Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Ini Sederet Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Ini Sederet Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan bermacam-macam uang koin dan kertas. Nah, beberapa uang rupiah lama yang sudah langka kini banyak diincar para kolektor.

    Menariknya, beberapa uang rupiah langka tersebut memiliki nominal yang kecil, mulai dari Rp 25 hingga Rp 500. Namun, ada juga uang koin edisi spesial yang nominalnya cukup besar dan disebut-sebut paling langka saat ini.

    Penasaran, apa saja uang rupiah langka yang kini jadi incaran para kolektor uang? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

    Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Ada sejumlah uang rupiah langka yang banyak diburu para kolektor. Dirangkum dari catatan detikFinance, berikut daftar uangnya:

    1. Koin Rp 1.000 ‘Kelapa Sawit’ Tahun 1993

    Uang yang pertama adalah koin Rp 1.000 dengan gambar kelapa sawit. Koin tersebut telah ditarik oleh BI dan kini menjadi salah satu uang rupiah yang langka.

    Koin Rp 1.000 tersebut diterbitkan pada 1993. Uang koin ini diketahui dijual dengan harga yang cukup fantastis di pasaran.

    2. Koin Rp 25 Tahun 1971

    Pada 1971, BI menerbitkan uang logam nominal Rp 25 dengan gambar burung di belakangnya. Uang koin ini sudah tidak berlaku sejak 24 Juni 2012.

    Sebenarnya, BI sudah menghimbau kepada masyarakat untuk menukarkan uang koin ini. Namun, koin Rp 25 ini menjadi salah satu uang rupiah terlangka di Indonesia. Beberapa orang menjual koin ini dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah.

    3. Koin Emas Rp 850.000

    BI juga pernah mengeluarkan sejumlah uang khusus, salah satunya adalah uang logam pecahan Rp 850.000. Uang ini dirilis sebagai bentuk peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Mengutip laman BI, uang langka ini menggunakan bahan logam emas dengan kadar 23 karat. Untuk beratnya sendiri sekitar 50 gram.

    Keunikan lain dari uang ini adalah terdapat lambang negara burung garuda di depan, lalu terdapat gambar Presiden Soeharto di bagian belakang. Bagian depan dan belakang uang logam ini dihiasi dengan 50 bintang emas.

    4. Koin Rp 100 Tahun 1973

    Uang logam pecahan Rp 100 yang diterbitkan oleh BI pada 1973 kini menjadi salah satu uang terlangka di Tanah Air. Koin ini juga dijual dengan harga cukup fantastis dan menjadi buruan para kolektor.

    5. Koin Rp 100 Tahun 1978

    Pada 1978, BI menerbitkan uang logam pecahan Rp 100. Koin ini memiliki gambar wayang dan rumah gadang. Sekarang, uang rupiah ini menjadi salah satu yang paling langka dan juga dicari banyak kolektor.

    6. Koin Rp 25 Tahun 1991

    Di daftar berikutnya ada uang logam Rp 25 yang diterbitkan pada 1991. Uang ini memang sudah ditarik dari peredaran oleh BI, tetapi masih banyak dicari para kolektor.

    7. Koin Rp 50 ‘Cendrawasih’ Tahun 1971

    Uang logam pecahan Rp 50 keluaran 1971 ini juga banyak diincar para kolektor. Sebab, di bagian belakangnya terdapat gambar burung cendrawasih.

    Saking langkanya, koin Rp 50 ini dijual dengan harga sangat fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah di sejumlah marketplace.

    8. Koin Rp 100 Tahun 1996

    Bank Indonesia menerbitkan uang logam pecahan Rp 100 dengan gambar karapan sapi pada 1996. Koin ini banyak diincar para kolektor dan alhasil harganya menjadi mahal. Bahkan, ada beberapa orang yang menjual koin Rp 100 ini hingga jutaan rupiah.

