KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut.
“KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Budi mengatakan, penyidikan dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Perkara ini, kata dia, merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.
“Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.
Budi menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos beras, penyidik mulai memanggil lima saksi.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.
Kelima saksi tersebut adalah Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Ibnu Solihin dan Fathin Chamama yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos, serta Gary Judianto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Direktur Business Development PT Storesend Elogistics.
Untuk diketahui, saat ini terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Solihin
-
/data/photo/2025/08/01/688c4e922a9b2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
Nasional
13 Agustus 2025")
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025
-
Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tren pergeseran pembelian beras di pasar tradisional selagi stok beras di gerai ritel modern kosong.
Menurutnya, usai temuan beras premium oplosan menyeruak beberapa waktu lalu, konsumen cenderung lebih mempercayai pasar tradisional karena penjualan yang transparan, terbuka, dan murah.
“Kalau [beras] premium, harganya Rp17.000-Rp18.000. Di sini [pasar tradisional] harganya Rp13.000, sudah bagus berasnya. Itu secara alami nanti terjadi pergerakan,” kata Mentan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Dia kemudian memaparkan bahwa selama ini terdapat kompetisi antara penjual besar dan penjual kecil dalam distribusi beras.
Amran mengatakan bahwa gerai ritel modern mendapatkan suplai beras dari produsen yang juga berkapasitas besar hingga 1.000 ton per hari.
Sebaliknya, pasar tradisional hanya mendapatkan suplai dari pabrik penggilingan kecil maupun petani-petani. Dia menyebut bahwa pemerintah berupaya memberdayakan kelompok kecil ini agar lebih bersaing di tengah masyarakat.
“Persoalannya, kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang besar? Pemerintah menginginkan bagaimana yang kecil ini jangan tertindas supaya dia [memberdayakan] ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya sempat melakukan penarikan sejumlah merek beras premium yang diduga oplosan. Hal tersebut menyebabkan stok beras di gerai-gerai ritel modern langka.
Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa pihaknya akan kembali menjual beras premium. Hanya saja, harga penjualannya bakal dipangkas dari harga sebelumnya.
Dia mengatakan harga jual beras kemasan seperti merek Sania dan Fortune juga akan dibanderol lebih murah Rp1.500, alias turun dari harga eceran tertinggi (HET) Rp74.500 menjadi Rp73.000 per 5 kg.
“Di antara produsen-produsen, ada satu produsen yang bersedia untuk dipotong harga jualnya. Awalnya dipotong Rp1.000 per 5 kg, lalu ditambah Rp500. Jadi, mulai hari ini, beras premium sesuai HET dipotong Rp1.500,” kata Solihin kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2025).
-
Panas Diredam-Pandangan Tetap Terang, Ini Kaca Film yang Diadopsi dari Mobil Balap
Jakarta –
Kaca film punya peran yang cukup banyak, bukan soal privasi kabin supaya tidak terlihat jelas dari luar. Tetapi juga menjaga suhu kabin tetap adem.
Baru-baru ini, Wincos, brand kaca film premium dari Lintec Jepang merilis kaca film Thermal Shield, hasil kerjasama dengan tim balap Honda Racing Indonesia.
Kaca film Thermal Shield adalah jenis kaca film yang dirancang khusus untuk menahan panas matahari secara lebih efektif dibanding kaca film pada umumnya.
“Kolaborasi bersama Honda Racing Indonesia memberi kami insight berharga tentang kebutuhan performa ekstrem dan kenyamanan di medan balap. Hal tersebut menjadi inspirasi kami untuk terus menyempurnakan teknologi kaca film kami – dan Thermal Shield adalah hasil nyata dari proses riset yang panjang,” ujar Fajar Solihin selaku Presiden Direktur PT. Lintec Jakarta dalam keterangannya.
Jadi apa teknologi yang dimiliki dari kace film terbaru dari Wincos: Thermal Shield?
