Xcloud.id

Tag: Sri Mulyani Indrawati

  • Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dilanda kegentingan karena kinerja penerimaan pajak jauh di bawah ekspektasi. Shortfall hampir dipastikan melebar. 

    Otoritas pajak harus berjibaku untuk mengejar penerimaan pajak sebesar Rp2.005 triliun supaya defisit anggaran APBN 2025 tidak menembus angka 3%. Kalau target itu meleset, APBN yang hampir 4 bulan terakhir dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terancam kredibilitasnya.

    Dalam catatan Bisnis, situasi yang terjadi saat ini mirip dengan tahun 2015 lalu, ketika transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, realisasi defisit menembus angka 2,7% karena penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target APBN-P 2025 senilai Rp1.294,3 triliun.

    Namun demikian, alih-alih menjaga kesinambungan fiskal, Purbaya saat ini justru sibuk menempatkan duit negara ke bank Himbara. Lebih dari Rp200 triliun dana yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang ditempatkan. 

    Persoalannya, penempatan duit negara itu belum mampu mengerek performa kredit perbankan. Setidaknya sampai Oktober 2025 lalu. Di sisi lain, meskipun bersifat deposito on call, penempatan dana SAL itu semakin mengikis bantalan fiskal pemerintah, terutama ketika kinerja penerimaan pajak babak belur seperti saat ini.

    Apalagi pada Juli 2025 lalu, tepatnya ketika Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, DPR sudah menyetujui penggunaan SAL senilai Rp85,6 triliun untuk menambal defisit APBN 2025. Lantas apabila APBN terus mendapat tekanan sampai akhir tahun nanti, apakah strategi ini akan diulang oleh Purbaya? 

    Shortfall Pajak Pasti Melebar

    Sekadar catatan bahwa, informasi yang diperoleh Bisnis para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025. Terjadi pelebaran shortfall dibanding simulasi awal pemerintah yang menempatkan outlook penerimaan pajak 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

    Komitmen ini disampaikan dalam rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

    Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. “Ini bukan sekadar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Maklumat Dirjen Pajak itu kemudian ditindaklanjuti dengan menentukan sasaran-sasaran wajib pajak yang bisa ‘ditodong’ untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Sektor industri kelapa sawit, pertambangan batu bara, hingga pajak orang kaya menjadi sasaran utama pemerintah.

    Bimo sendiri tidak menjawab pertanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

    Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.

    “Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Janji Purbaya

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku.

    Dia mengklaim defisit APBN masih akan tetap aman. “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo.

    Tak Punya Banyak Opsi

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN 2025 tidak semakin melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah sudah ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

    Peningkatan terjadi akibat kebutuhan untuk mengakomodasi sejumlah penambahan belanja di semester II/2025.   Yusuf memandang sampai akhir tahun nanti kecil kemungkinan belanja akan membengkak karena sudah diakomodasi dari peningkatan belanja yang ditargetkan pemerintah.

    Sampai dengan akhir Oktober 2025 saja, realisasi belanja pemerintah pusat baru Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook, sedangkan transfer ke daerah (TKD) Rp713,4 triliun atau 82,6% terhadap outlook.  

    Oleh karena itu, Yusuf memandang bahwa kunci untuk memastikan defisit APBN tidak semakin melebar ada pada penerimaan pajak. Menurutnya, apabila dibandingkan antara realisasi pajak Oktober dan bulan-bulan sebelumnya, ada sedikit perbaikan meski tidak signifikan.  

    “Peluang baiknya penerimaan pajak ada meskipun sangat kecil. Yang penting untuk dilakukan pemerintah terutama di sisa bulan semester kedua ini adalah memastikan bahwa pelaporan pajak oleh wajib pajak itu dilakukan secara tepat atau benar, sehingga proses intensifikasi pajak merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya agar defisit APBN rasionya tidak melebihi batas 3% terhadap PDB,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

     Adapun opsi lain yang bisa diambil pemerintah selain mengamankan penerimaan pajak adalah penundaan belanja. Peneliti lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut pemerintah bisa menunda sementara sejumlah belanja yang bisa dilakukan.  

