Tag: Solihin

  • Bos Ritel Hendak Tarik Beras Premium Oplosan, Menko Zulhas Arahkan Soal Harga

    Bos Ritel Hendak Tarik Beras Premium Oplosan, Menko Zulhas Arahkan Soal Harga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut pemerintah tidak pernah memberikan arahan untuk menarik beras premium oplosan dari ritel modern.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan informasi ini di tengah rencana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang akan menarik semua beras premium oplosan dari gerai ritel modern.

    “Nggak, nggak ditarik,” tegas Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Alih-alih menarik beras premium oplosan, Zulhas meminta para produsen beras secepat mungkin untuk menurunkan harga sesuai dengan kualitas beras yang diproduksi.

    “Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” tegasnya.

    Zulhas mengatakan, hingga saat ini pihak berwenang telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 perusahaan produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan, produsen beras yang menjual beras tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Jadi pesannya jelas. Segera, jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Aprindo sebelumnya memastikan semua beras premium oplosan yang sudah terlanjur beredar akan ditarik dari ritel modern. 

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyebut peritel sesegera mungkin meretur beras premium oplosan ke masing-masing produsen beras, termasuk merek beras Alfamart.

    “Segera mungkin kita retur. Sampai produsennya meyakinkan kita berdasarkan standar mutu memang sudah terpenuhi. Lalu kita terima barangnya. Kalau nggak, kita nggak mau terima,” kata Solihin kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025).

  • Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Jakarta

    Bareskrim Polri resmi merilis lima merek beras yang tidak sesuai mutu dan takaran atau oplosan berdasarkan hasil uji laboratorium. Atas temuan tersebut Bareskrim melalui Satgas Pangan Polri melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, ritel, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), langsung menyurati Satgas Pangan Polri untuk memohon arahan yang dapat dilakukan segera. Berdasarkan surat permohonan yang diterima detikcom, APRINDO menyebut isu peredaran beras oplosan ini memicu kekhawatiran konsumen dan berpotensi mengganggu distribusi dan stabilitas harga pangan.

    “Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dugaan beredarnya beras oplosan di pasar modern dan tradisional, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan,” kata Ketua Umum APRINDO, Solihin dalam surat permohonannya, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dalam surat yang disampaikan ke Satgas Pangan Polri pada 24 Juli 2025 itu juga mengungkap kondisi peritel seiring meluasnya isu beras oplosan. Solihin menyebut, para pengusaha menerima sejumlah kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras.

    APRINDO yang terdiri dari pelaku usaha ritel modern di seluruh Indonesia, terang Solihin, berkomitmen mematuhi ketentuan perundang-undangan dan mendistribusikan produk yang telah sesuai standar mutu serta berasal dari sumber yang legal dan terpercaya.

    “Menyikapi isu beras oplosan yang saat ini mencuat di berbagai media, beberapa anggota kami menyampaikan adanya kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras,” terangnya.

    4 Permohonan Arahan Pengusaha Ritel:

    1. Mohon petunjuk resmi mengenai status produk beras yang sedang diisukan mengandung oplosan;

    2. Petunjuk teknis bagi ritel dalam menindaklanjuti atau menahan produk beras tertentu selama belum ada keputusan resmi;

    3. Pedoman koordinasi antara pihak produsen, pemasok, dan peritel saat dilakukan pemeriksaan lapangan (sidak);

    4. Strategi komunikasi yang dapat dirumuskan bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.

    “Arahan dan keputusan resmi dari Kepala Kepala Satgas Pangan Polri akan menjadi acuan utama APRINDO dalam menyusun imbauan kepada anggota, serta menjadi landasan operasional di lapangan,” pungkasnya.

    Temuan Bareskrim Polri

    Bareskrim Polri Gulung Sindikat Beras Oplosan/Foto: Ari Saputra

    Dari penyelidikan terhadap 212 merek beras, Satgas Pangan Polri menelusuri data PT produsen beras yang terlibat. Ada sekitar 52 PT produsen beras premium dan 15 PT produsen beras medium. Setelah itu, Bareskrim juga melakukan pengecekan sampel ke laboratorium pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. Saat ini baru 5 merek yang sudah keluar hasilnya.

    “Dari hasil penyidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf, dikutip dari detikNews, Kamis (24/7/2025).

