Tag: Sri Sultan Hamengku Buwono X

Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya Regional 8 Januari 2026

Pilkada Dipilih DPRD Jadi Polemik, Sultan HB X: Bukan Wewenang Saya
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Sultan HB X menyerahkan polemik pilkada dipilih DPRD ke pemerintah pusat
Wacana
pemilihan kepala daerah
(Pilkada) kembali dipilih oleh DPRD atau dilakukan secara tidak langsung kembali menuai polemik.
Sejumlah partai politik menyatakan dukungan, sementara partai lain menolak wacana tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keputusan mengenai mekanisme Pilkada bukan merupakan kewenangannya.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi ranah
pemerintah pusat
dan meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi yang akan diambil.
“Itukan bukan wewenangku itu kan wewenangnya pemerintah pusat ya kita tunggu aja (keputusan),” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan
Partai Golkar
.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menegaskan pentingnya pembahasan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun regulasi tersebut telah melalui kajian mendalam.
“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkannya. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal.
“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.
Prabowo menilai, karena DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat, lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk sekaligus memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/01/2026 12:32
Sri Sultan Minta Rekayasa Lalu Lintas di Yogyakarta Hadapi Nataru

Yogyakarta, Beritasatu.com — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya rekayasa lalu lintas baru untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diprediksi meningkat tajam. Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan rekayasa lalin yang diterapkan belum berdampak signifikan, terutama di jalur menuju Kota Yogyakarta.

Harapan itu disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Menghadapi Libur Nataru 2025–2026 di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2025). Ia menekankan pentingnya kenyamanan wisatawan dan warga lokal selama periode libur panjang.

“Pengalaman dari yang terakhir, dengan kunjungan yang demikian padat, mohon untuk dipertimbangkan bagaimana agar bisa memecah konsentrasi lalu lintas kendaraan. Ini juga perlu agar bagi yang hanya ingin sekadar lewat Jogja, tidak perlu masuk kota atau jalur yang menuju kota,” ujar Sri Sultan.

Menurutnya, jalur alternatif perlu diperluas. Ringroad tidak lagi cukup menampung arus kendaraan yang hanya melintas tanpa keperluan masuk kota.

“Ringroad itu sudah terlalu dekat dengan kota. Jadi mungkin untuk yang dari arah timur, jika sekadar lewat, bisa dialihkan dengan belok kiri di Prambanan, lewat jalan yang menuju Piyungan. Dan kalau ingin menuju ke utara, bisa dicarikan jalur belok kanan menuju Tempel, lalu ke arah Magelang,” katanya.

Selain pengaturan jalur, Sri Sultan juga meminta penambahan dan perbaikan penunjuk arah agar lebih jelas bagi pengendara. Ia turut mengimbau peran aktif Jaga Warga dalam menjaga kondusivitas di masa liburan.

Sementara itu Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono menyampaikan bahwa Polri menggelar Operasi Kepolisian Terpusat Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini bertujuan memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama Nataru.

“Untuk wilayah DIY, potensi kerawanan kamtibmas di masa libur Natal dan Tahun Baru meliputi kerawanan kriminalitas, ekonomi, dan kerawanan bencana alam. Kerawanan kriminalitas dipicu peningkatan aktivitas masyarakat, sedangkan kerawanan ekonomi berkaitan dengan potensi kelangkaan BBM dan kenaikan harga bahan pokok,” jelas Anggoro.

Ia juga menyoroti potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga aktivitas Gunung Merapi. Sementara untuk sektor lalu lintas, potensi kemacetan, kecelakaan, serta lonjakan kunjungan di objek wisata dan simpul transportasi menjadi perhatian.

Dalam Operasi Lilin Progo 2025, Polda DIY menyiapkan 21 pos, terdiri atas 19 pos pengamanan, satupos pelayanan, dan satu pos terpadu, termasuk pos pengamanan perairan dan udara di kawasan pantai selatan.

Kekuatan personel mencapai 1.968 orang, ditambah sekitar 700 personel gabungan dari TNI, Dishub, Satpol PP, PMI, Damkar, Pramuka, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.

11/12/2025 09:42
Sinergi dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan itu dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar damai dan kondusif.

Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya, 1.000 terpusat di Polda dan 2.500 tersebar di lima Polres jajaran.

Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi Jaga Warga dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, baju itu adalah simbol keteduhan. Bahwa garda keamanan hadir, untuk “ngayomi lan ngemong”, bukan menakuti.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya titipkan harapan, agar Jaga Warga terus menjadi pagar budaya yang menjaga harmoni; menjadi sahabat masyarakat;dan mitra Polri, yang memperkuat keteduhan di tengah dinamika sosial,” kata Sultan di Mapolda DIY, Jumat (21/11/2025).

Sultan menyebut, dengan adanya sinergisitas dengan Polri dalam rangka menjaga kamtibmas, maka situasi Yogyakarta bakal diyakini aman, damai dan tertib.

“Akhirnya, bila Polri bekerja dengan tata, titi, tatas, titis, dan Jaga Warga melangkah dengan tanggap, tangguh, tuntas, maka Yogyakarta akan senantiasa berada pada suasana titi tentrem, karta raharja, aman, tertib, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” ujarnya.

Sementara itu, Sigit menyatakan bahwa, kegiatan ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pranata atau keteraturan sosial.

“Ini adalah warisan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Ini terus ditumbuhkan dan dikembangkan,” ucap Sigit.

Sigit menekankan, Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Sehingga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan masalah.

“Saya minta kepada jajaran Polres, Polsek, keluarahan agar berkolaborasi dan bersinergi dengan jaga warga. Ini adalah kekuatan bersama untuk menjaga keteraturan bersama di Kota DIY,” tutup Sigit.

22/11/2025 09:36
Polri Dalami Potensi Bahaya Paparan Paham Radikalisme dari Game Online

Liputan6.com, Jakarta Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya saat ini tengah mendalami adanya potensi paparan paham radikalisme kepada anak-anak dan remaja melalui media permainan online.

Menurut Kapolri, pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengidentifikasi paparan tersebut menjadi sangat penting.

“Beberapa waktu ini kita menemukan fenomena baru, tren baru yang tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita dalami potensi-potensi yang kemudian terpapar oleh jenis-jenis permainan yang ada di game online,” kata Jenderal Sigit di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (21/11/2025).

Dari laporan hasil pendalaman, Polri menemukan adanya kelompok-kelompok komunitas hobi yang di dalamnya terdapat potensi bahaya terpapar oleh paham-paham tertentu. Paham-paham ini dikhawatirkan Kapolri akan berdampak terhadap terganggunya keselamatan masyarakat dan jiwa orang lain.

“Dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Kita terus dalami dan harapan kita jangan sampai ini kemudian menjadi satu pemahaman yang kemudian diikuti yang tentunya kalau ini kita biarkan tentunya ini akan berdampak buruk,” terangnya.

Kapolri berharap, selagi timnya terus melakukan pendalaman, ada pelibatan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dari awal. Peran dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan seluruh stakeholder dinilai sangat penting.

“Sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga, artinya perhatian kita kepada anak-anak kita apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang ada,” ujarnya.

Dengan terus melakukan kontrol dan memberikan edukasi, diharapkan perkembangan teknologi dapat membantu serta memudahkan, bukan sebaliknya menjadikan generasi muda Indonesia menjadi korban akibat hal-hal yang dikhawatirkan hadir dalam penggunaan teknologi informasi.

“Apa yang kami lakukan ini tentunya tidak dalam rangka pembungkaman, tapi kita memberikan edukasi yang lebih baik. Sehingga masyarakat, anak-anak kita kemudian terselamatkan,” lanjut Kapolri.

Hari ini, Kapolri melakukan kunjungan kerja ke DIY untuk menghadiri apel ‘Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai’, yang berlangsung di Markas Polda DIY. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Jaga Warga merupakan inisiatif warga DIY yang bertugas membantu tugas kepolisian di tingkat pedukuhan. Kapolri memandang Jaga Warga sebagai jembatan budaya, di mana proses penegakan keamanan tidak serta-merta bertumpu pada tindakan represif, tetapi selalu dimulai dari kohesi, dialog, dan kebijaksanaan.

“Ini adalah simbolisasi dari bersatunya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan untuk terlibat dalam hal pranata sosial dan keteraturan sosial. Dan ini saya kira adalah warisan dari kebudayaan, dari kearifan lokal masyarakat yang sudah ada dari dulu,” kata Kapolri.

