Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Terbengkalainya Museum Soeharto di TMII, Siapa yang Salah?

    Terbengkalainya Museum Soeharto di TMII, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perseteruan antara perusahaan asal Singapura, Mitora Pte. Ltd dengan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) milik Keluarga Cendana, terkait pengelolaan Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) semakin memanas.

    Perkara yang melibatkan kedua kubu ini pun akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (5/12/2024).

    Agenda sidang kali ini berisi penyerahan bukti tambahan dan mendengarkan saksi-saksi termasuk ahli. Dalam sidang dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi menghadirkan tiga saksi fakta dan ahli arbitrase.

    Adapun tiga saksi yang dimaksud adalah Gatot Haryono selaku keponakan dari Dirjen Bea Cukai (1991-1998) Soehardjo Soebardi, Gunawan Wahyu Widodo selaku Kurator Museum Purna Bhakti Pertiwi serta Minang selaku Petugas Keamanan Museum Purna Bhakti Pertiwi.

    Pada persidangan ini, Gunawan Wahyu Widodo selaku Kurator Museum Purna Bhakti Pertiwi berkata, bahwa sebelum adanya perjanjian kedua belah pihak, Museum dalam kondisi bagus.

    “Sejak dibuka itu kondisinya 100% bagus, landscape bangunannya bagus, dalam perjalanannya ada penurunan. Selalu kebocoran, ada kendala karena bangunan yang dibangun unik berbentuk tumpeng perlu perawatan ekstra tinggi,” terangnya kepada Hakim.

    Gunawan yang bekerja sejak 1993 itu pun mengaku mengetahui kerjasama kedua belah pihak yang diteken April 2014.

    “Perjanjian itu secara garis besar mereka (Mitora) akan melakukan revitalisasi bangunan museum dan yang disampaikan juga akan membangun super mall. Tapi sampai berakhirnya putusan hubungan tidak ada satupun bangunan yang dibangun,” jelasnya.

    Sementara saksi lainnya, Minang menyadari kondisi museum semakin memprihatinkan karena tidak terawat. Kondisi itu terjadi setelah adanya kerja sama dengan Mitora.

    “Setahu saya dari 2014 sebelum ada kerja sama museum dibuka untuk umum, dibuka untuk pelajar. (Setelah ada kerja sama dengan Mitora) museum ditutup sampai saat ini tidak ada kunjungan dan terbengkalai,” ungkap dia.

    Seperti diketahui, sengketa ini berawal dari Perjanjian Kerja Sama antara Mitora Pte. Ltd. dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

    Pada kasus ini pihak Mitora sendiri mengklaim telah menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, termasuk menyusun master plan, melakukan presentasi proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

    Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tertanggal 7 April 2014 dan telah teregister di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Nomor perkara: 47013/11/ARB-BANI/2024.

    Kuasa hukum Mitora Pte. Ltd., OC Kaligis, pun menyatakan keberatan atas putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut.

    Sehingga Mitora resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI tersebut.

    “Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Mitora melakukan wanprestasi, padahal bukti-bukti menunjukkan Mitora telah beritikad baik dan melaksanakan tanggung jawabnya sejauh mungkin dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Akta Notaris 2014,” kata OC Kaligis beberapa waktu lalu.

    (dpu/dpu)

  • Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dia mengatakan alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.

    Amran menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal itu yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.

    “Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Untuk itu, pemerintah memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” ungkapnya.

    Amran meyakini Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

    “Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

    Melalui Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.

    Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

    “Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang,” jelasnya.

    Terkait masalah pupuk subsidi juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Ia menyebut permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan.

    Masalah penyaluran pupuk subsidi, terkait data, koordinasi antar-instansi pusat dan daerah, regulasi, serta distribusi. Temuan itu merupakan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait. Permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil Pilgub Jakarta 2024 masih menjadi sorotan masyarakat. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi, PDIP telah mendapatkan informasi bahwa perolehan suara pasangan Pramono Anung-Rano Karno di atas 50%, artinya menang dalam satu putaran.

    Berita politik lainnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji, hingga peran Muhammadiyah yang dinilai berhasil mendidik dan membesarkan kadernya.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Rabu (4/12/2024).

    Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno
    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersyukur atas raihan suara yang didapatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, pencapaian yang didapatkan Pramono Anung-Rano Karno merupakan keinginan warga Jakarta.

