Tag: Sofyan

  • Kecelakaan di Trenggalek, Sopir Ngantuk, Pickup Muatan Ikan Segar Terperosok ke Sungai

    Kecelakaan di Trenggalek, Sopir Ngantuk, Pickup Muatan Ikan Segar Terperosok ke Sungai

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Sebuah kendaraan bak terbuka jenis pickup terjun ke sungai di tepi ruas Jalan Raya Kecamatan Trenggalek-Kecamatan Karangan, tepatnya di Dusun Jarakan, Desa Karangsoko, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Jumat (7/3/2025) dini hari.

    Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tunggal tersebut melibatkan pickup L 300, nomor polisi S 9004 WA yang dikemudikan oleh Sunaryo, warga Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

    Kejadian bermula saat pickup muatan ikan segar tersebut melaju dari arah Kecamatan Trenggalek menuju Kecamatan Karangan.

    “Sesampainya di lokasi, pickup tiba-tiba oling ke kiri dan jatuh ke parit,” kata Kepala Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Trenggalek, Ipda Dwi Siswo, Jumat (7/3/2025).

    Laka lantas tersebut terjadi akibat pengemudi mengantuk, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya.

    Dwi memastikan, saat kecelakaan terjadi, situasi lalu lintas sedang sepi, sehingga tidak ada kendaraan lain yang terlibat.

    “Selain sopir, ada satu orang penumpang di dalam pickup, keduanya dalam kondisi sehat,” lanjutnya.

    Evakuasi dilakukan menggunakan derek untuk mengangkat pickup dari sungai ke badan jalan.

    Dwi mengimbau pengguna jalan agar istirahat sejenak jika memang mengantuk, agar insiden serupa tidak terulang.

  • Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan

    Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan

    Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memberikan keterangan kepada wartawan di Kabupaten Gorontalo. ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Gorontalo

    Pemkab Gorontalo siap gelar pasar murah saat Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam pelaksanaan pasar murah bahan kebutuhan pokok saat bulan Ramadhan.

    “Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam operasi pasar dan pasar murah, agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ucap Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Gorontalo, Rabu.

    Ia mengatakan, langkah itu diharapkan dapat menekan lonjakan harga, serta memastikan stok pangan tetap aman bagi masyarakat selama Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan terus berkoordinasi agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar selama Ramadhan,” ujar Sofyan.

    Bupati menegaskan jika ia bersama Forkopimda telah membahas langkah antisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap menggelar pasar murah, yang menjual berbagai bahan pangan untuk masyarakat di enam lokasi selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Pasar murah dengan harga barang bersubsidi itu dimulai dari Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2025,” ucap Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah.

    Pelaksanaan pasar murah tersebut, kata dia, akan menghadirkan tujuh komoditas dengan harga yang disubsidi dengan harga Rp95.000. Di antaranya telur Rp1.000 per butir, beras Rp5.000 per kilogram, minyak goreng premium Rp10.000 per liter, gula pasir 1 kilogram Rp10.000, cabai rawit Rp20.000 per kg, ayam ras Rp20.000 per kg, serta bawang merah.

    Sumber : Antara

  • Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan

    Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan saat meletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor di TPU Pulau Lancang. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

    Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pulau Lancang Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada warga setempat.

    “Melalui penataan dan kehadiran kantor pengelola diharapkan masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengurusnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia pembangunan ini memiliki manfaat yang besar, tentunya ini menandakan bahwa pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fadjar menjelaskan TPU Pulau Lancang akan direvitalisasi dan ditata agar lebih asri dan bersih sehingga, mereka yang berkunjung ke TPU bisa merasa semakin nyaman.

    “Insyaallah, pengerjaan akan selesai tahun ini dan kami berharap masyarakat ikut mendukung agar prosesnya bisa berjalan lancar,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Unit Kerja Teknis (UKT) 2 Kabupaten Kepulauan Seribu Sofyan mengatakan revitalisasi dan penataan TPU Pulau Lancang merupakan aspirasi warga. Menurut dia selama ini tidak ada penjaga tetap di TPU dengan luas 10.876 meter persegi tersebut.

    “Pembangunan ini mencakup kantor dua lantai pengelola TPU sekaligus membangun pagar makam,” katanya.

    Menurut dia proses pengerjaan revitalisasi TPU Pulau Lancang akan dilakukan oleh pihak ketiga dengan target selesai dalam enam bulan.

    “Bulan ini akan dimulai pengerjaan dan semoga berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Sejumlah fakta terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara kiai yang menghamili santriwati di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025).

    Dalam sidang tersebut majelis menyebutkan terdakwa Imam Syafii alias Supar (52) mencabuli hingga menyetubuhi korban tidak kurang dari lima kali.