    Akan tetapi, opsi itu dinilai tidak tanpa konsekuensi. Penundaan belanja ini berpeluang menekan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB, yang mana pertumbuhannya ditargetkan bisa mencapai di atas 5%. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah sempat terkontraksi hingga 0,33% (yoy) pada kuartal II/2025. Kebijakan efisiensi tidak lepas dari faktor penyebab hal tersebut.  

    Pada kuartal III/2025, ketika ekonomi tumbuh 5,04% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yakni 5,12%, belanja pemerintah akhirnya berbalik tumbuh positif yakni 5,49% (yoy).  “Secara natural [penundaan belanja] seharusnya tidak dilakukan pemerintah terutama dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” terang Yusuf.  

  • Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’ yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

    Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

    “Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

    Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

    “Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

  • 60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

    PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

    Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

    Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

    Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

    Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

    Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

    “Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

    Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

    Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

    “Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

    Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

    “PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

    Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

    “Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

    Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

    PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

    Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

  • Kabar Terbaru, Sri Mulyani Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    Kabar Terbaru, Sri Mulyani Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    London, Beritasatu.com – Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru mengenai kiprahnya. Ia kini bekerja sebagai pengajar di Universitas Oxford, Inggris, sekaligus menerima World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government.

    World Leaders Fellowship merupakan program yang dirancang bagi para pemimpin global yang tengah memasuki transisi karier setelah memimpin negara atau institusi publik besar.

    Dalam program ini, Sri Mulyani akan berbagi pengalaman kepada para pemimpin dunia masa kini dan mendatang.

    Ia akan berperan dalam pendampingan mahasiswa dan alumni, mengikuti pertemuan para pemimpin global, serta mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan.

    Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengungkapkan rasa bangganya mendapat kesempatan tersebut.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford. Saya berharap dapat berkontribusi secara bijaksana, berbagi pengalaman sambil terus belajar, dan mendukung generasi pembuat kebijakan berikutnya,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya yang dikutip dari website resmi Blavatnik School of Goverment University Oxford, Selasa (11/12/2025).

    Dekan pendiri Blavatnik School, Ngaire Woods menyatakan kegembiraannya atas bergabungnya Sri Mulyani.

    “Kami sangat senang Sri Mulyani bergabung untuk berbagi pengalaman dalam pembuatan kebijakan ekonomi global… Mahasiswa kami dari lebih 60 negara akan sangat beruntung bisa belajar darinya,” ujarnya.

    Diketahui, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan pertama yang menjabat di bawah tiga Presiden Indonesia secara berturut-turut. Pada 2018, ia dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia.

    Di Bank Dunia, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer, bertanggung jawab atas operasional global dan bekerja dengan berbagai negara untuk mengatasi tantangan pembangunan.

    Sri Mulyani akan menjalani Fellowship selama satu tahun, yang menjadi babak baru dalam perjalanan panjangnya di dunia kebijakan publik dan kepemimpinan global.

  • Usai Tak Jadi Menkeu, Sri Mulyani Bakal Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    Usai Tak Jadi Menkeu, Sri Mulyani Bakal Jadi Pengajar di Universitas Oxford

    GELORA.CO – Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan Indonesia, akan mengemban posisi World Leaders Fellowship di Blavatnik School of Government di Universitas Oxford mulai tahun 2026.

    Fellowship ini dirancang bagi para pemimpin global yang sedang beralih dari peran memimpin negara mereka menuju tahap selanjutnya, dalam perjalanan kepemimpinan publik mereka. 

    Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana dan Direktur Operasional Bank Dunia, ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan masa depan melalui bimbingan (mentoring) mahasiswa dan alumni.

    Selain itu kegiatan mengajar ini akan mempertemukan para pemimpin global, serta mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia,” kata dia mengutip website resmi Blavatnik School of Government, bsg.ox.ac.uk, Rabu (10/12).

    Sri Mulyani berharap dapat berkontribusi secara bijak serta berbagi pengalaman pada kesempatan mengajarnya kali ini. Dia akan memegang posisi Fellowship tersebut selama satu tahun.

    “Saya sembari terus belajar, dan mendukung generasi pembuat kebijakan berikutnya dalam persiapan mereka untuk memimpin dengan integritas, kompetensi, dan martabat di lingkungan yang semakin kompleks,” tambah dia.

