Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Siapa Indira Sudiro? Viral karena Gaya Konsisten Dulu hingga Kini, Ternyata Putri Indonesia Pertama

    Siapa Indira Sudiro? Viral karena Gaya Konsisten Dulu hingga Kini, Ternyata Putri Indonesia Pertama

    TRIBUNJATIM.COM – Nama Indira Sudiro belakangan menjadi sorotan hingga viral di media sosial.

    Ini lantaran gayanya yang dinilai warganet konsisten dulu hingga sekarang.

    Pada usianya yang ke 53 tahun, ia tetap tampil cantik dan prima. 

    Rambut hitam yang panjang dan makeup sederhana, tak menyamarkan kecantikannya. 

    Indira Sudiro sendiri merupakan Puteri Indonesia pertama pada 1992. 

    Namanya mulai menjadi pusat perhatian saat itu. 

    Berbagai ajang kompetisi pun diikutinya dan dirinya selalu menyabet posisi pertama. 

    Lama tak terdengar kabarnya, Indira Sudiro kini menikmati kehidupannya di luar entertainmen. 

    Sementara itu, Indira juga sempat menuai perhatian saat dirinya memperjuangkan wasiat orangtuanya pada tahun 2024 ini. 

    Dikutip dari Tribun Sultra pada Jumat (27/12/2024), Indira Sudiro atau Indira Soediro adalah pemenang None Jakarta 1991 dan juga Miss ASEAN 1991. 

    Ia lahir pada 22 Agustus 1971 di Jakarta.

    Indira Soediro merupakan pemenang dari kontes Abang None Jakarta pada tahun 1991 dan juga Puteri Indonesia pada 1992.

    Potret Indira Sudiro dulu dan sekarang. (Tribun Sultra)

    Bahkan Sebelum Venna Melinda yang menjadi Puteri Indonesia.

    Setahun sebelumnya, Indira menjuarai kontes Miss ASEAN yang diadakan di Hailai, Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun yang sama; yaitu 1991.

    Indira Soediro sosoknya dikenal memiliki kecerdasan dan paras ayu.

    Tak hanya jadi Puteri Indonesia saja, Indira juga mewakili Indonesia di ajang Miss Universe.

    Ajang kecantikan Miss Universe yang diikuti Indira Soediro saat itu di Meksiko pada 1993.

    Indira sempat dinilai negatif oleh masyarakat, lantaran soal pemakaian bikini saat ajang itu berlangsung.

    Kini Indira Soediro sudah dikaruniai 6 orang anak.

    Bahkan anak-anaknya sudah tumbuh dewasa.

    Indira Soediro kerap membagikan momen indah saat bersama anaknya.

    Meski memiliki 6 orang anak, Puteri Indonesia pertama tersebut masih terlihat begitu memukau dan cantik.

    Memasuki usia 52 tahun, membuat dirinya terlihat awet muda.

    Terlihat potret-potretnya yang begitu masih bugar bak gadis remaja.

    Memiliki kecantikan yang tak pernah luntur membuat wanita lain merasa iri.

    Bahkan, sosoknya semakin terlihat cantik dan memukau dari waktu ke waktu.

    Rahasia kecantikan dan awet muda Indira lantaran dirinya menjaga pola hidup sehat.

    Ibu dari 6 orang anak ini terus menekuni hidup sehat.

    Ia rutin berolahraga bersama anak-anaknya.

    Tidak heran jika saat ini Indira Soediro terlihat bugar dan cantik.

     

    Memiliki paras cantik dan populer membuat dirinya selalu jadi sorotan.

    Tak heran jika sosok Indira memiliki banyak penggemar.

    Di media sosial, Indira Sudiro jadi obrolan karena membuat penasaran banyak orang dengan rahasia kecantikannya.

    Menoreh sejarah sebagai Puteri Indonesia 1992, serta wakil Indonesia di ajang pemilihan Ratu Sejagat (Miss Universe) di tahun yang sama, Indira mampu menjaga posturnya tak melar di usia dekati setengah abad.

    Padahal ia tercatat sebagai ratu kecantikan di zaman belum ada kecanggihan dalam hal perawatan kecantikan wajah dan postur.

    Belum ada teknologi manicure, padicure, sedot lemak, teknologi sulam alis, tanam benang, sulam bibir, apalagi operasi plastik yang aneh-aneh.