    Aksi tersebut dilancarkan Supar di sebuah ruangan dekat masjid yang masih berada di komplek pondok pesantrennya. Ruangan tersebut hanya bisa diakses oleh terdakwa yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut.

    Fakta lain, Supar menegaskan yang menyetubuhi korban bukanlah dirinya namun mahkluk halus yang menyerupai dirinya.

    Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak pembelaan terdakwa termasuk dalam mulai dari pledoi hingga replik.\

    Juru Bicara Pengadilan Negeri Trenggalek, Revan Timbul Hamonangan menjelaskan Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

    Majelis hakim telah memvonis supar dengan pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Ia juga harus memenuhi restitusi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 106.541.500.

    Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tuntutan JPU yaitu Rp 247.508.000.

    “Yang dimintakan dari anak korban Rp 247.508.000 namun oleh majelis secara proporsional berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikabulkan majelis sejumlah Rp 106.541.500,” kata Revan, Kamis (27/2/2025).

    Komponen restitusi yang diajukan sebanyak 6 item sedangkan yang dikabulkan hanya 5 item, yaitu biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya pemulihan psikologis, biaya perawatan anak, dan biaya aqiqah.

    “Untuk biaya kehilangan penghasilan orang tua anak korban tidak dikabulkan majelis karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung atas itu,” lanjutnya.

    Biaya restitusi tersebut harus dibayarkan 30 hari pasca inkrah, jika tidak dibayarkan maka JPU akan melakukan penyitaan aset terdakwa untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar restitusi tersebut.

    “Namun apabila tidak mencukupi maka akan ada penggantian pidana kurungan 1 tahun,” pungkasnya.

  • Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Vonis Kiai Hamili Santriwati di Trenggalek, Hukuman 14 Tahun Bui dan Denda Rp 200 Juta Menanti

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Terdakwa kiai hamili santriwati di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Imam Syafii alias Supar (52) divonis pidana penjara 14 tahun, Kamis (27/2/2025).

    Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Trenggalek, Dian Nur Pratiwi dalam sidang pembacaan putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Trenggalek, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

    Dalam sidang tersebut, Dian menyebutkan terdakwa Imam Syafii alias Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

    “Menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan,” kata Dian, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, majelis juga memutuskan agar Supar membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 106.541.500 dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 hari setelah inkrah tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar restitusi.

    “Apabila tidak mencukupi diganti pidana kurungan selama satu tahun,” lanjutnya.

    Putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Namun untuk restitusi, putusan dari majelis PN Trenggalek lebih rendah dibandingkan yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui JPU yaitu senilai Rp 247 juta subsider 6 bulan kurungan penjara

  • Efisiensi Anggaran, Sekda Trenggalek Singgung Belanja Pegawai

    Efisiensi Anggaran, Sekda Trenggalek Singgung Belanja Pegawai

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek tengah mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek dalam rangka efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto belum bisa memastikan pos anggaran mana saja yang akan dilakukan efisiensi namun demikian yang hampir pasti adalah perjalanan dinas dan konsumsi rapat.

    Edy belum bisa memastikan apakah efisiensi ini akan berdampak pada anggaran belanja pegawai termasuk dampaknya terhadap calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 yang saat ini masuk dalam tahapan rekrutmen.

    “PPPK sedang kita pertimbangkan. Saat ini memang sudah sesuai dengan rencana awal, di mana jumlahnya mencapai 2.335 (formasi) pegawai,” ujar Edy, Selasa (25/2/2025).

    Belanja pegawai sendiri mendapatkan postur yang sangat besar dalam APBD Kabupaten Trenggalek. Dengan tambahan rekrutmen PPPK tersebut, belanja pegawai Pemkab Trenggalek mencapai Rp 1,1 triliun.

    Angka tersebut lebih dari 50 persen besaran APBD Kabupaten Trenggalek yang berada di angka Rp 2 triliun.

    “Belanja pegawai ini belum bisa dipastikan sepenuhnya. Namun, kami sudah mulai menghitung kebutuhan anggaran, terutama untuk PPPK yang akan diangkat pada pertengahan tahun 2025,” tambahnya.

    Menurut Edy, PPPK yang akan diangkat pada bulan Juni 2025 akan mulai menerima gaji usai diangkat.

    Diketahui, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah membuka seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024.

    Ada tiga jabatan yang dibutuhkan dengan total 2.335 formasi. Yang pertama adalah jabatan fungsional guru denga jumlah 283 formasi lalu, jabatan fungsional kesehatan dengan jumlah 70 formasi, lalu 1.982 formasi jabatan teknis.

    Seleksi PPPK terbagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama adalah untuk jabatan fungsional guru, fungsional kesehatan, dan tenaga teknis yang masuk kategori 1.