Wincos menyebut kaca film ini dirancang dengan perlindungan infrared rejection, — ukuran seberapa besar kemampuan kaca film menahan atau memblokir radiasi inframerah (infrared) dari sinar matahari agar panasnya tidak masuk ke dalam kabin. Wincos menyebut kaca film ini punya kemampuan hingga 99.8%. Singkatnya kaca film ini memberikan perlindungan maksimal dan perlindungan dari panas berlebih di dalam kabin kendaraan.
Selain itu, kaca film ini juga memiliki teknologi Nano IR (infrared) memungkinkan Wincos memblokir sekaligus tetap menjaga visibilitas transparan.
Seperti disinggung sebelumnya, kaca film thermal shield ini merupakan hasil development Wincos Jepang dengan masukan dari team HRI, ini menjadi langkah pertukaran pengetahuan antara dunia balap dan teknologi perlindungan kendaraan harian.
Kaca film Thermal Shield disebut menjadi opsi bagi pemilik mobil yang menginginkan visibilitas optimal tanpa mengorbankan perlindungan dari paparan panas. Saat ini kaca film thermal shield tersedia dengan kegelapan 40% dan direkomendasikan untuk pemasangan kaca depan serta panoramic sunroof.
(riar/lua)
-
Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat
Sejumlah prajurit TNI AD anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) meneriakkan yel-yel usai upacara penyambutan Batalyon Infanteri (Yonif) 715/Motuliato di Pelabuhan Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (6/8/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 715/Motuliato pulang dengan menggunakan KRI Teluk Banten usai menunaikan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama 12 bulan. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU
Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 10 Agustus 2025 – 11:49 WIBElshinta.com – Menyikapi perkembangan situasi keamanan di masa mendatang, baik regional maupun internasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Angkatan Udara.
Konsekuensi dari kebijakan pengembangan satuan itu, maka Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan pasukan elit TNI, akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga.
Kopassus, Korps Marinir, maupun Kopasgat, yang semula dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, dengan sebutan komandan jenderal atau komandan korps juga akan berganti menjadi panglima. Kopassus akan dipimpin oleh Pangkopassus, Marinir akan dipimpin oleh Pangkormar, dan Kopasgat dipimpin Pangkopasgat.
Peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya untuk kepentingan yang terkait langsung dengan penjagaan kedaulatan negara, melainkan juga untuk melindungi kekayaan alam negeri ini.
Terkait peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat ini, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan dengan makna kemerdekaan sejati, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi warga.
Untuk itu diperlukan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara, termasuk di dalam organisasi Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, dalam melindungi kekayaan alam yang merupakan modal utama untuk kesejahteraan bangsa ini.
Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan penjaga keamanan negara di Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa yang membentang dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua), dan dari Miangas (Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara) hingga Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur).
Kekuatan pertahanan yang tangguh, salah satunya melalui pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Apalagi, pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, ini juga dibarengi dengan penambahan satuan baru, yakni komando daerah militer (Kodam), brigade infanteri teritorial pembangunan, komando daerah angkatan laut (Kodaeral), dan komando daerah angkatan udara (Kodau).
Pengembangan satuan TNI ini menunjukkan tidak ada pengistimewaan pada salah satu matra. TNI AD terkait dengan penjagaan pertahanan aspek kekayaan alam di darat, sedangkan TNI AL terkait dengan penjagaan luas wilayah laut kita, termasuk mengantisipasi dampak klaim sejumlah negara atas Laut China Selatan. Demikian juga dengan TNI AU yang pergerakannya lebih dinamis, sehingga mampu menjangkau pertahanan aspek udara, sekaligus darat dan laut.
Brigade teritorial
Bersamaan dengan pengembangan satuan, TNI juga membentuk sejumlah Kodam baru dan brigade teritorial pembangunan yang membawahi sejumlah batalyon.
Keberadaan brigade dan batalyon ini ditujukan untuk mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya peningkatan produksi pangan di Tanah Air.
Pembentukan satuan teritorial pembangunan yang merupakan strategi pertahanan non-perang ini akan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lainnya.
