Xcloud.id

Tag: Sri Haryati

  • Kementerian PKP kebut evaluasi harga rumah subsidi 

    Kementerian PKP kebut evaluasi harga rumah subsidi 

    Tabanan, Bali (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengebut evaluasi harga rumah subsidi di sejumlah wilayah di tanah air untuk mengatasi persoalan masyarakat tidak memiliki rumah atau backlog saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.

    “Kami keliling ke daerah untuk mengetahui masalah, termasuk isu harga tanah sehingga perlu penyesuaian harga,” kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di sela serah terima kunci rumah subsidi Perumahan Griya Multi Jadi di Kabupaten Tabanan, Bali, Selasa.

    Pihaknya telah membuat sejumlah kajian soal harga tanah, termasuk sedang mengkaji penyediaan rumah vertikal perkotaan yang bisa dibiayai dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Ia menjelaskan pembahasan dilaksanakan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) termasuk menggandeng perbankan, pengembang serta masyarakat selaku konsumen.

    Pemerintah, lanjut dia, dalam kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek komprehensif mengingat setiap provinsi/daerah memiliki karakter berbeda mulai dari kemampuan pembayaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga harga jual maksimal rumah subsidi.

    “Insya Allah 2026 kami upayakan untuk bisa dijalankan,” imbuhnya.

    Pasalnya, lanjut dia, saat ini kuota rumah subsidi 2025 secara nasional naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

    Kementerian PKP rencananya pada 2026 juga bakal menaikkan kuota rumah subsidi menjadi hingga 500 ribu unit.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu,” kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

    “Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).   

    “Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

  • Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Proyek 250 Rumah Gratis Aguan Rampung, Siapa Calon Penerimanya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu,” kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

    “Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).   

    “Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

  • 500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 500 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, termasuk pengusaha material dan penyedia jasa konstruksi, mengikuti sosialisasi Kredit Program Perumahan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tomy Fudihartono, mengatakan sosialisasi ini ditujukan para pelaku usaha agar dapat mengajukan kredit perumahan melalui fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) Perumahan.

    “Sosialisasi ini untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengakses kredit perumahan dengan memanfaatkan KUR Perumahan,” ujar Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia itu diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini KUR hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan usaha, misalnya memperluas tempat usaha,” tambahnya.

    Menurut Tomy, terdapat empat bank pendukung dalam program tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI. Keempat bank itu mendapat subsidi bunga dari pemerintah pusat sekitar 1–5% untuk mendukung kebijakan kredit program perumahan (KPP).

    Dia berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga hasil usahanya lebih optimal. “Contohnya, yang tadinya tempat masak terbatas, dengan adanya KUR ini otomatis bisa lebih luas dan berkembang,” ucap Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyebutkan program KUR khusus sektor perumahan ini merupakan yang pertama kalinya digelar. Dalam sosialisasi tersebut, peserta yang berminat akan didata lebih lanjut agar dapat mengajukan kredit.

    “Jadi, bila bapak ibu pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usaha, atau membeli rumah lagi, bisa menggunakan kredit program perumahan ini dengan bunga hanya 6%,” jelas Sri.

  • Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan pengusaha material serta penyedia jasa konstruksi mengikuti Sosialiasasi Kredit Program Perumahan.

    “Sosialisasi ini adalah untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengajukan kredit perumahan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini, KUR itu hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa menjadi sarana dan prasarana permodalan, seperti meningkatkan tempat usahanya dan lain-lain,” ujar Tomy.

    Menurut dia, terdapat empat bank pendukung dalam program kredit tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI dan BSI. Keempat bank itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat sekitar 1-5 persen terhadap kebijakan peningkatan KUR atau Kredit Program Perumahan (KPP) itu sendiri.

    Dia pun berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana mereka sehingga hasil usahanya lebih baik lagi.

    “Contohnya, yang tadinya tempat masaknya terbatas, dengan adanya atau mengikuti KUR ini otomatis bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan program KUR khusus sektor perumahan itu baru pertama kali diadakan.

    Dalam sosialisasi program tersebut, dia menuturkan jika ada peserta yang tertarik, maka akan dilakukan pendataan sehingga dapat mengambil kredit tersebut.

    “Jadi, bila bapak ibu para pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usahanya, mau beli rumah lagi, itu bisa dengan kredit program perumahan ini dengan bunga 6 persen saja,” ungkap Sri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memastikan dokumen petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan telah rampung dibentuk.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menuturkan dokumen tersebut baru saja selesai dibuat dan siap untuk disosialisasikan kepada seluruh bank penyalur KUR perumahan nantinya.

    “Ada juknis-juknis yang juga kita sudah jadi. Kita juga bersama dari Kementerian Keuangan sudah konsinyering untuk SIKP-nya [Sistem Informasi Kredit Program],” jelasnya saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (21/9/2025).

    Sri menjelaskan, Juknis penyaluran KUR Rp130 triliun itu mengatur mengenai sejumlah regulasi yang belum termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan KUR.

    Salah satunya, mengatur secara lebih rigid mengenai kategori penerima manfaat yang akan menerima kucuran Kredit. Hal itu dilakukan guna memastikan kredit yang disalurkan tetap dalam kondisi sehat.

