Tag: Sofyan Djalil

  • Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

    Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mengejutkan dunia.

    Dalam pidatonya, ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari Liberation Day, strategi besar untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan pada impor.

    Semua barang impor kini dikenai tarif dasar sebesar 10 persen, tetapi negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS mendapat tarif tambahan.

    Indonesia termasuk dalam daftar yang terkena dampak terbesar dengan tarif mencapai 32 persen.

    Bagi eksportir Indonesia, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Industri tekstil, alas kaki, furnitur, karet, hingga perikanan selama ini mengandalkan pasar AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor.

    Tarif baru ini berpotensi membuat produk Indonesia kehilangan daya saing, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang dikenai tarif lebih rendah.

    Sebagai contoh, Brasil hanya dikenai tarif 10 persen, sementara negara penghasil kakao seperti Pantai Gading dan Ghana mendapat tarif 21 dan 10 persen.

    Dampak kebijakan tarif itu tidak seragam bagi semua sektor. Bagi industri alas kaki, yang sekitar 40 persen produknya diekspor ke AS, kebijakan ini bisa menjadi pukulan berat. Harga jual yang lebih tinggi akibat tarif impor dapat membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko.

    Namun, bagi sektor perikanan, terutama ekspor udang, ada peluang tersembunyi. Vietnam, yang selama ini menjadi pesaing utama Indonesia di sektor ini, dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 46 persen.

    Dengan strategi yang tepat, eksportir Indonesia justru bisa merebut pangsa pasar dari negara pesaing yang lebih terdampak.

    Reaksi pasar terhadap kebijakan ini diperkirakan akan cukup cepat. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengingatkan potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada pada fase bearish (pelemahan) pascapenerapan tarif impor oleh Presiden Donald Trump.

    Bahkan, ia memproyeksikan IHSG berpotensi melemah signifikan sebesar 2- 3 persen pada Selasa (8/4), atau hari pertama perdagangan Bursa setelah libur panjang memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Namun, jika dibandingkan dengan kejutan ekonomi besar lainnya, penurunan ini relatif terkendali. Hal ini disebabkan oleh kesiapan pelaku pasar yang sudah mengantisipasi langkah Trump sejak awal 2025.

    Ketika presiden AS memberi sinyal proteksionisme, investor mulai melakukan pergeseran portofolio. Mereka mengurangi eksposur terhadap sektor manufaktur berbasis ekspor dan beralih ke sektor berbasis domestik seperti infrastruktur dan konsumsi.

    Akibatnya, tidak ada kepanikan besar di pasar saham. Pelaku pasar yang lebih peka sudah mengurangi risiko jauh sebelum kebijakan ini diumumkan.

    Jalan Tengah

    Pemerintah Indonesia pun mulai mengambil langkah strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi ulang dengan AS untuk mencari jalan tengah terkait kebijakan tarif ini.

    Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk mengatasi dampak jangka panjangnya? Jika Indonesia hanya bereaksi tanpa strategi jangka panjang, maka kita akan terus berada dalam posisi defensif.

    Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah meningkatkan efisiensi logistik dalam negeri. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih berkisar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

    Jika inefisiensi ini bisa ditekan, maka eksportir masih memiliki peluang untuk menjaga daya saing meskipun menghadapi kenaikan tarif impor di AS.

    Selain itu, kebijakan tarif baru ini juga membuka peluang di sektor investasi. Yang jarang disadari banyak pihak adalah kebijakan proteksionis AS akan menggeser rantai pasok global.

    Perusahaan-perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Vietnam atau Tiongkok kini mungkin mencari lokasi produksi baru yang lebih stabil dan tidak terkena dampak langsung dari kebijakan Trump.

    Indonesia bisa menjadi kandidat utama bagi pergeseran investasi ini, tetapi hanya jika kita mampu bertindak cepat dan menyediakan ekosistem investasi yang menarik.

    Investor global saat ini mencari negara dengan stabilitas ekonomi, kepastian regulasi, dan insentif yang menarik.

    Jika Indonesia dapat memberikan jaminan tersebut, ada peluang besar untuk menarik gelombang investasi manufaktur yang sebelumnya dialokasikan ke negara lain.

    Tentu saja ini tidak akan terjadi secara otomatis. Pemerintah harus segera merancang kebijakan yang mendukung, mulai dari reformasi regulasi hingga pemberian insentif fiskal bagi investor yang ingin membangun fasilitas produksi di Indonesia.

    Selain investasi, strategi diversifikasi pasar juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

    Ketergantungan terhadap pasar AS harus dikurangi dengan memperkuat ekspor ke kawasan lain, seperti Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Saat ini, beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk manufaktur dan komoditas dari Asia.

