Xcloud.id

Tag: Solihin

  • LBH Desak Usut Tuntas Kasus Penyerangan Rumah Doa Jemaat Kristen di Padang

    LBH Desak Usut Tuntas Kasus Penyerangan Rumah Doa Jemaat Kristen di Padang

    Sementara Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin mengatakan saat ini sebanyak 9 orang sudah ditangkap atas insiden tersebut yang ditangani oleh Polres Kota Padang.

    Waka Polda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan mengenai pentingnya menjaga kehidupan bertoleransi antar umat beragama. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan antar umat beragama yang damai. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri ketika menghadapi permasalahan.

    “Siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak tegas oleh Polri, Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan secara damai,” ujar Brigjen Pol Solihin.

    Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakanpenyelidikan intensif juga dilakukan, termasuk olah TKP dan mengamankan 9 orang yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan, baik sebagai saksi maupun pihak yang melakukan perusakan. 

    Pihaknya terus melakukan rencana tindak lanjut terus dilakukan koordinasi dengan Forkopimda dan FKUB untuk menuntaskan masalah hingga akar-akarnya.

    “Pengamanan dan pemantauan lokasi akan terus ditingkatkan, diiringi dengan penggalangan dan pemantauan di lokasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Yang tak kalah penting, penegakan hukum akan dijalankan tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar, memastikan keadilan dan kondusifitas wilayah tetap terjaga,” katanya.

    Menurutnya situasi di Padang Sarai saat ini telah terkendali, dan Polda Sumbar terus melakukan langkah-langkah preventif serta penegakan hukum untuk memastikan stabilitas wilayah dalam keadaan kondusif.

    Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan penyesalannya atas peristiwa yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai. Ia mengklaim bahwa kejadian itu bukan perselisihan agama, tetapi murni insiden kesalahpahaman.

    “Pertama, kita harus memahami lukanya perasaan saudara-saudara kita yang mengalami tindakan pengerusakan bahkan juga sampai ada korban luka. Untuk kesalahpahaman sudah clear. Bahwa insiden ini tidak terkait SARA, untuk tindakan yang masuk ranah pidana ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

     

  • 9 Orang Ditangkap terkait Pembubaran Ibadah di Padang, Wakapolda: Jumlah Pelaku Bisa Bertambah

    9 Orang Ditangkap terkait Pembubaran Ibadah di Padang, Wakapolda: Jumlah Pelaku Bisa Bertambah

    GELORA.CO  – Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang terhadap aksi main hakim sendiri menyusul insiden pembubaran jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang di Kota Padang, Minggu (27/7/2025). Saat ini sudah ada sembilan orang ditangkap terkait insiden perusakan rumah doa tersebut.

    Brigjen Solihin menekankan pentingnya supremasi hukum dan menolak segala bentuk tindakan main hakim sendiri.

    “Di Sumbar tidak ada yang boleh bertindak semena-mena. Semua harus sesuai koridor hukum. Siapa yang berbuat, harus bertanggung jawab,” ujar Brigjen Solihin, Senin (28/7/2025).

    Dia menyebut, Polda Sumbar masih melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah. Para pelaku berhasil diidentifikasi berkat rekaman video insiden yang beredar luas dan viral di media sosial.

    “Dari kejadian ini sudah kami amankan sembilan orang yang terekam dalam video yang beredar. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah, karena proses penyelidikan masih terus berjalan,” katanya.

    Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden pembubaran ibadah di rumah doa GKSI Anugerah Padang menyebabkan kerusakan ringan.

    “Sementara ini belum ada korban. Hanya kerusakan ringan, berupa pecah kaca,” ucapnya.

    Informasi yang dihimpun, sekelompok warga mendatangi rumah doa dan meminta agar kegiatan dihentikan. Aksi itu kemudian memicu ketegangan dan berujung pembubaran hingga perusakan rumah.

    Pemimpin jemaat GKSI Anugerah Padang, Pendeta Dachi, menduga peristiwa ini dilatarbelakangi kesalahpahaman terkait status dan perizinan rumah doa tersebut.

    “Kami memahami adanya kekhawatiran dari warga. Tapi ini adalah tempat doa yang digunakan secara internal oleh jemaat,” katanya.

    Pendeta Dachi berharap semua pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui dialog terbuka dan damai.

