Xcloud.id

Tag: Soekarwo

  • Penjarah Gedung Grahadi Diamankan, Lukisan Pakde Karwo Jadi Barang Bukti

    Penjarah Gedung Grahadi Diamankan, Lukisan Pakde Karwo Jadi Barang Bukti

    Surabaya (beritajatim.com) – Beritajatim.com mendapatkan video secara eksklusif dari sumber kepolisian. Yakni, seorang pemuda berusia 21 tahun yang memanfaatkan momentum saat Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat dibakar oleh massa pendemo yang anarkis pada Sabtu (30/8/2025) malam.

    “Yang mencuri lukisan di Grahadi sudah kutangkap. Lukisannya bergambar Pakde Karwo (mantan Gubernur Jatim dua periode) yang berjenis lukisan karikatur. Identitas pelaku berinisial HAS, warga Sidonipah, Simolawang, Surabaya. KTP Sidonipah kelahiran tahun 2004,” ujar sumber kepolisian kepada Beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Polisi ini mengaku baru mengamankan satu orang pelaku penjarahan di Gedung Negara Grahadi saat terbakar. “Baru satu orang yang kami amankan di Polrestabes Surabaya. Ini karena ada bukti dia membawa lukisan itu seperti di video yang kami dapat,” tuturnya.

    Nantinya, pihak kepolisian akan mengembalikan lukisan Pakde Karwo ke Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    Pengamatan beritajatim.com selama menjadi jurnalis yang bertugas di Grahadi, banyak lukisan juga di ruang kerja Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak. Mungkin ada sekitar 10 lukisan. Tidak diketahui kemana lukisan-lukisan itu hingga saat ini. Apakah ikut terbakar atau sempat dijarah sebelum ruang kerja terbakar habis?

    Kuat dugaan lukisan Pakde Karwo tersebut berada di ruangan Gudang Biro Umum di lantai atas yang terbakar habis.

    Tangkapan layar video pelaku penjarahan lukisan Pakde Sukarwo dari Gedung Grahadi.

    Dalam video penjarahan yang didapat beritajatim.com, seorang perekam video yang juga merupakan massa aksi mengatakan cair cair kepada pelaku penjarahan lukisan Pakde Karwo tersebut. “Wow, cair cair,” ujarnya.

    Pelaku HAS pun menjawab, “Cair cair. Ayo pak sampeyan tuku seket ewu nggak popo ayo (ayo pak anda beli Rp50 ribu tidak apa-apa ayo)”.

    Jawaban pelaku penjarahan ini tidak sekadar guyonan. Mereka ternyata lebih membutuhkan uang Rp50 ribu, dibandingkan lukisan bernilai seni sangat tinggi. Secara logika mana ada lukisan seharga Rp50 ribu lengkap dengan frame pigoranya. Apalagi lukisan itu berukuran besar dan merupakan gambar mantan Gubernur Jatim Soekarwo, yang menjabat selama dua periode.

    Menanggapi ditangkapnya pelaku penjarahan di Gedung Grahadi Surabaya, Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Yanuar Rachmadi mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku. “Saya perkirakan penjarah mengambil lukisan itu di gudang Biro Umum yang bersebelahan dengan Musala dan Pressroom, belakang ruang kerja Wagub Jatim,” tuturnya.

    Menurut Yanuar, penjarah tidak sempat mengambil barang-barang lukisan yang terpasang di dinding ruangan Wagub Jatim. Ini karena api sudah membesar dan asapnya hitam pekat.

    “Mereka jelas sesak napas kalau maksa masuk. Awalnya saya sempat menggunakan alat pemadam api ringan (Apar) untuk memadamkan ruangan wagub dari dalam, ternyata api sudah membesar. Barang-barang elektronik, souvenir-souvenir batik dan alat pembersih udara (air purifier) yang disimpan di ruangan saya habis terbakar, tinggal ragangannya semua. Artinya, mereka nggak sempat menjarah barang-barang elektronik di ruangan Kepala Biro Umum dan Gudang, yang bersebelahan dengan ruang kerja wagub,” jelasnya.

