Tag: Sofyan

  • IES 2026 jadi forum strategis perkuat ekonomi dan investasi

    IES 2026 jadi forum strategis perkuat ekonomi dan investasi

    IES 2026 menjadi platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC) mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing melalui Indonesia Economic Summit (IES) 2026 pada 3-4 Februari 2026 di Jakarta.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid mengatakan forum strategis ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan industri, akademisi serta pakar dan pemikir global, dalam rangka mendorong kolaborasi strategis, serta merumuskan langkah konkret untuk pembangunan ekonomi nasional.

    “IES 2026 menyatukan pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar global untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arsjad dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Arsjad menyampaikan forum ini akan membahas isu strategis seperti industrialisasi dan investasi berkualitas sebagai mesin pertumbuhan, talenta dan adopsi AI yang nyata, transisi energi & pasar karbon, serta diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

    Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, lanjut Arsjad, Indonesia perlu memperkuat daya saingnya di tingkat global.

    Menurut dia, hal ini guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah regional dan global.

    “Kami berharap IES 2026 dapat menjadi sebuah platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret, membangun ekosistem berkelanjutan, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,”

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil menyampaikan bahwa forum ini akan menghasilkan solusi implementatif melalui task force lintas sektor, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan project matchmaking.

    Dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pakar global, Sofyan meyakini bahwa kegiatan ini menghadirkan agenda strategis yang dapat diterapkan langsung untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

    “Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten, lebih lanjut, harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta menjadi kunci untuk menarik minat investasi,” imbuh Sofyan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terletak di Khatulistiwa, Modal Besar RI Kembangkan Ekonomi Antariksa

    Terletak di Khatulistiwa, Modal Besar RI Kembangkan Ekonomi Antariksa

    Jakarta

    Indonesia memiliki modal strategis untuk mengembangkan ekonomi antariksa. Letak geografisnya yang berada di garis khatulistiwa, membuatnya ideal untuk peluncuran roket dan satelit.

    Hal ini disampaikan anggota Dewan Penasihat Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) Sofyan Djalil, saat berbicara di acara diskusi panel bertajuk ‘Antariksa: Urgensi dan Relevansi untuk Indonesia’, di The Residence Onfive, Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Dunia kita berada di ambang revolusi, ekonomi antariksa bukan lagi sekadar impian,melainkan sumber pendapatan baru yang sangat signifikan,” kata Sofyan.

    Mengutip laporan McKinsey & Company tahun 2024, Sofyan membeberkan bahwa ekonomi antariksa global diperkirakan akan mencapai USD 1,8 triliun pada 2035. Ekonomi sektor ini juga akan tumbuh sebesar 9% per tahun, jauh di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global.

    “Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan potensi besar yang akan berdampak luas pada berbagai industri dari pertahanan, komunikasi digital, hingga agriculture. Ini adalah peluang emas bagi Indonesia yang harus kita realisasikan atau kita akan tertinggal,” bebernya.

    Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) Sofyan Djalil Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Lebih dari sekedar keuntungan finansial, lanjut Sofyan, sektor antariksa memegang nilai strategis yang eksklusif. Menurutnya, sektor ini adalah kunci untuk ketahanan pangan, keamanan wilayah, mitigasi bencana alam, pemantuan perubahan iklim, dan lain-lain.

    “Tanpa akses ke antariksa, kita akan tergantung pada bangsa lain dalam aspek-aspek strategis yang seharusnya menjadi hak kedaulatan kita,” tegasnya.

    Keunggulan Alamiah Indonesia

    Indonesia memiliki berbagai keunggulan alamiah yang dapat menjadi modal strategis untuk mendorong kemandirian dan daya saing Indonesia di sektor antariksa global.

    Menurut Journal of Law, Policy and Globalization tahun 2023, posisi Indonesia yang berada di khatulistiwa, tepatnya di 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, menjadikan negara kita sebagai lokasi ideal untuk peluncuran roket dan membawa misi satelit ke orbit.