    9. Koin Rp 500 Tahun 1992

    Satu lagi uang koin yang menjadi incaran para kolektor, yakni pecahan Rp 500 yang diterbitkan pada 1992. Uang logam ini identik dengan gambar bunga melati besar dan berwarna emas.

    Saat ini, uang koin tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BI. Namun, koin Rp 500 tersebut menjadi salah satu uang rupiah langka yang bernilai jual tinggi.

    10. Uang Kertas Rp 500 Tahun 1992

    Pada 1992, BI meluncurkan uang kertas pecahan Rp 500. Uang yang punya latar belakang berwarna hijau ini terdapat gambar orang utan pada salah satu sisinya.

    Kini, uang kertas tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BI. Namun, masih ada sejumlah orang yang menjualnya di marketplace dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah.

    Itu dia sederet uang rupiah langka yang kini banyak diincar kolektor. Apakah detikers tertarik untuk membeli uang kuno?

    (ilf/fds)

  • KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024. 

    Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

    Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

    Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

    Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    Ilustrasi sapi perahPerbesar

    Regulasi Pupuk Dipangkas

    Terdapat 145 regulasi yang  membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

    Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

    Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

    Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

    Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

  • Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang memberikan pandangannya terhadap wacana tersebut.

    Menurut Satria, sistem Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru, mengingat sistem serupa pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang juga merupakan mertua Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam.

    Satria menyoroti pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.

    “Khawatirnya, ide ini muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis, seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

    Prabowo disebut membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.

    “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi.

  • Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 15:47 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. 

    Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran, Wignyo Prasetyo mengaku aneh kenapa saat ini PDIP menolak kebijakan yang bakal berlaku 1 Januari 2025 itu. 

    “PDIP ini kaya kata pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Padahal mereka sebelum pemerintah Prabowo-Gibran ini anggota Fraksi PDIP sebagai Ketua Panja kenaikan PPN sebesar 12 persen itu,” ujar mantan Aktivis 98 ini melalui siaran persnya, Senin, (23/12) di Jakarta. 

    Karena itu, Wignyo berpesan kepada PDIP agar berlebihan mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto ini. 

    Menurut Wignyo, kala masih pembahasan di DPR, PDIP menyatakan setuju adanya kenaikan PPN sebesar 12 peraen tersebut. 

    “Setahu saya saat itu PDIP bagian yang ikut menyetujui naiknya PPN 12 persen. Malah sekarang terbalik kaya nelan air liurnya kembali,” pungkas mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.   

    Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah menjadi inisiator kebijakan penaikan pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen. Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyebut inisiator perubahan Undang-Undang Harmonisasi Undang-Undang tentang Peraturan Perpajakan atau UU HPP ialah pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. 

    Chico juga menerangkan Komisi 12 DPR RI saat itu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP.

    “Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP. Dan lebih salah lagi kalau dikatakan PDIP harus bertanggung jawab karena UU HPP itu adalah produk DPR RI secara kelembagaan. Saat itu ada 8 Fraksi yang menyetujui,” tegas Chico mengutip Media Indonesia, Senin (23/12). 

    Chico mengaku partai berlogo banteng itu enggan menyalahkan pihak manapun terkait kenaikan PPN 12 persen yang banyak ditentang oleh masyarakat sipil.

    “Tetapi akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kediaman Presiden Ke-2 RI Soeharto  di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pernah diisukan sebagai markas besar untuk menentukan komisi bagi pembangunan proyek-proyek besar. 

    Bahkan, mendiang istrinya, Ibu Tien Soeharto, juga dirumorkan mendapat komisi dari setiap proyek, mulai dari rumah sakit hinggakawasan agrowisata yang dikembangkan di bawah sederet yayasan keluarganya.

  • Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Yos Suprapto, pelukis yang dijadwalkan akan mengadakan pameran tunggal.

    Pameran itu bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional Indonesia (GNI).

    Jika mengacu pada jadwal pameran tunggal Yos Suprapto sebenarnya digelar pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

    Pameran itu bertempat di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat.

    Bahkan, Yos Suprapto sudah menyiapkan lebih dari 30 lukisan dengan tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia untuk tampil dalam pameran yang disiapkan sejak 2023 tersebut.

    Namun sayangnya, pameran Yos Suprapto yang digelar dengan bantuan kurator Suwarno Wisetrotomo itu ditunda karena ada faktor teknis soal kurasinya.

    Lalu, siapakah sosok Yos Suprapto yang lukiasannya dipamerkan Galeri Nasional Indonesia tersebut?

    Sosok Yos Suprapto

    Yos Suprapto lahir di Surabaya pada 26 Oktober 1952.

    Ia dikenal sebagai seniman, peluki, serta pernah menjadi konsultan lepas untuk teknologi tepat guna dan pertanian biodinamik.

    Dikutip dari tesis Pembuatan Buku Biografi: Yos Suprapto Naskah Akademik Skripsi Berbasis Karya (2018) karya Dorothy Ryani Honesty dari Universitas Multiedia Nusantara (UMN), Yos merupakan pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karyanya. 

    Lukisannya kerap memiliki makna simbolis yang abstrak dengan garis dan warna khas, seperti hitam, merah, biru, hijau, coklat, kuning, dan putih.

    Pelukis yang menekuni dunia seni sejak SMA ini, sedari dulu peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Yos Suprapto pernah belajar di ASRI Yogyakarta pada 1970. Namun, dia keluar pada 1973.   

    Dia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. 

    Saat itu, Yos juga menjadi kontributor majalah bawah tanah independen sebagai ilustrator sampul. 

    Yos kemudian menyandang gelar PhD bidang Sosiologi Kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia dan pernah tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun. 

    Selain pelukis, dia juga dikenal sebagai ahli pertanian yang meneliti kandungan mineral selama lebih dari 10 tahun dan memahami penerapan teknologi pertanian. 

    Kemampuannya dalam pertanian tampak dalam buku yang ditulis bersama penulis-penulis lain berjudul Aplikasi Pupuk Kandang yang Ramah Lingkungan dalam Persepktif Budaya (2022). 

    Yos juga pernah menjadi ketua umum The Rainforest Information Centre di Lismore, NSW Australia, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Walhi, CUSO organisasi sosial Kanada, dan NGO lain.

    Pameran Yos Suprapto

    Sepanjang kariernya, Yos sudah beberapa kali menggelar pameran yang mengangkat isu kritik sosial dan lingkungan.

    Seperti pada 1994, ia menggelar pameran tunggal bertajuk “Bersatu Dengan Alam” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

    Dia kembali menggelar pameran tunggal bertema “Barbarisme: Perjalanan Anak Bangsa” di Galeri Nasional Indonesia pada 2001. 

    Setahun kemudian, pameran “Mata Hati Demokrasi” digelar di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah. 

    Pada 2005, dia kembali mengangkat isu sosial berupa kritikan atas korupsi di lingkungan elit birokrasi dalam pameran tunggal bertajuk “Republik Udang” di Tembi Gallery, Yogyakarta. 

    Pameran tersebut mengkritik praktik korupsi di kalangan elite rezim Presiden Soeharto. 

    Tindakannya kala itu sempat membuat nyawanya terancam, meski dia berada di Australia. 

    Yos terakhir menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia pada 2017 bertema evaluasi mendalam perjanan budaya bangsa, terutama budaya maritim dengan judul “Arus Balik Cakrawala”. 

    Pameran-pameran lukisan yang digelarnya hampir semuanya menunjukkan ekspresi keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang terpecah, serta mengkritik pemerintah yang korup. 

    Salah satu lukisannya berjudul “Adu Domba” yang dipamerkan pada 2017 menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini suka adu domba untuk mendapatkan kekuasaan politik.

    Penjelasan Galeri Nasional

    Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia, Jarot Mahendra mengatakan, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena mempertimbangkan faktor teknis. 