    “Kami berharap semua pihak dapat menempuh jalan dialog dan duduk bersama untuk mencari solusi,” katanya.

    Dia juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam meredam konflik dan menjaga situasi tetap kondusif

  • Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    Kronologi Lengkap Pembubaran Rumah Ibadah di Padang, 2 Anak Luka-Luka

    GELORA.CO – Insiden intoleransi kembali terjadi. Kali ini, aksi massa membubarkan paksa kegiatan ibadah di rumah doa Kristen Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Peristiwa yang terjadi Minggu (27/7/2025) malam itu viral di media sosial.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Kronologi Kejadian

    Dari informasi yang dihimpun, insiden tersebut terjadi saat umat Kristen jemaat GKSI sedang menggelar ibadah dan kegiatan pendidikan agama. Sekelompok warga kemudian mendatangi rumah doa dan meminta kegiatan tersebut dihentikan secara paksa.

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Perwakilan jemaat GKSI, Pendeta Dachi mengatakan, insiden bermula dari kesalahpahaman warga terhadap fungsi bangunan tersebut. Menurutnya, rumah itu bukan gereja, melainkan tempat pendidikan agama anak-anak Kristen.

    “Sebagian warga menganggap rumah tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kita bina ini adalah gereja, padahal bukan,” kata Pendeta Dachi.

    9 Pelaku Ditangkap

    Polisi menangkap sembilan orang diduga terlibat dalam insiden pembubaran ibadah di rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang. Peristiwa intoleransi ini terjadi di kawasan RT 03/RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (27/7/2025) sore.

    Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari video insiden yang viral di media sosial.

    “Dari kejadian ini sudah kami amankan sembilan orang yang terekam dalam video yang beredar. Tidak tertutup kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah, karena proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar Solihin, Senin (28/7/2025).

    Dia menegaskan komitmen Polda Sumbar dalam menjaga supremasi hukum di wilayah hukumnya.

    “Di Sumbar tidak ada yang boleh bertindak semena-mena. Semua harus sesuai koridor hukum. Siapa yang berbuat, harus bertanggung jawab,” katanya.

    Dia menambahkan seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan rumah doa. “Sementara ini belum ada korban. Hanya kerusakan ringan, berupa pecah kaca,” ucapnya.

    Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menegaskan insiden pembubaran ibadah di rumah doa, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tidak mencerminkan karakter asli masyarakat Minangkabau. Dia meminta publik untuk tidak terburu-buru memberi label intoleran kepada Sumbar.

    “Setop informasi seolah-olah Sumbar intoleran. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat dan mudah membentuk persepsi, seolah-olah Sumatera Barat adalah daerah yang intoleran. Itu tidak benar,” ujar Vasco, Senin (28/7/2025).

    Wagub Vasco menjelaskan kejadian tersebut harus dilihat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan akar persoalan. Meski demikian, dia menegaskan bentuk kekerasan atau tindakan intimidatif tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun

  • Bos Ritel: Tak Semua Beras Premium Ditarik, Cuma Merek Ini

    Bos Ritel: Tak Semua Beras Premium Ditarik, Cuma Merek Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tidak semua merek beras premium ditarik dari gerai ritel menyusul dugaan beredarnya beras oplosan.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengimbau agar peritel tak menarik beras kemasan premium dari display. Bapanas juga menyarankan agar harga beras premium yang beredar di ritel diturunkan harganya.

    Menanggapi hal tersebut, Solihin menjelaskan peritel telah menurunkan harga beras premium senilai Rp1.000 per 5 kilogram sampai 31 Juli 2025.

    “Dari Bapanas sudah ada keluar surat imbauan kepada seluruh ritel untuk tidak menarik beras dari display. Surat Bapanas ya. Dan berlakunya penurunan harga atau penurunan harga Rp1.000 per 5 kilogram itu sampai 31 Juli,” kata Solihin kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, dia memastikan sederet merek beras premium yang telah diumumkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga tetap dipasarkan di setiap gerai.

    “Enggak, nggak ada [beras premium] yang diturunkan. Saat ini sudah suratnya sudah keluar. Sudah diminta untuk tidak menurunkan,” jelasnya.

    Perlu diketahui, sebanyak lima merek beras premium yang diproduksi oleh tiga produsen tengah diusut dalam perkara dugaan beras oplosan premium.