Karena itu, setiap batalyon yang berada di komando brigade infanteri teritorial pembangunan tersebut juga dilengkapi kompi-kompi yang sesuai kebutuhan di lapangan, yakni kompi pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan.
Lewat hadirnya batalyon-batalyon baru itu, maka hampir semua kebutuhan rakyat akan terbantu untuk diupayakan secara lebih maksimal.
Kompi pertanian bisa membantu petani terkait dengan peningkatan produksi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, seperti menghadapi serangan-serangan hama dan lainnya. Demikian pula dengan kompi peternakan, perikanan, dan kesehatan.
Dengan demikian, keberadaan batalyon infanteri teritorial pembangunan dapat mendorong program ketahanan pangan menjadi lebih cepat dan maksimal.
Hadirnya prajurit TNI di lahan pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan, sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI dengan rakyat merupakan modal utama mewujudkan pertahanan negara, yang dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
Apalagi, saat ini TNI juga telah memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang dulu dikenal dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Dari program itu, kemudian muncul TNI AD Manunggal Air yang terbukti membantu masyarakat memenuhi air, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pertanian.
Markas Besar TNI Angkatan Darat mencatat bahwa hingga akhir Mei 2025, program ini telah berhasil memberikan akses air bersih kepada 1.426.297 jiwa atau 470.662 kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah di Indonesia.
Komitmen dari prajurit TNI AD itu diwujudkan dengan kegiatan membangun infrastruktur air bersih yang tersebar di seluruh pelosok negeri.
Tidak beralasan
Terkait pembentukan satuan baru ini, khususnya brigade dan batalyon infanteri teritorial pembangunan, memunculkan kekhawatiran akan kembalinya TNI ke ranah politik sipil, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru.
Kekhawatiran itu sebetulnya tidak memiliki alasan kuat, karena selama ini, TNI dikenal sebagai lembaga yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya.
Sejak era reformasi yang mengharuskan prajurit TNI kembali ke barak, hampir tidak pernah ditemukan kasus TNI kembali ikut campur dalam urusan politik praktis. Justru sebaliknya, program-program yang dijalankan oleh TNI mendapatkan tempat di hati rakyat karena kebutuhan warga mampu dipenuhi lewat kehadiran prajurit ini, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan air.
Selain itu, sebagaimana diklaim Mabes TNI AD, program TNI AD Manunggal Air juga membuka ruang bagi pengembangan program-program lanjutan lainnya, seperti dapur sehat, sanitasi keluarga, dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.
Untuk itu, kehadiran satuan baru TNI, khususnya batalyon infanteri teritorial pembangunan, akan semakin mengokohkan peran prajurit dalam menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.
Sumber : Antara
-
Beras Premium Kembali Dijual di Ritel, Harga Turun Jadi Rp73.000 per 5 Kg
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan bahwa stok beras premium di gerai ritel modern yang sempat ditarik imbas temuan beras oplosan akan kembali dijual dalam waktu dekat.
Ketua Umum Aprindo Solihin bertutur bahwa harga jual beras kemasan seperti merek Sania dan Fortune juga akan dibanderol lebih murah Rp1.500, alias turun dari harga eceran tertinggi (HET) Rp74.500 menjadi Rp73.000 per 5 kg.
“Di antara produsen-produsen, ada satu produsen yang bersedia untuk dipotong harga jualnya. Awalnya dipotong Rp1.000 per 5 kg, lalu ditambah Rp500. Jadi, mulai hari ini, beras premium sesuai HET dipotong Rp1.500,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2025).
Menurut Solihin, langkah ini diambil untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat atas kekosongan beras yang harganya disebut mulai naik di pasaran.
Aprindo sebelumnya telah menarik stok beras premium dari etalase gerai guna mendukung langkah kepolisian dalam mengusut kasus beras oplosan.
Sebagai pertanggungjawaban lebih lanjut, pihaknya lantas bersurat kepada produsen untuk menurunkan harga jual beras premium tersebut. Namun, alih-alih menyetujui pemotongan harga, sejumlah produsen justru menyatakan berhenti memproduksi beras premium.