    “Untuk pilkada Jakarta, kami sudah mendapatkan seluruh kepastian bahwa perolehan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 sudah 50,07%, artinya di atas 50% plus 1,” kata Hasto.

    Prabowo Akui Muhammadiyah Berhasil Didik dan Besarkan Kader
    Presiden Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Salah satunya adalah berhasil mendidik serta membesarkan para kadernya sehingga menjadi tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

    Prabowo Subianto menyebutkan Presiden pertama Soekarno dan istrinya Fatmawati merupakan kader Muhammadiyah. Begitu juga dengan Presiden ke-2 Soeharto yang juga kader Muhammadiyah.

    “Presiden pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan Ibu Fatmawati juga keluarga Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah,” bebernya.

    Andika-Hendi Tersungkur di Kandang Banteng
    Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP telah berusaha maksimal untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Meski demikian, Puan mengakui masyarakat Jawa Tengah telah memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    “Tim kami sudah melakukan evaluasi dan konsolidasi, serta berusaha semaksimal mungkin. Namun, rakyat Jawa Tengah telah memutuskan pilihan mereka dalam pilkada ini,” ujar Puan Maharani.

    Prabowo Tegur Gus Miftah
    Presiden Prabowo Subianto menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang viral terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji dalam sebuah acara.

    “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo Imbau Pejabat Puasa ke Luar Negeri
    Presiden Prabowo Subianto mengimbau para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri atau “puasa” melakukan perjalanan ke luar negeri selama masa pemerintahannya. Langkah ini dimaksudkan untuk efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan pada program prioritas bagi rakyat.

    “Tolong ya para menteri dan pejabat puasa dahulu lima tahun tidak ke luar negeri. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

  • KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses pembiayaan, sebagai upaya mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan,” kata Budi.

    Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk berwirausaha sekaligus membuka peluang pemasukan selain mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama.

    Terlebih berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, tercatat sekitar 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Mereka terdiri atas nelayan 1,32 juta, pembudidaya 1,36 juta, pengolah 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.

    “Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya menyosialisasikan prosedur pengajuan nomor induk berusaha (NIB) kepada UMKM kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, NIB adalah pondasi dari segala perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon wirausahawan tidak menemui persoalan di kemudian hari.

    “Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas,” jelas Catur.

    Dikatakannya, di kegiatan tersebut juga disampaikan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.

    Catur menilai selama ini pembiayaan menjadi permasalahan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

    Karenanya, dia memaparkan sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan sejumlah skema pembiayaan lain yang bisa dijangkau masyarakat pesisir.

    “Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang,” terangnya.

    Guna menginspirasi para peserta, Bimtek tersebut juga menghadirkan unit pengolah ikan (UPI) yang sudah merasakan jatuh-bangun membangun usaha.

    “Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses,” ujarnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KKP untuk masyarakat pesisir tersebut.

    Sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berharap pelatihan ini menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses modal dan mengelola hasil tangkapan agar lebih bernilai ekonomis.

    Menurutnya, program ini bertujuan menciptakan pengusaha daerah yang tangguh, mampu bersaing, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

    Bimtek digelar di Balai Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Adapun narasumber Bimtek tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan BPD DIY, serta owner CV Siluang Mina Nisa.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

    Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi, sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Subianto Akui Muhammadiyah Berhasil Mendidik dan Membesarkan Kader

    Presiden Prabowo Subianto Akui Muhammadiyah Berhasil Mendidik dan Membesarkan Kader

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Salah satunya adalah berhasil mendidik serta membesarkan para kadernya sehingga menjadi tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

    Prabowo Subianto menyebutkan Presiden pertama Soekarno dan istrinya Fatmawati merupakan kader Muhammadiyah. Begitu juga dengan Presiden ke-2 Soeharto yang juga kader Muhammadiyah.

    “Presiden pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan Ibu Fatmawati juga keluarga Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah,” bebernya.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    “Mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader sehingga Muhammadiyah ada di-mana-mana. Saya minta calon nama-nama. Saya enggak tanya ini Muhammadiyah atau bukan. Setelah dilantik ada yang bisik-bisik ‘Itu Muhammadiyah Pak’. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana, ada di kiri, ada di kanan, ada di tengah,” tuturnya.

    Tak lupa Prabowo memuji peran Muhammadiyah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci kebangkitan suatu bangsa.