    Jika Indonesia dapat membangun hubungan dagang yang lebih kuat dengan negara-negara ini, dampak dari kebijakan tarif AS dapat lebih diminimalisasi.

    Dalam jangka panjang, kebijakan tarif ini mengajarkan satu hal penting: bahwa dunia perdagangan global semakin tidak dapat diprediksi.

    Dulu, banyak negara percaya bahwa liberalisasi perdagangan adalah arah masa depan yang tidak bisa dibendung. Namun, kebijakan Trump membuktikan bahwa proteksionisme masih bisa muncul kapan saja dan mengubah lanskap ekonomi dunia.

    Jangan Panik

    Bagi Indonesia, ini bukan saatnya untuk panik, melainkan waktu untuk bertindak dengan strategi yang tepat.

    CEO Indonesian Business Council (IBC) Sofyan Djalil menyampaikan usulan langkah strategis yang dapat diambil pemerintah, mencakup fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk di dalamnya UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.

    Kemudian, pemerintah harus mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Pemerintah juga perlu mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Pada akhirnya, penting untuk memperluas perjanjian kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerja sama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Di sisi lain, efisiensi sektor manufaktur harus ditingkatkan, investasi harus ditarik dengan kebijakan yang lebih proaktif, dan pasar ekspor harus diperluas agar tidak terlalu bergantung pada AS. Dalam kondisi seperti ini, negara yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menjadi pemenang.

    Dari perspektif investor, momen seperti ini justru bisa menjadi peluang terbaik untuk mencari saham berkualitas dengan potensi pertumbuhan tinggi.

    Pasar sedang mengalami fase konsolidasi setelah tekanan eksternal, dan dalam kondisi seperti ini, saham-saham dengan fundamental kuat memiliki peluang besar untuk tumbuh dalam jangka panjang.

    Pada akhirnya, kebijakan tarif Trump adalah bagian dari dinamika global yang tidak bisa dihindari. Namun, bukan berarti Indonesia harus menerimanya sebagai ancaman tanpa perlawanan.

    Dengan pemahaman yang tepat, langkah strategis yang terarah, serta sikap yang optimistis, Indonesia bisa menjadikan kebijakan ini sebagai batu loncatan menuju ekonomi yang lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.

     

     

     

     

     

    Sumber : Antara

  • IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam merespons kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) kepada Indonesia sebesar 32%.

    CEO IBC Sofyan Djalil mengatakan tarif baru ini memberikan tekanan besar pada daya saing ekspor nasional. Ini khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang US$38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.  

    IBC pun mengusulkan langkah-langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. 

    “Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata Sofyan melalui keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah.

    Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak. Ini termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor. 

    Menurut Sofyan, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor. 

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk  mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang. 

    Sofyan menilai, hal ini tidak hanya bertujuan  untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara. 

    Sofyan pun mengatakan, ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral  serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Sofyan, perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia. 

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.  

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.

    Arsjad menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. 

    Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024. Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$31,04 miliar. 

    Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Sofyan Djalil: Infrastruktur DKI perlu ditingkatkan untuk kota global

    Sofyan Djalil: Infrastruktur DKI perlu ditingkatkan untuk kota global

    Barangkali harus dipikirkan investasi apa yang paling mendesak

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyoroti tentang infrastruktur Jakarta yang dinilainya masih harus ditingkatkan untuk menjadikannya sebagai kota global.

    Dengan masih kurangnya infrastruktur di Jakarta, Sofyan mengatakan hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang enggan pulang untuk ikut memajukan Jakarta.

    “Persoalannya, infrastruktur untuk kota global, orang-orang, anak-anak Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri membandingkan fasilitas yang ada di negara tersebut dengan di tempat kita,” kata Sofyan dalam diskusi bertajuk “Forum Konsultasi Publik: Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026” di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Walaupun infrastruktur Jakarta sudah banyak sekali kemajuan dibandingkan 20 tahun yang lalu, namun Sofyan mengatakan tantangan ekonomi masa depan menyangkut tentang kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge).

    Oleh karena itu, Sofyan mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk memajukan Kota Jakarta. Untuk itu, Jakarta perlu menarik dan menciptakan SDM yang berbakat.

    “Ini tantangan besar untuk kita menjadikan Jakarta kota global. Barangkali harus dipikirkan investasi apa yang paling mendesak. Di samping transportasi misalnya insentif untuk sekolah yang berkualitas. Sekolah internasional,” kata Sofyan.

