Tag: Soeharto

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko era Prabowo lebih banyak, MPR: Supaya komunikasi efektif

    Menko era Prabowo lebih banyak, MPR: Supaya komunikasi efektif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengemukakan penambahan jumlah menteri koordinator pada era Kabinet Merah Putih wajar terjadi untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga yang relatif banyak.

    Ahmad Muzani usai menghadiri pelantikan anggota Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan peran menteri koordinator dapat membuat komunikasi antarpejabat berjalan lebih baik.

    “Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah,” katanya.

    Tujuh menteri koordinator pada era pemerintahan Prabowo-Gibran meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Presiden Prabowo lantik 48 menteri dan lima pejabat Kabinet Merah Putih

    Jumlah menteri koordinator pada Kabinet Merah Putih bertambah tiga instansi dari periode Kabinet Indonesia Maju yang berjumlah empat kementerian koordinator.

    Dalam kesempatan itu, Ketua MPR mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pelantikan Kabinet Merah Putih yang baru saja dilaksanakan hari ini.

    Presiden Prabowo melantik total 48 menteri berikut lima kepala lembaga, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Baca juga: Kiprah Zulkifli dari perdagangan ke Menko Pangan
    Baca juga: Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Dalam acara tersebut, Muzani menekankan pentingnya dukungan kabinet dalam mewujudkan program-program pemerintahan.

    Muzani menyatakan pidato presiden yang disampaikan di hadapan MPR saat pelantikan merupakan visi bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian.

    “Kami berharap program yang dilakukan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh rakyat,” katanya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Muhaimin Iskandar jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Baca juga: Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Pratikno jadi Menko PMK

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlangJakarta (ANTARA) – Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di “Kabinet Merah Putih” yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlang.

    Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 1962. Ia merupakan putra dari Ir. Hartarto Sastrosoenarto, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian (1983-1993) di era pemerintahan Presiden Soeharto.

    Latar belakang keluarganya yang erat dengan dunia pemerintahan dan industri memberikan pengaruh besar terhadap karier politik dan profesional Airlangga.​​​​​​​

    Airlangga menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese Kanisius, Jakarta pada 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi jurusan Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1987.​​​​​​​

    Airlangga kemudian melanjutkan pendidikan ke AMP Wharton School Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat, yang mana ia tamatkan pada tahun 1993.

    Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di Monash University, Australia hingga meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

    Baca juga: Agus Gumiwang kembali jabat Menteri Perindustrian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Capaian lain di bidang pendidikan diraih Airlangga pada 2019 saat dirinya menerima gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Airlangga memulai karier di sektor swasta sebagai profesional di bidang manufaktur dan industri.

    Di dunia politik, Airlangga bergabung dengan Partai Golkar dan mulai berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2004-2009, dan 2009-2014.

    Dalam perjalanannya, ia kemudian dipercayai menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 menggantikan Setya Novanto.

    Karier Airlangga di pemerintahan dimulai ketika ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

    Selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga dinilai berhasil mendorong kebijakan hilirisasi industri dan peningkatan daya saing industri manufaktur nasional.

    Pada 2019, Airlangga kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    Sebagai Menko Perekonomian, ia mengambil peran krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, hingga program transformasi ekonomi nasional.​​​​​​​

    Airlangga menikah dengan Yanti K. Isfandiary dan memiliki delapan anak yakni Ravindra Airlangga, Latascha, Adanti Kurnia P Airlangga, Maisara, Bianda, Dines, Natalie, Audi.

    Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Airlangga Hartarto saat ini tercatat sebesar Rp411,68 miliar (Rp411.677.681.844) menurut laporan 26 Maret 2024 untuk periode 2023.

    Adapun rincian sebagai berikut:

    – Tanah dan bangunan: Rp107.895.026.002

    – Alat transportasi dan mesin: Rp2.895.000.000

    – Harta bergerak lainnya: Rp873.500.000

    – Surat berharga: Rp56.434.996.702

    – Kas dan setara kas: Rp305.846.483.361

    – Harta lainnya: Rp16.637.735.150

    – Utang: Rp78.905.059.371

    Baca juga: Prabowo tunjuk Yusril Ihza Mahendra jadi Menko Hukum HAM
    Baca juga: KLHK dipisah, Presiden umumkan Kementerian LH/BPLH dan Kemenhut

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ucapkan terima kasih kepada Megawati hingga Jokowi

    Prabowo ucapkan terima kasih kepada Megawati hingga Jokowi

    Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh presiden Indonesia sebelumnya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi), atas jasa-jasa mereka dalam membangun bangsa.

    “Mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang kita nikmati, utuh, berdaulat, dan merdeka yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Kepada presiden ke-7 RI Jokowi, Prabowo berterima kasih atas kepemimpinan dan kenegarawanannya yang telah menakhodai bangsa melalui krisis yang sungguh berat, salah satu yang utama adalah pandemi COVID-19.