Kapolri kemudian memerintahkan jajaran Polda, Polres, dan Polsek di DIY untuk berkolaborasi serta bersinergi dengan Jaga Warga demi mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa Jaga Warga telah terbentuk tiga tahun lalu dan sepenuhnya merupakan partisipasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat turut ambil peran sebagai subyek dalam menjaga rasa aman dan nyaman.

“Peristiwa demonstrasi 29–30 Agustus lalu (aksi pembakaran Polda DIY), menjadi cermin yang amat jelas. Yogyakarta, berhasil melewati masa genting itu, tanpa tindakan represif, melainkan dengan dialog, pendekatan kultural, dan sinergi antara Polri dan Jaga Warga,” pungkasnya.

21/11/2025 11:45
Anak-Anak Sekolah Tidak Perlu Nyambut Saya di Pinggir Jalan

Liputan6.com, Yogyakarta – Saat peresmian Jembatan Kabanaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada lagi pengerahan anak-anak sekolah menyambut kunjungan kerjanya.

“Tadi saya mendarat dalam perjalanan ke sini. Terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah,” katanya, Rabu (19/11/2025).

Meskipun terkesan dengan kehadiran masyarakat dan anak-anak sekolah, tapi Presiden Prabowo merasa kasihan karena mereka berdiri lama.

Usai turun di lapangan Pantai Depok, Bantul sepanjang Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Presiden yang satu kendaraan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dielu-elukan masyarakat dan anak sekolah.

“Saya paham, dan memang kalau memang, tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka,” ujarnya.

Karena itulah, dirinya akan meminta Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat instruksi kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk tidak mengerahkan anak-anak sekolah menyambutnya saat kunjungan kerja.

“Mohon, anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” tegasnya.

Kalau pelajar ingin melihat kedatangannya, Prabowo meminta mereka melihat langsung di televisi.

“Hanya saya berpikir, kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu. Dan kadang-kadang konvoi saya lajunya cepat, sehingga saya tidak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka,” ucapnya.

Bagi Presiden melihat wajah anak-anak sekolah, dirinya mengaku merasa lebih muda. Bahkan dirinya sempat mengira Sri Sultan adalah kapten dari pasukan khusus.

19/11/2025 14:50
Prabowo Ganti Nama Jembatan Pandasimo Penghubung Bantul-Kulon Progo Jadi Kabanaran, Ini Maknanya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengganti nama jembatan Pandasimo penghubung Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo, menjadi Jembatan Kabanaran. Prabowo menegaskan penamaan Kabanaran ini mempresentasikan kembali semangat perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda.

“Maka saya di sini, di tempat yang begitu penting dan penuh spiritualitas dalam budaya Jawa. Keberadaan Jembatan Kabanaran diharapkan mempermuda konektivitas, mempermudah akses pada warga yang begitu indah,” kata Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional dan penamaan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

Dengan kehadiran jembatan sepanjang 2,5 kilometer ini, Prabowo menyebut ke depannya akan menjadi pemantik penting dalam peningkatan ekonomi kawasan..

“Mungkin nanti akan dibangun hotel-hotel yang bagus, berbagai penyediaan fasilitas pariwisata. Kita harus bersama-sama mendorong pariwisata,” tegasnya.

Prabowo menyebut pariwisata saat ini adalah penyumbang devisa terbesar dan penyedia lapangan kerja terbanyak.

“Ini sesuatu yang berarti dan begitu penting bagi perekonomian kita. Saya titip rawat baik-baik jembatan ini, dan saya mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus membangun sarana infrastruktur penting bagi pembangunan daerah,” tutupnya.

Prabowo didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam paparannya, Dudy menyatakan selain peresmian Jembatan Kabanaran, Presiden di hari ini juga meresmikan secara hibrid Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto Medan, flyover Canggu Magelang dan underpass Joglo di Solo.

“Secara keseluruhan total panjang 51 Km, proyek di empat provinsi ini menelan anggaran Rp 1,97 triliun, dan menyerap 10.461 tenaga kerja,” jelas Dudy.

Terkait dengan penamaan Kabanaran, jembatan yang berada di Desa Poncosari, Bantul dan Desa Banaran, Kulon Progo ini disebutnya terkait dengan sejarah penting Yogyakarta.