    Menurutnya, dengan menciptakan SDM berkualitas maka ekonomi Jakarta pun bisa semakin meningkat. Namun, yang paling penting adalah sistem pendidikan di dalam negeri harus diubah terlebih dulu.

    Selain itu, Sofyan juga menyoroti bahwa birokrasi di Indonesia khususnya Jakarta harus ditingkatkan ke arah yang lebih kreatif.

    “Untuk itu anak-anak muda, Anda harus berpikir out of the box (bukan konvensional) bagaimana meningkatkan cara-cara pengelolaan pemerintah,” kata Sofyan.

    Sofyan memberikan contoh, di Singapura terdapat satu anak bangsa yang berhasil sukses mendirikan usaha di sana. Sebelumnya dia sempat ingin membuka usahanya di Indonesia, namun sayangnya hal tersebut gagal karena sulitnya birokrasi.

    Untuk itu Sofyan menilai transformasi pemerintahan menjadi sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Dengan demikian, tenaga kerja atau SDM yang berkualitas akan hadir dan turut membantu memajukan negeri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4
                    
                        Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
                        Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC), asosiasi CEO, pemimpin bisnis dan industri Indonesia menekankan perlunya kolaborasi konkret yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

    Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata, IBC menyelenggarakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang mempertemukan 1.500 peserta dari 48 negara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid di Jakarta, Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajukan lima formula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Formula tersebut antara lain yakni memanfaatkan keuntungan kompetitif, kebijakan industri yang tepat, serta kebijakan luar negeri dan diplomasi yang aktif.

    Selanjutnya, menerapkan prinsip good governance, serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (COO) IBC Sofyan Djalil, mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan.

    Hal ini bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis.

    “IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.

    Adapun IES 2025 menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di timur Indonesia, serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Guru Besar Hukum Agraria: Sertifikat Lahan di Atas Laut Bukan Hal Baru – Halaman all

    Guru Besar Hukum Agraria: Sertifikat Lahan di Atas Laut Bukan Hal Baru – Halaman all

    Guru Besar Hukum Agraria: Sertifikat Lahan di Atas Laut Bukan Hal Baru

    Abdul Qodir/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Maria Suwardjono, menyatakan, adanya sertifikat kepemilikan baik berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), maupun HGB (Hak Guna Bangunan) di perairan pesisir, adalah hal yang lumrah.

    Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UU PA). 

    “Jadi kalau sekarang kita mempertanyakan hak atas tanah di wilayah perairan pesisir, itu sebetulnya sudah lama sekali. Dalam Pasal 1 UU PA sudah membuka peluang itu,” kata Maria Suwardjono, dalam diskusi publik secara daring bertajuk ‘Polemik Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Pesisir’, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

    Sejumlah suku di Indonesia, kata dia, banyak yang membangun rumah di lahan di atas perairan di pesisir.

    Ia mencontohkan, Suku Bajo yang kondang dengan pemukiman terapung di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah (Sulteng).  

    Menurutnya, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat dipimpin Sofyan Djalil pada tahun 2022, menyerahkan HGB kepada Suku Bajo.

    Setahun kemudian, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan HGB kepada Suku Bajo yang menghuni Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). 

    “Ingat semboyan nenek moyangku adalah pelaut. Banyak sekali suku-suku asli yang rumahnya terapung. Termasuk Suku Laut dan Suku Barok di Kepulauan Riau. Atau HGB untuk suku Kampung Laut yang hidup di perairan Batam. Mereka punya hak atas lahan yang ditempatinya. Jadi, hak lahan di perairan pesisir itu memang bukan hal baru,” terang Prof Maria. 

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyampaikan perihal pencabutan sertifikat lahan di wilayah pagar laut di Tangerang dan Bekasi, baik berbentuk SHGB maupun SHM. 

    “Tidak gampang, karena setiap pembatalan itu berpotensi di-challenge di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Yang penting, ending-nya semua sertifikat di luar garis pantai, kami batalkan,” kata Nusron di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN membatalkan 50 sertifikat yang diterbitkan di wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

    Adapun secara total di pagar laut Tangerang, terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB dan 17 SHM.

    Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025), Nusron juga sempat menjelaskan, sertifikat tanah yang terkena abrasi laut, bakal ditinjau ulang status sertifikatnya.
     
    “Bergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer,” kata Nusron di kompleks Parlemen Senayan.

    Menurut Nusron, jika tanah atau daratan yang terkena abrasi, sifatnya permanen, maka Kementerian ATR/BPN akan membatalkan status kepemilikan tersebut. Demikian pula sebaliknya. 