    Perinciannya, beras Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen, dan Toko SY produsen beras Jelita dan Anak Kembar.

    Meski demikian, Solihin menuturkan bahwa beras yang dipasarkan oleh perusahaan dengan merek milik sendiri (private label) tetap ditarik dari display, seperti merek Alfamart dan Alfamidi.

    “Beras Alfamart kan private label kita ya. Sementara ada sebagian yang memang ada yang sudah diturunkan, ada yang belum. Jadi untuk yang belum, kita biarkan saja sementara ini,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penarikan beras merek Alfamart dan Alfamidi ini menyangkut nama baik merek perusahaan ritel. Sehingga, peritel tidak ingin mengambil risiko lebih jauh.

    “Karena ini menyangkut nama merek kita. Kita nggak mau, tidak berisiko. Sementara kita diturunkan dulu ya. Yang private label, private label ya. Sekali lagi ya, private label. Ada [beras merek] Alfamart, Alfamidi kita turunkan sementara,” terangnya.

    Adapun, Solihin menyampaikan bahwa stok beras premium di gerai ritel masih tersedia dan aman untuk kebutuhan masyarakat. Sebab, menurutnya, selama masyarakat membeli beras premium sesuai dengan kebutuhan, maka stok komoditas ini masih tersedia meski pasokannya tak penuh.

    “Memang service level-nya nggak penuh, tetapi kan nggak ada lonjakan daripada pembelian sampai saat ini. Tidak ada lonjakan pembelian. Sampai saat ini [stok beras premium] di ritel masih ada,” tandasnya.

  • 6 Polisi Tangkap 9 Terduga Perusak Rumah Doa Umat Kristen di Padang Regional

    6 Polisi Tangkap 9 Terduga Perusak Rumah Doa Umat Kristen di Padang Regional

    Polisi Tangkap 9 Terduga Perusak Rumah Doa Umat Kristen di Padang
    Editor
    KOMPAS.com –
    Polisi menangkap sembilan orang terduga pelaku perusakan rumah doa yang juga dijadikan tempat pendidikan agama siswa Kristen milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.
    Adapun perusakan dilakukan pada Minggu (27/7/2025) sore.
    Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin mengatakan, penangkapan terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar di media sosial.
    “Yang sudah kita amankan sembilan orang. Tentunya akan berkembang lagi. Sembilan orang ini sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti

    maka kami amankan semua,” ujar Solihin dikutip dari video yang diunggah akun Instagram Polresta Padang, Senin (28/7/2025).
    Saat ini terduga pelaku masih dalam pemeriksaan.
    Solihin mengatakan, situasi di rumah tersebut kini telah aman. Dia meminta agar masyarakat tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu.
    “Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat maka akan bertanggung jawab,” ujar Solihin.
    Sebelumnya, video perusakan rumah tersebut viral di media sosial. Salah satunya yang diunggah di akun Instagram @infosumbar.
    Dalam video itu, tampak sejumlah warga menghancurkan kaca-kaca jendela dengan batu dan kayu.
    Mayoritas wanita yang berada di dalam rumah bergegas keluar membawa anak-anak yang menangis histeris.
    Pendeta GKSI Padang F Dachi mengatakan, awalnya puluhan jemaat sedang berdoa di rumah tersebut pada Minggu sore dan para siswa sedang belajar agama.
    “Saat itu datang ketua RW dan RT memanggil untuk berbicara di belakang rumah. Namun di depan warga ramai datang dan melakukan perusakan,” kata Dachi saat dihubungi, Minggu malam.
    Kaca-kaca dipecahkan, listrik diputus, dan banyak peralatan yang dirusak.
    Selain itu, kata Dachi, ada dua anak yang mengalami luka akibat aksi anarkistis itu.
    Wali
    Kota Padang
    Fadly Amran datang langsung ke lokasi untuk melakukan mediasi.
    Mediasi yang dihadiri pihak GKSI, warga, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Padang, dan Polri, dilaksanakan di kantor Camat Koto Tangah hingga tengah malam.
    Fadly usai mediasi mengatakan telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
    “Pertama, kita harus memahami lukanya perasaan saudara-saudara kita yang mengalami tindakan perusakan bahkan juga sampai ada korban luka,” kata Fadly saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.
    Fadly mengatakan peristiwa itu bukan perselisihan agama, tetapi murni insiden kesalahpahaman.
    Rumah yang dirusak merupakan rumah tempat pendidikan siswa Kristen dan bukan gereja.
    “Untuk kesalahpahaman sudah
    clear
    bahwa insiden ini tidak terkait SARA. Untuk tindakan yang masuk ranah pidana ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” kata Fadly.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Pontianak Terlantar di Pelabuhan Priok, Dipulangkan Polisi-Dinsos Jakut