    Pada saat itu juga belum muncul teknologi komputerisasi photoshop yang bisa mengubah wajah biasa menjadi spektakuler cantiknya.

    Tapi Indira Sudiro mampu menjaga pesonanya.

    Indira Sudiro beberapa kali disorot karena kedekatannya dengan orang penting atau pejabat tinggi di negeri ini.

    Sebelumnya, ibu dari Rizky, Almira, Nabila, Pasha, Sharfa, dan Sharqa tersebut juga jadi perbincangan karena dekat dengan putera Soeharto, Presiden Indonesia kala itu, Tommy Soeharto.

    Namun, kabar tersebut terbantahkan dengan kedekatan Indira dengan Teuku Djohan, pengusaha dan mantan direktur perusahaan pupuk di Aceh.

    Indira Sudiro juga sempat dikabarkan dekat dengan Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Kehebohan itu dipicu munculnya spanduk unjuk rasa di depan kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 18, Jakarta Pusat, yang dipasak sejak Rabu (19/7/2017).

    Dalam spanduk tersebut, terdapat foto Indira disertai tulisan, “USIR !!! INDIRA SUDIRO DARI KEMENTERIAN ESDM KARENA BUKAN AHLINYA. FORUM PEDULI & PENYELAMAT ESDM”

    Bersamaan itu pula, pada media sosial Twitter beredar foto Menteri ESDM, Ignasius Jonan jalan bareng Indira di luar negeri.

    Foto tersebut merupakan hasil screenshot akun Indira pada Instagram @indirasoediro.

    Sebelumnya dia memang mem-posting fotonya jalan berdua dengan Jonan.

    Tak dapat dibantah, Jonan memang dekat dengan Indira.

    Pasalnya, sejak Jonan menjabat Menteri ESDM, Kementerian ESDM menunjuk mantan Putri Indonesia tahun 1992 tersebut sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

    Terkait dengan kabar kedekatan khusus Jonan dengan Indira, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ESDM, Hadi M Juraid kemudian langsung mengklarifikasi melalui akunnya pada Twitter @HadiMDjuraid.

    Klarikasinya disampaikan dalam bentuk kultweet sebanyak 22 kali.

    1. “Selamat siang Tweeps. Sy kultwit utk jawab isu yg brkmnbang ttg foto2 Men-ESDM Ignasius Jonan dn Indira Soediro #FotoJonanBiasaAja.”

    2. “Isu itu awalnya dr chripstory akun anonimous @nasionalistulen dg judul Skandal Menteri #FotoJonanBiasaAja.”

    3. “Lalu muncul foto2 Jonan dg Indira Soediro, yg awalnya jg dr akun2 anonymous. #FotoJonanBiasaAja.”

    4. “Utk mmprkuat kesan skandal spt isi chripstory ngawur itu, foto2 Indira dlm brbagai pose yg ckp trbuka jg dimnculkan #FotoJonanBiasaAja.”

    5. “Trhitung sjk 1/4/17 Indira direkrut Kem-ESDM sbg Tenaga Ahli Komunikasi. #FotoJonanBiasaAja.”

    6. “Tugas Indira spesifik utk media intrnasional dn hubungan lmbaga intrnasional #FotoJonanBiasaAja.”

    7. “Knp jbatannya Tenaga Ahli? Ini adalh jabatn yg disediakn utk profesional dr luar kementerian #FotoJonanBiasaAja.”

    8. “Berbeda dg Staf Ahli yg mrupakn jabatan struktural dg kepangkatan trtentu #FotoJonanBiasaAja.”

    9. “Tiga bln prtma, Indira hmpir sllu ada di knjungan/kegiatan Menteri utk akselerasi pngtahuan dn wwsan ttg ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    10. “Cara efktf utk itu adlh libtkan dlm kgiatn, shg bs dengar dn simak lgsung pemikiran, kebjakn, dn program Menteri ESDM#FotoJonanBiasaAja.”

    11. “Indira sll posting di Instagram foto2 kunjungn/kegiatn dg Menteri dll.Foto2 dg Jonan yg beredar diambl dr instagramnya #FotoJonanBiasaAja.”

    12. “Foto2 itu biasa sj, tdk spesial, tdk aneh, tdk langgar norma susila. Foto dg pejabat lain spt Wamen dn Dirjen jg ada #FotoJonanBiasaAja.”