    “Kalau bersifat karena banjir sementara, ya itu kan temporer. Tapi kalau itu abrasinya permanen, ya itu kita batalkan (SHM),” kata Nusron menambahkan.

    Alasan pembatalan SHM dilakukan mengingat fakta material tanah atau lahan daratan, sudah hilang terkena abrasi air laut.

    “Kayak banjir jalan, sawah tenggelam kemudian hilang airnya, ya itu masih bisa,” jelas Nusron. 

  • Momen Unik HUT ke-60 Hariyadi Sukamdani, Masuk Convention Hall Pakai Motor

    Momen Unik HUT ke-60 Hariyadi Sukamdani, Masuk Convention Hall Pakai Motor

    Bisnis.com, JAKARTA — Momen unik terjadi dalam perayaan ulang tahun ke-60 Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International, Hariyadi B. Sukamdani. Ia memasuki convention hall dengan mengendarai motor, mengejutkan para tamu yang hadir.

    Sebagaimana diketahui, pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1965, ini genap berusia 60 tahun pada hari ini, Selasa (4/2/2025). Perayaan ulang tahunnya digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara diawali dengan pemutaran video tentang Hariyadi. Dalam salah satu adegan, terlihat ia bersiap menuju lokasi acara dengan mengendarai motor.

    Namun, kejutan terjadi ketika video menunjukkan Hariyadi telah tiba di lokasi. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar dari dalam ruangan. Para tamu pun dibuat terkejut saat melihat Hariyadi benar-benar muncul mengendarai motor ke dalam ballroom.

    Kehadirannya yang tak biasa itu langsung disambut tepuk tangan dari para tamu. Banyak di antara mereka tersenyum dan mengabadikan momen tersebut.

    Suasana HUT ke-60 Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Hariyadi B. Sukamdani di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025)/Bisnis-Ni Luh AnggelaPerbesar

    Hariyadi datang mengenakan helm serta kemeja batik berwarna hitam. Ia mengendarai motor berjenis cruiser dengan tampilan klasik. 

    Diberitakan sebelumnya, Sejumlah tokoh bisnis, politikus, hingga artis ibu kota terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut. 

    Terlihat sejumlah tokoh penting hadir mengenakan pakaian batik. Di antaranya, Bos Sinar Mas Franky Oesman Widjadja, Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil, Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    Selain itu, hadir pula Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Presdir Superbank Tigor M. Siahaan, hingga artis Tanah Air Cinta Laura.

    Adapun pada malam ini, perayaan ulang tahun Hariyadi Sukamdani mengusung tema Cultural Night. Tema ini mencerminkan semangat Sahid Group sebagai satu-satunya grup hotel lokal yang sepenuhnya dimiliki oleh orang Indonesia. 

  • Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    Mafia Tanah Kuasai Pesisir, Negara Harus Sita Lahan Pagar Laut

    GELORA.CO -Adanya nama warga yang dicatut dalam sertifikat di atas lahan pagar laut mengungkapkan permainan mafia tanah di Kabupaten Tangerang. 

    Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, meyakini bahwa alas hak yang menjadi landasan diterbitkannya PM1 oleh kepala desa merupakan berkas palsu. Dirinya mendorong agar Kejaksaan melakukan uji forensik terhadap kertas yang dilampirkan seolah sebagai alas hak tahun 70 dan tahun 80.

    “PM1 itu kan ada alas haknya yang katanya surat dari tahun 70-an bahkan 60-an, maka diuji forensik saja kertasnya, benar nggak dari tahun segitu. Kalau ternyata palsu, mafia sisilia dan mafia meksiko mesti berguru sama mafia tanah di Tangerang,” kata Kang Tamil kepada RMOL, Jumat, 31 Januari 2025.

    Akademisi Universitas Dian Nusantara ini menerangkan, bahwa permasalahan hak lahan tidak selesai dengan pembatalan sejumlah sertifikat HGB pagar laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid beberapa waktu yang lalu. Sebab, alas hak atas lahan tersebut masih ada. Untuk itu, seluruh lahan yang telah terbit di atas laut pantai utara Tangerang harus disita negara secara sah.

    “Sertifikat itu dokumen negara, artinya yang dibatalkan adalah pencatatan negara atas haknya. Tapi apakah haknya ikut batal, secara hukum ini bisa diperdebatkan karena alasnya ada, terlepas itu nanti dibuktikan palsu atau asli. Maka yang penting hak ini harus diambil alih negara, agar 10 atau 20 tahun ke depan tidak muncul lagi pengakuan atas lahan di atas laut itu milik orang per orang. Landasan hukumnya jelas Pasal 33 UUD 1945 dan UU 5/1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,” jelas Kang Tamil.