    “Indonesia memiliki keunggulan alamiah yang tak ternilai. Keunggulan ini memungkinkan efisiensi bahan bakar dan muatan roket yang lebih tinggi,” kata Sofyan.

    Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Selain itu, jumlah peluncuran luar angkasa meningkat drastis secara global. Menurut United Nations Office for Outer Space Affairs, pada 2024 saja, terdapat 2.664 objek yang dihuni di luar angkasa. Melihat peningkatan tersebut, Sofyan dan rekan-rekannya di ARIKSA yang baru dibentuk pada Januari 2025, bertekad bahwa Indonesia harus kebagian porsi ‘kue’ di sektor antariksa.

    “Tidak terbantahkan lagi bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat peluncuran regional dan global karena posisi kita tadi. Namun potensi ini hanya akan bisa terwujud dengan dukungan penuh dalam pembangunan spaceport atau bandar antariksa beserta ekosistemnya,” ujarnya.

    Menteri Komunikasi dan Informatika RI ke-2 ini menjelaskan, ARIKSA hadir untuk mewujudkan hal itu. Disebutkannya, ARIKSA dibentuk untuk mengadvokasi pentingnya akses antariksa kepada semua stakeholder, terutama regulator, serta memunculkan kesadaran public akan pentingnya sektor ini.

    “ARIKSA memiliki tiga tujuan utama, mendukung pengembangan teknologi dan perkembangan industri ini, membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat, dan yang terpenting adalah mengembangkan sumber daya manusia Indonesia agar siap bersaing di kancah global di era yang unggul di bidang keantariksaan,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Indonesia Kini Punya Asosiasi Antariksa, Ini Tugas-tugasnya

    Indonesia Kini Punya Asosiasi Antariksa, Ini Tugas-tugasnya

    Jakarta

    Sejak didirikan 21 Januari 2025, Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) menjadi wadah bagi para pelaku, pakar, profesional, dan pemerhati dunia antariksa, berkolaborasi mengembangkan industri antariksa Tanah Air.

    Kehadiran asosiasi antariksa ini sekaligus memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional. Pendirian ARIKSA dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.

    Pendiri dan Ketua Umum ARIKSA Adi Rahman Adiwoso memperkenalkan asosiasi ini beserta jajaran kepengurusannya saat membuka diskusi panel bertajuk ‘Antariksa: Urgensi dan Relevansi untuk Indonesia’, di The Residence Onfive, Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    (kika) Adi Rahman Adiwoso Ketum ARIKSA & CEO PSN, Tatacipta Dirgantara Rektor ITB, Marsma TNI Dr. Penny Rajendra Anggota Dewan Pembina ARIKSA, Sofyan A. Djalil Anggota Dewan Pengawas ARIKSA, Laksana Tri Handoko Kepala BRIN, Stella Christie Wamen Dikti Saintek, Nia Asmady Space Technology Manager PSN (moderator). Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    “Rencana kerja jangka Panjang ARIKSA adalah mewujudkan visi dan misi asosiasi dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dalam menunjang industri keantariksaan,” sebutnya.

    Selain Adi Rahman yang juga merupakan CEO PT Pasifik Satelit Nusantara, jajaran pendiri dan dewan pengurus ARIKSA juga diisi oleh pengusaha muda nasional Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Pendirian ARIKSA turut disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Robertus Heru Triharjanto.

    Nama-nama lain yang tak asing di industri ini juga terlihat dalam daftar susunan organisasi ARIKSA 2025-2029, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika ke-5 Rudiantara sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Menteri Luar Negeri ke-17 Retno Marsudi sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Menyadari usia ARIKSA yang masih seumur jagung, salah satu rencana kerja jangka pendek ARIKSA adalah gencar melakukan sosialisasi tentang organisasi ini, termasuk menggelar diskusi panel yang berlangsung hari ini.

    “Tahap awal rencana kerja jangka pendek ARIKSA meliputi, satu, memperkenalkan ARIKSA kepada publik yang meliputi para pemangku kepentingan nasional hingga pihak-pihak internasional,” kata Adi.