    Warga Pontianak Terlantar di Pelabuhan Priok, Dipulangkan Polisi-Dinsos Jakut

    Jakarta –

    Solihin, warga Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), ditemukan terlantar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Solihin mengaku tak punya ongkos untuk kembali ke kampung halamannya.

    Dia ditemukan kebingungan di Terminal Pelni Nusantara Pura II, Pelabuhan Tanjung Priok, pada Minggu (27/7/2025), oleh Ps Bhabinkamtibmas Satbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aiptu Agus Subekti. Kepolisian lalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jakut untuk membantu Solihin.

    “Saat saya tanya mau ke mana, beliau bilang ingin pulang ke Pontianak tapi tidak punya uang untuk beli tiket. Kami lalu berkoordinasi dengan Dinsos agar dengan cepat bapak ini terbantu,” kata Agus kepada wartawan.

    Agus mengatakan Solihin sempat diajak untuk beristirahat di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Anggota SPKT lalu mengambil inisiatif memfasilitasi Solihin pulang kampung dengan kapal laut.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing mengapresiasi inisiatif Agus dan menekankan komitmen kepolisian hadir di tengah masyarakat. Khususnya, lanjut Martuasah, kelompok rentan.

    (aud/fas)

  • beras bantuan tidak untuk dijual

    beras bantuan tidak untuk dijual

    Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Koperasi Desa Merah Putih Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Bupati Gorontalo: beras bantuan tidak untuk dijual
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 09:08 WIB

    Elshinta.com – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengingatkan kepada penerima bantuan pangan untuk tidak menjual beras bantuan yang diberikan melalui bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025.

    “Beras ini jangan dijual, gunakan untuk kebutuhan keluarga. Apalagi harga beras sekarang sudah naik hingga Rp17 ribu per kilogram,” ujar Bupati Sofyan di Gorontalo, Sabtu.

    Ia berharap, bantuan CPP yang diberikan oleh Pemkab Gorontalo dan Pemprov Gorontalo itu dapat meringankan beban warga sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran.

    Gubernur Gusnar Ismail mengatakan, program CPP merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan daerah untuk merespons lonjakan harga pangan. 

    Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas dukungan penuh terhadap usulan tersebut.

    Sebanyak 525 penerima di Kayu Bulan dan 597 penerima di Daenaa menerima masing-masing 20 kilogram beras untuk periode Juni–Juli 2025.

    Sebelumnya, Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo telah menyerahkan bantuan beras kepada 971 masyarakat yang ada di tiga desa di Kabupaten Gorontalo.

    Bantuan itu terdiri atas 454 paket di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, 271 paket di Desa Luhu Kecamatan Telaga, dan 246 paket di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya.

    Program CPP bagi masyarakat di daerah itu merupakan program dari Pemerintah dan instansi terkait di Gorontalo, dalam rangka menghadapi lonjakan harga beras yang belakangan terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.

    Gubernur Gorontalo memperjuangkan usulan ini hingga disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan melalui Bulog Cabang Gorontalo bantuan pangan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah itu.

    Sumber : Antara

  • Beras Oplosan di Toko Ritel Ditarik, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

    Beras Oplosan di Toko Ritel Ditarik, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

    Jakarta –

    Ritel modern mulai menarik merek beras yang diketahui oplosan. Sejumlah merek beras kini hilang dari peredaran.

    Dalam pantauan detikcom di sejumlah ritel modern, Sabtu (26/7/2025) misalnya di Alfamidi kawasan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki.

    Penjaga Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya kepada detikcom.

    Lalu di ritel Indomaret di kawasan Ciater, juga demikian. Namun yang berbeda merek yang hilangnya. Di Indomaret tersebut hanya terdapat beras merek Indomaret yakni Beras Pandan Wangi produksi PB Sidang Asih dan Beras Premium produksi PT Unifood Candi Indonesia.