    Terkait pembatalan 50 sertifikat lahan laut yang dilakukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kang Tamil mengatakan bahwa pada aplikasi Sentuh Tanahku terlihat jelas seluruh pesisir utara Kabupaten Tangerang telah terkavling dan ada nomor sertifikatnya.

    “Pembatalan 50 itu bukan akhir, jelas kok di aplikasi milik ATR/BPN bisa kita lihat ratusan kavling terbentuk. Ini yang harus segera diambil alih negara,” terangnya.

    Proses kavling lahan laut tersebut mengingatkan Kang Tamil terhadap kasus 900 hektare dengan NIB yang dimiliki tiga orang, di mana saat itu dirinya berjuang untuk mengembalikan tanah warga di tiga Kecamatan di Kabupaten Tangerang, hingga akhirnya mendapat respon dari Menteri ATR/BPN saat itu, Sofyan Djalil.

    “2021 kami berjuang menyelamatkan tanah warga hingga akhirnya 2.989 sertifikat yang overlaping dikembalikan kepada warga oleh Menteri BPN Sofyan Djalil. Nah ini, apa pemainnya itu-itu juga? Kita serahkan pada proses hukum yang sudah berjalan, saya yakin Kejaksaan akan mengusut tuntas persoalan ini,” pungkasnya.

  • PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    Jakarta

    Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar peringatan 20 tahun bencana alam tsunami Aceh. Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK), menyebut sempat ada kendala keamanan dalam melakukan penanganan bencana tersebut karena adanya konflik di Aceh.

    Awalnya, JK bercerita kejadian tsunami di Aceh saat itu tidak bisa diketahui tanda-tandanya. Hingga akhirnya, kejadian itu merenggut sekitar 200 ribu nyawa masyarakat.

    “Peristiwa itu tentu merupakan suatu bencana yang terbesar dalam sejarah Indonesia, bencana alam. Karena seperti kita ketahui juga, korban keseluruhan sekitar 200 ribu manusia tewas atau meninggal akibat tsunami itu,” ungkap JK saat memberi sambutan melalui video yang ditayangkan saat acara peringatan berlangsung di Pusdiklat PMI, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

    JK menjelaskan saat itu dirinya pun baru sebulan menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dan juga selaku Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Dia mengaku pada saat Tsunami terjadi belum menerima kejelasan soal pemberitaan yang ada karena terkendala putusnya komunikasi di Aceh.

    JK pun meminta Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN saat itu untuk terbang lebih dulu ke Aceh guna mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya, JK mendapat kabar jumlah korban tewas akibat tsunami yang terjadi mencapai 200 ribu orang.

    Singkat cerita, JK mengatakan saat kejadian tsunami, situasi keamanan di Aceh juga sedang panas. Sebab saat itu masih terjadi konflik yang melibatkan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

    “Namun ada suatu kendala yaitu kendala keamanan. Waktu itu konflik di Aceh masih berlangsung. Karena itu, setelah bersama-sama, saya usahakan konflik ini dapat mencapai kedamaian dalam waktu 6 bulan. Karena tanggap darurat kita juga diberikan 6 bulan. Sehingga secara bersama-sama bisa ketemu, akhirnya 6 bulan itu ada kedamaian,” sebut JK.

    Dia menjelaskan setelah adanya kesepakatan perdamaian, penanganan terhadap bencana tsunami Aceh pun dapat cepat dilakukan. Dia lantas menekankan bahwa penyelesaian terhadap dua persoalan secara bersama-sama ini pun menjadi pembelajaran ke depan.

    “Nah ini adalah pembelajaran terhadap masa-masa lalu, bagaimana melalui permasalahan yang besar pada saat yang kesamaan, terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya, sehingga penyelesaian tsunami pada waktu itu sudah dianggap terbaik di dunia, dari bencana sebesar itu,” sambungnya.

    Selain pembelajaran penyelesaian konflik dari kejadian tsunami Aceh, JK juga menerangkan dari momentum ini terbentuk pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengatakan BNPB lahir karena pemerintah merasa perlu adanya badan khusus yang fokus menangani bencana besar layaknya tsunami.

    “Setelah bencana itu kita sudah memikirkan, bahwa perlu ada sebuah badan yang tetap untuk mengikuti atau menyelesaikan masalah-masalah dan bencana di Tanah Air. Maka itu didirikanlah BNPB untuk penyelesaian bencana yang beroperasi. Itu pembelajaran yang diambil dari tsunami itu, bahwa tsunami itu kita tidak siap bekerja sekian besar, hanya bersifat koordinatif,” imbuhnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu