliskan Suharso 3, Suharso 4, dan Suharso 5. Sehingga memudahkan pencarian,” terang Budimin.

Guna memperdalam informasi Mbako Silut, Ketua Kelompok Petani Tembakau Bhumi Mukti, Saridi (51) menceritakan awal mula penanaman tembakau di kawasan ini berasal dari pembudidayaan di jaman Sri Sultan Hamengku Buwono VII sampai ke VIII. Hasil panenan itu kemudian dijadikan seserahan pada Keraton Ngayogyakarta.

“Varietas Kedu Sili adalah tembakau yang cocok dengan tanah di sini. Dulu pernah dicoba varietas tembakau Sadana dan Virginia, namun dari cekel (sentuhan), gondo (bau), roso (rasa) dan rupa (warna) tidak ada yang mampu mengalahkan Kedu Sili,” papar Saridi.

Karena menjadi komoditas sekali tanam setahun sekali, petani di sela-sela pergantian musim menanam komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai dan padi. Namun setelah itu, tembakau tetap dipilih sebagai tanaman utama yang dinilai menghasilkan uang lebih besar.

Beranggotakan 312 petani, Saridi memaparkan luasan area tanam Mbako Siluk tersebar di pedukuhan Kajor Kulon, Siluk 1, Kalidadap 1, Kalidadap 2, Srunggo 1, Srunggo 2, dan Plemantung. Dengan tingkat produksi 800 Kg tembakau basah.

11/10/2025 09:05
Prabowo Lihat Gubernur DIY Sri Sultan Tambah Muda, Dikira Kapten Pasukan Khusus

News9 jam yang lalu

L

OlehLiputanenamDiperbaharui 19 Nov 2025, 20:45 WIB

Diterbitkan 19 Nov 2025, 14:27 WIB

1ShareCopy LinkBatalkan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Rabu (19/11). Prabowo sempat guyon ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Prabowo SubiantoPrabowoGubernur DIYSri Sultan Hamengku Bawono X

27/09/2025 09:45
Prabowo Lihat Gubernur DIY Sri Sultan Tambah Muda, Dikira Kapten Pasukan Khusus

News9 jam yang lalu

L

OlehLiputanenamDiperbaharui 19 Nov 2025, 20:45 WIB

Diterbitkan 19 Nov 2025, 14:27 WIB

1ShareCopy LinkBatalkan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Rabu (19/11). Prabowo sempat guyon ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Prabowo SubiantoPrabowoGubernur DIYSri Sultan Hamengku Bawono X

27/09/2025 09:45
8 Soroti Kasus Keracunan Program MBG, Sultan HB X: Masaknya Jam 2 Pagi, Ya Bisa Basi Yogyakarta

Soroti Kasus Keracunan Program MBG, Sultan HB X: Masaknya Jam 2 Pagi, Ya Bisa Basi
Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beberapa kali terjadi di wilayahnya.
Sultan menilai, salah satu penyebab utama kasus tersebut adalah manajemen waktu memasak yang tidak tepat dari pihak katering penyedia menu MBG.
“Mungkin jam setengah 5 pagi sudah memasak, nanti mungkin dimakan jam 8 atau jam 10. Tapi dibebani percobaan jadi 100 (porsi), berarti kan dua kali lipat. Berarti apa? Mungkin masaknya jam 2 pagi, kalau sayur setengah 2 pagi, jam 8 atau 10 ya mesti layu (basi),” ujar Sultan kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Sultan mengingatkan bahwa peningkatan jumlah porsi dalam program MBG harus diimbangi dengan perencanaan waktu yang tepat dan penambahan sumber daya manusia (SDM) di dapur.
“Biasanya (memasak) 50 porsi jadi 100, mesti nambah tukang masak lagi. Makin malam masaknya, ya bisa keracunan, itu pasti logikanya,” tegas Sultan.
Gubernur DIY juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota ikut aktif mengawasi jalannya program MBG, apalagi karena program ini menyasar siswa-siswa sekolah.
“Ya mestinya pemda setempat, kan di sekolah-sekolah,” katanya.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar.
Namun belakangan ini menuai sorotan setelah beberapa kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan yang dibagikan.
Program MBG di DIY sendiri berjalan serentak di berbagai kabupaten/kota dan menjangkau ratusan ribu siswa, dengan skema pengadaan melalui dapur umum dan katering yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/09/2025 12:32
Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari Yogyakarta 17 September 2025