“Akhirnya dijual lagi Rp73.000 per 5 kg. Dengan catatan dari kami bahwa produk yang ada di dalam kemasan tersebut menjadi tanggung jawab produsen,” lanjutnya.
Solihin menjelaskan bahwa stok beras premium yang akan kembali dipajang tersebut merupakan stok yang sama dengan yang sebelumnya ditarik.
Pemberian potongan harga diperkirakan berlangsung hingga 15 Agustus mendatang atau hingga stok habis, selagi peritel memastikan perihal pengiriman stok berikutnya apabila masih diperlukan.
“Mudah-mudahan [beras premium] sudah mulai naik display lagi, sehingga masyarakat tidak khawatir, barangnya ada di toko, kok,” pungkasnya.
Dalam perkembangan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka baru terkait beras premium oplosan pada Selasa (5/8/2025) lalu.
Ketiga tersangka berasal dari anak usaha Wilmar Group, yakni PT Wilmar Padi Indonesia alias PT Padi Indonesia Maju (PIM), produsen pelbagai merek beras premium seperti Sovia, Fortune, Sania, dan Siip.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan bahwa tersangka terbukti memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium No. 6/128/2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Permentan No. 31/2017.
“Penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan tiga orang-orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri.
-
Ombudsman Minta Pemerintah Buka Keran Stok Cadangan Beras, Ad Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Ombudsman RI meminta kepada pemerintah agar segera melepas cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog. Hal ini agar tidak terjadinya kelangkaan beras yang ada di masyarakat, di mana kasus kecurangan beras yang sedang marak membuat beras langka ditingkat peritel modern.
“Ombudsman mendorong agar pemerintah segera melepas cadangan beras yang ada di gudang Bulog untuk mengisi pasar yang saat ini ada indikasi kelangkaan,” kata Yeka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jumat (8/8/2025).
Yeka menambahkan masyarakat saat ini membutuhkan kepastian terkait ketersediaan beras terutama ditingkat peritel modern. “Sekarang bagaimana caranya agar beras ini ada di pasar? Lepas. Ini kita tidak perlu lagi berdebat bagaimana nanti stok pangan kita ke depan. Masyarakat perlu kepastian soal ketersediaan beras,” tambah Yeka.
Adapun kondisi saat ini, beras ditingkat peritel modern hampir langka, karena beras premium kemasan terpantau kosong di beberapa peritel modern.
Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Solihin mengakui pihaknya memang menarik beras yang dinilai bermasalah dari rak-rak ritel modern. Ia berdalih bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketenangan anggota dan menjaga kepercayaan konsumen.
“Yang barang terindikasi, yang telah diumumkan ada pengoplosan itu kita tarik dari display,” ujar Solihin kepada CNBC Indonesia, Sabtu (3/8/2025).
“Ya… sesuai dengan yang diumumkan oleh pemerintah melalui pihak kepolisian. Imbauan memang ada permintaan untuk tidak menarik. Tetapi di lapangannya kan berbeda ya. Jadi kita peritel juga tidak mau mengambil risiko. Sehingga pendisplay-an atas barang tersebut sudah kita tarik dari rak-rak, untuk tidak kita display. Dan dalam waktu dekat kita akan kembalikan kepada supplier,” lanjutnya.
Langkanya beras premium ditingkat peritel modern terjadi setelah kasus harga beras yang meninggi. Harga beras yang tinggiini diketahui sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
-
Stok Beras SPHP di Ritel Modern Masih Kosong, Kemendag Bilang Begini
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat bicara mengenai masih minimnya stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu faktor utama yang disebut adalah merebaknya kasus pengoplosan beras yang membuat distribusi menjadi lebih ketat.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP ke ritel modern tetap berlangsung hingga akhir tahun.
“Sejauh ini memang untuk ritel modern, laporan kemarin dari Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) baru 540 ton yang masuk. Kami harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera disalurkan,” kata Moga saat ditemui di kantor Kemendag, Rabu (6/8/2025).