    Hanya saja, Yanuar mendapatkan info bahwa komputer sebanyak 6 unit, printer 1 unit dan TV di ruangan pressroom (ruang kerja wartawan) ikut terjarah dan dibakar di luar Grahadi. Selain itu, juga terdapat dua sepeda motor yang berada di parkiran samping pressroom dibakar massa. “Mereka mau menyeret keluar sepeda motor itu untuk dibakar di luar, tapi dikejar sama aparat TNI. Akhirnya motor dibakar di area parkiran, samping pressroom. Satu motor terbakar habis, satu motor terbakar sedikit,” jelasnya.

    Total ada lima ruangan yang terbakar di sisi barat Grahadi menjadi korban keberingasan massa perusuh. Ruangan itu adalah ruang kerja wagub, ruang kerja Kabiro Umum, gudang Biro Umum, ruang kerja Protokoler Grahadi dan ruangan Staf Bagian Rumah Tangga Biro Umum.

    “Pressroom, Mushola dan gudang dalam aman nggak terbakar. Api dari atas genteng. Posisi pressroom ada di dalam lorong yang terlindungi dek beton atas. Tempat istirahat staf Biro Umum di lantai dua ikut terbakar sebagian,” pungkasnya. (tok/ian)

  • 2 8 Tahun Tak Keluar Rp 1 Pun untuk Mudik, Begini Trik Driver Ojol Bawa Keluarganya Surabaya

    2 8 Tahun Tak Keluar Rp 1 Pun untuk Mudik, Begini Trik Driver Ojol Bawa Keluarganya Surabaya

    8 Tahun Tak Keluar Rp 1 Pun untuk Mudik, Begini Trik Driver Ojol Bawa Keluarganya
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com – 
    Yongki Ari (28) bersama keluarganya bisa menghemat jutaan rupiah saat pulang ke kampung halaman berkat program mudik gratis.
    Sehari-hari, Yongki bekerja sebagai driver ojek
    online
    (ojol) di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia telah menjadi peserta setia program mudik gratis setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri selama delapan tahun.
    Warga asli Magetan ini kini menetap di Sidoarjo setelah menikah.
     
    Bagi Yongki, mudik ke kampung halaman adalah momen yang paling dinantikan setiap Lebaran.
    “Saya ikut delapan tahunan sejak Gubernur Jatim Pak Soekarwo,” kata Yongki saat ditemui
    Kompas.com
    menjelang keberangkatan Mudik Gratis
    Pemkab Sidoarjo
    2025, Jumat (28/3/2025).
    Menurut dia, program ini sangat membantu dari segi ekonomi. Dengan mudik gratis, ia bisa menghemat biaya perjalanan hingga jutaan rupiah.
    Jika menggunakan transportasi umum seperti bus, biaya pergi pulang yang harus dikeluarkan sekitar Rp 300.000 per orang.
    Sementara, Yongki biasanya mudik bersama lima anggota keluarganya sehingga total biaya yang bisa dihemat cukup besar.
    “Ikut mudik setiap tahun karena hemat banget. Terus nyaman karena dikawal kepolisian,” ujarnya.
    Perjalanan dari Sidoarjo ke Magetan melalui jalur tol biasanya memakan waktu sekitar dua jam.
    Selama perjalanan, Pemkab Sidoarjo juga menyediakan parsel dan
    snack
    sebagai bekal bagi peserta mudik.
    “Kalau perjalanan malam, kadang ada nasi,” imbuhnya.
    Yongki mengaku tak memiliki kekhawatiran selama mengikuti program ini. Ia percaya kendaraan yang digunakan sudah diperiksa secara menyeluruh demi keselamatan penumpang.
    “Dari
    event
    pemerintah itu pasti sebelumnya kondisinya kendaraan sudah dicek dan selayak mungkin untuk keselamatan
    driver
    dan penumpang,” terangnya.
    Bahkan, saat mudik, Yongki tetap mengenakan jaket ojol kebanggaannya.
    Kebahagiaannya semakin bertambah karena baru saja menerima tunjangan hari raya (THR) dari aplikator ojek
    online
    .
    “Kemarin mendapat THR pertama kali dari Grab sebesar Rp 500.000, jadi lebih hemat lagi bisa untuk kebutuhan yang lain,” ungkapnya.
    Tak hanya memanfaatkan Mudik Gratis, Yongki juga akan mengikuti program Balik Gratis yang disediakan oleh Pemkab Magetan untuk perjalanan kembali ke Sidoarjo.
    “Iya ikut Balik Gratis juga nanti dari Pemkab Magetan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jubir Demokrat kenang Renville Antonio berdedikasi besarkan partai

    Jubir Demokrat kenang Renville Antonio berdedikasi besarkan partai

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengenang almarhum Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio sebagai sosok yang mendedikasikan diri dalam membesarkan Partai Demokrat.

