Xcloud.id

Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

  • Sultan HB X bersama keluarga nyoblos di TPS 6 Panembahan

    Sultan HB X bersama keluarga nyoblos di TPS 6 Panembahan

    … sudah menggunakan hak pilih saya, tapi saya tidak bisa mengatakan nomornya (yang dipilih) berapa…

    Yogyakarta (ANTARA) – Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama keluarga mencoblos di TPS 06, Ndalem Tjokronegaran, Kelurahan Panembahan, Keraton Yogyakarta pada Pilkada 2024, Rabu.

    Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga gubernur DIY, didampingi permaisuri GKR Hemas serta para putrinya, yaitu GKR Maduretno, GKR Condro Kirono, beserta menantu, dan cucu tiba di TPS sekitar pukul 07.20 WIB.

    DPT di TPS 06 yang berada di dekat lingkungan Keraton Yogyakarta itu sebanyak 571 pemilih, dan keraton itu ada dalam wilayah administrasi Yogyakarta.

    “Saya sudah menggunakan hak pilih saya, tapi saya tidak bisa mengatakan nomornya (yang dipilih) berapa,” ujar Sultan HB X berkelakar usai menggunakan hak politiknya.

    “Semoga saja ini bisa berjalan lancar sampai nanti siang, dengan harapan saya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara baik sehingga bisa tetap aman nyaman, sukses saja,” ujar Sultan.

    Gubernur DIY berharap siapa pun kepala daerah yang nantinya terpilih dapat membawa aspirasi masyarakat.

    Ketua KPU Yogyakarta, Noor Samodro, menuturkan bahwa Ndalem Tjokronegaran, Panembahan, menjadi lokasi langganan Sultan HB X beserta keluarga menggunakan hak suara setiap momen pemilu.

    “TPS 6 ini menjadi salah satu tempat yang terdekat, aksesibel untuk beliau dan keluarga menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah Yogyakarta 2024,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur DIY Sri Sultan HB X Merasa Tak Nyaman Usai Sidak Menteri LH Yogyakarta 19 November 2024

    Gubernur DIY Sri Sultan HB X Merasa Tak Nyaman Usai Sidak Menteri LH Yogyakarta 19 November 2024