    “Merek lainnya dari kemarin ditarikin, jadi tinggal yang ada sekarang aja. Kurang tahu kapan yang lain datang, sudah ditarikin soalnya,” ucap petugas Indomaret tersebut.

    Pengusaha Ungkap Alasan Tarik Beras

    Foto: Aulia Damayanti/detikcom

    Merespons temuan detikcom, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pun mengakui telah menarik sejumlah merek beras premium. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kekhawatiran dan tuntutan masyarakat atas masih beredarnya sejumlah merek beras yang diketahui melanggar aturan atau dioplos.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menerangkan sebenarnya ritel modern tidak memiliki kapasitas mengecek mutu atau kualitas beras yang dijual. Ia menegaskan, ritel modern bukan yang memproduksi beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu. Kita nggak punya kemampuan pada saat ini, tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” kata dia kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Ia menyayangkan saat ini seakan semua pihak menyoroti ritel yang menjual beras. Solihin juga mengatakan banyak pihak baik kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang memeriksa ritel dan menjadikan ritel objek pemeriksaan beras oplosan.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Kenapa kita malah jadi objeknya?Kita kan tidak memproduksi. Kita kan juga nggak menimbang gitu loh. Nanti kalau salah satu (syarat) nggak dibawa, kita diuber. Padahal kita menjual beras nggak sembarangan, sudah sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), kalau di atas kan kena pidana. Nah ini kita yang dioprak-aprik,” ungkapnya.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    Pengusaha Minta Pemerintah Tegas

    Beras Oplosan di Toko Ritel Modern/Foto: Aulia Damayanti/detikcom

    Dengan kondisi saat ini, Solihin meminta pemerintah lebih tegas menindak pelaku beras oplosan ini. Ia meminta arahan agar tidak membuat masyarakat panik atau kebingungan terhadap beras yang beredar di ritel.

    “Saya punya anggota mengharapkan ketegasan gitu loh. Sementara dinyatakan merek produk ini terindikasi melakukan pengurangan mutu dan seharusnya, solusinya hanya diminta supaya tetap display, sementara masyarakat di bawah mintanya diturunkan, kita dipanggil polisi. Ini jangan membingungkan masyarakat,” jelasnya.

    Ia juga kembali menegaskan bahwa perusahaan ritel bukan yang memproduksi beras. Ritel hanya menjual beras dari distributor dan tidak memiliki kemapuan mengecek mutu dan kualitas beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu, kita nggak punya kemampuan pada saat ini. Tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (ada/ara)

  • Beras Oplosan di Toko Ritel Ditarik, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

    Pengusaha Ritel Rugi Gegara Beras Oplosan, Minta Ini ke Pemerintah

    Jakarta –

    Pengusaha ritel mengaku telah dirugikan karena beras oplosan yang beredar di gerainya. Kerugian ini terkait dengan penarikan produk yang terpaksa dilakukan ritel untuk menghindari polemik.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pihaknya sulit untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap menjual merek-merek yang diketahui dioplos. Kesulitan ini didapati karena banyak masyarakat yang protes dan penegak hukum daerah yang akhirnya melakukan pemeriksaan.

    “Semua dari semalam minta arahan dari saya. Saya mau mengarahkan bagaimana? Saya bilang, sementara produk yang disebut namanya di presscon, walaupun di situ diakhiri dengan tidak menurunkan, harus men-display, saya bilang turunkan daripada kita harus ribut dengan warga,” kata dia kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Terpaksa ditariknya sejumlah stok beras ini akan memperdalam kerugian ritel. Apalagi selama ini stok beras di ritel terus turun, dan dalam status tidak aman.

    “Nggak, nggak aman (stok). Pertama, kalau kita order 100 ton ya, contoh aja nih yang simple ya, saya order 100 ton kepada supplier, dikirimi hanya 50 ton sampai maksimum 60 ton. Bahkan bisa lebih rendah dari itu. Ini sudah lama, jauh sebelum ada isu seperti ini,” ujarnya.

    Kerugian selanjutnya, sejauh ini keuntungan menjual beras juga telah menurun karena kenaikan harga beras yang dilakukan produsen. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras premium tidak berubah.