    “Sepanjang hidupnya, almarhum mendedikasikan diri tanpa lelah untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat, serta komunitas Overlanding Indonesia,” kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dia menyebut keluarga besar Partai Demokrat merasakan kehilangan atas kepulangan Renville Antonio yang begitu tiba-tiba lantaran mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, Jumat ini.

    Duka mendalam, lanjut dia, dirasakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

    “Mas AHY dan kami seluruh kader Partai Demokrat merasa sangat kehilangan,” ujarnya.

    Herzaky menyebut Partai Demokrat akan selalu mengenang pengabdian, jasa, serta kebaikan hati Renville Antonio semasa hidupnya.

    “Masih hangat diingatan Mas AHY dan kami, dalam setiap kebersamaan baik pagi, siang, dan malam beliau selalu memberikan yang terbaik, penuh dedikasi, dan berkomitmen tinggi dalam perjuangan bersama. Setiap langkah perjuangannya mencerminkan keberanian dan ketulusan hati,” tuturnya.

    Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kabar duka ini.

    “Selamat jalan, sahabat, Pak Bendum kami, Dr. H. Renville Antonio, S.H., M.H. Kehadiranmu akan selalu kami rindukan, cintamu akan selalu kami kenang, dan semangat juangmu akan terus hidup dalam hati kami seluruh kader Partai Demokrat,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, Renville Antonio berpulang pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 WIB akibat mengalami kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Adapun rumah duka almarhum berada di Surabaya, Jatim.

    Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Renville Antonio itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nomor B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

    Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, mendiang Renville Antonio diduga melaju kencang dari arah Surabaya ke Banyuwangi, dan diduga kendaraan pikap hendak ke kanan jalan sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

    Renville Antonio dikenal sebagai politikus muda asal Surabaya yang memulai kariernya sebagai advokat sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.

    Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan kiprah cemerlang di bawah kepemimpinan Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.

    Di bawah kepemimpinan Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville dipercaya sebagai sekretaris. Setelah Soekarwo lengser, dia kemudian menggantikan posisi tersebut sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

    Di bawah kepemimpinan Renville, Partai Demokrat sukses mengantarkan kadernya, Emil Dardak, menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

    Karier politik Renville makin bersinar setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keluarga sebut Renville Antonio sosok yang bertanggung jawab

    Keluarga sebut Renville Antonio sosok yang bertanggung jawab

    “Mas Renville dipercaya keluarganya untuk memikul tanggung jawab besar setelah sang ayah meninggal dunia,”

    Surabaya (ANTARA) – Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Renville Antonio, dikenal sebagai sosok dermawan dan bertanggung jawab di mata keluarga serta teman-temannya.

    Hal tersebut disampaikan juru bicara keluarga almarhum, Jalaludin Alham di rumah duka di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    “Mas Renville dipercaya keluarganya untuk memikul tanggung jawab besar setelah sang ayah meninggal dunia,” katanya.

    Jalaludin juga mengungkapkan bahwa putra ketiga dari empat bersaudara ini memiliki kegemaran dalam dunia otomotif dan touring.

    “Banyak koleksi motor dan mobilnya. Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat kecil,” katanya.

    Sebagai sosok yang dekat dengan Renville sejak kecil, Jalaludin mengaku sangat kehilangan.

    “Saya yang mengajarkan almarhum mengaji, jadi saya sangat memahami karakternya. Kami semua sangat berduka atas kepergiannya,” tuturnya.

    Jenazah Renville Antonio rencananya akan dimakamkan pada Jumat siang, setelah perjalanan dari lokasi kecelakaan menuju rumah duka.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio, meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2).

    Renville Antonio dikenal sebagai politikus muda asal Surabaya yang memulai kariernya sebagai advokat sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.

    Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur dan menunjukkan kiprah cemerlang di bawah kepemimpinan Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.