    Gubernur DIY Sri Sultan HB X Merasa Tak Nyaman Usai Sidak Menteri LH
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono X
    mengungkapkan ketidaknyamanan terkait hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq.
    Untuk mengklarifikasi situasi tersebut, Gubernur memanggil Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, pada Senin (19/11/2024).
    “Saya merasa tidak nyaman mendengar hasil sidak itu,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.
    Ia menjelaskan, setelah melakukan pemanggilan kepada PJ Wali Kota, ia mendapatkan informasi bahwa pada pagi hari saat sidak berlangsung, Depo Mandala Krida dalam keadaan kosong dan kemudian dipenuhi sampah dari masyarakat yang akan diangkut pada sore hari.
    “Sudah saya panggil kok (Pj Wali Kota Yogyakarta), itu kan tumpukan yang belum diangkut dari Mandala. Katanya pada waktu datang pagi kosong, terus ditumpuki untuk diangkut sore,” kata Sultan.
    Dalam kesempatan tersebut, Sultan meminta PJ Wali Kota untuk berkirim surat kepada
    Menteri LHK
    guna menjelaskan secara perinci kondisi
    pengolahan sampah
    di Kota Yogyakarta.
    “Kalau bisa ya datang, ya kan untuk menjelaskan. Sebetulnya posisi pengurusan sampah posisinya seperti apa. Mungkin beliau tidak paham itu, taunya ada tumpukan saja,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri LHK Hanif Faisol melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di DIY, termasuk Depo Sampah Mandala Krida Kota Yogyakarta, TPA Piyungan, dan lokasi pengolahan sampah di Minggir, Kabupaten Sleman.
    Sidak tersebut memicu pemanggilan Sugeng Purwanto oleh Gubernur DIY.
    Sugeng menjelaskan bahwa kunjungan mendadak tersebut tidak memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai situasi pengolahan sampah.
    “Kemarin itu kan on the spot ya, jadi kami pun tidak sempat untuk memberikan penjelasan secara detail terkait apa, mengapa, bagaimana data-data riil,” ungkap Sugeng saat ditemui di Kompleks Kepatihan.
    “Jadi, entry point dawuh (perintah) beliau, sudahlah kita bersurat kepada Pak Menteri,” imbuhnya.
    Sugeng menambahkan bahwa surat yang akan dikirimkan kepada Kementerian LHK berisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Yogyakarta dalam pengolahan sampah.
    “Seandainya perlu kami menjelaskan, misalnya diundang ke Jakarta, kami siap. Seandainya tidak pun kita sudah bersurat menyampaikan fakta data, peta jalan, dan sebagainya untuk dilampirkan di dalam surat itu,” tutup Sugeng.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono
    X turut berkomentar atas gugatan
    Keraton Yogyakarta
    ke PT KAI sebesar Rp 1.000.
    Sultan mengatakan bahwa tanah yang berstatus Sultan Ground (SG) dicatat sebagai milik BUMN yakni PT KAI.
    Dia juga menyebut bahwa Keraton dan BUMN dalam hal ini PT KAI telah bersepakat untuk mengembalikan status kepemilikan tanah, yang mulanya tercatat sebagai milik PT KAI menjadi milik Keraton Yogyakarta.
    Namun, dalam melakukan pembatalan tidak serta merta bisa dilakukan dan harus melalui jalur meja hijau.
    “Kami sepakat, mereka tidak bisa mengeluarkan itu. Harus dibatalkan lewat pengadilan. Makanya hanya Rp 1.000 rupiah. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Sudah itu saja,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11/2024).
    Dalam menempuh jalur hukum ini Sultan mengklaim bahwa Keraton Yogyakarta sudah melalui komunikasi dengan berbagai pihak seperti PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Kementerian Keuangan.
    “Tidak hanya PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, keuangan semua sudah. Tapi tidak berani membatalin,” kata dia.

    Oleh sebab itu, lanjut Sultan, untuk membatalkan status kepemilikan harus melalui pengadilan.
    “Nah kan gitu (Harus dengan putusan pengadilan untuk pembatalan itu). Prosesnya sudah lama, kalau mereka
    ndak
    sepakat saya
    ndak
    ke pengadilan,” beber dia.
    “Prosesnya itu kan dinyatakan tanah negara, tapi itu sudah dipisahkan bukan digunakan negara tapi BUMN. Karena itu dipisahkan ya sudah, saya minta ya dikembalikan (SG),” beber Sultan.
    Saat disinggung soal tuntutan Rp 1.000, Sultan mengatakan bahwa jumlah tersebut hanya untuk bentuk formalitas.
    “Ya harus ada kerugian, kalau tidak gimana, itu kan aspek hukumnya,” kata dia.
    Sebelumnya, Kuasa hukum Keraton Yogyakarta Markus Hadi Tanoto mengungkapkan mengapa Keraton Yogyakarta hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000 kepada PT KAI.
    Markus mengatakan, sebenarnya Keraton Yogyakarta memikirkan kepentingan masyarakat.
    “Seribu itu kan sewu, permisi. Kami sempat diskusi, Keraton masih mementingkan masyarakat. Ini memang untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta, makanya kita tidak menggugat materiil yang besar,” ujar Markus saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucu Sri Sultan HB X: Sleman Perlu Pemimpin dengan Integritas dan Komitmen

    Cucu Sri Sultan HB X: Sleman Perlu Pemimpin dengan Integritas dan Komitmen

    Sleman, Beritasatu.com – Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, RM Gustilantika Marrel Suryokusumo atau Mas Marrel menilai, Kabupaten Sleman memerlukan pemimpin dengan integritas dan komitmen.

    Hal tersebut disampaikan Mas Marrel dalam acara deklarasi dan konsolidasi relawan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Harda Kiswaya-Danang Maharsa di Padukuhan Pojok, Harjobinangun, Pakem, Kamis (14/11/2024) malam.