    “Jadi, peran Muhammadiyah saya kira sangat pesat. Muhammadiyah, hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 Rumah Sakit (RS), 5.345 sekolah dan madrasah; 440 pesantren serta jaringan organisasi yang ada di dalam dan luar negeri,” ungkapnya.

    Prabowo mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang membeli gedung di Madrid, Spanyol dan diubah menjadi masjid. “Muhammadiyah luar biasa,” ucapnya.

    Selain itu, menurut Prabowo, Muhammadiyah merupakan organisasi yang mampu menanamkan patriotiame serta rasa cinta Tanah Air. Dia pun menyebutkan nama Panglima TNI pertama Jenderal Besar Soedirman adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah.

    “Berarti pengaruh Muhammadiyah selain dakwah juga menanamkan patriotisme, menanamkan cinta Tanah Air. Terus terang saja, Jenderal Besar Soedirman bukan lulusan Akmil, beliau tidak pernah ikut Sesko di mana pun, tetapi berhasil memimpin perang kemerdekaan dan menang,” tuturnya.

    “Kalau kita lihat, ucapan-ucapan, perintah-perintah beliau, pidato-pidato beliau sampai hari ini pun adalah ungkapan dan pemikiran seorang pemimpin militer yang tidak kalah dengan pemimpin militer di dunia sepanjang sejarah,” tambah Prabowo.

    Prabowo menjelaskan, yang tidak kalah penting, Muhammadiyah telah memberi contoh toleransi dalam kehidupan, saling hormat menghormati dalam kehidupan, saling menjaga, saling mendukung. Keseluruhan hal tersebut menurut Prabowo menjadi hal yang sangat penting untuk Indonesia.

  • Wacana Mereposisi Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Dinilai Ancaman dan Sangat Membahayakan Reformasi

    Wacana Mereposisi Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Dinilai Ancaman dan Sangat Membahayakan Reformasi

    Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

    “Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa,” ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.
    Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI
    Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

    Inpres No. 2 Tahun 1999 – Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
    Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
    Tap MPR No. VI/MPR/2000 – Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
    Tap MPR No. VII/MPR/2000 – Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
    UU No. 2 Tahun 2002 – Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.

    Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

    Narasi Politik yang Berbahaya
    Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.

    “Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.
    Penolakan dari Berbagai Pihak
    Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.

    “Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.

    Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.

    Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.

    Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
     
    “Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa,” ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

    Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI

    Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

    Inpres No. 2 Tahun 1999 – Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
    Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
    Tap MPR No. VI/MPR/2000 – Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
    Tap MPR No. VII/MPR/2000 – Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
    UU No. 2 Tahun 2002 – Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.
     
    Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

    Narasi Politik yang Berbahaya

    Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.
    “Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.

    Penolakan dari Berbagai Pihak

    Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.
     
    “Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.
     
    Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.
     
    Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

    “Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

    Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

    “Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

    Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

    Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    “Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

    Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

    Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

    Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

    “Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mobil Maung dan Kebangkitan Industri High-Tech Nasional

    Mobil Maung dan Kebangkitan Industri High-Tech Nasional

    Jakarta –

    Ada satu hal yang berbeda saat pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menaiki mobil Maung generasi ketiga bernama MV3 Garuda Limousin produksi PT Pindad Bandung. Mobil taktis yang desainnya seperti SUV Hummer ini didesain khusus untuk kendaraan pejabat yang antipeluru.

    Mobil ini direncanakan akan menyuplai pengadaan pemerintah atas sejumlah 5000 mobil untuk digunakan sebagai mobil dinas pejabat di tingkat pusat mulai Menteri, Wakil Menteri, dan juga Direktur Jenderal (Dirjen). Bahkan Kepala Daerah juga diarahkan untuk menggunakan mobil serupa juga. Captive market yang diberikan pemerintah atas mobil produksi BUMN pertahanan ini cermin keseriusan pemerintah untuk kemandirian produk teknologi dalam negeri.

    Komitmen pengembangan dan produksi mobil Maung ini semoga menjadi keseriusan pemerintah akan pengembangan industri teknologi tinggi (high-tech). Maung sendiri dikembangkan sejak 2018 oleh PT Pindad yang awalnya bernama Bima M-31. Pengembangan mobil ini tidak sekadar rakitan melainkan termasuk dikembangkan bagian desain teknikalnya (engineering design), pengembangan produk, manufaktur, perakitan, tahapan uji, dan evaluasinya.

    Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekarang diklaim sekarang sudah mencapai 70 persen. Meskipun mesin masih diimpor, know-how teknologinya menjadi milik PT Pindad. Hal ini menandakan bahwa teknologi inti (core technology) produk ini dimiliki oleh perusahaan BUMN pertahanan ini. Atas dasar ini, Maung dapat dikembangkan secara berkelanjutan sampai dihasilkan keunggulan teknologis dari komponen-komponen utama produk tersebut seperti fitur keamanan, sistem kendali elektronik, dan mesin.

    Produksi mobil Maung ini mirip dengan pengembangan FIN Komodo, mobil lokal buatan Cimahi. Perusahaan mobil off-road untuk daerah non infrastruktur tersebut engineering design sepenuhnya dimiliki perusahaan yang pendirinya merupakan eks engineer pesawat N250 PT Dirgantara Indonesia.

    Perusahaan tersebut juga menerapkan kapabilitas teknologis secara bertahap di mana pada tahap awal menggunakan komponen utama produksi asing namun secara perlahan mengembangkannya sendiri. Bahkan perusahaan lokal ini menyiapkan supplier yang akan memenuhi kebutuhan komponen produknya dengan membina para pelaku UMKM yang berada dalam rantai suplai produksi FIN Komodo.

    Berkaca pada kesuksesan perusahaan otomotif lokal ini, PT Pindad diharapkan tidak sekadar berhenti pada tahapan produksi mobil Maung, melainkan secara bersamaan menyiapkan ekosistem yang berada di supply chain produk. Dengan demikian adanya produksi mobil Maung, berimbas pada tumbuhnya industri UMKM yang menyuplai komponen produk. Ini yang dinamakan efek berganda atau istilah ekonominya multiplier effect.

    Industrialisasi High-Tech

    Industrialisasi adalah langkah tepat untuk menjadikan pengembangan teknologi high-tech menjadi memiliki nilai ekonomi multiplier effect. Melalui industrialisasi, nilai ekonomi dari produksi teknologi tidak hanya ada di end-product, melainkan dalam segala tahapan dalam rantai suplai. Untuk mewujudkannya diperlukan ekosistem yang mendukung, mulai dari industri komponen sampai regulasi dan standardisasi atas komponen produk, serta SDM yang akan turut serta mengembangkan dan memproduksi produk high-tech ini.

    Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat bergandengan tangan mewujudkan ekosistem ini sehingga proses industrialisasi high-tech tidak terhenti pada produksi mobil Maung saja.

    Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) dengan implikasi praktis dan taktis sehingga apa yang sudah dijalankan tinggal diperbaiki dan ditingkatkan. Kajian ini diorientasikan pada tiga hal yaitu industrialisasi high-tech adalah untuk peningkatan kemampuan teknologis bangsa Indonesia, mewujudkan kedaulatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiganya harus menjadi prinsip industrialisasi high-tech sekaligus karena jika salah satu yang diorientasikan akan menjadi masalah di kemudian hari.

    Pengembangan pesawat N250 pada era Presiden Soeharto harus menjadi pelajaran karena pada masa tersebut kapabilitas teknologis menjadi fokus utama pemerintah saat itu yang menjadikan proses industrialisasi pesawat saat itu pada akhirnya menjadi terhambat.

    (mmu/mmu)

  • Sejarah Milad GAM yang Diperingati Tiap 4 Desember

    Sejarah Milad GAM yang Diperingati Tiap 4 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diperingati setiap 4 Desember. Sebelum GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005, peringatan hari ulang tahun GAM dilakukan dengan upacara militer dan pengibaran bendera bulan bintang. Sekarang, perayaannya lebih sederhana, hanya dengan doa bersama.

    Sejarah milad GAM dimulai dari deklarasi Aceh merdeka oleh Muhammad Hasan di Tiro atau Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Kabupaten Pidie. Hasan Tiro memposisikan dirinya sebagai wali nanggroe atau wali negara Aceh. 

    Hasan Tiro merupakan cicit dari Teungku Muhammad Saman atau Teungku Chik di Tiro (1836-1891), ulama sekaligus pemimpin perang Aceh melawan Belanda yang diangkat sebagai pahlawan nasional. 

    Teungku Chik di Tiro pernah dinobatkan menjadi wali negara Aceh. Ia bertugas memimpin Kesultanan Aceh saat Sultan Muhammad Daud Syah masih kecil.   

