Tag: Soeharto

  • Mitora Tunggu Putusan Hukum Museum Soeharto untuk Langkah Berikutnya

    Mitora Tunggu Putusan Hukum Museum Soeharto untuk Langkah Berikutnya

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mitora Pte., Ltd tengah menantikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Keputusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya yang akan diambil perusahaan.

    Dalam keterangannya, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Apabila Mitora memenangkan perkara ini, mereka berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap dua orang saksi, yaitu Gatot dan Kepala Keamanan Museum Soeharto, Mina.

    “Gatot dalam kesaksiannya menyebut adanya dana di rekening BCA milik Soehardjo yang hanya diblokir oleh pihak bank,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

    Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA, ia melanjutkan, cek tersebut dinyatakan kosong karena dana tidak mencukupi, yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan dalam persidangan.

    Sementara itu, Mina mengklaim bahwa Andreas Thanos memberikan arahan langsung kepada karyawan di Museum Purna Bhakti Pertiwi. Denny pun membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

    “Kesaksian ini dinilai berusaha membangun narasi yang tidak berdasar dan merugikan pihak Mitora,” imbuh dia.

    Mitora juga menyoroti upaya pembatalan putusan BANI yang sebelumnya diajukan oleh OC Kaligis. Pembatalan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membongkar dugaan manipulasi hukum.

    “Kami juga telah pula mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kejanggalan dalam putusan BANI yang dianggap tidak berpihak pada keadilan,” ujar Deny.

    Langkah ini diambil sebagai komitmen Mitora untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.

    Sebagai informasi, sengketa antara Mitora dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) bermula dari Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

    Dalam perjanjian tersebut, Mitora mengklaim telah menjalankan kewajibannya, termasuk menyusun master plan, mempresentasikan proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

    Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Putusan Nomor 47013/11/ARB-BANI/2024.

    Merespons hal ini, kuasa hukum Mitora, OC Kaligis, menyatakan keberatan atas putusan BANI tersebut. Sehingga, Mitora secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI.

    (rir/rir)

  • Dubes RI Sebut Kejatuhan Rezim Suriah Mirip Peristiwa Reformasi 1998

    Dubes RI Sebut Kejatuhan Rezim Suriah Mirip Peristiwa Reformasi 1998

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menyamakan situasi di negaranya saat ini mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika 1998.

    Pekan lalu, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) berhasil menumbangkan rezim diktator Presiden Bashar Al Assad yang telah berkuasa selama 24 tahun terakhir. Wajid menyebut situasi ini sebagai perubahan kekuasaan.

    “Saya lihat apa yang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan sebuah negara,” kata Wajid dalam diskusi soal Suriah yang digelar Partai Gelora secara virtual pada Rabu (11/12).

    Dia lalu menegaskan pergantian kekuasaan bisa terjadi di negara mana saja termasuk Indonesia.

    “Kita juga ingat waktu itu di Indonesia mengalami [perubahan kekuasaan] pada 1998 atau apa. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia melihat ini sebagai pergantian kekuasaan,” imbuh Wajid.

    Pada 1998, presiden yang menguasai Indonesia selama 32 tahun, Soeharto mundur usai serangkaian peristiwa politik. Publik menyebut insiden ini sebagai reformasi 1998.

    Sebelum lengser, rakyat dalam jumlah besar sering menggelar demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto.

    Sebelum itu, sebanyak 50 tokoh terkemuka Indonesia merilis keprihatinan mereka dalam dokumen “Petisi 50.”

    Mereka termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap serta Mohammad Natsir.

    Dokumen tersebut memproses penggunaan filsafat negara untuk melegitimasi kekuasaan oleh Soeharto. Saat itu, dia menyatakan setiap kritik yang dilancarkan ke presiden berarti kritik terhadap Pancasila.

    Soeharto juga dikenal kerap membungkam lawan politik dan siapa saja yang menentang dia.

    Kembali lagi soal Suriah, Wajid mengatakan Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara tersebut.

    Suriah bahkan menjadi salah satu negara yang mendukung Indonesia di PBB saat berusaha meraih kemerdekaan.

    Suriah berhasil dikuasai HTS usai melancarkan sejumlah serangan pada akhir November lalu.

    Dalam waktu singkat, mereka berhasil merebut situs dan kota strategis seperti Aleppo. Kemudian pada 8 Desember, HTS menguasai Damaskus dan Istana Kepresidenan.

    [Gambas:Youtube]

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam penutupan Munas Partai Golkar XI di JCC, Senayan, Rabu (21/8/2024). Foto/Dok SINDONEWS TV

    JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai partainya paling tepat buat Joko Widodo ( Jokowi ). Setelah tak lagi menjabat presiden, Ridwan menganggap langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah dengan bergabung ke partai politik (parpol).

    Dia mengatakan, siapa pun presidennya di Indonesia punya partai politik. Dia melanjutkan, Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Jokowi adalah kader partai. Ridwan mengatakan, bagaimanapun Jokowi menjadi presiden dua periode karena merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Meski di akhir masa periode keduanya, hubungan Jokowi dengan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu akhirnya retak. Bahkan, saat ini Jokowi sudah dianggap tidak lagi menjadi bagian dari kader parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Ridwan Hisjam

    Untuk itu, Ridwan menilai langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah kembali ke Golkar. “Saya kira tidak ada jalan lain, kecuali kembali ke rumah aslinya, yaitu Golkar. Karena Jokowi sejatinya adalah kader Golkar,” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Dia pun menjelaskan perlunya Jokowi berpartai. Menurut Ridwan, Jokowi punya program besar, yakni menjadikan Indonesia Emas 2045. Program itu harus terus dikawal siapa pun presidennya. Karenannya menjadikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden merupakan langkah yang tepat untuk mengawal keberlanjutan.

    “Demikian juga dengan berpartai, Jokowi bisa mengawal program besar itu untuk sampai pada tujuan di tahun 2045, menjadikan Indonesia Emas. Dan Golkar bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi untuk mengawal program besar itu,” ucapnya.

    Ridwan mengatakan, Golkar adalah partai yang fleksibel, tidak bertuan. Siapa pun bisa menjadi ketua umum parpol berlambang pohon beringin itu. Bahkan siapa pun ketua umumnya, Golkar bakal tetap eksis karena akan selalu berada di pemerintahan, sesuai doktrinnya Karya Kekaryaan.

  • Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai pada 2027 atau 2028 akan dengan memakai rumus ekonomi era Presiden Soeharto.

    Ia menuturkan rumus agar pertumbuhan ekonomi 8 persen terletak pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Rumus ini sebelumnya digunakan pada pemerintahan Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi berhasil tembus 8,2 persen pada 1995.

    “Kalau kita lihat sejarah, kita pernah mencapai angka (pertumbuhan ekonomi) tertinggi di tahun 1995 yaitu 8,2 persen. Tentunya kebijakannya adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Jadi rumus konsumsi, investasi, dan ekspor ini sepertinya berulang,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12).

    Namun, tetap ada perbedaan antara cara pemerintahan Soeharto dan pemerintah sekarang dalam mendongkrak perekonomian. Jika dulu Soeharto mengandalkan sawit, tekstil, dan migas, maka pemerintahan Prabowo akan menambahnya dengan hilirisasi, ekonomi digital, serta semikonduktor.

    Airlangga mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada komoditas atau bahan baku mentah karena saat harganya turun maka kesejahteraan rakyat bisa terganggu.

    “Dari segi hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri sektor manufaktur karena sektor manufaktur kontribusinya hampir 20 persen dari GDP kita. Sehingga pendalaman struktur akan mendorong nilai tambah,” imbuhnya.

    Ia juga menekankan pentingnya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dalam paparannya disebut diperlukan pertumbuhan investasi 10 persen setiap tahun.

    Namun tak hanya investasi yang perlu ditingkatkan, sambung Airlangga, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga perlu ditekan. ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    Saat ini ICOR Indonesia, kata Airlangga, ada di posisi 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

    Jika ICOR bisa ditekan, Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen.

    “Kalau kita bisa tekan ICOR kita seperti sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32 persen, pertumbuhan ekonominya 8 persen,” kata Airlangga.

    (fby/pta)

  • Menko Perekonomian Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo tentang ICOR Indonesia yang Capai Level 6

    Menko Perekonomian Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo tentang ICOR Indonesia yang Capai Level 6

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator dan Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini yang tergolong tinggi, yakni berada di level .

    Airlangga mengakui angka itu lebih tinggi dibandingkan beberapa negara dikawasan Asia Tenggara yang berada di level 3-5. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan era pemerintahan Soeharto, yang mencapai level 4, sehingga pertumbuhan ekonomi capai 8,2 persen.

    “Jadi kalau investasi kita 30 persen dengan ICOR Indonesia 6 persen, sederhananya 30 persen dibagi 6 persen pertumbuhan kita di 5 persen. Nah dahulu waktu zaman Pak Harto sempat kita pada angka 8,2 persen karena ICOR kita 4,” ujar Airlangga seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Airlangga menyebut, penilaian terhadap ICOR meliputi investasi yang berkesinambungan dengan sektor produktif. Dia mencontohkan, apabila pemerintah ingin membangun bendungan maka saluran tersier, sekunder, dan primernya tersambung sehingga produksi pangan meningkat.

    Salah satunya, Pelabuhan Patimban yang belum tersambung dengan jalan tol sehingga pengendara masih harus melewati jalan lama yang ada di Utara. Airlangga menilai, hal ini tidak maksimal dan efisien.

    “Padahal lebih murah, lebih efisien itu ngirim barang kontainer dari Karawang kemudian Subang ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak atau Tanjung Mas, sehingga ini harus kita selesaikan. Kalau ini selesai, pemerintah optimistis ICOR kita akan meningkat,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ICOR Indonesia yang tergolong tinggi, yakni berada di level 6. Angka itu lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang di level 3-5.

    “Dalam penilaian terhadap ekonomi kita, ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa negara tetangga kita 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/12/2024).

  • Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo a.k.a Didit Hediprasetyo a.k.a Didit Prabowo – Halaman all

    Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo a.k.a Didit Hediprasetyo a.k.a Didit Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo lebih dikenal dengan nama Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo.

    Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo adalah anak semata wayang Presiden Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto.

    Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini memilih karier yang berbeda dengan kedua orangtuanya.

    Nama Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo terkenal sebagai seorang perancang busana atau desainer.

    Didit Hediprasetyo tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat.

    Lalu, cucu Presiden ke-2 Indonesia Soeharto ini tinggal di Paris, Prancis untuk berkarier sebagai perancang busana.

    Bahkan anak tunggal Prabowo dan Titiek Soeharto ini meraih kesuksesan di dunia mode, terutama saat tampil dalam Paris Couture Fashion Week dan kolaborasinya dengan BMW dalam merancang BMW Individual 7 Series edisi terbatas.

    Pendidikan

    Sejak kecil Didit Hediprasetyo dikenal punya banyak cita-cita dan minat dalam dunia seni.

    Anak Prabowo ini kemudian bergabung dengan teater Shakespeare di Harvard Extension School.

    Lama-kelamaan Didit Hediprasetyo mulai jatuh cinta dengan dunia fashion.

    Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo memutuskan untuk kuliah di bidang fashion di Parsons School of Design di Paris dan Ecole Parsons di  New York, dilansir Wikipedia.

    Bahkan, Didit Hediprasetyo mendapatkan Silver Thrimble Award pada 2006.

    Kemudian Didit Prabowo mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts di Fashion Design pada 2017.

    Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo juga mengambil kursus melukis, fotografi dan sejarah seni.

    Karier

    Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo ternyata tidak langsung puas dan kembali ke Jakarta setelah lulus di 2007, 

    Didit mengembangkan sayapnya di sana.

    Hingga akhirnya Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo ini pun menampilkan kreasi perdananya Spring/Summer 2010 couture si Hotel Crillon pada Januari 2010 silam.

    Didit Hediprasetyo menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki hasrat tinggi terhadap struktur draperi, dan detail-detail rumit yang menggambarkan sebuah karya workmanship, seperti dikutip dalam laman resminya.

    Koleksi-koleksi Didit Prabowo pun kini menjadi salah satu penghuni tetap dalam berbagai jadwal pekan mode.

    Pertama kali mengadakan show di tahun 2010, Didit Hediprasetyo menjadi desainer couture pertama dan satu-satunya dari Indonesia, yang hingga kini secara konsisten memperagakan koleksinya di Paris.

    Sebagai seorang Indonesia, Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo ini pun tidak lupa untuk selalu memberikan nafas bernuansa Indonesia dalam koleksinya.