    Di bawah kepemimpinan Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville dipercaya sebagai sekretaris. Setelah Soekarwo lengser, ia kemudian menggantikan posisi tersebut sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

    Di bawah kepemimpinan Renville, Partai Demokrat sukses mengantarkan kadernya, Emil Dardak, menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

    Karir politik Renville semakin bersinar setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    Pada masa kepemimpinan AHY, Renville dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legowo, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Siap Mundur dari PMI

    Legowo, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Siap Mundur dari PMI

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Rasiyo yang disorot karena merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jatim masa bakti 2020-2025, bersedia mengundurkan diri.

    “Kalau aturannya memang seperti itu, saya secara legowo bersedia mundur dari PMI Jatim, sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Saya akan menyampaikan kepada Ketua PMI Jatim, Pak Imam Utomo,” kata Rasiyo yang menghubungi beritajatim.com, Selasa (14/1/2025) sore.

    Koordinator Parliament Watch Jatim, Umar Sholahuddin mengapresiasi sikap tersebut.

    “Menurut saya, jika aturannya jelas dan tegas seperti itu, tidak ada alasan apapun bagi Pak Rasiyo untuk untuk tidak melepas jabatan di PMI. Lebih baik Pak Rasiyo memang legowo dan taat aturan dengan mengundurkan diri. Ini juga untuk kebaikan yang bersangkutan dan institusi PMI, serta nama baik DPRD Jatim. Ini karena jika Pak Rasiyo dengan jabatannya mendapatkan insentif dari PMI, yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, akan menimbulkan double account en income,” tukas Umar yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.

    Diberitakan sebelumnya, Rasiyo menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan sejak 2020. Sedangkan, Rasiyo dilantik sebagai anggota DPRD Jatim sejak 31 Agustus 2024. Sebelum menjadi anggota dewan, Rasiyo pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekdaprov Jatim era Gubernur Soekarwo.

    Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Pasal 350 ayat (1) huruf c memuat larangan bagi anggota dewan untuk merangkap jabatan.

    Bunyinya, (1). Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan:

    a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

    b. Hakim pada badan peradilan atau;

    c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

    PMI Jatim merupakan badan yang bersumber dari APBD Jatim. (tok/ted)

  • Rangkap Jabatan di PMI, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Belum Mundur

    Rangkap Jabatan di PMI, Anggota DPRD Jatim Rasiyo Belum Mundur

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menuai sorotan karena masih merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025. Hingga saat ini, Rasiyo belum mengundurkan diri dari posisi tersebut, meskipun aturan melarang rangkap jabatan bagi anggota dewan.

    Rasiyo menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim sejak 2020. Sementara itu, ia resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jatim pada 31 Agustus 2024. Sebelum terjun ke legislatif, Rasiyo memiliki karier panjang di pemerintahan, termasuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo.

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 350 ayat (1) huruf c secara tegas melarang anggota DPRD provinsi untuk merangkap jabatan.

    Pasal tersebut menyebutkan: (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan:

    a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    b. Hakim pada badan peradilan; atau
    c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

    PMI Jatim, sebagai lembaga yang menerima anggaran dari APBD, termasuk dalam kategori badan yang disebut dalam undang-undang tersebut.

    Sekretaris PMI Jatim, Edi Purwinarto, saat dikonfirmasi pada Selasa (14/1/2025), mengonfirmasi bahwa Rasiyo masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim. Ia menegaskan bahwa PMI Jatim tidak memiliki kewenangan untuk meminta Rasiyo mundur, karena hal tersebut diatur dalam UU legislatif.

    “Posisi kami bukan pada wewenang meminta yang bersangkutan Pak Rasiyo untuk mengundurkan diri atau segera mundur dari PMI Jatim. Tapi, larangan itu ada di UU legislatif yang mengaturnya, dan bukan aturan di PMI Jatim. Silakan ditanyakan kepada Pak Rasiyo langsung. Jadi, keputusan ada di Pak Rasiyo,” jelas Edi.

    Sementara itu, Rasiyo mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku, meskipun ia menyatakan masih menunggu Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Jatim untuk menyelesaikan hal ini. “Kalau aturannya (seperti itu), ya ikut aturan, cuma saya menunggu Musprov PMI Jatim dulu. Ini karena kedudukannya sebagai penasihat (Sekretaris Dewan Kehormatan),” ujar Rasiyo singkat. [tok/beq]

  • Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Siklus karir Heru Tjahjono benar-benar berwarna. Dia pernah jadi aparat birokrasi. Jabatan politik sebagai bupati pun pernah diemban dan ditunaikan dengan paripurna.