Ia mengungkapkan, keputusan penyaluran beras SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar pada 17 Juli 2025. Pemerintah, menurut Moga, terus mengupayakan agar pasokan beras SPHP kembali mengalir ke pasar ritel dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Moga menegaskan, pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Aprindo, hingga Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi), telah berkomitmen mempercepat distribusi beras SPHP ke masyarakat.
Moga menambahkan, distribusi ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga, terutama di tengah keresahan masyarakat atas kelangkaan beras murah di ritel belakangan ini.
Sementara itu, dari pantauan CNBC Indonesia di 2 gerai minimarket di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, rak-rak beras terlihat kosong, dan tak nampak satupun kemasan beras SPHP.
Salah satu pegawai toko mengungkapkan, hingga saat ini beras SPHP memang belum ada masuk atau dikirim ke tokonya. Ia hanya mendapat kabar bahwa pasokan akan datang, namun belum ada kepastian waktu.
“Beras (SPHP) yang dari Bulog belum ada masuk. Tapi kemarin dapat info sih nanti bakal masuk, tapi belum tahu kapan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin berharap distribusi beras program SPHP dari pemerintah bisa segera masuk ke jaringan ritel. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat SPHP bisa digelontorkan,” ujar Solihin kepada CNBC Indonesia, Senin (4/8/2025).
Namun, dia menyebut penyaluran SPHP dari gudang Bulog sampai bisa dijual di ritel modern membutuhkan waktu distribusi yang cukup lama, apalagi untuk daerah di bagian Timur Indonesia.
“Itu kan ada proses. Ini perlu waktu untuk sampai ke ritel, sampai didistribusikan kepada gerai-gerai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan waktu distribusi akan tergantung dari pengiriman Bulog ke gudang ritel, dan distribusi lanjutan ke gerai. “Nah kalau gudang kita di Surabaya, distribusinya ke NTT, ke NTT kan perlu waktu lagi,” jelas Solihin.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
Stok Beras Premium di Gerai Ritel Seret, Kemendag: Peritel Berhati-hati
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, peritel mulai berhati-hati dalam menjual beras premium. Hal ini seiring adanya temuan beras premium yang tak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, saat ini peritel mulai berhati-hati menjual beras kemasan premium dari para pemasok (supplier).
Dia juga memastikan peritel yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tetap melayani beras premium dan tak menariknya dari toko ritel modern, seiring dengan adanya surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Aprindo itu sebenarnya enggak menarik [beras premium di ritel], cuma sekarang itu lebih berhati-hati menerima beras baru dari supplier-supplier. Mereka betul-betul melakukan pengecekan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya yang repot di mereka juga,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Iqbal menuturkan bahwa para peritel harus melalui tahap verifikasi dengan memastikan beras yang diterima sesuai dengan kemasan, volume, hingga mengikuti standar mutu beras Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Mereka harus pastikan apa yang tercantum dalam kemasannya, beratnya berapa, mereka verifikasi. Kemudian SNI-nya bagaimana, mereka juga verifikasi,” ujarnya.
Alhasil, dia menjelaskan proses verifikasi ini membuat beras premium yang dipajang di gerai ritel modern mengalami kelangkaan.
“Sehingga memang beras-beras yang dipajang pada akhirnya dari gerai-gerai anggota Aprindo itu agak lambat perputarannya karena ada proses verifikasi di sana,” tuturnya.
Dia menegaskan proses verifikasi beras premium ini dilakukan agar konsumen dan peritel tidak merugi.
“Jadi memang Aprindo dengan anggotanya sekarang ini berhati-hati [menjual beras premium]. Tujuannya baik agar mereka juga aman berjualannya dan konsumen juga nyaman membelinya,” terangnya.
Namun, Iqbal menuturkan bahwa peritel juga kemungkinan meretur beberapa beras premium dan menggantinya dengan sesuai mutu dan kualitas. Di sisi lain, jika beras premium yang dijual sesuai dengan informasi kemasan, maka peritel akan tetap menjual beras tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah telah memerintahkan agar beras premium tetap dijual di toko ritel. Selain itu, peritel juga harus menyesuaikan harga beras sesuai dengan kualitas.