    “Harga merambah naik,tetapi harga eceran tertinggi nggak diubah, sehingga terjadilah pengurangan margin. Saya ambil contoh ya, dulu margin kita berdasarkan HET,kita bisa dapat 4%, artinya 4% sudah harus dikirim juga ke ritel, itu sudah ada cost-nya. Kondisi sekarang, itu keuntungannya sekitar 2%. Bayangkan, jual beras hanya 2% keuntungan,” ujarnya.

    Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin/Foto: Aprindo

    Pihaknya meminta pemerintah lebih tegas menindak pelaku beras oplosan ini. Ia meminta arahan agar tidak membuat masyarakat panik atau kebingungan terhadap beras yang beredar di ritel.

    “Saya punya anggota mengharapkan ketegasan gitu loh. Sementara dinyatakan merek produk ini terindikasi melakukan pengurangan mutu dan seharusnya, solusinya hanya diminta supaya tetap display, sementara masyarakat di bawah mintanya diturunkan, kita dipanggil polisi. Ini jangan membingungkan masyarakat,” jelasnya.

    Ia juga kembali menegaskan bahwa perusahaan ritel bukan yang memproduksi beras. Ritel hanya menjual beras dari distributor dan tidak memiliki kemapuan mengecek mutu dan kualitas beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu, kita nggak punya kemampuan pada saat ini. Tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Alasan Beras Oplosan di Ritel Modern Ditarik dari Peredaran

    Alasan Beras Oplosan di Ritel Modern Ditarik dari Peredaran

    Jakarta –

    Sejumlah merek beras oplosan di ritel modern hilang usai heboh temuan beras oplosan. Bareskrim Polri memang telah menyita 201 ton beras premium dari pasaran sebagai barang bukti beras yang tidak sesuai mutu atau kualitasnya.

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengakui telah menarik sejumlah merek beras premium. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kekhawatiran dan tuntutan masyarakat atas masih beredarnya sejumlah merek beras yang diketahui melanggar aturan atau dioplos.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menerangkan sebenarnya ritel modern tidak memiliki kapasitas mengecek mutu atau kualitas beras yang dijual. Ia menegaskan, ritel modern bukan yang memproduksi beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu. Kita nggak punya kemampuan pada saat ini, tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” kata dia kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Ia menyayangkan saat ini seakan semua pihak menyoroti ritel yang menjual beras. Solihin juga mengatakan banyak pihak baik kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang memeriksa ritel dan menjadikan ritel objek pemeriksaan beras oplosan.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Kenapa kita malah jadi objeknya?Kita kan tidak memproduksi. Kita kan juga nggak menimbang gitu loh. Nanti kalau salah satu (syarat) nggak dibawa, kita diuber. Padahal kita menjual beras nggak sembarangan, sudah sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), kalau di atas kan kena pidana. Nah ini kita yang dioprak-aprik,” ungkapnya.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    Kembali kepada Solihin, untuk itulah, guna menghindari keributan di masyarakat, maka Aprindo memutuskan menarik semua merek beras yang disebut oplosan dari peredaran. Tidak hanya di satu wilayah saja, tetapi arahan itu kepada semua anggota Aprindo.

    “Jadi ini, status saya nggak beda dengan yang lain ya .Yang pertama, kita menghindari adanya tuntutan dari masyarakat yang melakukan somasi, kita diperiksa barang gitu ya. Terus yang kedua, kita juga nggak mau terlalu panjang pihak-pihak kepolisian di daerah yang datang ke toko kita karena kita memajang yang disebutkan, dipanggil, dimintai keterangan,” jelasnya.

    Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin/Foto: Aprindo

    Solihin meminta pemerintah tegas menyelesaikan masalah beras oplosan ini. Ia mengaku telah menyurat kepada Badan Pangan Nasional, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)Kemendag, dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk meminta arahan atas masalah ini.

    “Sampai detik ini, sampai saya bicara belum mendapat balasan apapun. Saya uber juga Dirjen PKTN, saya uber, katanya hari ini mau rapat.Saya bilang saya ikut, apa putusannya gitu loh. Ini jangan membingungkan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan pantauan detikcom di sejumlah ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (26/7/2025), terpantau rak khusus beras minim pilihan. Seperti di Alfamidi kawasan Serua, Ciputat, beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki.

    Penjaga Alfamidi menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia juga mengatakan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Kemudian, beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian. Stok beras yang dijual hanya merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iyaa tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)