    “Belakangan ini banyak kasus yang mencuat di Sleman, mulai dari masalah tanah kas desa hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat pemerintahan. Sleman membutuhkan pemimpin seperti Harda Kiswaya yang bisa memimpin dengan benar, bukan asal-asalan,” tegasnya.

    Sebagai kepala Bebadan Pangreksa Loka (Dinas Lingkungan Hidup) Kraton Yogyakarta, Mas Marrel juga memuji kontribusi Harda dan Danang dalam upaya pelestarian lingkungan di kawasan lereng Gunung Merapi.

    “Selama ini, dalam berbagai persoalan lingkungan, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa selalu siap bergerak dan mendukung langkah-langkah konkret,” katanya.

    Mas Marrel, yang juga menjabat sebagai komandan Timsus Pemenangan Pilkada Kota Kabupaten se-DIY dari Partai Gerindra, menekankan pentingnya menghindari politik uang dalam Pilkada 2024 ini.

    “Jangan tergiur iming-iming sesaat, karena yang ditawarkan Pak Harda Kiswaya bersifat jangka panjang dan substansial, seperti program bantuan Rp 50 juta per padukuhan,” ujarnya saat deklarasi penolakan politik uang.

    Dalam acara tersebut sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi mereka. Dwi Hastutingsih, warga Kaliurang, mengeluhkan kondisi jalan di kawasan wisata Kaliurang yang kian buruk.

    “Setiap kali melintas rasanya seperti naik kereta gethek,” ungkapnya.

    Herman, warga Pakembinangun, Pakem, juga mengeluhkan kenaikan harga sewa Sultan Ground (SG) yang terus meningkat.

    Menanggapi keluhan warga, Harda Kiswaya menjanjikan program perbaikan jalan di Sleman agar semua ruas jalan dalam kondisi baik.

    Mas Marrel meminta Herman untuk berkoordinasi dengan stafnya terkait persoalan harga sewa tanah Sultan Ground.

    “Sampaikan detailnya kepada staf saya agar bisa dipelajari dan ditangani dengan baik,” ujar Mas Marrel.
     

  • Kenangan Prof Ichlasul Amal: Tokoh Reformasi 98, Masjid UGM, dan Tawaran sebagai Menteri Yogyakarta 14 November 2024

    Kenangan Prof Ichlasul Amal: Tokoh Reformasi 98, Masjid UGM, dan Tawaran sebagai Menteri Yogyakarta 14 November 2024

    Kenangan Prof Ichlasul Amal: Tokoh Reformasi 98, Masjid UGM, dan Tawaran sebagai Menteri
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Jenazah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)
    Prof Ichlasul Amal
    disemayamkan di Balairung UGM, Kamis (14/11/2024).
    Mobil jenazah yang membawa Prof Ichlasul Amal tiba di Balairung sekitar pukul 15.20 WIB.
    Sejumlah pimpinan UGM, dekan, dan mahasiswa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.
    Mereka berkumpul untuk melepas kepergian Prof Ichlasul Amal menuju peristirahatan terakhir di Pemakaman
    UGM
    Sawitsari.
    Mewakili civitas akademika UGM, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada, Prof Supriyadi, menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Prof Ichlasul Amal.
    “Duka mendalam hari ini kembali dirasakan Universitas Gadjah Mada. Salah satu tokoh terbaik Universitas Gadjah Mada, Prof Ichlasul Amal, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, telah berpulang pada hari Selasa, 14 November 2024,” ujar Prof Supriyadi dalam sambutannya di Balairung UGM.
    Prof Supriyadi menambahkan bahwa almarhum Prof Ichlasul Amal dikenal sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan.
    “Beliau juga dikenal sebagai tokoh
    reformasi 1998
    dari UGM. Masih lekat dalam ingatan bagaimana beliau bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ribuan mahasiswa berorasi di depan Gedung Grha Sabha Pramana UGM dalam gerakan reformasi 1998,” ucapnya.