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya termasuk saksi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pada masa kepemimpinan Jokowi, yang melihat bagaimana Jokowi mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan lockdown.

    “Semua pihak dalam dan luar negeri terus menelepon, menekan beliau untuk lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana nasib wong cilik, warteg, ojol, dan rakyat yang makannya dari upah harian,” ujar dia.

    “Terima kasih Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma’ruf Amin. Anda telah berjasa. Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya.

    Prabowo berterima kasih kepada presiden ke-1 RI Soekarno yang telah membebaskan bangsa dari penjajahan dan memberikan ideologi negara Pancasila.

    Ia berterima kasih kepada presiden ke-2 RI H.M. Soeharto yang berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern.

    Baca juga: Prabowo pastikan subsidi sampai tepat sasaran di bawah kepemimpinannya
    Baca juga: Prabowo optimistis Indonesia mampu lakukan swasembada energi di eranya

    Kepada presiden ke-3 RI B.J. Habibie, yang telah membuatkan dasar bagi Indonesia untuk meraih serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Kepada presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mencontohkan toleransi antaragama dan antarsuku serta menjunjung tinggi inklusivitas.

    Kepada presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat krisis ekonomi tahun 1998.

    “Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan,” tutur Prabowo.

    Prabowo juga berterima kasih kepada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memimpin Indonesia pada saat krisis yang besar, seperti menghadapi tsunami Aceh pada tahun 2004. Prabowo juga mengapresiasi SBY yang mampu menyelesaikan pertikaian di Aceh yang berjalan begitu lama.

    “Ini prestasi yang harus kita akui,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu

    Prabowo ajak lanjutkan pembangunan yang dirintis pemimpin terdahulu

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,”Jakarta (ANTARA) – Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh para pemimpin terdahulu.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” kata Prabowo dalam pidato perdana usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Dirinya mengatakan seluruh Presiden Indonesia mulai dari Proklamator Soekarno hingga Presiden ke-tujuh Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan Indonesia.

    Disampaikannya, Presiden Soekarno telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia terkait Ideologi bernegara, Presiden Soeharto berjasa dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila.

    Selanjutnya, disampaikan Prabowo, Presiden RI ke-tiga Habibie berjasa dalam memotivasi bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta Presiden Abdurrahman Wahid telah memberi contoh toleransi antar agama, suku, serta menjunjung tinggi inklusifitas di Tanah Air.

    “Harus diakui di bawah pemerintah Megawati masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat,” katanya.

    Prabowo mengatakan, untuk Presiden RI ke-tujuh Joko Widodo memiliki peranan yang turut besar dalam menahkodai bangsa untuk melalui masa krisis pandemi COVID-19.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI.Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut.

    Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo tiba di lokasi pelantikan, kenakan baju tradisional Betawi

    Prabowo tiba di lokasi pelantikan, kenakan baju tradisional Betawi

    Jakarta (ANTARA) – Calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto tiba di lokasi acara pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks Nusantara, Jakarta, Minggu.

    Prabowo, yang tiba sekitar pukul 09.00 WIB, turun dari kendaraan pribadinya, kemudian berjalan masuk ke arah dalam Gedung Nusantara.

    Prabowo, sebagaimana dengan calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka, kompak mengenakan baju tradisional Betawi dengan atasan jas dan ada kain yang melilit pinggangnya. Prabowo juga mengenakan kopiah berwarna hitam.

    Dalam perjalanannya, mulai turun kendaraan menuju lobi Gedung Nusantara, Prabowo menyapa awak media yang menunggu di area sekitar lobi.

    Di Gedung Nusantara, tempat acara pelantikan, Gibran telah lebih dahulu tiba. Dia juga mengenakan atasan khas Betawi, yaitu jas dan kopiah serta kain yang melilit pinggang.

    Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya Selvi Ananda tiba di lokasi acara pelantikan Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu pada pukul 8.30 WIB.

    Gibran turun dari kendaraan pribadinya yang berpelat nomor AD, kemudian berjalan masuk ke ruangan.

    Di lobi Gedung Nusantara, beberapa tamu undangan mulai berdatangan sejak pukul 07.00 WIB.

    Baca juga: Prabowo berangkat ke pelantikan Presiden gunakan mobil dinas Kemenhan
    Baca juga: Gibran berbalut jas dan pakai kopiah hitam tiba di Gedung Nusantara

    Hingga pukul 08.00 WIB, tamu-tamu undangan yang tiba di lobi Gedung Nusantara dan lobi Gedung Nusantara III, di antaranya jajaran pimpinan MPR, DPR, dan DPD, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Titiek Soeharto, mantan Calon Presiden RI Anies Baswedan, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan capaian swasembada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan capaian Swasembada di era Presiden Soeharto sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

    Merujuk pada definisi swasembada yang digunakan Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Andi mencontohkan swasembada tahun 1984 impornya 400 ribu ton dengan komparasi penduduk mencapai 100 juta lebih.