    Hasan Tiro menasbihkan dirinya sebagai wali nanggroe dalam struktur GAM untuk melanjutkan perjuangan Teungku Chik di Tiro. Bagi Hasan Tiro, Aceh tidak pernah menyerah ke Belanda. Menurutnya, Aceh adalah negara berdaulat yang tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda, sehingga ia menggugat penggabungan Aceh dalam NKRI.

    Deklarasi Aceh merdeka yang dikumandangkan oleh Hasan Tiro menjadi titik awal GAM melawan Pemerintah Indonesia yang dianggap bertindak tidak adil dan sewenang-wenang terhadap Aceh. 

    Berbeda dengan perlawanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Teungku Daud Beureueh sebelumnya, tujuan perjuangan GAM adalah menjadikan Aceh sebagai negara berdaulat, pisah dari Indonesia. Meskipun perjuangan GAM ada benang merah dengan DI/TII. Pasalnya, Hasan Tiro adalah orang kepercayaan Daud Beureueh.

    Hasan Tiro sangat marah dengan militer Indonesia yang membantai ratusan orang dalam tragedi Pulot Cot Jeumpa di Leupung, Aceh Besar pada 1954. Pembantaian yang dikaitkan dengan DI/TII itu dimuat di beberapa media ternama seperti koran Indonesia Raya, Keng Po, bahkan New York Times, dan Washington Post yang terbit di Amerika Serikat.

    Hasan Tiro pernah menjadi perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia melaporkan pembantaian di Pulot Cot Jeumpa ke PBB dan membuat surat protes dengan menyatakan Indonesia melakukan genosida terhadap Aceh. Pemerintah Indonesia berang, akhirnya mencabut kuasa diplomat dari Hasan Tiro. 

    Hasan Tiro kemudian balik mendukung DI/TII dan ia pernah diminta agar diekstradisi oleh Indonesia. Tetapi, Pemerintah Amerika Serikat menjamin hidupnya di Negeri Paman Sam.

    Hasan Tiro hidup mapan sebagai pengusaha di New York dengan istrinya Dora, dan anak sematawayang Karim Tiro. Namun, Hasan Tiro tetap memikirkan Aceh meski paspor Indonesianya sudah dicabut pemerintah. 

    Hasan Tiro diam-diam pulang ke Aceh melalui Kuala Lumpur. Ia mengajak beberapa tokoh pemuda Aceh untuk membahas gagasan perjuangan. Kemudian diproklamasikan Aceh merdeka di Gunung Halimon, Pidie pada 4 Desember 1976.

    Setelah mendeklarasikan Aceh merdeka, Hasan Tiro sebagai wali nanggroe membentuk kabinet pemerintahan negara Aceh Sumatera. Menteri-menterinya terdiri dari anak-anak muda Aceh terdidik kala itu, seperti Husaini Hasan, Zubir Mahmud, Zaini Abdullah, Muchtar Lubis, Malik Mahmud Al-Haytar, Teungku Muhammad Usman Lampoih Awe, Amir Rasyid Mahmud, Daud Panuek, Ilyas Leubei, dan lainnya. 

    Setelah GAM berdiri, Hasan Tiro dan kawan-kawan gencar mengkampanyekan perlawanan terhadap Indonesia dan penyadaran sejarah Aceh. Akibatnya, Hasan Tiro menjadi buronan nomor satu Pemerintah Indonesia. Jakarta menggelar operasi militer dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menumpas GAM.

    Sikap represif pemerintah menghadapi GAM membuat Hasan Tiro dan kawan-kawan menyiapkan perlawanan secara militer. Hasan Tiro merekrut ratusan pemuda Aceh kemudian dikirim ke Libya untuk latihan militer. Sejak 1989, sebagian pasukan GAM lulusan Libya itu mulai menyusup ke Aceh. 

    Pemerintah Orde Baru kemudian menjadikan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM). Presiden Soeharto mengirim banyak tentara untuk membasmi GAM dengan sandi “operasi jaring merah”. Selama DOM diterapkan di Aceh sampai 1998, banyak pelanggaran HAM terjadi. Ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh tentara.

    Alih-alih menumpas GAM, pemberlakuan DOM justru membuat konflik Aceh makin panas. Tindakan brutal aparat keamanan selama DOM, membuat rakyat Aceh marah kepada Pemerintah Indonesia, sehingga banyak pemuda, terutama mereka keluarganya jadi korban kekejaman TNI, memilih bergabung dengan GAM untuk “tueng bila” . 