Yogyakarta Darurat Sampah, Sultan Izinkan Pembuangan ke TPST Piyungan 90 Ton per Hari
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Kota Yogyakarta darurat sampah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan izin agar sampah dari Kota Yogyakarta dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
Sultan mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo pada Selasa (16/9/2025).
Dari pertemuan itu disepakati bahwa Kota Yogyakarta masih diizinkan membuang sampah ke Piyungan, meski jumlahnya dibatasi.
“Jadi per daynya diangka 90 ton, selama 90 ton ya cukup. Sehingga sisanya yang masuk ke Piyungan,” ujar Sultan, Rabu (17/9/2025).
Sultan berharap kuota 90 ton per hari ini dapat mengurangi timbulan sampah di depo-depo.
“Jadi jangan numpuk lagi seperti kemarin seperti di Mandala Krida. Jadi saya minta untuk masuk aja di Piyungan,” ucapnya.
Ngarsa Dalem juga menegaskan, pengolahan sampah di Kota Yogyakarta memang sulit karena keterbatasan lahan.
“Kota (Yogyakarta) memang sulit kalau kota karena tidak punya lahan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY Kusno Wibowo menjelaskan, ke depannya pengelolaan sampah akan dilakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam pengelolaan jangka pendek, pemerintah kabupaten atau kota bertugas mengurangi jumlah sampah di hulu, sedangkan DLH DIY berperan membuka Piyungan saat terjadi darurat sampah.
“Kami berperan untuk kondisi darurat semacam ini, untuk membuka Piyungan ke depan,” kata dia.
“Masing-masing berperan bagaimana meminimalisir sampah di hulu nya, kemudian kalau ada hal-hal kedaruratan kami bisa bawa ke Piyungan,” imbuhnya.
Ia berharap Kota Yogyakarta dapat segera mandiri dalam mengolah sampah, paling tidak hingga 2027 atau sampai proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) terealisasi.
Kusno menambahkan, kapasitas Piyungan saat ini terbatas, hanya mampu menampung 2.400 ton.
“Itu sudah kami slotkan ke temen-temen Kota karena memang yang masih bermasalah di Kota. Semuanya untuk kota. Karena Sleman dan Bantul kita alokasikan di luar situ,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/09/2025 12:57
Sultan HB X lantik Ni Made Dwi Panti jadi Sekda DIY

Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.

Ni Made menjadi perempuan pertama yang menjabat Sekda DIY, menggantikan Beny Suharsono yang pensiun.

“Yang mengusulkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kan prosesnya lelang (jabatan),” ujar Sri Sultan saat menjelaskan kelayakan Ni Made usai pelantikan.

Sri Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekda merupakan simpul pengendali birokrasi yang menautkan visi gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah.

Keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas seorang sekda.

“Di DIY, peran ini semakin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” ujarnya.

Sultan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi digital yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis.

Pemda DIY sendiri telah mengawali transformasi tersebut melalui SPBE, digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi data antarinstansi. Hasilnya, Indeks Kematangan SPBE DIY meraih predikat “memuaskan” dan menempati peringkat kedua nasional.

“Dalam ekosistem birokrasi, Sekda adalah simpul. Jika simpulnya lemah, benang akan kusut. Jika simpulnya kokoh, kain akan terbentang utuh,” tutur Sri Sultan.

Dalam kesempatan itu, Sultan menyinggung sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani Sekda baru, mulai dari penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

“Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ni Made pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Pj. Bupati Kulon Progo, dan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY.

“Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat, tapi saya yakin insyaAllah dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik,” ujar Ni Made.

Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah agar program pembangunan berjalan sinergis.

Peran sekda, menurut dia, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan instrumen kelembagaan, termasuk asisten dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari support system.

Terkait isu strategis di DIY, Ni Made menyoroti penanganan sampah yang mendesak. Ia menyebut Pemda DIY telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk dengan mitra internasional dari Korea, namun implementasinya baru bisa dimulai 2027.

“Menurut saya, itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kita akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah-langkah percepatan,” ujarnya.

Selain sampah, ia juga menyinggung pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan target nasional pengentasan kemiskinan, yang dalam RPJPN ditetapkan mendekati 0 persen pada 2045.

“Kalau 2026 target 0 persen kemiskinan itu tidak mungkin, baik di DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Minimal kita bisa menekan hingga satu digit dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Ni Made.

Dengan posisi barunya, Ni Made berharap bisa menjalankan peran Sekda DIY secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi isu strategis daerah seperti pengelolaan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga pengentasan kemiskinan.

Selain pelantikan Ni Made, Sri Sultan juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY, di antaranya Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Berikutnya, Ariyanto Wibowo sebagai Kadisnakertrans DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kasatpol PP DIY.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/09/2025 18:18