    Sementara itu, Pendiri Blavatnik School, Ngaire Woods, menyampaikan Sri Mulyani akan membagikan pengalaman berharga membuat kebijakan ekonomi global bagi mahasiswa yang berasal dari 60 negara.

    “Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk mengasah keterampilan mereka dalam pelayanan publik, termasuk jabatan terpilih, dan saya senang mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar darinya.”

    Ngaire melanjutkan, Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan pertama yang menjabat di bawah tiga Presiden Indonesia berturut-turut dan dianugerahi penghargaan ‘Menteri Terbaik di Dunia’ pada tahun 2018.

    Sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Operasional di Bank Dunia, Sri Mulyani bertanggung jawab atas operasi Bank Dunia di seluruh dunia.

    “Bekerja sama erat dengan negara-negara klien dan negara anggota untuk mengatasi tantangan pembangunan baru maupun yang persisten dalam mendukung tujuan Bank Dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mendorong kemakmuran bersama,” kata Ngaire.

  • Bisakah IHSG Tembus ke 9.000?

    Bisakah IHSG Tembus ke 9.000?

    Jakarta –

    Pelaku pasar modal memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus level tertinggi 9.000 tahun ini.

    Menurut Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana menjelaskan pergerakan IHSG ke level 9.000 tinggal menunggu waktu. Pasalnya, IHSG bisa menembus rekor baru atau All-Time High (ATH) lebih dari 22 kali.

    “Sekarang kita lihat saja sudah berapa kali touch peak-nya, ya. Sudah 20 kali-an. Jadi kalau bisa achieve 9.000, ya. As a matter of time saja, ya,” ungkap Oki kepada wartawan di Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Pergerakan positif IHSG ini dapat dilihat dari pergerakan investor ritel. Ia menjelaskan, transaksi pada aplikasi Growin milik Mandiri Sekuritas sempat menyentuh angka Rp 2,6 triliun per hari.

    “Menurut saya sih itu most likely akan tembus. Menurut saya, ya. Just matter cuma masalah waktu sih. Tapi kita lihat aja dari, kita aja retail value-nya, transaction value-nya kenceng banget. Tiap hari. Tiap hari tuh kita pernah touch Rp 2,6 triliun per day di aplikasi kita di Growin. Jadi luar biasa banget,” ungkapnya.

    Ia menyebut valuasi saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini masih berada di level murah dengan Earnings Per Share (EPS) atau prospek pertumbuhan laba emiten rata-rata mencapai 12%.

    Hal ini terjadi pada banyak saham di luar blue-chip yang memiliki fundamental yang baik.

    “Lihat fundamental-nya, liat technical-nya, liat liquidity-nya. Banyak banget. Gak cuma blue-chip. Di luar blue-chip, itu banyak banget yang bagus fundamental-nya,” imbuhnya.

    Pecah Rekor IHSG

    Sebagai informasi, IHSG tercatat menyentuh ATH sebanyak 22 kali per tanggal 3 Desember 2025. Kemudian pada Senin (8/12) kemarin, IHSG menembus ATH baru saat menutup perdagangan di level 8.710,69 atau naik 0,9%.

    Sementara hari ini, Selasa (9/12), data perdagangan RTI Business mencatat IHSG melemah 53,51 poin atau sekitar 0,61% ke level 8.657,17. IHSG terpantau berbalik arah dari perdagangan pagi tadi, di mana Indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 8.749,26.

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sebelumnya menyebut ATH terjadi di dua era berbeda sepanjang tahun 2025, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Menkeu Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Menkeu Purbaya. Sementara di era Menkeu Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, Pak. Jadi kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, Pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Target 9.000 Akhir Tahun

    Pergerakan IHSG ini perlahan sejalan dengan optimisme Purbaya. Bendahara Negara ini sebelumnya sempat beberapa kali menyebut IHSG dapat tembus ke level 9.000 hingga akhir tahun.

    Hal ini dapat terjadi lantaran market menilai setiap perkataan dan kebijakan yang dibuatnya untuk implementasikan dalam bentuk portofolio. Meski ada saham-saham gorengan, Purbaya menilai masih banyak emiten besar dengan fundamental kuat yang menopang kenaikan indeks.