    “Jadi ada lah, mulai dari masalah pengajuannya, terus yang disebut dengan mendukung usaha itu apa aja, gitu kan diatur dalam juknis,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu mengungkap pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor Perumahan. 

    Padahal, pemerintah sebelumnya menyebut hendak menyalurkan KUR perumahan pada akhir bulan September 2025. Di mana, dokumen petunjuk teknis itu semestinya diterbitkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Yang namanya penyaluran KUR ada dua yang perlu jadi perhatian. Pertama, kementerian teknis bikin juknis dalam hal ini PKP, nah itu kita tunggu. Jangan sampe saya biayain tapi dengan juknisnya nggak cocok,” kata Nixon saat ditemui di Kampung Bandan, Rabu (17/9/2025). 

    Selain itu, Nixon juga menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat instruksi kapan KUR tersebut perlu dilakukan. Terlebih, hingga saat ini Peratuan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR Perumahan juga belum resmi diundangkan.

    “Kedua [masih menunggu] Permen Keuangan penggunaan anggarannya, tata cara subsidi. Ya memang sudah ada KUR, tapi kan ini apakah sama dengan KUR yang lain, itu kan kita nunggu itu ya. Jadi Permenko-nya sudah ada, tapi dua instrumennya itu kita. Mudah-mudahan dalam waktu segera keluar,” jelasnya.

  • Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Pontianak (ANTARA) – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh sekaligus penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

    “Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI dari dapil Kalbar, Lasarus di Sungai Raya, Jumat.

    Menurut dia, fokus penataan diarahkan pada lingkungan, bukan rumah warga, mengingat sebagian besar rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.

    “Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis,” tuturnya.

    Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih minim. Ia menilai, masalah tersebut berdampak langsung terhadap Pasar Sejati yang tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa akses air bersih.

    “Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini,” katanya.

    Lasarus menambahkan, dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan hingga kini masih belum terlayani akses air bersih sama sekali. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

    “Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan,” kata Lasarus.

    Dalam kunjungan tersebut, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian. Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.

    Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan, percepatan pembangunan di Kubu Raya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi.

    “Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan,” kata Sujiwo.

    Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, tidak hanya soal anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, dan kesiapan lahan. Dengan begitu, pembangunan bisa tepat sasaran sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3

    Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pembangunan rumah subsidi memberi dampak positif yang signifikan, mulai dari meningkatkan kesejahteraan buruh hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Program ini turut melibatkan berbagai sektor, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.

    “Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Ditambahkan Yassierli, target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025. “Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.

    “Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ujar Maruarar.

     

    Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

    Di samping itu, Presiden juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” tegas Maruarar.

    Lebih lanjut Maruarar menyebut program rumah subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

    “Bulan depan (September) kami akan meluncurkan pembangunan 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 total 50 ribu unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” tutup Maruarar.

    Sebagai informasi, Penandatanganan Kerja Sama Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dilakukan oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono.

  • Rusun Bisa Jadi Solusi Backlog Perumahan, Perumnas Diminta Ambil Peran Utama – Page 3

    Rusun Bisa Jadi Solusi Backlog Perumahan, Perumnas Diminta Ambil Peran Utama – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menimbang untuk merevisi aturan rumah susun subsidi. Hal ini mengingat skema tersebut diakui belum sepenuhnya diterima masyarakat.

    Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan pihaknya tengah berupaya agar skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rusun bisa berjalan.

    “Kita yang sekarang kita dorong adalah bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP itu juga bisa betul-betul berjalan,” ujar Sri di Lippo Mall Semanggi, Jakarta, pada Senin (16/6/2025).

    “Hari ini regulasinya sudah ada. Tetapi kenyataannya di perkotaan untuk yang rusun ini masih sangat challenging ya,” sambungnya.

    Sri membuka kemungkinan adanya perubahan regulasi soal skema rusun subsidi. Misalnya, mengatur ulang harga per meter rusun tersebut atau mengubah hitungan agar berbeda dengan rumah tapak.

    “Jadi kita lagi dorong nih, oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan. Oh mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan yang rumah tapak. Jadi itu juga kita kerjakan. Jadi kalau ditanya kenapa enggak rusun, rusun juga kita kerjakan,” ungkap Sri Haryati.

     

  • BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis menyampaikan, KUR perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan. Hal tersebut dikarenakan program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.

    “Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.

    Dikatakan dia, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    “Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” kata dia.

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan saat ini pihaknya masih berproses melakukan penjaringan masukan dari berbagai pihak terkait KUR perumahan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan itu dijalankan dapat memberikan dampak terhadap ekonomi secara luas.

    “BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar. Kira-kira masukanya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyerapan nantinya,” ujar Heru.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji kriteria pengembang yang bisa memperoleh akses ke program KUR perumahan.

    “Sekarang dengan semua asosiasi stakeholder kita bicarakan, kriteria-kriterianya bagaimana tentu yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, regulasi yang mengatur skema KUR perumahan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

    “Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya sudah dikeluarkan peraturannya,” kata Menteri Ara ditemui usai melakukan pembahasan dengan Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (14/7).

    Disampaikan, dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam implementasi program KUR perumahan, mulai dari pengembang, penjual bahan bangunan, hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Danantara.

    Hal tersebut agar program yang dijalankan memberikan dampak ekonomi berganda yang memacu daya saing skala usaha di sektor infrastruktur.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.