    Bareskrim juga melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, retail, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Saat ini, penyidik Bareskrim sudah menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dari hasil investigasi, penyidik menemukan modus yang dilakukan produsen mengoplos beras dengan menggunakan alat modern ataupun manual.

    “Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen yaitu, di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Jawa Barat; kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten; serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur,” ujar Helfi.

    Potensi Kerugian Capai Rp 99 T

    Diberitakan sebelumnya, Kementan menemukan 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hasil investigasi, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET.

    Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI.

    Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Amran menegaskan temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Berdasarkan perhitungan Kementan, kerugian yang bisa dialami oleh konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.

    “Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Untung-rugi Jenis Beras Premium dan Medium Dihapus

    Untung-rugi Jenis Beras Premium dan Medium Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membuka wacana penghapusan jenis beras premium dan medium imbas temuan kasus oplosan yang merugikan masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, nantinya beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    “Jadi cuma ada dua, satu beras, satu lagi beras khusus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Zulhas menjelaskan, beras khusus merupakan jenis beras yang berbeda dengan beras umum dan diberikan izin oleh pemerintah. Beras khusus ini, di antaranya beras Japonica, beras basmati, dan beras ketan.

    Dia mengharapkan adanya kebijakan ini dapat menghilangkan praktik-praktik kecurangan beras di Tanah Air. Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kepada semua pihak agar tidak bermain-main dengan beras, apalagi mengambil manfaat besar demi kepentingan satu pihak.

    “Tidak ada lagi premium dan medium ya beras, [hanya] ada beras,” tegasnya.

    Seiring adanya keputusan tersebut, pemerintah dalam waktu dekat akan merombak seluruh aturan yang berkaitan dengan jenis beras premium dan medium, termasuk harga dan kualitas yang nantinya dapat dijual kepada konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Dampak Penghapusan Jenis Beras Premium dan Medium

    Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak gegabah menghapus beras premium dan medium di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

    Pengamat dari CORE Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, menghilangkan jenis beras premium dan medium bukanlah solusi yang tepat mengingat segmentasi konsumen dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

    “Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium,” kata Eliza kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Eliza menuturkan, konsumen beras premium merupakan kalangan masyarakat atas yang tidak mengalami masalah jika harga beras mengalami kenaikan.

    Kalangan masyarakat atas, lanjut dia, bahkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak perlu repot mengatur HET untuk beras premium.

    Dia mengatakan, fungsi dari HET sejatinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang perlu dijaga daya belinya adalah kelompok menengah ke bawah. 

    “Beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik,” tuturnya.

    Dalam hal beras medium telah melampaui HET, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di pasar.

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyambut baik rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Aprindo menilai, kebijakan itu membuat konsumen di ritel modern kini akan memiliki banyak pilihan untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, selama ini ritel modern hanya menjual beras premium dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) atau Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.

    “Ritel modern kan jualnya hanya beras premium, tidak jual [beras] medium, kecuali ada penugasan,” kata Solihin kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, maka jenis beras yang dijual di ritel modern kian bervariasi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dengan begitu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli beras, sesuai dengan kebutuhannya.

    “Buat kami sebagai pengusaha atau ritel kan lebih memberikan kesempatan kepada konsumen, silakan membeli barang yang harga yang menurut konsumen sesuai,” tuturnya.

  • Beras Premium & Medium Dihapus, Peritel: Pilihan Konsumen Lebih Bervariasi

    Beras Premium & Medium Dihapus, Peritel: Pilihan Konsumen Lebih Bervariasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyambut baik rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium dan medium. Konsumen di ritel modern kini akan memiliki banyak pilihan untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, selama ini ritel modern hanya menjual beras premium dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp14.900 per kilogram (kg) atau Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.

    “Ritel modern kan jualnya hanya beras premium, tidak jual [beras] medium, kecuali ada penugasan,” kata Solihin kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, maka jenis beras yang dijual di ritel modern kian bervariasi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dengan begitu, konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli beras, sesuai dengan kebutuhannya.

    “Buat kami sebagai pengusaha atau ritel kan lebih memberikan kesempatan kepada konsumen, silakan membeli barang yang harga yang menurut konsumen sesuai,” tuturnya.

    Di sisi lain, adanya rencana penghapusan beras medium dan premium juga dapat menjadi langkah antisipasi tindakan kecurangan beras, seperti yang tengah terjadi saat ini.

    Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sepakat untuk menghapus kelas mutu beras medium dan premium. Sebagai gantinya, hanya ada dua jenis beras saja yakni beras umum dan beras khusus.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, seiring adanya temuan terkait beras premium oplosan yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya dua, beras [umum] dan beras khusus,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan merombak sejumlah aturan terkait. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengharapkan, perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Aprindo: Ritel Modern Hanya Jual Beras Premium, Kecuali Ada Penugasan

    Aprindo: Ritel Modern Hanya Jual Beras Premium, Kecuali Ada Penugasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan, ritel modern hanya menjual beras premium. Pengusaha ritel menjual beras medium hanya ketika mendapat penugasan dari pemerintah.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, rata-rata beras yang dijual oleh ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan lainnya merupakan beras premium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram (kg).

    “Kalau kita, yang dijual di minimarket, ritel modern, rata-rata premium jenis berasnya,” kata Solihin kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025).

    Solihin mengatakan, peritel menjual beras medium apabila mendapat penugasan dari pemerintah. Dalam hal ini, beras yang dijual merupakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun di luar itu, Solihin memastikan bahwa ritel modern tidak menjual beras medium.

    “Saya garis bawahi ya, ritel modern tidak menjual beras medium kecuali ada penugasan,” tegasnya.

    Apabila di lapangan ditemukan sejumlah ritel modern yang menjual beras medium, Solihin meminta masyarakat untuk menginformasikan hal tersebut ke Aprindo. Pasalnya, Aprindo sebelumnya sempat mendapat tugas dari pemerintah untuk memasarkan beras medium.

    “Kemarin saya dapat informasi ada yang masih menjual medium, katanya itu stok lama mungkin gitu ya. Tapi seyogyanya ritel modern tidak menjual produk medium seperti itu,” tuturnya.

    Di sisi lain, Solihin dalam waktu dekat akan menyurati produsen beras yang tercatat di ritel modern, di tengah beredarnya kabar mengenai isu beras premium oplosan.

    Melalui surat tersebut, asosiasi meminta para produsen untuk mengirimkan produk ke ritel modern sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Aprindo akan mengirim surat kepada seluruh produsen yang tercatat di ritel modern untuk mengirim produk sesuai dengan standar, kepada ritel,” ungkapnya.

    Surat tersebut dikirim Aprindo, meski pekan lalu sejumlah produsen beras telah membuat surat pernyataan. Surat itu memuat pernyataan produsen bahwa produk beras premium yang dikirim ke ritel modern sudah sesuai standar.

    Solihin menyebut, surat pernyataan itu telah diterima peritel usai kabar mengenai beras premium oplosan yang diduga dilakukan produsen beras mencuat.

    Lebih lanjut, Solihin mengatakan bahwa peritel akan tetap memajang beras premium yang ada, selama produsen menyatakan bahwa produk tersebut sesuai dengan kategori. 

    “Kita mau display atas produk yang kita jual selama produsennya menyatakan produk tersebut sesuai dengan kategorinya ya,” ujarnya.

  • Bos Ritel Pastikan Semua Beras Oplosan Ditarik, Ini Daftar Mereknya

    Bos Ritel Pastikan Semua Beras Oplosan Ditarik, Ini Daftar Mereknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan semua beras premium oplosan ditarik dari peredaran gerai ritel, termasuk beras merek Alfamart dari produsen PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan beras premium dengan merek Alfamart ditarik dari display dan tak dijual di gerai ritel di Indonesia. Dia menjelaskan jika peritel Alfamart masih menjual beras premium merek Alfamart, maka nama perusahaan tersebut dipertaruhkan.

    “Saya pastikan yang merek [beras premium] Alfamart, kita tarik. Saya pastikan, ya. Yang lainnya kita lagi coba [tarik dari display],” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/7/2025).

    Solihin juga memastikan pihaknya akan sesegera mungkin meretur beras premium oplosan ke masing-masing produsen beras, termasuk merek beras Alfamart.

    “Segera mungkin kita retur. Sampai produsennya meyakinkan kita berdasarkan standar mutu memang sudah terpenuhi. Lalu kita terima barangnya. Kalau nggak, kita nggak mau terima,” terangnya.

    Selain beras merek Alfamart, Aprindo juga bakal segera menarik beras premium oplosan lainnya, seperti Sania dan merek beras premium oplosan lainnya.