    “Yakni mundurnya kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo akibat ketidaksepakatan antara kurator dan seniman mengenai karya-karya yang akan dipamerkan,” ujar Jarot dalam keterangan resmi yang diterima , Jumat (20/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pihak galeri menjelaskan, pameran tunggal Yos Suprapto telah disetujui sejak 2023 dan direncanakan dengan tema awal “BANGKIT!”. 

    Pameran ini bertujuan menyajikan karya seni lukis dan instalasi dari Yos Suprapto dengan fokus pada tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia. 

    Usai proses seleksi dan evaluasi kuratorial, tema pameran dipertegas bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. 

    Tema ini dipilih karena mencerminkan pesan pembangunan dan kerja pemerintahan saat 

    “Dalam proses penataan karya-karya Yos Suprapto di area tata pamer, terdapat beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator pameran terlebih dahulu,” terang Jarot. 

    Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan atas inisiatif pribadi Yos. 

    Namun setelah dievaluasi kurator, karya-karya tersebut dianggap tidak sesuai tema pameran yang ditetapkan. 
    Atas kondisi ini, Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo melakukan proses mediasi. 

    Sayangnya, tidak tercapai kesepakatan mengenai karya-karya yang akan ditampilkan.

    Karena itu, kurator Suwarno Wisetrotomo pun menyatakan mundur dari tugasnya dalam pameran Yos Suprapto.

    “Sebagai langkah untuk menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran, Galeri Nasional Indonesia memutuskan untuk menunda acara ini,” tegas Jarot. 

    Jarot memastikan, hubungan GNI dengan Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo sangat dihargai. 

    GNI pun berkomitmen berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kedua pihak untuk mencari solusi yang kolektif dan konstruktif. 

    Penundaan pameran tersebut juga mencerminkan prinsip good governance yang selalu dijunjung tinggi oleh Galeri Nasional Indonesia. 

    Dia menekankan, setiap keputusan diambil dalam tahap penyelenggaraan pameran selalu dengan prioritas untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. 

    “Sejalan dengan itu, kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses kuratorial dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta serta memastikan keberagaman ekspresi seni di ruang publik kami,” lanjut Jarot. 

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini dan berharap dapat menyambut publik kembali di pameran Galeri Nasional Indonesia lainnya di masa depan,” imbuhnya.

    Kurator Suwarno Wisetrotomo buka suara

    Jurator Suwarno Wisetrotomo turut buka suara atas keputusannya tidak menerima beberapa karya Yos Suprapto dalam proses kurasi pameran. 

    Suwarno menuturkan, dirinya mengusulkan tema “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” untuk pameran tersebut. 

    Tema itu pun telah disepakati. 

    “Yos Suprapto telah menghasilkan instalasi tanah dan sejumlah lukisan yang berasal dari riset yang memadai dan relevan untuk tema yang disepakati ini,” terangnya dalam rilis resmi yang diterima, Jumat. 

    Menurut Suwarno, terdapat dua karya Yos Suprapto yang menggambarkan opini seniman tentang praktik kekuasaan. 

    Namun, dia tidak mengungkapkan karya mana yang dipersoalkan. 

    Suwarno lalu menyampaikan kepada Yos perihal karya tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan tema kuratorial pameran. 

    Dia menganggap keberadaan karya itu berpotensi merusak fokus seniman terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran tersebut. 

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” jelasnya. 

    “Saya tidak menyetujui dua karya tersebut untuk dipajang dalam pameran ini,” tegas Suwarno.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa Yos tetap mempertahankan keinginannya untuk memamerkan dua karya tersebut. 

    Perbedaan pendapat ini bahkan terjadi selama proses kurasi yang dimulai secara intensif sejak Oktober 2024 hingga hari H pembukaan pameran pada Kamis (19/12/2024). 

    “Karena tidak ada kesepahaman yang berhasil dicapai, saya menyampaikan kepada seniman, disaksikan rekan-rekan Galeri Nasional Indonesia, meski saya menghargai pendirian seniman, namun saya tetap memutuskan mundur sebagai kurator pameran,” lanjutnya. 

    Suwarno menambahkan, rencana mundur dari pameran itu pertama kali disampaikan kepada Yos Suprapto pada Senin (16/12/2024). 

    Pernyataan pengunduran diri Suwarno sebagai kurator ini disampaikan tidak dengan maksud menghentikan pameran Yos Suprapto. 

    Menurutnya, seorang kurator bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara tema yang disepakati dengan materi pameran. 

    “Bagi saya, sebagai seorang kurator, pendapat saya penting untuk dipertimbangkan oleh seniman,” tandas Suwarno.

    Mendadak ditunda

    Ada pun, acara pameran tunggal Yos Suprapto menjadi pembicaraan lantaran penundaannya disebut terkesan penuh tekanan. 

    Saat hendak pembukaan acara, pameran tiba-tiba tak bisa digelar karena adanya kendala teknis berupa lima karya dari 30 lukisan diminta diturunkan, tapi Yos Suprapto menolak. 

    Pengunjung pameran tunggal Yos Suprapto yang telah hadir pada 19 Desember malam pun tak bisa memasuki area pameran karena pintu masuknya dikunci. 

    Lima lukisan yang diminta diturunkan itu disebut berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. 

    Yos Suprapto pun enggan mengikuti permintaan diturunkannya lima lukisan tersebut dan memilih membawa pulang semua karya lukisannya ke Yogyakarta.

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • Siapa Pemilik Sritex? Ini Profil dan Perusahaannya

    Siapa Pemilik Sritex? Ini Profil dan Perusahaannya

    PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau lebih dikenal dengan nama Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia yang ternyata merupakan bisnis keluarga. Perusahaan Sritex sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan selalu eksis dari masa ke masa.

    Namun, pada 2024, Sritex menghadapi kondisi terpuruk. Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang atas permohonan dari PT Indo Bharat Rayon pada 21 Oktober lalu. Pada 20 Desember 2024, permohonan kasasi dari Sritex juga ditolak oleh Mahkamah Agung dan pihaknya juga masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

    Terlepas dari itu, sebenarnya siapa pemilik Sritex? Berikut profil pendiri, perjalanan karier, dan perusahaan yang mengelolanya.

    Siapa pemilik Sritex?

    Pemilik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah Muhammad Lukminto, pengusaha keturunan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Lukminto mendirikan Sritex pada 1982 silam.

    Lukminto awalnya merupakan seorang pedagang kain di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Ia mendirikan pabrik tekstil pada 1968 dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan kainnya.

    Awal karier Lukminto, pemilik Sritex

    Lukminto memiliki karier bisnis yang cukup sulit. Setelah tragedi Gerakan 30 September atau G30S/PKI, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang segala hal tentang etnis Tionghoa. Hal itu pun berdampak langsung kepada kehidupan muda Lukminto.

    Lukminto terpaksa berhenti sekolah saat kelas 2 SMA di SMA Chong Hua Chong Hui. Ia kemudian melanjutkan hidup dengan bekerja, mengikuti kakaknya, Ie Ay Djing alias Emilia, berjualan di Pasar Klewer.

    Setelah berjualan di Pasar Klewer selama dua tahun, Lukminto mendirikan pabrik cetak pertamanya di Solo yang memproduksi kain putih dan berwarna. Dilansir situs resmi Sritex, pada 1978, Lukminto mendaftarkan perusahaannya sebagai perseroan terbatas (PT) di Kementerian Perdagangan dengan nama PT Rejeki Isman atau Sritex.

    Pada 1982, ia mendirikan pabrik tenun di Desa Jetis, Sukuharjo. Pabrik Sritex diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 3 Maret 1992. Bersama dengan pabrik tekstil lainnya di wilayah Solo, Sritex diminta untuk memproduksi seragam militer bagi Indonesia.

    Dari tugas tersebut, nama Sritex makin dikenal luas. Bahkan, pada 1994, Sritex diminta untuk memproduksi seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman.

    Sritex terdaftar di BEI

    Pada 2013, Sritex resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL. Setahun setelahnya, Lukminto meninggal dunia di Singapura dan meninggalkan lima anak, yaitu Vonny Imelda, Iwan Setiawan, Lenny Imelda, Iwan Kurniawan, dan Margaret Imelda.

    Setelah Sritex terdaftar di bursa, kepemilikan saham mayoritas tidak lagi dipegang oleh keluarga Lukminto.

    Berdasarkan data BEI, pemegang mayoritas saham saat ini adalah PT Huddleston Indonesia yang memiliki 59,03 persen saham. Sementara itu, publik memiliki 39,89 persen saham, dan anak-anak H.M. Lukminto masing-masing memiliki kurang dari 1 persen saham.

    Saat ini, Iwan Kurniawan Lukminto menjabat sebagai Direktur Utama. Sedangkan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto menjabat sebagai Komisaris Utama.

    Pada 2020, Iwan Setiawan Lukminto masuk dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes, menduduki peringkat 49 dengan kekayaan mencapai 515 juta dolar AS, atau setara Rp8,3 triliun.

    Sritex resmi pailit

    Setelah beroperasi hampir enam dekade, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 lalu. Sritex juga gagal mengajukan kasasi ke MA dan saat ini mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah melakukan konsolidasi internal pada Jumat (20/12).

    “Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun. Langkah hukum ini kami tempuh, tidak semata untuk kepentingan perusahaan tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” tulis Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam keterangan resmi, Jumat (20/12).

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana pesan yang disampaikan pemerintah.

    “Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami. Upaya kami tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya,” ujar dia.

    Iwan menjelaskan, pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK dilakukan agar pekerja Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup dan menghidupi keluarga di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit.

    Jumlah utang Sritex

    Laporan keuangan perusahaan Sritex menunjukkan bahwa perusahaan memiliki liabilitas atau utang sebesar 1,59 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar 1,46 miliar dolar AS dan utang jangka pendek sebesar 131,41 juta dolar AS.

    Di antara utang-utang tersebut, Sritex memiliki utang kepada beberapa bank, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Terbesar, utang jangka pendek Sritex kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencapai 11,36 juta dolar AS. Sementara utang jangka panjangnya kepada bank yang sama mencapai 71,31 juta dolar AS.

    Itulah penjelasan tentang siapa pemilik Sritex yang belum lama ini dinyatakan pailit.

  • Airlangga Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai 2028

    Airlangga Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai 2028

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai pada 2028.

    Pertumbuhan ekonomi 8 persen katanya akan dicapai secara bertahap mulai dari 5 persen tahun ini.

    “Kita prediksi abis 5 (persen) naik 6 (persen), 7 (persen), 8 (persen). Jadi 2028 atau 2029 (tercapai 8 persen),” dalam acara CNN Indonesia Business Summit, Jumat (19/12). .

    Namun, Airlangga tak ingin pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak berkelanjutan seperti era Presiden Soeharto. Ia mengatakan pada 1995, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Namun, pada 1997 hingga 1998, ekonomi Indonesia justru diterpa krisis parah.

    “Tentu kita ingin 8 persen yang sustainable. Karena pada saat Pak Soeharto tahun 1995 1996 naik 8 persen. Kemudian ada crash di 1997. Dan kita tidak ingin ada crash,” katanya.

    Airlangga mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi di era Prabowo dengan Soeharto sebenarnya sama yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Namun yang membedakan adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

    ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    Pertumbuhan ekonomi 8 persen di era Soeharto, sambung Airlangga, bisa tercapai karena ICOR berada di level 4. Sedangkan saat ini ICOR berada di level 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Brutoo (PDB).

    “Kalau ICOR-nya kembali kita bisa tekan ke 4 maka 32 persen divided by 4 exactly 8 persen,” katanya.

    (fby/agt)

  • Kasus Korupsi CSR: Pertaruhan Reputasi BI Ketika Kurs Kian Rontok

    Kasus Korupsi CSR: Pertaruhan Reputasi BI Ketika Kurs Kian Rontok

    Bisnis.com, JAKARTA — Setelah sekian lama, Bank Indonesia (BI) kembali diguncang kasus korupsi. Kasus kali ini, sejatinya tidak terkait dengan tugas dan fungsi BI, melainkan persoalan penyaluran dana corporate social responsibility atau CSR) yang belum jelas nilainya.

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, bahkan telah melakukan penggeledahan kantor BI. Mereka menyisir ruangan yang diindikasikan kuat terkait dengan perkara tersebut. Salah satunya, ruang kerja milik Gubenur BI, Perry Warjiyo. 

    Kalau menilik keterangan Direktur Penindakan dan Ekskusi KPK, Rudi Setiawan, penyidik lembaga antikorupsi berhasil mengamankan barang bukti saat penggeledahan tersebut. Konon, barang bukti yang diperoleh berupa dokumen fisik dan elektronik. 

    “Maksud penggeledahan tersebut kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana terkait CSR Bank Indonesia,” ujarnya.

    Terlepas dari proses yang sedang berlangsung, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di ruangan Gubernur BI, tentu telah mempertaruhkan reputasi Bank Indonesia. BI adalah institusi strategis yang memiliki fungsi untuk pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

    Artinya tanpa transparansi penegakan hukum yang jelas, proses penanganan perkara dugaan korupsi CSR BI bisa merusak kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Paling parah adalah menurunkan kepercayaan investor pasar keuangan baik lokal maupun global, yang nanti ujung-ujungnya bisa merusak reputasi BI.

    Selain itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu juga terjadi ketika kondisi nilai tukar rupiah yang nyungsep sedalam-dalamnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pada hari ini, Kamis (19/12/2024), senilai Rp16.242 per US$1. Ini adalah salah satu capaian terburuk selama 10 tahun terakhir. Tahun 2014, rata-rata kurs dolar masih di kisaran Rp11.000 per dolar AS.

    Gubenur BI Perry Warjiyo mengakui aksi penggeledahan oleh Tim Penyidik KPK di kantornya memberikan pengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada pekan ini. “Apakah berpengaruh terhadap kondisi pasar? Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Sejak Senin lalu, rupiah telah bertengger di atas Rp16.000 per dolar AS. Pada hari ini saja, rupiah sempat tembus lebih dari Rp16.100 per dolar AS.

    Namun demikian, rupiah ditutup menguat tipis 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.097,5 per dolar AS, sejalan dengan keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di 6%. Pada saat yang sama, indeks dolar stagnan di posisi 106,96.

    Perry menyampaikan terhadap sentimen tersebut, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi, pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder, dan langkah lain seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Dia juga membenarkan bahwa KPK mendatangi kantornya pada Senin (16/12/2024) malam hari dan menghormati proses tersebut. Pihaknya juga bersikap kooperatif saat KPK hendak membawa sejumlah dokumen terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang BI salurkan.

    “Kedatangan tersebut, informasi yang kami terima KPK membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi,” tutur Perry.

    Bukan Kasus Pertama

    Korupsi CSR bukan kasus atau skandal pertama yang menyeret Bank Indonesia. Jauh sebelum kasus itu terjadi, pada transisi Orde Baru ke era reformasi terjadi skandal besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Kasus ini ditengarai merugikan negara triliunan rupiah. 

    BLBI bermula dari keputusan Presiden Soeharto menyuntik dana Rp144,5 triliun kepada 48 bank yang hampir rontok karena kesulitan likuiditas. Sebagian besar bank tersebut didominasi milik swasta.