    Sedangkan gelombang kedua adalah untuk jabatan fungsional guru, fungsional kesehatan, dan tenaga teknis yang masuk kategori 2.

  • Sofyan Djalil: Infrastruktur DKI perlu ditingkatkan untuk kota global

    Sofyan Djalil: Infrastruktur DKI perlu ditingkatkan untuk kota global

    Barangkali harus dipikirkan investasi apa yang paling mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyoroti tentang infrastruktur Jakarta yang dinilainya masih harus ditingkatkan untuk menjadikannya sebagai kota global.

    Dengan masih kurangnya infrastruktur di Jakarta, Sofyan mengatakan hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang enggan pulang untuk ikut memajukan Jakarta.

    “Persoalannya, infrastruktur untuk kota global, orang-orang, anak-anak Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri membandingkan fasilitas yang ada di negara tersebut dengan di tempat kita,” kata Sofyan dalam diskusi bertajuk “Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026” di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Walaupun infrastruktur Jakarta sudah banyak sekali kemajuan dibandingkan 20 tahun yang lalu, namun Sofyan mengatakan tantangan ekonomi masa depan menyangkut tentang kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge).

    Oleh karena itu, Sofyan mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk memajukan Kota Jakarta. Untuk itu, Jakarta perlu menarik dan menciptakan SDM yang berbakat.

    “Ini tantangan besar untuk kita menjadikan Jakarta kota global. Barangkali harus dipikirkan investasi apa yang paling mendesak. Di samping transportasi misalnya insentif untuk sekolah yang berkualitas. Sekolah internasional,” kata Sofyan.

    Menurutnya, dengan menciptakan SDM berkualitas maka ekonomi Jakarta pun bisa semakin meningkat. Namun, yang paling penting adalah sistem pendidikan di dalam negeri harus diubah terlebih dulu.

    Selain itu, Sofyan juga menyoroti bahwa birokrasi di Indonesia khususnya Jakarta harus ditingkatkan ke arah yang lebih kreatif.

    “Untuk itu anak-anak muda, Anda harus berpikir out of the box (bukan konvensional) bagaimana meningkatkan cara-cara pengelolaan pemerintah,” kata Sofyan.

    Sofyan memberikan contoh, di Singapura terdapat satu anak bangsa yang berhasil sukses mendirikan usaha di sana. Sebelumnya dia sempat ingin membuka usahanya di Indonesia, namun sayangnya hal tersebut gagal karena sulitnya birokrasi.

    Untuk itu Sofyan menilai transformasi pemerintahan menjadi sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Dengan demikian, tenaga kerja atau SDM yang berkualitas akan hadir dan turut membantu memajukan negeri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan Amran, Mahasiswa, dan Rektor PTN se-Indonesia Optimistis Capai Swasembada Pangan

    Mentan Amran, Mahasiswa, dan Rektor PTN se-Indonesia Optimistis Capai Swasembada Pangan

    loading…

    Puluhan mahasiswa dari BEM Fakultas Pertanian dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul di Ruang diskusi di Kantor Kementerian Pertanian untuk berdialog dan menyampaikan harapan dan aspirasi mereka tentang masa depan pertanian Indonesia. FOTO/IST

    JAKARTA – Ruang diskusi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, terasa berbeda pada Senin (24/2/2025) siang. Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul, bukan sekadar untuk berdialog, tetapi juga untuk menyampaikan harapan dan aspirasi mereka tentang masa depan pertanian Indonesia. Di hadapan mereka, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbicara tegas, penuh keyakinan, memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional.

    Mahasiswa yang hadir tampak antusias. Mereka tidak hanya menyimak, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis. Namun, satu hal yang tidak terbantahkan mereka sepakat bahwa ketegasan Mentan Amran dalam membangun sektor pertanian adalah kunci bagi tercapainya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

    Muhammad Tafiqul Siregar, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyampaikan harapannya terhadap kebijakan yang diterapkan Menteri Amran. Baginya, keberanian dan transparansi dalam kepemimpinan menjadi nilai penting dalam membawa perubahan nyata. “Beliau cukup tegas dan transparan. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Amran, pertanian Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

    Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan.

    Sementara itu, Nursolihin, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti respons cepat Menteri Amran dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini. “Beliau sangat tegas dalam menanggapi permasalahan yang ada, khususnya di bidang pertanian. Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” katanya.

    Diskusi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyampaikan kondisi pertanian di wilayah mereka. Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan bagaimana tantangan ketahanan pangan di daerahnya bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. “Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

    Senada dengan Gregori, Alwi Sofyan dari Institut Pertanian STIPER Yogyakarta menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga distribusi dan akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dengan program swasembada pangan, lahan-lahan pertanian dioptimalkan, pupuk didistribusikan langsung, dan berbagai langkah lain diambil. Harapan kami, ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan,” kata Alwi.