    Berikut adalah Rencana Kerja Jangka Pendek ARIKSA:

    Perkenalan asosiasi kepada publikMendorong penyusunan dan pengesahan kebijakan keantariksaanMencanangkan program pemberdayaan SDM antariksa nasionalMewujudkan kolaborasi peluncuran roket di IndonesiaMendukung percepatan pendirian bandara antariksa dan kapabilitas manufaktur satelit di Indonesia.

    Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, kata Adi, ARIKSA memiliki tiga komite utama yaitu Komite Teknologi dan Industri, Komite Regulasi, dan Komite Pengamanan SDM. Masing-masing dai tugas komite dijabarkan di bawah ini.

    Komite Teknologi dan Industri, mendorong penguatan teknologi dan industry keantariksaan melalui riset, pengembangan, dan kolaborasi ekosistem dari hulu ke hilir.

    “Tujuan utamanya adalah mendorong terbangunnya ekosistem antariksa yang mandiri di mana Indonesia memiliki rantai antariksa yang lebih mulai dari dulu sampai kini,” Adi menjelaskan.

    Komite Regulasi, mengadvokasi suara dan aspirasi pelaku industri kepada regulator keantariksaan dalam rangka penyusunan serta kebijakan yang mendukung ekosistem antariksa nasional.

    “Komite ini berperan sebagai pengumpu antara industri dan regulator dengan harapan dapat mendorong pelaksanaan space policy,” kata Adi.

    Komite pengembangan SDM, mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten guna memperkuat ekosistem serta mendukung pertumbuhan industri keantariksaan nasional.

    “Ini salah satu yang paling penting. Upaya pengembangan tidak hanya menyasar ke level akademik, tapi mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Komite diharapkan juga dapat membuat program pelatihan, mendukung partisipasi kompetisi keantariksaan lokal maupun internasional, serta peningkatan kapasitas SDM Indonesia,” urainya.

    Berikut adalah susunan kepengurusan ARIKSA periode 2025-2029.

    Susunan Organisasi ARIKSA 2025-2029

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum ARIKSA

    Adi Rahman Adiwoso (Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Sekretaris Jenderal

    Aryo PS Djojohadikusumo (WKU Bidang ESDM Kadin)

    Wasekjen dan Ketua Harian

    Sigit Jatiputro (General Manager PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Bendahara Umum

    David Fernando Audy (Direktur Dian Swastika Sentosa, Sinar Mas Group)

    Wakil Bendahara Umum

    Anggarini Surjaatmadja (Direktur Strategi dan Korporasi PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Juru Bicara

    Ann Cammaro (Founder & CEO Antarexxa)

    Dewan Pembina

    Ketua

    Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika ke-5)

    Anggota

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)Tatacipta Dirgantara (Rektor ITB)lda Bagus Rahmadi Supancana (Profesor Hukum Antariksa Universitas Atmajaya)Marsekal Pertama TNI Dr Penny Radjendra (Ketua National Air and Space Power Centre Indonesia)Robertus Heru Triharjanto (Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN)Rokhis Khomarudin (Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN)Polana B. Pramesti (Direktur Utama AirNav Indonesia Periode 2022-2025).

    Dewan Pengawas

    Ketua

    Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia ke-12)

    Anggota

    Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika ke-2)Retno L.P Marsudi (Menteri Luar Negeri ke-17)Erna Sri Adiningsih (Kepala ORPA BRIN 2021-2022, Sestama LAPAN 2018-2021)Dwi Badarmanto (Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara)Willawati (Pendiri Rumah Produksi Film Kaninga Picture).

    (rns/afr)

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Jakarta

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan kerusakan infrastruktur bertambah akibat gempa M 5,8 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dilaporkan infrastruktur yang rusak menjadi sebanyak 204 bangunan akibat guncangan.

    “Hingga kini Tim Reaksi Cepat (TRC) terus melakukan pendataan lapangan dan data yang disampaikan masih dinamis,” kata Pejabat (Pj) Penanggulangan Bencana BPBD Poso, Sofyan, dilansir Antara, Senin (18/8/2025).