    Universitas Gadjah Mada Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ichlasul Amal. Ichlasul Amal meninggal dunia
    Komitmen Prof Ichlasul Amal untuk memajukan UGM terwujud melalui:
    Prof Supriyadi juga menyebutkan bahwa Prof Ichlasul Amal adalah pendiri Masjid Kampus UGM pada 1999, yang dikenal sebagai satu-satunya masjid di Indonesia tanpa nama.
    Ia menambahkan bahwa jiwa nasionalisme Prof Ichlasul Amal sangat kuat.
    “Pada waktu terjadi konflik Maluku tahun 1999, beliau memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Pattimura dari semua agama untuk bisa mutasi ke kampus UGM,” jelasnya.
    Dedikasi Prof Ichlasul Amal untuk UGM juga sangat luar biasa.
    KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO suasana rumah duka, nampak karangan bunga dari mantan menteri Nuhadjir Effendy dan politisi senior Akbar Tandjung, Kamis (14/11/2024)
    Ia memilih untuk mengabdikan diri di UGM meskipun mendapat tawaran sebagai menteri.
    “Kepenuhan dedikasi Prof. Amal bagi UGM juga semakin diteguhkan dengan adanya pilihan beliau untuk tetap mengabdikan diri menjadi Rektor UGM, meskipun mendapatkan tawaran jabatan sebagai Menteri Pertahanan pada era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie,” ucapnya.
    Setelah disemayamkan di Balairung UGM, jenazah Prof Ichlasul Amal dibawa menggunakan mobil jenazah menuju Pemakaman UGM Sawitsari.
    Sebelumnya, Prof Ichlasul Amal menghembuskan napas terakhir pada Kamis (14/11/2024) pagi.
    Prof Ichlasul Amal, lahir di Jember, Jawa Timur pada 1 Agustus 1942, dan menjabat sebagai Rektor UGM periode 1998 hingga 2002.
    Ia tercatat juga pernah menjadi Ketua Dewan Pers.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul Yogyakarta 12 November 2024

    Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul Yogyakarta 12 November 2024

    Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana sunyi menyelimuti Padukuhan Ngujung, Kalurahan Gadingharjo, Sanden,
    Bantul
    , DI Yogyakarta, pada Senin (11/11/2024) siang.
    Hanya sebagian kecil masyarakat yang berada di rumah, sementara suara burung dan gesekan dedaunan memecah kesunyian.
    Di sudut perkampungan, terdapat makam Bray Asmorowati, salah satu selir Sri Sultan Hamengku Buwono I.
    Makam tersebut dikelilingi pagar batu bata dengan ketebalan lebih dari 30 cm, namun temboknya sudah tampak lusuh termakan usia.
    Di dalam area makam, terdapat jalan kecil yang membelah deretan nisan, mulai dari model kuno hingga modern.
    Beberapa makam baru tampak masih basah dengan bunga tabur yang segar.
    Suasana rindang pepohonan dan suara hewan liar di sekitar makam memberikan kesan jauh dari keramaian pemukiman.
    Di sebelah utara makam, terdapat bangunan yang berisi tiga nisan bertuliskan aksara Jawa.
    Juru bersih makam dengan gelar dari Keraton, Mas Agus Budi Prastyo menjelaskan bahwa di dalam bangunan makam tersebut, selain Bray Asmorowati, juga terdapat dua pengawalnya yang dimakamkan di kanan dan kirinya.
    “Selir atau jawanya
    ampean ndalem
    masuk keraton namanya Bray Asmoro Wati. Kalau sebelum masuk namanya Mbok Temu,” ujar Mas Agus.
    Dari cerita turun temurun, Bray Asmorowati diangkat menjadi selir saat ikut ibunya, seorang warga Ngujung, yang berjualan sirih di sekitar alun-alun Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat.
    Setelah diangkat menjadi selir, ia memilih untuk pulang ke Ngujung.
    “Tidak lama (menjadi selir) dan memilih pulang ke sini (Ngujung),” tambah Mas Agus.
    Ia juga menyebutkan bahwa Bray Asmorowati memiliki seorang putra yang kini tinggal di Belanda.
    Makam tersebut awalnya dibangun menggunakan kayu jati, dan pada tahun 1983 dipugar.
    Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang bertahta dari tahun 1755 hingga 1792, dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta.
    Lahir pada 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Sujono, beliau merupakan putra Sunan Amangkurat IV dari selir Mas Ayu Tejawati.
    Sebagai peletak dasar budaya Mataram, Sultan Hamengku Buwono I memberikan warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi juga bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.
    Sejak kecil, BRM Sujono dikenal cakap dalam olah keprajuritan, mahir berkuda, dan bermain senjata.
    Ia juga dikenal sangat taat beribadah sembari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Budaya Jawa.
    Dalam Babad Nitik Ngayogya, digambarkan kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengku Buwono I, termasuk kecerdasannya dalam ilmu tata kota dan arsitektur.
    Dalam menentukan posisi Keraton Yogyakarta, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar dapat menyejahterakan dan memberikan keamanan kepada penduduk Yogyakarta.
    Keraton Yogyakarta yang berdiri kokoh hingga saat ini menempati posisi strategis, dibatasi oleh:
    Arsitektur Keraton Yogyakarta sepenuhnya dirancang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang juga merupakan arsitek Keraton Surakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Wamendagri Sebut Jateng Punya Masalah Netralitas ASN di Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kemeja putih) berinteraksi dengan warga yang tengah mengurus berkas kependudukan melalui mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di halaman Kantor Kecamatan Serengan, Solo, pada Sabtu (9/11/2024). (Solopos/Candra Septian Bantara)