    Sejak awal kemunculannya, koleksi perdana putra Prabowo ini memikat mata almarhum Carla Sozzani, pemimpin redaksi Vogue Italia saat itu.

    Rancangan Didit Hediprasetyo juga mencuri perhatian Cameron Silver, pengusaha mode berpengaruh, sekaligus pemilik direktur fesyen brand H by Halston dan H Halston.

    Nama didit sudah pernah tercatat dalam majalah mode Vogue, dikutip dari Tribunnewswiki.

    Didit Hediprasetyo juga tercatat dalam daftar Official Calender Paris Fashion Week yang secara konsisten menggelar peragaan busana.

    Rancangan busana Didit Hediprasetyo dipakai oleh penyanyi asal Kanada bernama Carly Rae Jepsen dalam acara pagelaran musik terbesar yaitu MTV Video Music Awards 2013.

    Artis Indonesia banyak yang menjadi pelanggannya, di antaranya Anggun C Sasmi, Bunga Citra Lestari.

    Didit Hediprasetyo memang jadi salah satu desainer Indonesia yang memilih untuk menggeluti dunia couture wanita.

    Namun couture yang ditampilkannya bukanlah couture biasa.

    Di saat desainer-desainer couture berlomba untuk membuat desain super rumit, megah, ekstravaganza, dan besar, Didit Hediprasetyo justru menawarkan konsep couture dalam keseharian yang tetap elegan dan mewah.

    Rancangan Didit Hediprasetyo yang ultramodern namun punya tingkat kerumitan level couture pun dilirik brand mobil premium asal Jerman, BMW.

    Dia menjadi perancang interior koleksi eksklusif BMW Individual Series 7, yang hanya diproduksi lima buah di seluruh dunia.

     Didit Prabowo adalah desainer kedua setelah Karl Lagerfeld dan desainer Asia pertama yang mendapat kehormatan tersebut.

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • Jusuf Kalla Terpilih Jadi Ketua Umum PMI, Empat Kali Menjabat Sejak 2009

    Jusuf Kalla Terpilih Jadi Ketua Umum PMI, Empat Kali Menjabat Sejak 2009

    Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla kembali mencetak sejarah dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024–2029. Ini adalah periode keempat sejak pertama kali menjabat pada 2009. Keputusan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna Kongres Nasional (Munas) ke-22 PMI di Jakarta, Senin 9 Desember 2024.

    Ketua Sidang Munas, Adang Rochjana, mengumumkan bahwa Jusuf Kalla berhasil meraih dukungan mayoritas lebih dari 50% delegasi yang hadir, memenuhi syarat untuk pengangkatan melalui aklamasi. 

    Baca juga: Cegah Banjir, Relawan PMI Punguti Sampah Dialiran Sungai Ciraden

    “Seluruh peserta Kongres telah memutuskan agar Jusuf Kalla kembali memimpin PMI untuk masa jabatan 2024–2029,” ujar Adang dalam sidang tersebut.

    Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh para peserta Kongres. Jusuf Kalla sudah menjabat selama 15 tahun terakhir.

    “Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta Kongres yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali memimpin PMI periode 2024-2029,” katanya.

    Jusuf Kalla pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PMI pada Munas ke-19 untuk periode 2009–2014. Ia kemudian melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua pada 2014–2019 setelah memenangkan voting melawan Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dengan suara signifikan. 

    Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla kembali mencetak sejarah dengan terpilihnya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024–2029. Ini adalah periode keempat sejak pertama kali menjabat pada 2009. Keputusan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna Kongres Nasional (Munas) ke-22 PMI di Jakarta, Senin 9 Desember 2024.
     
    Ketua Sidang Munas, Adang Rochjana, mengumumkan bahwa Jusuf Kalla berhasil meraih dukungan mayoritas lebih dari 50% delegasi yang hadir, memenuhi syarat untuk pengangkatan melalui aklamasi. 
     
    Baca juga: Cegah Banjir, Relawan PMI Punguti Sampah Dialiran Sungai Ciraden
    “Seluruh peserta Kongres telah memutuskan agar Jusuf Kalla kembali memimpin PMI untuk masa jabatan 2024–2029,” ujar Adang dalam sidang tersebut.
     
    Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh para peserta Kongres. Jusuf Kalla sudah menjabat selama 15 tahun terakhir.
     
    “Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta Kongres yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali memimpin PMI periode 2024-2029,” katanya.
     
    Jusuf Kalla pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PMI pada Munas ke-19 untuk periode 2009–2014. Ia kemudian melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua pada 2014–2019 setelah memenangkan voting melawan Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dengan suara signifikan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Sebut Peringatan Hari HAM Sedunia Istimewa, Menko Yusril: 25 Tahun Lahirnya UU HAM

    Sebut Peringatan Hari HAM Sedunia Istimewa, Menko Yusril: 25 Tahun Lahirnya UU HAM

    Sebut Peringatan Hari HAM Sedunia Istimewa, Menko Yusril: 25 Tahun Lahirnya UU HAM
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum,
    HAM
    , Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengatakan, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada tahun 2024, istiwewa.
    Pasalnya, menurut Yusril, bertepatan dengan 25 tahun lahirnya Undang-Undang (UU) tentang HAM. Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit pada tahun 1999.
    “Atas nama Pemerintah RI menyampaikan ucapan selamat merayakan dan memperingati
    hari HAM Sedunia
    yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya, yang kali ini kita peringati dengan lebih istimewa karena tahun 2024 ini adalah 25 tahun lamanya lahirnya UU tentang HAM pada tahun 1999,” kata Yusril di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
    Dikutip dari YouTube Komnas HAM, Yusril mengatakan, komitmen pemerintah atas penegakkan HAM dimulai sejak penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hingga akhirnya, pasal-pasal tentang HAM masuk dalam konstitusi saat amendemen di era reformasi.
    Namun, menurut Yusril, Komnas HAM sudah berdiri sejak tahun 1993, meskipun saat itu hanya berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto.
    “Sejak terbentuknya Komnas HAM sampai sekarang ini dari 1993 yang telah memberikan sumbangsih begitu besar bagi kemajuan HAM di negara kita. Kita harapkan Komnas HAM betul-betul akan memainkan kiprahnya yang penting untuk kemajuan HAM di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.

    Atas dasar itu, dia menekankan bahwa pengakuan HAM sudah dilakukan dan akan terus menjadi komitmen pemerintahan saat ini yang berada di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril.
    Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
    “Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.
    “Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.
    “Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.
    Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.
    “Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari HAM Sedunia, Menko Yusril: Negara Jamin HAM Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi

    Hari HAM Sedunia, Menko Yusril: Negara Jamin HAM Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi

    Hari HAM Sedunia, Menko Yusril: Negara Jamin HAM Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tak hanya berkomitmen meneruskan upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (
    HAM
    ) di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut bahwa negara akan terus menjamin HAM semua warganya.
    Hal itu disampaikan
    Yusril
    dalam pidatonya dalam acara peringatan
    Hari HAM Sedunia
    yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
    “Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskiriminasi, setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.
    Yusril juga menegaskan bahwa negara mengakui setiap hak-hak yang terkandung dalam HAM, termasuk hak dalam melindungi hak asasinya.
    “Setiap manusia, setiap warga negara memiliki kesamaan hak di hadapan hukum. memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memanjukan hal-hal tersebut,” ujarnya.
    Namun, menurut Yusril, upaya menjamin hak asasi manusia tersebut adalah komitmen bersama.
    Atas dasar itu, dalam acara peringatan
    hari HAM Sedunia
    , Yusril mengajak semua elemen untuk bersama memastikan bahwa HAM ditegakkan di Tanah Air.

    “Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang (UU) HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” katanya.
    Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa peringatan hari HAM Sedunia pada 2024 istimewa karena bertepatan dengan 25 tahun UU HAM lahir.
    Dia pun mengatakan, sejak Komisi Nasional (Komnas) HAM berdiri pada 1993 hingga saat ini, sudah banyak kontribusi yang diberikan bagi penegakkan HAM di Tanah Air.
    “Kita harapkan Komnas HAM betul-betul akan memainkan kiprahnya yang penting untuk kemajuan HAM di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.
    Sebagaimana diketahui, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir pada tahun 1999. Sebelumnya, Komnas HAM berjalan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan Presiden Soeharto pada 1993.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

    Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

    “Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

    Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

    Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

    Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

    Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.