    “Kita turunkan dari display. Dalam jangka waktu tertentu, kami akan kolek semuanya dari toko, baru nanti selanjutnya kalau nggak ada perubahan strategi dari produsen, pasti akan kita retur,” tuturnya.

    Terancam Langka

    Solihin menjelaskan, jika Aprindo menarik semua merek beras premium, maka masyarakat akan sulit mendapatkan beras premium atau terancam langka. Terlebih, dia mengungkap bahwa saat ini pasokan beras premium tengah seret lantaran hanya ada 50–60%.

    Di samping itu, Solihin menyatakan bahwa peritel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap menjual beras premium oplosan di toko ritel.

    “Kecuali, produsen [beras] mau menurunkan harga belinya. Kalau sekarang ini kan barang-barang tadi kita beli dengan harga premium. Kan nggak mungkin kalau pedagang kita jualnya dengan harga medium,” ujarnya.

    Adapun, Solihin menuturkan bahwa dengan adanya temuan beras premium oplosan, maka citra dari para peritel yang akan dirugikan.

    “Itu kan citra nggak ada nilainya. Kalau sudah tercoreng seperti itu masyarakat kan pasti melihat [peritel menjual beras premium oplosan]. Jadi saya melihat kalau itu diturunkan juga harganya [seperti beras medium], kayaknya nggak mengangkat, deh. Karena image-nya sudah [buruk],” tuturnya.

    Kendati demikian, Solihin menyatakan Aprindo tidak akan menuntut para produsen beras premium tersebut. “Nggak, nggak nuntut. Nggak usah lah. Kita turunin [dari display], kita retur aja. Nggak usah nuntut lah, jangan. Mungkin ada kekhilafan atau apa, kita juga nggak tahu,” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebanyak lima merek beras premium yang diproduksi oleh tiga produsen tengah diusut dalam perkara dugaan beras oplosan premium.

    Rinciannya, mulai dari Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen. Serta, Toko SY produsen beras Jelita dan Anak Kembar.

    Turunkan Harga

    Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah meminta para produsen beras untuk menurunkan harga beras premium sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan komposisi beras, alih-alih menariknya di pasaran.

    “Bukan ditarik, distribusi tetap [berjalan], tetapi [harganya] diturunkan sesuai dengan isi komposisi tersebut,” ujar Helfi di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Dia menjelaskan produsen harus menjual beras sesuai dengan HET dan komposisi, termasuk menghitung komposisi beras pecahan (broken rice). 

    “Kalau ini pecahannya [broken rice] misalnya 15% dan ini harganya memang harusnya hanya misalnya Rp13.000 atau Rp12.000, ya jual Rp12.000. Jangan harga komposisinya hanya Rp12.000, dia jual Rp16.000. Seperti yang dilakukan mereka saat ini,” terangnya.

    Seiring dengan adanya temuan beras oplosan ini, Satgas Pangan memastikan distribusi beras tetap berjalan dan tidak mengganggu stok beras yang ada di pasaran.

    Di samping itu, Helfi menuturkan bahwa Satgas Pangan juga telah mengumpulkan para produsen dan memerintahkan agar mereka menjual produk sesuai dengan komposisi, termasuk mengacu pada HET.

    “Artinya apa? Menurunkan harga. Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET, sesuai dengan komposisi yang benar,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Helfi menyampaikan bahwa para produsen beras juga telah mengirimkan surat kepada Satgas Pangan perihal penurunan harga beras yang bakal dijual di ritel.

    “Kami minta turunkan harga sesuai dengan isi komposisi. Dan itu sudah dilakukan, mereka ada yang sudah bersurat, ada yang sudah mungkin menyampaikan melalui media, untuk masyarakat harganya harus disesuaikan dengan komposisi yang ada,” tuturnya.

    Selain itu, Helfi menyampaikan bahwa kini telah ada kesepakatan produsen sebelum menjual dan menitipkan beras premium ke gerai ritel modern. Adapun, beras premium yang ada di gerai ritel sepenuhnya menjadi tanggung jawab produsen.

    Dengan kata lain, setiap produsen beras wajib menjaga mutu dan menjamin bahwa barang yang dijual tidak akan bermasalah.

    “[Produsen beras] menyatakan bahwa beras yang dijual ini sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab produsen,” tandasnya.

  • Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Demo ojol di Jakarta hanya diikuti puluhan orang

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa oleh pengemudi ojek daring/online (ojol) di kawasan Monas yang berlangsung pada Senin, hanya diikuti puluhan orang, padahal sebelumnya mereka mengklaim demo diikuti 50 ribu orang.