    Sofyan memaparkan 204 bangunan rusak terdiri atas 101 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, 70 rusak berat, dan 30 fasilitas umum berupa sekolah, Polindes, kantor desa dan rumah ibadah.

    Dari peristiwa itu sekitar 14 desa/kelurahan terdampak, yakni Desa Tiwaa, Ueralulu, Masamba, Tokorondo, Lape, Bega, Towu, Masani, dan Kelurahan Tabaludi Kecamatan Poso Pesisir. Kemudian Desa Padalembara, Patiwunga, Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Desa Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara.

    “Laporan kami terima sembilan orang korban mengalami luka berat telah menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Poso, satu korban dalam keadaan kritis, dan satu orang lainnya meninggal dunia pada Minggu malam,” tutur Sofyan.

    Sementara tujuh korban luka ringan dalam perawatan di RS Poso, 10 korban luka ringan mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo, lalu 12 korban luka ringan telah di tangani di lokasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, dan delapan korban luka ringan lainnya ditangani di Puskesmas Tangkura.

    “Sekitar 89 pasien RS Poso terpaksa diungsikan di tenda BNPB di halaman RS itu karena gempa susulan masih terjadi,” ucapnya.

    BPBD setempat mengimbau warga tetap tenang dan pemerintah daerah (pemda) terus memperbarui informasi terkini situasi di lapangan.

    Adapun kebutuhan mendesak dalam kondisi darurat yakni tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, perlengkapan bayi, obat-obatan dan kendaraan operasional pendukung.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/lir)

  • JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menyatakan tujuan akhir dari perdamaian di Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Proses perdamaian Aceh tidak mudah dan telah melalui perjalanan panjang. Ada tiga kali upaya perundingan sebelum akhirnya berhasil. Tahun 2002, inisiatif perdamaian mulai dijalankan dan Tsunami tahun 2004 mempercepat proses tersebut,” kata Jusuf Kalla secara daring dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh di UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

    Dalam pidato perdamaian dan penyerahan penghargaan kepada tokoh terlibat perdamaian Aceh oleh UIN Ar Raniry yang disampaikan secara daring tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi dorongan utama dalam rekonstruksi dan jaminan kehidupan masyarakat yakni tercapainya perdamaian.

    Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan permintaan maaf tidak bisa hadir secara fisik karena pesawat yang ditumpanginya menuju Aceh harus kembali usai lepas landas sepuluh menit karena permasalahan mesin akibat burung.

    Menurut dia tanpa terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca luluh lantak akibat musibah besar pada penghujung tahun 2004 itu.

    Ia menuturkan konflik yang mendera Aceh kala itu menimbulkan korban besar, baik dari masyarakat maupun aparat. Pada masa itu, siang hari operasi TNI, malam hari operasi GAM. Di mana masyarakat tidak menikmati kebebasan secara utuh.

    Dalam pidato perdamaian itu, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pihak, mempelajari semua akar permasalahan guna menyelesaikan permasalahan di Aceh serta melibatkan tim yang baik, dirinya mengutuskan tim untuk perundingan dengan target selesai dalam enam bulan pasca musibah besar melanda Aceh, karena rekonstruksi pasca tsunami akan dimulai pada bulan ke-6.

    Menurut dia tanpa perdamaian, pembangunan tidak mungkin berjalan. Masyarakat di daerah itu sudah lelah, malam tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan.

    “Kita sangat bersyukur akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui dialog. Dialog adalah bentuk kehormatan bagi semua pihak. Semua merasa dihormati dan dihargai. Alhamdulillah Aceh kini masyarakat bisa menikmati kopi hingga larut malam, di mana dulu toko-toko lebih cepat tutup,” katanya.

    Ia mengatakan dengan perdamaian tersebut rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan maksimal sebanyak 50 negara di dunia membantu pemulihan kembali Aceh termasuk dari dana Pemerintah Pusat.