    Esposin, SEMARANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menuturkan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    “Kemarin keliling ke Jateng dan Jawa Timur ini memang dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN, termasuk juga kepala desa,” kata Bima Arya Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Oleh sebab itu, dia tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.

    “Ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Bima Arya menegaskan Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    “Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti, kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan,” katanya.

    Wamendagri melanjutkan, “Tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian.”

    Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (pj.) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di Tanah Air secara maraton dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024, serta jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh para penjabat kepala daerah.

    Adapun RDP pada Senin pagi diawali terlebih dahulu dengan memanggil penjabat kepala daerah di empat provinsi Indonesia, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

    Pada Senin siang, RDP Komisi II DPR RI akan dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah serta pj. bupati dan pj. wali kota se-Provinsi Jawa Tengah lainnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto tegas meminta judi online untuk diberantas. Selain judi online, Prabowo juga meminta korupsi diberantas.

    Arahan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Prabowo mulanya menyampaikan gagasan yang menjadi garis besar kebijakannya selama 5 tahun ke depan.

    “Jadi presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang,” kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

    Prabowo menekankan Indonesia merupakan negara yang kaya. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bekerja keras serta mengedepankan efisiensi dan tidak menghamburkan anggaran.

    “Beliau mendepankan bahwa negara kita adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran,” ujarnya.

    “Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak. Atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” lanjut Hasan.

    “Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah penting sekali, beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Arahan Prabowo berantas judi online juga diungkapkan oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Arahan tegas berantas judi online turut disampaikan kepada aparat penegak hukum.

    Bima mengatakan Prabowo meminta jajarannya tak takut berantas judi online untuk membela rakyat. Sebab, pejabat dibayar oleh rakyat.

    “Kita dibayar oleh rakyat, kita harus bela rakyat, jangan takut berantas korupsi dan judi online,” imbuhnya.

    “Karena kalau pemborosan dihilangkan, judi online diberantas, maka akan banyak yang bisa kita salurkan untuk kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga mengungkap arahan Prabowo mengenai manajemen pemerintahan hingga pemberantasan korupsi. Kata Sultan HB X, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan ke depan sehingga mengurangi kebocoran anggaran.

    “Saya kira penjelasan di samping program ya, tapi bicara juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya,” kata Sultan HB X kepada wartawan.