    Diskusi di Kantor Kementerian Pertanian itu lebih dari sekadar pertemuan formal. Ia menjadi jembatan antara mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan, dengan pemegang kebijakan yang menentukan arah pertanian Indonesia. Para peserta pulang dengan keyakinan bahwa ketegasan Menteri Amran bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata dalam membangun pertanian yang lebih kuat dan berdaya saing. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, pertanian Indonesia bisa menjadi pilar ketahanan dan kedaulatan pangan.

    Sebelumnya, Mentan Amran juga bertemu para Rektor, Ketua Himpunan Alumni Universitas seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto yang juga turut hadir mengatakan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor pangan. “Industri pangan memerlukan SDM yang berkualitas, dan melalui sinergi ini, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan siap mengatasi tantangan di sektor pangan,” kata Mendikti Saintek Brian.

    Mendikti Saintek juga mengatakan melalui sinergi yang erat antara Kementan dan Kemdikti Saintek, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

    (abd)

  • PDIP DPRD Kabupaten Bekasi Inisiasi Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa – Halaman all

    PDIP DPRD Kabupaten Bekasi Inisiasi Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi. 

    Upaya ini diharapkan dapat menjadi pondasi utama dalam memastikan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, di bawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang. 

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menyatakan, keakuratan data merupakan kunci utama dalam proses perencanaan pembangunan. 

    Menurutnya, data yang presisi akan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

    “Data yang akurat dan terukur menjadi alat penting bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan yang benar-benar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Nyumarno, di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (22/2/2025). 

    Merealisasikan Raperda itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan telah mengundang dan mengadakan beberapa pertemuan dengan Prof. Sofyan Sjaf, penggagas konsep Data Desa Presisi sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia di IPB University. 

    Dia mengungkapkan sejumlah pertemuan itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bekasi Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Plt Kepala Bappeda, Kepala Dinas DPMPD, Kepala Dinas Diskominfo, serta Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Bekasi.  

    Nyumarno menambahkan, pertemuan itu memaparkan dan membahas pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Big Data berbasis Data Desa Presisi, bertujuan untuk mengakhiri polemik terkait data, membuat pengumpulan data lebih efektif dan efisien, serta menampilkan kondisi terkini Desa/Kelurahan. 

    “Meski inisiasi awal dari PDI Perjuangan, Raperda akan masuk dalam usulan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Kami Fraksi PDI Perjuangan akan berkomunikasi intens dengan pimpinan dan anggota Komisi I di DPRD, Bapemperda, lintas komisi dan fraksi, hingga Pimpinan DPRD untuk mendukung percepatan penbahasan Raperda ini. Mudah-mudahan naskah akademik dan draft Raperda bisa bisa dibahas bulan Maret nanti,” jelasnya. 

    Sementara itu, Penggagas Konsep Data Desa Presisi, Prof. Sofyan Sjah menjelaskan, konsep Data Desa Presisi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kebudayaan, sandang pangan dan papan, infrastruktur, lingkungan hidup, kehidupan sosial, hukum dan HAM, hingga pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial.  

    “Data ini cukup komplet dan terukur sampai ada data tiap rumah. Nah, di Kabupaten Bekasi sudah ada beberapa kecamatan yang menerapkan data desa presisi, salah satunya adalah Muaragembong,” kata dia. 

    Menurutnya, data tersebut dikumpulkan, divalidasi, dan diverifikasi secara teliti oleh warga desa setempat (enumerator) sehingga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dengan waktu pembaruan data yang relatif cepat, yaitu setiap tiga bulan, data desa presisi memberikan gambaran kondisi aktual yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di daerah.  

    “Waktu update data relatif cepat, yakni tiga bulan karena petugas yang diterjunkan untuk mengambil, memvalidasi dan memverifikasi adalah warga di wilayah desa/kelurahan masing-masing. Jika data desa presisi ini bisa diselesaikan, itu bisa menjadi pijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang,” ujar Sofyan.

  • Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

    Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik


    PIKIRAN RAKYAT –
    Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran,” ujar Dewi Coryati pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

    “Gaji dosen kita itu sangat rendah. Artinya, tidak lebih baik daripada pekerjaan seorang buruh di pabrik yang UMR-nya seperti itu. Ya kalau di Jakarta kan sudah 4 jutaan, dan mereka mendapat yang seperti itu, UMR-nya itu,” ujarnya.

    Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. “Tukin itu bukan barang haram. Tukin itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sofyan Tan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin mencapai target Generasi Emas 2045, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas sejak sekarang.

    “Jangan sampai anak-anak pintar justru tidak mampu meng-upgrade dirinya untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi yang bisa disumbangkan kepada negeri,” pungkas Legislator Dapil Sumut I itu. ***