    “Sementara swasembada di era pemerintahan sekarang itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta. Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8).

    Sebagai informasi, capaian swasembada beras terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2017-2020. Saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” katanya.

    Oleh karena itu, Andi meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan lumbung pangan dunia. Adapun anggaran tambahan yang diusulkan mencapai kurang lebih Rp 68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih sampai prasarana lainnya.

    “Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Kata Golkar soal Maksud Jokowi yang Sebut ‘Ditinggal Ramai-ramai’

    (ega/ega)

  • Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di sektor pertanian masih lebih baik dibandingkan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petani lebih makmur pada masa Orde Baru dibandingkan saat ini.

    Hal ini disampaikan Heru Sumekto, petani asal Kecamatan Sukorambi, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). “Dalam hal pertanian, lebih baik zaman Pak Harto daripada sekarang. Itu saya sendiri yang merasakan karena saya sejak zaman Pak Harto sudah jadi petani,” katanya.

    “Dulu di zaman Pak Harto, pedagang padi tidak boleh menentukan harga lebih rendah daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terendah dan tidak boleh membeli di atas HPP tertinggi,” kata Heru

    Kebijakan ini, menurut Heru, membuat harga pangan stabil. “Pada zaman Pak Harto, petani betul-betul dianakemaskan. Akhirnya swasembada pangan pada masa itu terbukti dan bahkan kita sampai ekspor pangan. Kenapa di era sekarang tidak ada seperti itu?” katanya.

    Kesulitan yang dialami petani membuat regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian terhambat. “Saya mengajak anak-anak muda sulit sekali. Sedangkan di luar negeri, seperti Vietnam, banyak pemuda yang bertani, karena di sana petani disubsidi padinya bukan pupuknya. Padi diambil dengan harga tinggi oleh pemerintah, beras dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” kata Heru.

    Petani di Indonesia saat ini tidak mengharapkan subsidi pupuk, asalkan produksi beras disubsidi. “Asalkan harga padi tinggi dan harga beras di masyarakat sedang,” kata Heru.

    Jumantoro, petani asal Desa Candijati, Arjasa, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya. [wir]

  • Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto

    Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Darma Mangkuluhur Hutomo, anak Tommy Soeharto, menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golf di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Lapangan golf itu akan digarap oleh PT Intra GolfLink Resorts alias IGR di mana ia adalah komisarisnya.

    Lantas dari mana sumber kekayaan Darma?

    Darma memiliki sejumlah bisnis baik warisan dari gurita bisnis Presiden Soeharto apapun yang ia kelolah sendiri. Salah satunya IGR yang berdiri pada 2005.

    Perusahaan ini punya empat anak usaha, di antaranya PT Sentul Golf Utama yang mengelola Palm Hills Golf Club Bogor, PT New Kuta Golf And Ocean View yang mengurus New Kuta Golf Ball, PT Belitung Golf And Resorts yang mengelola Black Rocks Hotel & Golf Belitung, serta PT New Kuta Condotel yang bergerak di bidang properti dan pariwisata.

    Pria 25 tahun itu juga menempati posisi komisaris di PT Wisma Purnayudha Putra. Perusahaan yang dikelolah oleh ayahnya tersebut, bergerak di bidang properti eksklusif dan premium di Jakarta, seperti Mangkuluhur City Office Tower.

    Pundi-pundi Darma juga berasal dari posisinya sebagai presiden PT Humpuss Land, yang merupakan anak usaha Humpuss Group. Perusahaan yang juga milik sang ayah itu bergerak di bidang properti, konstruksi, dan real estate.

    Sementara bisnis yang ia kelola sendiri di antaranya Lounge In The Sky Jakarta, restoran fine dining pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman makan dengan menikmati suasana Jakarta di atas ketinggian 50 meter.

    Ada juga BOCA RICA Tapas Bar & Lounge, restoran bergaya Spanyol yang beroperasi di Jakarta.

    Sebelum terjun ke dunia bisnis, Darma menyelesaikan sekolah SMA-nya di Overseas Family School, Singapura pada 2016. Kemudian, melanjutkan kuliahnya di EU Business School, Barcelona, Spanyol dan lulus pada 2019.

    Selain berbisnis, Darma juga aktif di dunia olahraga. Ia menggeluti dunia balap sejak usia 8 tahun. Saat itu, Darma sudah masuk Humpuss Junior Racing Team yang merupakan bagian dari Humpuss Grup.

    Ia pun banyak mengikuti kompetisi balap tingkat nasional hingga internasional, seperti Asia Karting Open Championship 2012 pada saat dirinya berusia 14 tahun. Selain itu, ia juga mengikuti 6 seri Asia Cup Formula Master (2014) hingga Asian Formula Renault (2015).

    (sfr/sfr)