    Setelah itu, Heru kembali lagi ke birokrasi sebagai Sekdaprov Jawa Timur (Jatim). Kini dia masuk kembali ke lembaga politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

    “Apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang pasti mesti kita syukuri,” kata Heru Tjahjono pada satu kesempatan kepada beritajatim.com.

    Lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 6 Maret 1961, karir birokrasi Dr Ir Heru Tjahjono merangkak dari bawah sebelum memegang jabatan Sekdaprov Jatim periode 25 September 2018 hingga 12 Januari 2022.

    Heru, yang akrab dipanggil ‘Pak Carik’ di lingkungan Pemprov Jatim ini, kali pertama masuk ranah birokrasi sebagai staf Bappeda Kabupaten Tulungagung pada 1989-1991. Kemudian dia percaya sebagai Kasi Tata Guna Tanah Ruang pada Bappeda Kabupaten Tulungagung di tahun 1991 hingga 2001. Pada tahun 1996 jabatan Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung dipercayakan kepadanya.

    Awal karirnya sebagai birokrasi memang lebih banyak dihabiskan di Pemkab Tulungagung. Pada 1997, setahun menjelang Reformasi 1998, Heru, alumni Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Solo ini, dipercaya sebagai Pj Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Tulungagung. Pada tahun yang sama dia dimutasi dan menjabat sebagai Pj Kepala DPUD Tulungagung. Pada 2001-2003, suami Dra. Gardjati menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum PPW Tulungagung.

    Heru Tjahjono

    Memiliki gaya komunikasi egaliter, pola pergaulan supel, dan passion personal yang gampang dekat dengan banyak kalangan, pada 2003 Heru diberikan amanah dan kepercayaan besar. Dia bertransformasi jadi politikus dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung. Berpasangan dengan Mohammad Athiyah, duet cabup dan cawabup ini mampu memenangkan kontestasi politik di Tulungagung.

    Jabatan Bupati Tulungagung digenggamnya pada 2003-2008. Pada Pilkada 2008, dia kembali menjagokan diri dan menang. Sehingga dia menyempurnakan masa jabatannya sebagai orang pertama Tulungagung dua periode: 2003-2008 dan 2008-2013. “Saya emban amanah itu sebaik mungkin,” tambahnya.

    Regulasi tentang ASN saat itu masih memberi peluang bahwa birokrat yang memegang jabatan politik, seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan lainnya, bisa kembali ke ranah birokrasi, menjadi ASN lagi, ketika periode jabatan politiknya selesai. Tahun 2013, Heru tuntas menyelesaikan jabatan Bupati Tulungagung secara paripurna.

    Dia kembali ke birokrasi. “Apa yang ditugaskan pimpinan mesti kita kerjakan dengan baik,” katanya mengingatkan. Di tahun yang sama, 2013, Pemprov Jatim dipimpin Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Heru ditarik ke Pemprov Jatim sebagai ASN. Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim baru diembannya pada 2014–2018. Pada tahun 2019 sampai 2022, Heru juga dipercaya sebagai salah satu komisaris Bank Jatim.

    Beberapa bulan sebelum masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo habis, Heru yang menyandang gelar doktor (S-3) dari Universitas Brawijaya Malang ini, dipercaya sebagai Sekdaprov Jatim. Dia menggantikan Akhmad Sukardi, seorang birokrat Pemprov Jatim berasal dari Madura.

    Jabatan Sekdaprov Jatim itu diemban Heru menjelang fase transisi pemerintahan Jatim dari Gubernur Soekarwo kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada Februari 2019, Khofifah mulai memangku jabatan Gubernur Jatim. Fase ini tak mudah. Butuh soft skill bagus agar mampu mengendalikan birokrasi Pemprov Jatim tetap stabil, konsisten, dan efektif memberikan public service secara maksimal.

    Hampir empat tahun jabatan di ranah birokrasi Pemprov Jatim digawangi Heru. Dia kembali dan tampil sebagai pejabat puncak birokrasi Pemprov Jatim. Heru kembali ke rumah lamanya: birokrasi.