Moga menjelaskan langkah pemerintah untuk tidak menarik beras premium ini agar tidak terjadi kelangkaan beras di pasar.
“Yang jelas pemerintah tidak minta menarik [beras premium]. Pemerintah hanya minta supaya ritel modern menyesuaikan harga terhadap komoditas beras yang tidak sesuai takaran kemarin dan mutunya juga,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Aprindo memastikan tak menarik beras premium dari gerai ritel.
Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengimbau agar peritel tak menarik beras kemasan premium dari display.
Selain itu, Solihin menjelaskan peritel juga menurunkan harga beras premium senilai Rp1.000 per 5 kilogram sampai 31 Juli 2025.
“Dari Bapanas sudah ada keluar surat imbauan kepada seluruh ritel untuk tidak menarik beras dari display. Surat Bapanas ya. Dan berlakunya penurunan harga atau penurunan harga Rp1.000 per 5 kilogram itu sampai 31 Juli,” kata Solihin kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).
Solihin memastikan sederet merek beras yang telah diumumkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga tetap dipasarkan di setiap gerai.
“Enggak, enggak ada [beras premium] yang diturunkan. Saat ini sudah suratnya sudah keluar. Sudah diminta untuk tidak menurunkan,” terangnya.
Meski demikian, Solihin menuturkan, beras yang dipasarkan oleh perusahaan dengan merek milik sendiri (private label) tetap ditarik dari display, seperti merek Alfamart dan Alfamidi.
“Beras Alfamart kan private label kita ya. Sementara ada sebagian yang memang ada yang sudah diturunkan, ada yang belum. Jadi untuk yang belum, kita biarkan saja sementara ini,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, penarikan beras merek Alfamart dan Alfamidi menyangkut nama merek perusahaan ritel sehingga peritel tidak ingin mengambil risiko lebih jauh.
“Karena ini menyangkut nama merek kita. Kita enggak mau, tidak berisiko. Sementara kita diturunkan dulu ya. Yang private label, private label ya. Sekali lagi ya, private label. Ada [beras merek] Alfamart, Alfamidi kita turunkan sementara,” terangnya.
Lebih lanjut, Solihin menyampaikan bahwa stok beras premium di gerai ritel masih tersedia dan aman untuk kebutuhan masyarakat. Menurut dia, selama masyarakat membeli beras premium sesuai dengan kebutuhan, maka stok komoditas ini masih tersedia meski pasokannya tak penuh.
“Memang service level-nya enggak penuh, tetapi kan enggak ada lonjakan daripada pembelian sampai saat ini. Tidak ada lonjakan pembelian. Sampai saat ini [stok beras premium] di ritel masih ada,” pungkasnya.
-
Kemendag Buka-bukaan Alasan Ritel Tarik Beras Buntut Kasus Oplosan
Jakarta –
Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons ritel modern yang menarik stok beras premium dari peredaran. Penarikan itu dilakukan ritel modern buntut kasus beras oplosan yang tengah ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Sofwan mengatakan stok beras di ritel ada dan tidak ditarik. Namun, ritel modern berhati-hati dalam menjual beras.
“Kemarin kita juga komunikasi dengan Aprindo. Aprindo itu sebenarnya nggak menarik, cuma sekarang itu lebih berhati-hati menerima beras baru dari pembelian. Mereka betul-betul melakukan pengecekan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya yang repot di mereka juga,” kata dia ditemui di Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Kemendag Bantah Beras Langka di Ritel
Oleh karena itu, stok beras premium di rak ritel modern minim karena proses pengecekan yang dilakukan ritel modern diperketat. Ia membantah terjadi kelangkaan stok beras premium di ritel.