    Purbaya menerangkan target tersebut bukan berdasarkan firasat, melainkan berdasarkan pola historis dan perhitungan ekonomi yang bisa dijelaskan secara sistematis. Menurutnya, proyeksi tercermin berdasarkan pengalaman panjang sekaligus mengamati siklus ekonomi serta pasar saham selama puluhan tahun.

    Setiap siklus ekonomi, terang Purbaya, pasar saham biasanya naik empat hingga 5 kali lipat dari titik terendah ke titik tertinggi. Purbaya menilai pola itu konsisten secara histori.

    “Makanya Indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana Indeks? To the moon. Saya bilang itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. (Dalam) 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

    (ahi/hns)

  • Bisakah IHSG Tembus ke 9.000?

    Bisakah IHSG Tembus ke 9.000?

    Jakarta –

    Pelaku pasar modal memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus level tertinggi 9.000 tahun ini.

    Menurut Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana menjelaskan pergerakan IHSG ke level 9.000 tinggal menunggu waktu. Pasalnya, IHSG bisa menembus rekor baru atau All-Time High (ATH) lebih dari 22 kali.

    “Sekarang kita lihat saja sudah berapa kali touch peak-nya, ya. Sudah 20 kali-an. Jadi kalau bisa achieve 9.000, ya. As a matter of time saja, ya,” ungkap Oki kepada wartawan di Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Pergerakan positif IHSG ini dapat dilihat dari pergerakan investor ritel. Ia menjelaskan, transaksi pada aplikasi Growin milik Mandiri Sekuritas sempat menyentuh angka Rp 2,6 triliun per hari.

    “Menurut saya sih itu most likely akan tembus. Menurut saya, ya. Just matter cuma masalah waktu sih. Tapi kita lihat aja dari, kita aja retail value-nya, transaction value-nya kenceng banget. Tiap hari. Tiap hari tuh kita pernah touch Rp 2,6 triliun per day di aplikasi kita di Growin. Jadi luar biasa banget,” ungkapnya.

    Ia menyebut valuasi saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini masih berada di level murah dengan Earnings Per Share (EPS) atau prospek pertumbuhan laba emiten rata-rata mencapai 12%.

    Hal ini terjadi pada banyak saham di luar blue-chip yang memiliki fundamental yang baik.

    “Lihat fundamental-nya, liat technical-nya, liat liquidity-nya. Banyak banget. Gak cuma blue-chip. Di luar blue-chip, itu banyak banget yang bagus fundamental-nya,” imbuhnya.

    Pecah Rekor IHSG

    Sebagai informasi, IHSG tercatat menyentuh ATH sebanyak 22 kali per tanggal 3 Desember 2025. Kemudian pada Senin (8/12) kemarin, IHSG menembus ATH baru saat menutup perdagangan di level 8.710,69 atau naik 0,9%.

    Sementara hari ini, Selasa (9/12), data perdagangan RTI Business mencatat IHSG melemah 53,51 poin atau sekitar 0,61% ke level 8.657,17. IHSG terpantau berbalik arah dari perdagangan pagi tadi, di mana Indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 8.749,26.

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sebelumnya menyebut ATH terjadi di dua era berbeda sepanjang tahun 2025, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Menkeu Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Menkeu Purbaya. Sementara di era Menkeu Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, Pak. Jadi kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, Pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Target 9.000 Akhir Tahun

    Pergerakan IHSG ini perlahan sejalan dengan optimisme Purbaya. Bendahara Negara ini sebelumnya sempat beberapa kali menyebut IHSG dapat tembus ke level 9.000 hingga akhir tahun.

    Hal ini dapat terjadi lantaran market menilai setiap perkataan dan kebijakan yang dibuatnya untuk implementasikan dalam bentuk portofolio. Meski ada saham-saham gorengan, Purbaya menilai masih banyak emiten besar dengan fundamental kuat yang menopang kenaikan indeks.

    Purbaya menerangkan target tersebut bukan berdasarkan firasat, melainkan berdasarkan pola historis dan perhitungan ekonomi yang bisa dijelaskan secara sistematis. Menurutnya, proyeksi tercermin berdasarkan pengalaman panjang sekaligus mengamati siklus ekonomi serta pasar saham selama puluhan tahun.