    Persoalan kemudian muncul setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada 2000 menemukan BLBI merugikan keuangan negara hingga Rp138,4 triliun. Jumlah itu setara 95,78 persen dari BLBI yang disalurkan senilai Rp144,5 triliun.

    Artinya, hanya Rp6 triliun dana BLBI yang balik ke negara. Selebihnya, ‘uang panas’ itu dilarikan oleh para debitur dan obligor BLBI ke berbagai tempat. Paling lazim dana-dana tersebut dilarikan ke negara suaka pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Kasus ini pernah dibawa ke ranah pidana. Namun kandas di Mahkamah Agung. Proses penyelesaiannya pun dialihkan ke Satgas BLBI.

    Setelah BLBI mencuat, ada kasus yang menyeret nama Syahril Sabirin. Kasus ini terkait dengan Bank Bali dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Dilansir dari laman Antikorupsi.org, kasus itu melibatkan Syahrul Sabirin yang merupakan Gubernur BI (1998-2003) dan taipan Djojo Tjandra. Keduanya telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

    Kasus Bank Century juga menjadi banyak perhatian. Perkara korupsi itu menyeret nama Bank Indonesia, termasuk salah satunya deputinya bernama Budi Mulya. Budi Mulya bahkan telah divonis dalan perkara itu. Kendati demikian, perkara Century tidak berhenti di situ dan telah menyeret nama-nama beken antara lain Sri Mulyani Indrawati hingga Budiono yang waktu itu menjabat Gubenur BI.

    Kasus lain, yang juga menyeret nama Bank Indonesia adalah perkara suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Salah satu terpidana kasus ini adalah, Miranda  Swaray Goeltom. Dia terbukti ikut membantu Nunun Nurbaeti Daradjatun memberikan cek pelawat ke anggota DPR dalam pemilihan deputi senior BI.

    Adapula kasus Burhanuddin Abdullah yang merupakan mantan Gubernur BI dan Deputi BI Aulia Pohan, besan dari Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang masuk penjara dalam kasus penarikan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. 

    Modus Korupsi Dana CSR 

    Sementara itu, dalam kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana kasus korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima oleh yayasan.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menjelaskan, yayasan yang diduga menerima dana CSR dari BI itu tidak sesuai atau proper. 

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Rudi pun tidak menampik bahwa dana CSR yang diterima oleh yayasan-yayasan dimaksud turut berasal dari institusi negara lain, di antaranya OJK. Institusi-institusi itu diduga merupakan mitra kerja Komisi Keuangan DPR. “Ya, ya [termasuk OJK] karena ada, itu mereka adalah mitranya di beberapa tempat lah,” ungkap Perwira Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu. 

    Ke depan, lanjut Rudi, lembaga antirasuah akan mencari bukti-bukti terkait kasus tersebut di berbagai tempat. Bukti utamanya akan dicari dari lembaga pemberi CSR serta penerimanya. “CSR ini di mana sumbernya, bagaimana keputusannya, berapa besarannya? Diberikan ke siapa itu pasti akan kami cari terus ke sana,” papar Rudi. 

    Adapun Rudi juga menyebut lembaganya telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi CSR tersebut. Meski demikian, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Untuk mencari bukti-bukti kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah kantor BI. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, di mana ditemukan sejumlah bukti elektronik dan dokumen terkait dengan perkara.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap kenapa pemberian CSR itu berujung pada pengusutan secara pidana oleh KPK. Dia menjelaskan bahwa dana CSR diberikan oleh suatu institusi atau dalam hal ini perusahaan untuk kegiatan sosial yang berdampak ke masyarakat. 

    Apabila dana CSR disalurkan dengan benar, terang Asep, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, ketika CSR itu disalurkan bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya.

    Seperti diketahui, BI dan OJK merupakan dua institusi negara yang kegiatannya berasal dari APBN. “Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50. Yang 50 [lainnya] tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut. Digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah,” terang Asep.