“Dipilihnya lokasi ini karena dulu kawasan Desa Banaran merupakan pusat perlawanan Pangeran Mangkubumi I yang kemudian dianggkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I melawan Belanda,” katanya.

Dikenal sebagai Pangeran Banaran, nama ini diharapkan akan mampu menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai perjuangan menumbuhkan nasionalisme.

Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan penamaan Jembatan Kabanaran ini murni merupakan usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

19/11/2025 14:42
Fraksi Golkar MPR temui Sultan Yogya sebelum gelar sarasehan nasional

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menggelar Sarasehan Nasional tentang Obligasi Daerah.

Mekeng menyebut pertemuan itu perlu dilakukan sebagai permintaan izin dan permohonan dukungan atas acara sarasehan yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

“Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

“Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan,” kata dia.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Sultan menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

“Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insya Allah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” kata Sultan.

Mekeng dan Sultan pun berharap agar kegiatan sarasehan nasional itu dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/11/2025 09:45
Suksesor Pakubuwono XIV, Maha Menteri Tedjowulan Kaget Ada Penobatan Hangabehi Saat Rembug Keluarga

Meski mengaku tidak tahu menahu tetapi Tedjowulan tetap memberi restu karena menghormati posisinya sebagai sesepuh dalam rembug keluarga putra-putri dalem PB XII dan PB XIII.

“Saya ini wong tuwek, sesepuh. Ya sudah saya pangestoni saja. Tapi prinsipnya, saya tidak tahu ada tambahan acara seperti itu. Tidak tahu tentang perencanaannya,” jelasnya.

Seperti diketahui adanya penetapan KGPH Hangabehhi sebagai PB XIV dapat memunculkan dua raja kembat di Keraton Kasunanan Surakarta. Karena adiknya yang merupakan beda ibu itu telah mengikrarkan sebagai PB XIV saat prosesi tutup jenazah ayahnya mendiang PB XIII sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatannya di Pajimatan Imogiri pada Rabu (5/1/2025) lalu.

Tedjwolan pun menyingung bahwa ikrar KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam pertemuan kemarin harusnya melalui mekanisme adat yang helas serta lembaga yang berwenang. Pengangkatan kemarin disaksikan oleh Gusti Moeng yang merupakan Ketua Lembaga Adat Keraton Kasunanan Surakarta, sentana dalem dan lainnya.

“Kalau penobatan itu kan duduk bersama, membahas siapa leluhurnya dan seterusnya. Harus ada lembaganya. Ini belum ada penobatan apa-apa. Ya belum sah,” ucapnya.

Ia menilai proses suksesi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, mengingat sejarah Keraton menunjukkan penetapan raja dapat berlangsung berbulan-bulan setelah raja sebelumnya wafat.

“Contohnya Sri Sultan Hamengku Buwono X itu tujuh bulan baru dinobatkan. Kalau sekarang kesusu-susu, ngoyak apa?” katanya.

Tedjowulan menyatakan akan tetap berpegang pada masa tunggu 40 hari, atau diperpanjang hingga 100 hari bila belum tercapai kesepakatan. “Kalau 40 hari belum rukun ya 100 hari. Yang penting rukun dulu siapa yang pantas Nanti bicara visi misi lima tahunn ke depan,” kata dia.

Lebih lanjut, Gusti Tedjowulan mengungkapkan bahwa pada pertemuan keluarga di Keraton Kasunanan Surakarta itu juga turut mengundang putra-putri mendiang PB XIII seperti GKR Timoer RUmbay Kusuma Dewayani dan adik-adiknya. Tetapi dalam pertemuan itu mereka tidak hadir. Rencananya pertemuan keluarga itu akan digelar kembali dengan mengundang semua putra-putri dalem.

“Sebenarnya tadi sudah mengundang semuanya tapi belum bisa. Pasti nanti saya undang lagi di pertemuan keluarga lanjutan,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak bahwa dirinya berpihak pada Hangabehi maupun Purboyo. “Nggak ada dukung-dukungan. Dari awal sudah saya sampaikan saya itu dunungke,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ia merasa dijebak karena tiba-tiba diminta menjadi saksi, Tedjowulan menjawab singkat, “Ya saya tidak diberitahu. Tahu-tahu diminta jadi saksi dan memberi restu di hadapan banyak orang. Wes ngono tok,” tegasnya

Tedjowulan menutup dengan menegaskan bahwa penetapan raja Keraton Kasunanan Surakarta harus memenuhi tiga unsur, yakni adat, agama, dan hukum negara. “Semua itu harus lulus dari tiga hal itu,” bebernya.