    Karena itu ia mengajak seluruh komponen untuk mengisi perdamaian Aceh yang kini telah memasuki dua dekade dengan berbagai upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita harus bergerak cepat, masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan maju. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan terlena dengan masa lalu,” katanya.

    Menurut dia Aceh harus terus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yakni sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri agar seimbang dengan daerah lainnya.

    “Semangat Aceh sangat luar biasa sejak ratusan tahun untuk pembangunan. Esensi penting dari perdamaian adalah meningkatkan kesejahteraan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

    Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan pihaknya memberikan penghargaan tokoh perdamaian kepada M Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh terlibat dalam perdamaian Aceh.

    “Penghargaan yang kita berikan kepada para tokoh perdamaian Aceh sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat perdamaian,” katanya.

    Ia mengatakan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh kunci yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan perundingan dan perdamaian di Aceh.

    Adapun penerima penghargaan perdamaian dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, Malik Mahmud Al-Haythar (Wali Nanggroe Aceh dan Ketua Juru Runding GAM di Helsinki, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Prof. Hamid Awaluddin, (Ketua Juru Runding RI di Helsinki & Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia (2008);

    Kemudian Mr. Juha Christensen (Negosiator dari Finlandia yang memainkan peran penting dalam perdamaian Aceh), Sofyan A Djalil (Anggota Tim Perunding RI di Helsinki dan Tokoh Aceh Jakarta), Nur Djuli (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Zaini Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Bakhtiar Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki) dan Nurdin Abdurrahman (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki)

    Selanjutnya Irwandi Yusuf (Kepala Perwakilan GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) dan Mantan Gubernur Aceh), Zakaria Saman, Shadia Marhaban (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Teuku Hadi (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Tengku Nasruddin Bin Ahmad, Perunding GAM CoHA;, Teuku Kamaruzzaman, Perunding GAM CoHA, Amni Ahmad Marzuki, Perunding GAM CoHA, Cut Farah Meutia (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo) dan Erwanto (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo).

    Kemudian almarhum Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe, almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Cut Nur Asikin, Tokoh Perempuan Aceh Pejuang Referendum Aceh, Alm. Jafar Siddik Hamzah dan Munawar Liza Zainal.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Pekerja Migran Bisa Tekan Pengangguran & Tambah Devisa Rp 440 T

    Program Pekerja Migran Bisa Tekan Pengangguran & Tambah Devisa Rp 440 T

    Jakarta

    Indonesian Business Council (IBC) menyebut, penempatan pekerja migran menjadi salah satu upaya yang dapat menekan jumlah pengangguran nasional. Pekerja migran dapat menurunkan angka pengangguran sebesar 0,28 poin dengan devisa mencapai Rp 440 triliun.

    CEO IBC Sofyan Djalil menjelaskan, hal ini dapat dilakukan jika penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat ditingkatkan 30%. Berdasarkan survei IBC, Indonesia baru berkontribusi sebanyak 12% penempatan PMI melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

    Padahal, terang Sofyan, Jepang sendiri membutuhkan sekitar 820.000 tenaga kerja asing hingga 2029 melalui skema tersebut. Besaran kuota ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat daya saing PMI.

    “Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menutup kesenjangan dengan negara lain dan memastikan PMI kita tidak hanya siap bekerja, tetapi juga diakui sebagai tenaga kerja berkualitas tinggi,” terang Sofyan dalam acara Strengthening Workforce Diplomacy: Indonesia’s Strategic SSW Expansion to Japan, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Untuk memanfaatkan potensi ini, Sofyan menyebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Karena menurutnya, peluang SSW Jepang bukan hanya soal penempatan tenaga kerja, tetapi juga membangun posisi Indonesia sebagai pemasok talenta unggul di tingkat global.

    “Dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi nyata sekaligus reputasi internasional bagi Indonesia,” tutupnya.

    Lihat juga Video Mensos: Strategi Presiden Mengentaskan Kemiskinan Mulai Munculkan Hasil

    (kil/kil)

  • Peluang Warga RI Kerja di Jepang Tebuka Lebar!