    Baca halaman selanjutnya>>

  • Sultan HB X Ungkap Arahan Prabowo Soal Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Sultan HB X Ungkap Arahan Prabowo Soal Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Daerah bergotong-royong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir periodenya kelak.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwana X mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar Pemimpin Daerah (Pemda) dapat fokus dalam menangani masalah manajemen pemerintahan hingga mencakup pemberantasan korupsi.

    Hal ini dia sampaikan usai mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Presiden juga meminta bagaimana kebocoran APBN dan APBD bisa dikurangi, berarti kan bisa menambah volume meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak average 5% tapi yang bisa 8% kan akhirnya kan bisa begitu,” ujarnya kepada Bisnis.

    Presiden Ke-8 RI itu dalam arahannya, kata Hamengkubuwono X, menekankan agar langkah-langkah kinerja pemda bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Harapannya, dia mengatakan melalui efisiensi bisa menambah potensi yang ada untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi Negara dengan kondisi keuangan yang lebih bersih dan lebih akuntable sehingga kesejahteraan itu juga bisa makin meningkat. 

    “Sebetulnya ada kemauan apapun bisa itu. Sekarang aja kemauan itu bagaimana kan gitu. Tapi kalau asal ada kemauan merealisasi dirinya juga bersih kan terus sebetulnya kan juga bisa dilakukan, tergantung kembali pada daerah sendiri,” pungkas Hamengkubuwono X.

  • Sri Sultan Instruksikan Regulasi Ketat untuk Kontrol Peredaran Miras Online di DIY

    Sri Sultan Instruksikan Regulasi Ketat untuk Kontrol Peredaran Miras Online di DIY

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menanggapi meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan perlunya aturan tegas untuk mengatur penjualan minuman keras, terutama secara online. Saat ini, kurangnya regulasi membuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran miras online sulit dilakukan.

    Sri Sultan menyatakan keresahan masyarakat terhadap peredaran miras yang tidak terkendali akibat regulasi yang belum mencakup transaksi daring.

    “Bupati, wali kota punya kewenangan untuk itu bisa menerbitkan ketentuan. Perda yang ada saat ini sudah ketinggalan karena tidak mengatur untuk daring. Nah, kita harus atur untuk pembelian secara online sehingga kita bisa mengontrol peredaran,” ujarnya di Yogyakarta, Rabu (30/10/2024).

    Sri Sultan juga menekankan dampak negatif miras bagi masyarakat dan berharap agar dalam waktu dekat setiap bupati/wali kota dapat menerbitkan aturan terkait.

    “Peredaran miras ini apalagi yang online, harus kita atur lagi. Mereka yang melanggar peraturan harus ditindak. Minuman keras dengan alkohol di atas 5%, semua tanggung jawabnya kabupaten/kota,” tegasnya.

    Sri Sultan menjelaskan, banyak penjualan miras daring dilakukan tanpa izin resmi sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil agar tidak ada salah paham. Ia berharap dengan regulasi baru ini, pemerintah DIY dapat mengendalikan peredaran miras ilegal, khususnya untuk melindungi generasi muda.

    Sementara itu, Forum Komunikasi Yogyakarta Bersatu (FKYB) yang mewakili aspirasi masyarakat juga menyampaikan keprihatinannya kepada Sekda DIY Beny Suharsono di kantor Gubernur. Koordinator Lapangan FKYB Waljito mengungkapkan miras sering menjadi pemicu konflik dan kekerasan di DIY.

    “Kami mengamati setiap kali terjadi kekerasan, pemicunya adalah miras. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan peredarannya,” ujarnya.

    Waljito mengimbau pemerintah daerah berkolaborasi dalam mengelola peredaran miras demi mencegah konflik dan kejahatan akibat miras. Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan menghindari upaya pendekatan restorative justice pada pelanggaran terkait miras, mengingat situasi yang semakin darurat.

    Pemda DIY telah menggelar pertemuan dengan penjabat bupati, wakil bupati, dan wali kota untuk menyusun aturan yang efektif guna mengontrol peredaran miras di wilayah masing-masing.