14/11/2025 09:33
Jelang Sarasehan Nasional, Ketua Fraksi Golkar MPR Temui Sultan HB X

Jakarta –

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Kraton Yogyakarta, untuk bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka kulo nuwun sekaligus memohon izin dan dukungan atas rencana pelaksanaan Sarasehan Nasional, tentang Obligasi Daerah yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, Mekeng menyampaikan kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

“Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan. Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Ia menyampaikan inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

Pertemuan diakhiri dengan harapan bersama agar kegiatan sarasehan nasional ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

(anl/ega)

14/11/2025 08:33
Gus Ipul Ajak Sri Sultan dan Menhub Dudy Sambangi Siswa SRMA 20 Sleman

Yogyakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman, Kamis (6/11/2025).

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang interaksi langsung antara para pejabat negara dengan para siswa yang tinggal dan menuntut ilmu di sekolah rakyat tersebut.

Pada kesempatan ini, rombongan melihat sejumlah ruang belajar, termasuk kelas Biologi yang tengah diampu oleh Fransiska Ari Puspita, guru muda asal Gunung Kidul. Ia menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup menggunakan game edukatif Word Wall.

“Dengan cara ini, anak-anak lebih cepat mengingat materi karena tampilannya menarik dan mereka bisa berkompetisi sehat,” ujar Fransiska di depan para tamu.

Di kelas itu pula, tampak sejumlah siswa yang bersemangat mengikuti permainan, meski rasa grogi tak bisa disembunyikan. Salah satunya Pramudya Dwi Ardiansyah (16), remaja asal Kalasan.

“Deg-degan tapi senang bisa ketemu langsung sama beliau,” ucapnya polos saat melihat kedatangan dua menteri dan Sri Sultan.

Rombongan kemudian beralih meninjau asrama serta ruang makan siswa. Gus Ipul menegaskan bahwa SRMA bukan hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Ritme hidup anak-anak di sini tidak hanya menuntut kedisiplinan, tapi juga melatih tanggung jawab dan spiritualitas mereka,” kata Gus Ipul.

Suasana penuh kehangatan tercipta saat para siswa memperkenalkan diri hingga menyampaikan cita-citanya. Lambang menjawab lantang ketika Gus Ipul bertanya apakah ia betah tinggal di sekolah rakyat.

“Siap, kerasan, Pak!” balasnya tegas.

Bahkan, Ikhsan Fajar Susandi menceritakan rutinitas mereka bangun pukul 03.00 WIB untuk salat tahajud, belajar, hingga mengisi hari dengan aktivitas pendidikan lainnya.

Keragaman keyakinan juga tampak hidup di Sekolah Rakyat. Renatha Merah Delima (16), siswi Katolik asal Kalasan, mengatakan dirinya nyaman tinggal di sekolah ini.

“Di sini enak, teman-temannya baik dan ada Bu Gita yang selalu mengajak kami ke gereja setiap Sabtu sore,” ungkapnya.

Sri Sultan pun mengapresiasi proses pendidikan karakter yang terbangun di sekolah rakyat. “Semangat menuntut ilmu, karakter yang baik harus dibentuk dari sekarang,” ujarnya.

Sementara Menhub Dudy menegaskan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas Presiden.

“Kami tidak hanya memberi bantuan transportasi, tapi ingin memastikan anak-anak ini mendapatkan akses pendidikan yang layak, dari Sabang sampai Merauke. Karena dari sinilah masa depan negeri ini dimulai,” tegasnya.

Kunjungan diakhiri dengan peninjauan dapur dan menu makan siang. Aroma nasi hangat, ayam goreng, dan sayur kacang menjadi penutup agenda, menegaskan bahwa kehidupan sehari-hari para siswa Sekolah Rakyat bukan sekadar belajar, tetapi juga pembentukan mental dan karakter secara utuh.(ted)

06/11/2025 15:45