    Heru Tjahjono

    Tapi, Heru di 2018 berbeda dengan Heru di 1989, tempo pertama dia diterima dan berkarir sebagai ASN di Pemkab Tulungagung. Di tahun 2018 sebagai pejabat tertinggi di birokrasi Pemprov Jatim, Heru telah memiliki pengalaman praktis selama 10 tahun sebagai pejabat politik: Bupati Tulungagung.

    Jabatan Bupati mensyaratkan kapasitas teknis birokrasi yang mumpuni, kapabel, dan pemahaman teritorial secara paripurna dalam multiperspektif. Baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, religi, dan lainnya. Jabatan orang pertama Tulungagung dipangku Heru dengan torehan banyak prestasi dan minim kontroversi.

    Di 2024, kapasitas, akseptabilitas, dan jejaring sosial politik Heru kembali diuji. Dia terjun ke dunia politik praktis. Terlibat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dari Partai Golkar. Dia ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) VI Jatim: Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten serta Kota Kediri. Teritori politik yang selama ini identik dengan kandang kaum Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Dapil VI Jatim merupakan kandang banteng dan rumah komunitas Islam Tradisional (NU).

    Heru tampil sebagai salah satu caleg terpilih. Golkar meloloskan dua caleg: M Sarmudji (Ketua Golkar Jatim dan kini Sekjen DPP Golkar) dan Heru Tjahjono, mantan Bupati Tulungagung dan Sekdaprov Jatim.

    Tiga kali uji kontestasi politik yang dilakoni Heru berhasil diraih dengan hasil gemilang: Dua kali Pilkada Tulungagung dan menang, sekali Pileg DPR RI 2024 dan lolos. Realitas itu makin mengukuhkan track record, pengalaman, kinerja, dan reputasi Heru sebagai pejabat publik di ranah administrasi birokrasi dan lapangan politik praktis. Dia selalu lolos ujian, kompetisi, dan kontestasi yang dihelat secara fairplay dan berintegritas.

    Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jatim 2025, nama Heru kembali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ketua Golkar Jatim. Ada tujuh nama lain yang muncul ke permukaan. Semua jago yang tampil punya beragam pengalaman dan latar belakang bervariasi. Semuanya politikus berpengalaman. Semuanya punya nama tenar. Musda Partai Golkar Jatim bakal jadi ujian keempat bagi Heru. Apakah dia lolos dan menang?

    Ainur Rohim,
    Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com 

  • Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada

    Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada

    Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Para hakim Konstitusi mencecar sejumlah pihak dalam agenda pemeriksaan pendahuluan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/1/2025).
    Nada bicara mereka meninggi beberapa kali saat memimpin jalannya sidang.
    Dalam perkara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans), Saldi terlihat sangat tegas saat memimpin jalannya sidang.
     
    Ketegasan pertama kali muncul saat hakim menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, Tri Wiyono, mengenai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki saksi paslon yang tidak menandatangani formulir di Jawa Timur.
    “Pertanyaan saya itu berapa TPS yang saksi paslon yang Anda wakili, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak?” tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan nada yang meninggi.
    Wiyono tampak kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Saldi pun menegur agar kuasa hukum lebih mempersiapkan diri dengan menghafal data tersebut.
    ”
    Lawyer
    harus hafal dong, pasti ditanya hakim kalau itu. KPU Jawa Timur ada? Berapa jumlah TPS?” kata Saldi.
    Perwakilan KPU Jawa Timur memberi jawaban kurang meyakinkan. Mereka menyebut jumlah TPS ada sekitar 64.000.
    “KPU saja enggak hafal, ha-ha-ha-ha, itu kan main jawab cepat aja, pokoknya dikira-kira 64.000-an lah,” sindir Saldi.
    Pihak KPU pun mencoba menghindar dari pertanyaan tersebut, menyatakan bahwa agenda sidang belum saatnya bagi mereka untuk memberikan keterangan.
    Namun, Saldi dengan tegas mengingatkan agar semua pihak yang berperkara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim.
    “Saya hakim, hakim nanya harus Anda jawab,” ujar Saldi.
    Saldi juga tidak segan memberikan teguran keras kepada kuasa hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani.
    Sidang ini mengangkat tuduhan terkait pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan.
    Ketika hakim bertanya apakah ada lokasi spesifik yang dapat dijelaskan terkait tuduhan tersebut, kuasa hukum Ridha-Abdul tidak dapat memberikan jawaban yang memadai.
    “Itu kan perubahan jadwal, kalau yang kemudian membuka itu, itu di mana?” tanya Saldi.
    “Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal,” jawab kuasa hukum Ridha-Abdul.
    Namun, Saldi tidak puas dengan jawaban tersebut dan kembali menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai tempat kejadian pelanggaran tersebut. Suara hakim semakin meninggi.
    “Eh anda mengerti enggak yang saya tanya!” tegasnya.
    Kuasa hukum Ridha-Abdul hanya bisa menunduk.
    “Paham Yang Mulia,” kata kuasa hukum.
    Saldi kemudian menegaskan agar pihak pemohon hanya mencantumkan permasalahan yang jelas dan terperinci dalam permohonan mereka.
     