    Unjuk rasa yang dilakukan oleh Garda Indonesia itu berlangsung dari jam 14.30 WIB hingga sore hari, di mana pada aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan orang.

    Aksi unjuk rasa tersebut bertajuk “Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217” yang semula akan menggerakkan gelombang pengemudi online untuk mengepung Istana Presiden dan melumpuhkan aplikasi secara massal.

    “Meski massa tidak banyak tapi yang datang semua merupakan koordinator,” kata seorang orator.

    Pada saat orasi mereka menyatakan bahwa menuntut agar pemerintah membatasi pemotongan aplikasi hanya 10 persen dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum para pengemudi ojek daring.

    Pada Kamis (17/7) lalu aksi unjuk rasa pengemudi ojol juga dilakukan di kawasan Monas yang diinisiasi oleh Komunitas URC Bergerak.

    Namun, pada unjuk rasa tersebut tuntutannya justru berbeda. Jenderal Lapangan URC Achsanul Solihin mengatakan, skema potongan 20 persen sudah berjalan bertahun-tahun dan diterima oleh sebagian besar pengemudi.

    Bahkan dia menyatakan bahwa pemotongan menjadi 10 persen secara sepihak justru akan merugikan semua pihak, termasuk pengemudi sendiri.

    “Ojol dan aplikator harus sama-sama hidup, karena kami saling membutuhkan. Apabila aturan membunuh aplikator, sama saja membunuh ojol,” kata dia.

    URC juga menyatakan penolakan terhadap narasi yang ingin menjadikan pengemudi ojol sebagai buruh. Menurut mereka, identitas sebagai mitra mandiri harus dipertahankan karena menjamin kebebasan waktu dan ritme kerja.

    “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” lanjut Achsanul.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Minta Produsen 212 Merek Turunkan Harga Buntut Temuan Beras Oplosan

    Mentan Minta Produsen 212 Merek Turunkan Harga Buntut Temuan Beras Oplosan

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.

    Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.

    “Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Menurut Amran, para produsen pun merespon imbauan tersebut dengan menurunkan harga beras premium kemasan 5 kg sebesar Rp 1.000/5 kg. Jadi biasanya harga beras premium sesuai HET Rp 14.900/kg atau Rp 74.500/5 kg, saat ini turun menjadi Rp 73.500/5 kg.

    “Setelah kami menyurat ke penegak hukum 212 merek (melanggar aturan), lalu (produsen) mereka menyurat untuk menurun harga Rp 1.000. Alhamdulillah di bawah HET. HET dari Rp 74.500/5 kg, turun Rp 1.000 menjadi Rp 73.500/5 kg,” jelasnya.

    Amran memastikan 212 merek yang diketahui melakukan pengoplosan hingga pelanggaran mutu beras telah diuji dari 13 laboratorium. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir protes hingga kesalahan.

    “Kami gunakan 13 lab untuk mengecek. Karena kami khawatir, kan pasti ada yang komplain nanti. Ini sensitif, jadi kami cek satu per satu,”pungkasnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga telah mengungkap produsen beras baru-baru ini meminta harga beras premium diturunkan Rp 1.000/5 kg. Permintaan ini datang berbarengan dengan kasus beras oplosan yang tengah heboh di masyarakat.

    “Sejak kemarin para produsen sudah membuat surat kepada kita untuk menurunkan harga jual yang dari Rp 74.500/5kg, itu turun Rp 1.000/5 kg, jadi itu turun Rp 200/kg, sehingga HET pada saat ini itu adalah Rp 73.500/5kg,” kata Ketua Umum Aprindo Solihin ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Saat ditanyakan apakah penurunan itu dilakukan terkait kasus beras oplosan, Solihin mengatakan belum bisa memastikan. Ia hanya menerima arahan tersebut dari produsen baru-baru ini.

    “Kita nggak tahu, kan yang (meminta) menurunkan bukan kita. Kalau di koreksi harga, sudah kita lakukan mulai kemarin,” terangnya.

    Lihat juga video: Video: Awal Mula Kecurigaan 212 Beras Dioplos, Ada Anomali Harga

    (ada/fdl)

  • Dukung Penggunaan Energi Terbarukan, Alfamart Beli 10.000 REC di ICDX

    Dukung Penggunaan Energi Terbarukan, Alfamart Beli 10.000 REC di ICDX

    Jakarta – Alfamart membeli 10.000 Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 10.000 Megawatt hour (MWh) melalui Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI).