“Mereka harus pastikan apa yang tercantum dalam kemasannya, beratnya berapa, mereka verifikasi. Kemudian SNI-nya bagaimana, mereka juga verifikasi sehingga memang beras-beras yang dipajang pada akhirnya dari gerai-gerai anggota Aprindo itu agak lambat perputarannya,” ucapnya.
“Karena ada proses verifikasi di situ. Jadi, bukan langka karena ditarik ya, tapi karena memang verifikasinya lama, memang verifikasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag, Moga Simatupang menegaskan pemerintah tidak merekomendasikan penarikan beras premium dari peredaran guna mengantisipasi kelangkaan beras di konsumen. Sebagai tindak lanjut kasus beras tidak sesuai takaran hingga pengoplosan, pemerintah telah meminta produsen untuk menurunkan harga.
“Nggak, yang jelas pemerintah tidak minta menarik. Pemerintah hanya minta supaya ritel modern menyesuaikan harga terhadap komoditas beras yang tidak sesuai takaran kemarin dan mutunya juga, tapi untuk mencegah kelangkaan kan pemerintah tidak merekomendasikan untuk ditarik, tapi menyesuaikan harganya,” pungkasnya.
Ritel Tarik Beras
Sebelumnya, ritel modern seperti, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi masih menarik sejumlah merek beras dari peredaran. Langkah ini dilakukan buntut kasus beras oplosan yang tengah diusut Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena pihaknya telah mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Ia menegaskan, bahwa ritel bukan pihak yang memproduksi beras yang diumumkan telah dioplos.
Salah satu ancaman yang baru-baru ini datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.
“Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” kata dia kepada detikcom, Kamis (31/7/2025).
(ada/ara)
-
Kapan Beras di Alfamart cs Penuh Lagi? Begini Kata Bos Ritel
Jakarta –
Beras di ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, hingga Indomaret ditarik dari peredaran buntut kasus beras oplosan. Terkait sampai kapan produk itu ditarik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, pihaknya menunggu ketegasan pemerintah.
“Iya menunggu ketegasan pemerintah. Kalau saya menurut apa yang disampaikan (tetap menjual beras terindikasi oplosan), sementara saya masih didemo, kan buat apa?,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (31/7/2025).
Dia meminta Badan Pangan Nasional hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengambil langkah agar dilema yang dihadapi oleh ritel ini terselesaikan. Di satu sisi pemerintah mengimbau agar merek-merek beras yang terindikasi oplosan tetap dijual, tetapi ritel menghadapi protes dari banyak pihak.
“Saya meminta Badan Pangan Nasional, Deputinya dan Kasatgas Pangan untuk memberikan ketegasan. Adanya pengusutan terhadap itu ya kita senang sekali. Tetapi kita jangan dipusingkan dengan demo-demo seperti itu,” ujarnya.
Ritel modern telah mendapatkan banyak tekanan. Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena ada ancaman demo.
Aksi itu diketahui datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.
“Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” ungkapnya.
Melihat masih adanya protes, Corporate Affair Director Alfamart itu tidak ingin ada keributan di masyarakat dan toko-toko ritel modern seluruh Indonesia. Solihin menyebut, juga telah diimbau langsung oleh Satgas Pangan untuk tetap men-display beras di ritel modern.
Pihaknya mengaku sulit melakukan hal tersebut jika masih terus mendapatkan ancaman atau protes dari masyarakat. Dia pun meminta pemerintah mengambil tindakan tegas agar bukan ritel yang menjadi sasaran keributan masyarakat.
“Saya sudah ditelepon Wakil Kasatgas Pangan, dia meminta untuk men-display, saya bilang bagaimana saya men-display kalau sana-sini ada unjuk rasa, di mana masyarakat menuntut barang yang terindikasi oplosan. Kalau terjadi sesuatu di toko saya bagaimana?” jelasnya.
Penarikan stok beras di ritel telah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Solihin beberapa waktu mengatakan ritel melakukan penarikan karena banyak kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang meminta penarikan beras tersebut. Ritel pun juga banyak diperiksa oleh aparat penegak hukum daerah.
Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.
Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.
“Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.
(ada/ara)