    “Jangan yang enggak ada yang anda jelaskan, di sini
    real
    anda jelaskan pergeseran waktu pemungutan suara. Oke saya terima ini, yang saya tanya sekarang anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara, di sini juga (bukti 11-33 disebut ada), padahal itu tidak,” ujarnya.
    Dalam sidang lain yang melibatkan gugatan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan, Ruhamaben-Shinta Wahydin, Saldi juga melontarkan sindiran terhadap kebijakan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie.
    Salah satu materi gugatan terkait dengan pemasangan foto Benyamin Davnie di tiang lampu penerangan jalan umum (PJU).
    “Nanti foto-foto (itu) kita suruh menghidupkan lampu atau mematikan lampu kalau sudah malam, kalau banyak-banyak begitu,” kata Saldi sambil berkelakar, merujuk pada kebijakan pemasangan foto tersebut.
    Ketua Majelis Hakim Panel 3 sidang PHPU Arief Hidayat ‘menyentil’ Ahmad Yusuf, kuasa hukum calon kepala daerah pada Pilkada Pekanbaru Mufhilun dan Ade Hartati Rahmat, lantaran datang terlambat.
    Peristiwa ini terjadi saat Arief Hidayat mempersilakan kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekarwo dan Moc Baqir, untuk membacakan permohonan gugatan PHPU.
    Ketika melihat Ahmad Yusuf melintas, Arief Hidayat menanyakan identitas kuasa hukum untuk perkara 95/PHPU-WAKO-XXIII Kota Pekanbaru.
    “Ini (yang melintas) pemohon 95,” tanya Arief, dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2024).
    “Iya yang Mulia,” jawab Yusuf.
    Menyadari keterlambatan tersebut, Hakim Arief menanyakan apakah Yusuf lupa waktu karena terpesona dengan Monumen Nasional (Monas) yang terlihat dari Gedung MK.
    “Masih di Monas tadi? Saya kira masih lihat Monas lupa sidang,” ungkap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 43 KK Rusun Gunungsari Dipaksa Pindah, Sempat Ricuh

    43 KK Rusun Gunungsari Dipaksa Pindah, Sempat Ricuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 43 kepala keluarga (KK) penghuni Rusunawa Gunungsari Surabaya diusir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tindakan tegas itu dilakukan lantaran warga Rusunawa Gunungsari menunggak bayar sewa antara Rp 6 juta sampai Rp 8 juta per unit.

    Warga Rusunawa Gunungsari dengan dibantu Ormas Madas (Madura Asli) dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mencoba menghalangi eksekusi yang dilakukan pihak Pemprov Jatim. Mereka tidak terima adanya penggusuran karena dianggap tebang pilih dan juga tidak berpihak pada warga penghuni.

    Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dibantu aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan juga Polsek Wonokromo, akhirnya berhasil hasil menembus pertahanan massa yang menghalau di depan pintu masuk.

    Sempat terjadi kericuhan antar warga dengan Satpol PP. Bahkan, salah satu anak dari warga Rusunawa terluka kakinya karena ikut dalam kerumunan massa yang menghalau.

    Sekretaris KC FSPMI Surabaya, Nuruddin Hidayat mengatakan, Pemprov Jatim melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menerjunkan melakukan penggusuran tersebut karena adanya tunggakan sewa Rusunawa Gunungsari yang nilainya berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 8 juta per unit.