    REC merupakan sertifikat yang merepresentasikan penggunaan listrik dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, atau air. Adapun setiap 1 REC setara dengan 1 MWh listrik terbarukan yang dihasilkan dan digunakan.

    Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Alfamart untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya.

    “Pembelian REC ini merupakan langkah strategis lanjutan yang mempertegas komitmen Alfamart terhadap penggunaan energi terbarukan di Indonesia,” ujar Solihin dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).

    Dalam transaksi tersebut, Alfamart membeli REC yang bersumber dari energi Geothermal di PLTP Dieng Unit-1 dan Hydro-electric PLTM Cikopo 2.

    Sebelumnya, Alfamart telah lebih dulu mengimplementasikan penggunaan energi terbarukan melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kantor cabang dan pusat distribusi. Alfamart juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang tersebar di gerainya.

    “Saat ini, kami telah mengoperasikan 32 unit PLTS dan menyediakan 700 lebih SPBKLU. Pembelian REC ini semakin memperkuat kontribusi Alfamart dalam memperluas pemanfaatan energi bersih dalam rantai operasional Alfamart,” ungkap Solihin.

    Lebih lanjut, Solihin mengungkapkan Alfamart juga aktif menjalankan sejumlah program keberlanjutan lingkungan lainnya, seperti penanaman 50.000 pohon mangrove sejak dua tahun terakhir, serta pemberdayaan kampung berbasis ekonomi sirkular.

    Alfamart juga aktif mengkampanyekan dan dukung larangan kantong plastik sekali pakai, serta penyediaan stasiun penukaran minyak jelantah dan Reverse Vending Machine untuk botol plastik bekas di beberapa gerai.

    Alfamart Jadi Perusahaan Ritel Pertama yang Beli REC di ICDX

    Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi pun menyambut baik langkah Alfamart. Ia menilai Alfamart merupakan perusahaan ritel pertama yang melakukan pembelian REC melalui ICDX, serta salah satu pelaku usaha yang memanfaatkannya secara konkret.

    “Alfamart adalah pionir di sektor ritel yang mengambil langkah progresif dalam mendukung transisi energi bersih. Ini menjadi bukti bahwa sektor swasta siap berperan aktif dalam memperluas adopsi energi terbarukan,” papar Fajar.

    Fajar mengatakan ICDX telah memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk memperdagangkan REC dalam bentuk kontrak fisik. Hal ini menjadikan ICDX bursa berjangka pertama di Indonesia yang secara sah menyelenggarakan perdagangan sertifikat energi terbarukan.

    “Sebagai bursa penyelenggara perdagangan REC, kami telah menyiapkan teknologi maupun infrastruktur perdagangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur ICDX juga telah terkoneksi dengan sistem registri dari Evident I-REC dan APX TIGRs sesuai dengan standar internasional,” pungkas Fajar.

    (akd/akd)

  • Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mengganggu bisnis ritel di Tanah Indonesia.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengaku tidak merasa terancam dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih yang bakal meluncur pada 21 Juli 2025.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025.

    “Kami tidak merasa ada ancaman terhadap hal itu [keberadaan 80.000 KopDes Merah Putih],” kata Solihin saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Menurutnya, justru kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih membuat masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. “Nggak apa-apa, kan semakin banyak semakin bagus. Indonesia potensinya besar,” ujarnya.

    Adapun nantinya, kata dia, Kepala Negara RI akan menyampaikan fokus utama dari pendirian KopDes/Kel Merah Putih agar semakin terarah.

    “Kan KopDes ini kan nanti pasti setelah peresmian dengan Pak Presiden [Prabowo Subianto] minggu depan nanti akan disampaikan konsentrasi ke mana, ke mana konsentrasinya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Sampai dengan pertengahan Juli 2025, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus (musdesus) telah dilakukan, dengan 78.271 unit KopDes/Kel Merah Putih atau setara 96,45% telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Ferry juga memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudha bsia mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Nantinya, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Dia juga menyatakan payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Lebih lanjut, pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry juga memastikan sebanyak 103 percontohan (mockup) KopDes/Kel Merah Putih telah siap, baik secara ekosistem bisnis maupun dari skema pembiayaan.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tutupnya.