    Peluang Warga RI Kerja di Jepang Tebuka Lebar!

    Jakarta

    Indonesia berpeluang memanfaatkan kuota pekerja migran di Jepang. Adapun pemerintah Jepang telah menargetkan kuota pekerja asing sebanyak 800 ribu di tahun 2025.

    CEO Indonesia Business Council (ICB) Sofyan Djalil mengungkap peluang besar pekerja migran RI ke Jepang. Pasalnya, persentase tenaga kerja migran Indonesia di Jepang masih sangat sedikit.

    Pada tahun 2020, Indonesia hanya mengirim sekitar 12% tenaga kerja ke Jepang. Angka tersebut berbanding terbalik dengan Vietnam yang menyumbang 59% pekerja migran di Jepang.

    “Jadi, ada kesenjangan yang sangat besar antara Indonesia dan negara tetangga kita, Vietnam. Apa yang Anda lihat adalah potensi Indonesia jauh, jauh lebih besar daripada Vietnam. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana menjembatani kesenjangan ini,” ungkap Sofyan dalam sambutannya di Strengthening Workforce Diplomacy: Indonesia’s Strategic SSW Expansion to Japan, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai upaya memangkas kesenjangan serapan tenaga kerja tersebut, IBC menggandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk mengoptimalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang.

    “Kami ingin berbicara tentang mempromosikan pekerja migran Indonesia ke Jepang. Saya pikir ini akan baik untuk Indonesia, dan juga baik untuk Jepang, di mana mereka kekurangan tenaga kerja, tetapi kami memiliki banyak tenaga kerja,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menyebut, Jepang tahun ini membutuhkan tenaga kerja asing sebanyak 630 ribu.

    Tahun ini, Karding menyebut pemerintah telah menyalurkan sebanyak 10.181 pekerja ke Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW). Ke depan, ia menargetkan jumlah tenaga kerja migran RI ke Jepang naik menjadi 20% dari yang sebelumnya 12%.

    “Ini ada banyak peluang, maka kita coba mengajak banyak pihak. Salah satu yang secara proaktif mendorong kita untuk kementerian ini adalah IBC,” jelasnya.

    Adapun kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan IBC mencakup empat pokok utama, yakni membangun vokasi atau sekolah pelatihan, sertifikasi, membangun tata kelola bersama, pembiayaan pelatihan bahasa dan keterampilan.

    “Mungkin nanti ke depan ada banyak skema, tapi sementara ini adalah SSW. Saya mendorong beliau-beliau ini karena merata-rata juga pengusaha, yang pertama membantu kita berpikir memperbaiki tata kelola supaya perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan bagus, pengiriman dan penempatan juga terampil, betul-betul terampil,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Kekurangan SDA, Industri Anime Jepang Mulai Melirik AI

    (kil/kil)

  • Mendag soal Pedagang Daging Sapi Gulung Tikar: Ah Siapa Bilang?

    Mendag soal Pedagang Daging Sapi Gulung Tikar: Ah Siapa Bilang?

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi fenomena pedagang daging sapi yang banyak gulung tikar dan beralih profesi karena harga daging sapi yang stabil tinggi di atas Rp100 ribu. Hal itu membuat keuntungan pedagang semakin tipis.

    Budi mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan terkait fenomena tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, ia menyebut akan ada tim yang segera mengeceknya.

    “Ah siapa bilang? Kita sering tiap hari melakukan pantauan kok ke pasar, nggak ada masalah. Coba nanti kami cek lagi, tapi selama ini nggak ada masalah, nggak ada laporan, teman-teman juga oke-oke aja kok,” kata Budi kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Menurut Budi, sejauh ini tidak ada masalah dengan harga-harga kebutuhan pokok termasuk daging sapi. “Harga barang-barang nggak ada masalah, daging juga oke, nggak ada masalah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di dua pasar yakni Pasar Kemiri Muka Depok dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (12/8), harga daging sapi berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per kg. Hal itu membuat pedagang resah dan banyak yang beralih berjualan daging ayam atau ikan.