    Nuruddin menyebutkan, puluhan warga yang menunggak itu bersedia membayar uang sewa, namun tidak bisa membayar secara tunai. Namun, Kementerian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya mewajibkan pembayaran penuh.

    “Mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pekerjaan sehingga tidak mampu membayar tagihan Rusunawa Gunungsari sekaligus. Mereka juga tidak mempunyai tempat tinggal lain selain Rusunawa Gunungsari. Jika 43 KK tersebut digusur, maka mereka akan digusur. berpotensi menjadi tuna wisma,” ungkapnya Nuruddin, Kamis (16/5/2024).

    Untuk itu, Pemprov Jatim diminta tidak melakukan upaya tersebut dan kembali membuka komunikasi antara warga Rusunawa Gunungsari, dengan pihak terkait untuk mencari jalan tengah.

    “Solusi yang kami tawarkan untuk jangka pendek adalah pemutihan atau pelonggaran pembayaran tagihan. Sedangkan untuk jangka menengah, evaluasi harga sewa Rusunawa Gunungsari yang dirasa masih terlalu mahal, terutama bagi warga yang terdampak masuk kategori tidak mampu,” jelasnya.

    Sedangkan untuk jangka panjang yaitu mewujudkan janji Pemprov Jatim yang diutarakan Gubernur Soekarwo saat itu, untuk membangun rumah sederhana bersubsidi, atau paling tidak dalam bentuk Rusunami.

    “Membantu mencari pekerjaan atau paling tidak memberikan pelatihan bagi warga Rusunawa Gunungsari yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan tetap,” tutupnya.

    Kini, barang-barang milik penghuni Rusunawa yang menunggak telah dibersihkan dan kamar-kamar telah dikosongkan. [uci/but]

  • PSI Jatim Mulai Lirik Bayu Airlangga untuk Pilwali Surabaya

    PSI Jatim Mulai Lirik Bayu Airlangga untuk Pilwali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka peluang akan berkoalisi dengan parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilwali Surabaya 2024.

    Ketua Dewan Pembina PSI Jawa Timur Teguh Cahyadin atau Gus Din menyampaikan, PSI membuka berbagai opsi di Pilwali Surabaya 2024.

    “Kami melihat situasinya masih dinamis, target PSI adalah ada kader kami minimal di posisi cawawali Surabaya 2024,” kata Gus Din saat dikonfirmasi media, Jumat (10/5/2024).

    Gus Din menyampaikan, PSI siap bekerja sama dengan partai-partai yang ada di KIM untuk mengusung calon baru di Pilwali Surabaya 2024.

    “Kita lihat kan Eri Cahyadi saat ini ramai ya gandeng lagi dengan Armuji, berarti merah sama merah. Kita lihat konfigurasi di pusat juga, jika memang partai-partai di KIM semacam Golkar atau Gerindra membuat poros baru di Surabaya, tentu kita buka peluang di poros baru itu,” jelasnya.

    “Kami harap PSI yang punya 5 kursi DPRD Kota Surabaya bisa mencalonkan kader sendiri minimal sebagai wakil,” tambahnya.

    Gus Din mengaku dirinya membuka peluang mengusung Bayu Airlangga untuk Pilwali Surabaya 2024 bersama dengan Golkar dan Gerindra yang notabene parpol di KIM.

    “Kebetulan Bayu juga Golkar dan Ketua Projo Jatim, tentu kami buka opsi-opsi itu. Apalagi akan sangat kuat jika parpol KIM bersama. Apalagi Golkar sudah memberi sinyal mendorong Bayu Airlangga maju di Pilwali Surabaya,” jelasnya.

    Gus Din melihat sosok Bayu merupakan figur yang merakyat dan mau turun ke bawah. Gaya Bayu disebutnya mirip dengan Soekarwo atau Pakde Karwo yang notabene merupakan mertua Bayu.

    “Bayu merakyat, karena Surabaya butuh sosok merakyat, egaliter. Tentu opsi-opsi ini sangat terbuka untuk dipertimbangkan PSI. Yang pasti, PSI akan mendukung calon yang mau melanjutkan pembangunan,” tandasnya. [tok/aje]