    Tueng bila atau balas dendam merupakan fenomena yang muncul dalam masyarakat Aceh jika merasa harga dirinya sudah dilecehkan. Tradisi tueng bila sudah ada sejak zaman kesultanan dan membudaya lagi di Aceh saat konflik GAM dan RI.

    Setelah gerakan reformasi meruntuhkan dinasti Soeharto pada 1998, pemberlakuan DOM di Aceh dicabut. Sejak itulah pasukan GAM yang pernah latihan militer di Libya pulang semua ke Aceh. Mereka turut merekrut pemuda-pemuda lokal, kemudian dilatih menjadi tentara. GAM makin kuat. Persenjataan mereka pun cukup lengkap.

    Awal 2000-an, konflik Aceh mencapai puncaknya. Hampir di setiap wilayah terjadi baku tembak antara GAM dengan pasukan TNI/Polri. Kecamuk perang di Aceh membuat sendi-sendi ekonomi lumpuh, bahkan pemerintah daerah tidak berjalan normal. Satu per satu nyawa melayang di tangan pihak bertikai. 

    Pemerintah Indonesia dan GAM sempat berupaya berunding dengan difasilitasi oleh lembaga Henry Dunant Center (HDC) yang berkedudukan di Swiss. Namun, perdamaian itu gagal sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan darurat militer di Aceh sejak 19 Mei 2003 hingga 18 Mei 2004.

    Sejak darurat militer diumumkan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi Aceh makin menjadi-jadi. Jakarta mengirim puluhan ribu TNI-Polri untuk melawan GAM yang diperkirakan hanya sekitar 5.000 orang. Kontak senjata antara GAM dan TNI-Polri terjadi di sana-sini. Korban jiwa terus berjatuhan. Dalam dua tahun darurat militer di Aceh, ribuan orang tewas.

  • Prabowo Sebut Soekarno, Soeharto, dan Sudirman Kader Muhammadiyah: Luar Biasa

    Prabowo Sebut Soekarno, Soeharto, dan Sudirman Kader Muhammadiyah: Luar Biasa

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SETPRES

    KUPANG – Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024). Prabowo memuji Muhammadiyah yang memiliki kader-kader terbaik memimpin Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, dan Jenderal Sudirman.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Ada yang menjadi pengurus atau hanya lulusan sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah.

    “Presiden RI pertama dan dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah Presiden Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah. Ibu Fatmawati juga keluarga pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu,” kata Prabowo.

    Presiden Kedua RI Soeharto, kata Prabowo, juga warga Muhammadiyah. Mantan mertuanya itu menamatkan pendidikan di SD dan SMP Muhammadiyah. Bahkan Presiden Soeharto banyak menempatkan kader-kader Muhammadiyah dalam kabinetnya.

    “Mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader, sehingga ada di mana-mana,” katanya.

    Tak mereka berdua, Panglima Besar TNI pertama, Jenderal Sudirman juga merupakan Kepala SMA Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Karena itu, Prabowo menilai bahwa Muhammadiyah, selain melakukan dakwah juga menanamkan patriotisme, semangat cinta Tanah Air, dan melahirkan pemimpin yang luar biasa.

    “Terus terang saja, Panglima Besar Jenderal Sudirman bukan lulusan Akademi Militer, beliau tidak pernah ikut Sesko di mana pun tapi berhasil memimpin perang kemerdekaan dan menang,” kata Prabowo.

    Bahkan Prabowo menganggap Jenderal Sudirman tidak dengan para pemimpin militer dunia sepanjang sejarah dunia. Hal itu bisa dibuktikan melalui ucapan, perintah, dan pemikirannya.

    “Artinya walaupun beliau mungkin hanya dianggap sebagai kepala sekolah SMA, tetapi pasti beliau mendalami, menbaca, belajar secara otodidak, sehingga beliau mampu memimpin sebuah perjuangan kemerdekaan,” katanya.

    Dalam acara tersebut, Prabowo juga mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam ikut serta membangun bangsa. Muhammadiyah memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah, 440 pesantren, dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan luar negeri. Amal usaha itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tapi semua orang.

    “Kalau saya tidak salah, Muhammdiyah baru saja membeli Gedung di Spanyol di Madrid, dan diubah menjadi masjid yang besar. Muhammadiyah luar biasa,” katanya.

    (abd)