    “Iya, dulu di sini banyak yang jualan daging sapi, tapi semenjak harga makin mahal, orang-orang pada mikir-mikir dong dan mereka lebih memilih beli daging ayam ketimbang daging sapi,” kata Retan, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Kemiri Muka, Depok.

    Senada dengan Retan, Sofyan, pedagang daging sapi lainnya di Pasar Kemiri Muka, mengaku pembeli makin berkurang akibat harganya yang terus bertahan di atas Rp100.000 per kg. Bahkan, ia mengaku pedagang yang berada di depannya, yang sebelumnya berjualan daging sapi, sekarang beralih ke daging ayam dan ikan.

    “Itu dulu, depan saya, sama-sama jualan daging, sekarang beralih ke daging ayam sama ikan, mungkin karena lebih menguntungkan,” ucapnya.

    Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi, banyaknya pedagang sapi yang gulung tikar dan beralih menjual dagangan lain disebabkan lesunya daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya kondisi pasar.

    “Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang melandai. Dalam hal ini, daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, turunnya drastis sekali, dan inilah yang menjadi faktor terjadinya migrasi pedagang daging sapi,” kata Asnawi.

    Menurut Asnawi, permintaan daging sapi turun drastis, sedangkan pasokan cukup melimpah. Hal ini menjadi penyebab jumlah pedagang daging sapi menurun drastis.

    “Demand-nya rendah, tapi ketersediaan stok atau suplainya melimpah, itu yang menjadi penyebab,” ujar Asnawi.

    Selain itu, daging sapi sempat kalah saing dengan daging kerbau impor asal India yang dijual murah. Hal ini membuat para pedagang daging sapi enggan berjualan hingga akhirnya lama-kelamaan menghilang.

    “Daging sapi kita kalah saing dengan daging kerbau impor dari India, menyebabkan pedagang jadi enggan untuk berjualan,” ungkapnya.

    Menurut catatan APDI, jumlah pedagang daging sapi di Indonesia sekitar 1,25 juta orang. Saat ini tinggal tersisa 462.500 orang atau berkurang 787.500 orang.

    (aid/rrd)

  • Gus Nur Terpidana Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti Prabowo, Seperti Apa Sosoknya? – Page 3

    Gus Nur Terpidana Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti Prabowo, Seperti Apa Sosoknya? – Page 3

    Selain itu, Gus Nur juga ditetapkan tersangka pada kasus dugaan ujaran kebencian terhadap generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) yang diunggah melalui aplikasi video. Kasus ini bermula saat Gus Nur membuat video vlog yang diunggah melalui youtube yang sebagian isinya dianggap telah mencemarkan nama baik Generasi Muda NU.

    Gus Nur mengaku kasus yang dihadapinya ini bermula atas tanggapannya terkait status yang dibuat oleh akun Generasi Muda NU yang menyebut dirinya salah satu sebagai ustadz radikal dari 20 ustad lainnya.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, akhirnya memvonis bersalah kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dengan pidana 1,5 tahun penjara pada kasus ujaran kebencian terhadap Generasi Muda NU yang diunggah melalui aplikasi video. Atas putusan tersebut, Gus Nur langsung menyatakan banding.

    Gus Nur juga pernah terseret kasus pencemaran nama baik atas viralnya video yang dibuat pada 16 Oktober 2020 lalu di Sofyan Hotel, Jl Prof DR Soepomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Saat itu, wawancara dilakukan bersama ahli hukum tata negara, Refly Harun yang dalam kasus ini dijadikan sebagai saksi oleh kepolisian.

    Dalam video tersebut, Gus Nur dinilai telah menyinggung Nahdatul Ulama (NU) dia pun diringkus polisi ketika berada di rumahnya di Pakis, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada Sabtu (24/10) pukul 00.00 WIB.

    Gus Nur ditangkap atas laporan dari Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon Azis Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri yang terdaftar dengan nomor laporan LP/B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020.