    Setiap siklus ekonomi, terang Purbaya, pasar saham biasanya naik empat hingga 5 kali lipat dari titik terendah ke titik tertinggi. Purbaya menilai pola itu konsisten secara histori.

    “Makanya Indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana Indeks? To the moon. Saya bilang itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. (Dalam) 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

    (ahi/hns)

  • Bisakah IHSG Tembus ke 9.000?

    IHSG Tembus 9.000 Tinggal Tunggu Waktu

    Jakarta –

    PT Mandiri Sekuritas meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus rekor baru atau All-Time High (ATH) di level 9.000. Adapun saat ini, IHSG diketahui bergerak pada kisaran 8.676,05 berdasarkan data perdagangan RTI Business, Selasa (9/12/2025), pukul 11.28 WIB.

    Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, menjelaskan pergerakan IHSG ke level 9.000 hanya tinggal menunggu waktu. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir, IHSG menembus ATH 22 kali.

    “Sekarang kita lihat saja sudah berapa kali touch peak-nya, ya. Sudah 20 kali-an. Jadi kalau bisa achieve 9.000, ya. As a matter of time saja, ya,” ungkap Oki kepada wartawan di Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Oki menjelaskan, optimisme pergerakan IHSG ini dapat dilihat dari pergerakan investor ritel. Ia menjelaskan, transaksi pada aplikasi Growin milik Mandiri Sekuritas sempat menyentuh angka Rp 2,6 triliun per hari.

    “Menurut saya sih itu most likely akan tembus. Menurut saya, ya. Just matter cuma masalah waktu sih. Tapi kita lihat aja dari, kita aja retail value-nya, transaction value-nya kenceng banget. Tiap hari. Tiap hari tuh kita pernah touch Rp 2,6 triliun per day di aplikasi kita di Growin. Jadi luar biasa banget,” ungkapnya.

    Ia menyebut valuasi saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini masih berada di level murah dengan Earnings Per Share (EPS) atau prospek pertumbuhan laba emiten rata-rata mencapai 12%. Hal ini terjadi pada banyak saham di luar blue-chip yang memiliki fundamental yang baik.

    “Lihat fundamental-nya, liat technical-nya, liat liquidity-nya. Banyak banget. Gak cuma blue-chip. Di luar blue-chip, itu banyak banget yang bagus fundamental-nya,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IHSG tercatat menyentuh ATH sebanyak 22 kali per tanggal 3 Desember 2025. Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyebut ATH tersebut terjadi di dua era berbeda, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Menkeu Purbaya. Ia merinci, 21 ATH tembus di era Menkeu Purbaya. Sementara di era Menkeu Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, Pak. Jadi kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, Pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Kemudian pada Senin (8/12) kemarin, IHSG diketahui menembus ATH baru. Indeks milik RI itu menutup perdagangan dengan naik 77,93 poin atau 0,9% ke level 8.710,69.

    Pergerakan IHSG ini perlahan sejalan dengan optimisme Purbaya. Bendahara Negara ini sebelumnya sempat beberapa kali menyebut IHSG dapat tembus ke level 9.000 hingga akhir tahun.

    Hal ini dapat terjadi lantaran market menilai setiap perkataan dan kebijakan yang dibuatnya untuk implementasikan dalam bentuk portofolio. Meski ada saham-saham gorengan, Purbaya menilai masih banyak emiten besar dengan fundamental kuat yang menopang kenaikan indeks.

    Purbaya menerangkan target tersebut bukan berdasarkan firasat, melainkan berdasarkan pola historis dan perhitungan ekonomi yang bisa dijelaskan secara sistematis. Menurutnya, proyeksi tercermin berdasarkan pengalaman panjang sekaligus mengamati siklus ekonomi serta pasar saham selama puluhan tahun.

    Setiap siklus ekonomi, terang Purbaya, pasar saham biasanya naik empat hingga 5 kali lipat dari titik terendah ke titik tertinggi. Purbaya menilai pola itu konsisten secara histori.

    “Makanya Indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana Indeks? To the moon. Saya bilang itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. (Dalam) 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

    Lihat juga Video: Aksi Beli Global dan Emerging Market Dukung Potensi Penguatan IHSG

    (kil/kil)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)