    13. “Dalam tugas barunya Indira a.l jd moderator utk kegiatan dg bhs Inggris, spt kegiatan berikut: #FotoJonanBiasaAja.”

    14. “Atau turut menerima tamu dr mancanegara: #FotoJonanBiasaAja.”

    15. “Ttg foto Indira dlm brbagai pose, itu adlh foto2 dr akun Instagramnya, tdk ada kaitan dg tugas barunya di ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    16. “Bbrp bahkan foto yg diambil jauh sblm Indira brgabung ke ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    17. “Beredar jg foto spanduk, dg bumbu narasi ada demo kryawan ESDM utk usir Indira #FotoJonanBiasaAja.”

    18. “Spanduk tsb dipasang di luar pagar Gd Ditjen Listrik di Jl Gatot Subroto, Rabu 19/7/17 #FotoJonanBiasaAja.”

    19. “Pemasang spanduk adlh pengecut, krn pasang dini hari saat gelap, lalu kabur #FotoJonanBiasaAja.”

    20. “Tidak ada demo. Pemasang spanduk pengecut itu hanya ingin pasang, potret, lalu kabur utk sebar foto #FotoJonanBiasaAja.”

    21. “Jadi tuduhan akun anonymous ada skandal di ESDM, atau ada inisial IPPS bisa atur proyek, jelas superngawur #FotoJonanBiasaAja.”

    22. “Di tengh rame2 isu reshuffel, mesti superhati-hati sikapi info. Smoga mnjernihkan kekeruhan yg telanjur meluas #FotoJonanBiasaAja.”

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • 5 Tokoh Ekonomi Tutup Usia di 2024: Rizal Ramli-Faisal Basri

    5 Tokoh Ekonomi Tutup Usia di 2024: Rizal Ramli-Faisal Basri

    Jakarta –

    Indonesia kehilangan sejumlah tokoh penting di bidang ekonomi sepanjang 2024. Nama-nama besar yang berkontribusi bagi perekonomian bangsa berpulang menghadap sang pencipta.

    Pada awal 2024, publik dikejutkan dengan meninggalnya Rizal Ramli karena sakit. Lalu pada September ekonom yang kerap melontarkan kritik tajam, Faisal Basri juga wafat karena sakit.

    Meski sudah tiada, jasa dan pikiran tokoh-tokoh tersebut akan abadi tertulis di catatan sejarah bangsa.

    5 Tokoh Ekonomi yang Tutup Usia 2024:

    1. Rizal Ramli

    Kabar duka terdengar pada awal 2024 kala eks Menko Kemaritiman, Rizal Ramli meninggal dunia. Rizal Ramli menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

    Sosok yang identik dengan jurus ‘Rajawali Ngepret’ itu meninggal dunia setelah dua bulan dirawat akibat mengidap kanker pankreas. Di rumah duka, sejumlah tokoh nasional tampak melayat seperti Menko Kemaritiman saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Mendiang Rizal Ramli diketahui kerap memakai jurus ‘Rajawali Ngepret’ saat melontarkan kritik ke pemerintah. Jurus itu bahkan dipakainya ke sesama pejabat saat dirinya masih menjadi bagian dari pemerintah.

    Selain berperan di pemerintahan, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 ini merupakan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Rizal diketahui merupakan pendiri Econit (1992), sebuah lembaga pengkajian ekonomi.

    Dari Econit, Rizal menuai reputasinya. Ia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak fair bagi masyarakat. Kiprahnya yang dekat dengan kaum oposisi, membuat Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mendukung pluralisme, meliriknya untuk ditempatkan pada posisi Kepala Bulog pada 2000.

    Rizal hanya enam bulan menduduki kursi itu, seterusnya ia diangkat menjadi Menteri Perekonomian. Lengsernya, Gus Dur dari pemerintahan juga menjadi akhir karier Rizal di birokrasi. Selanjutnya ia kembali ke Econit. Kinerjanya yang tokcer dalam masa singkat di birokrasi, membuat pemerintah SBY meliriknya untuk menjadi preskom PT Semen Gresik pada 2006.

    2. Faisal Basri

    Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia di usia ke-64 tahun pada Kamis, 5 September 2024. Faisal Basri mengembuskan napas terakhirnya saat dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan akibat serangan jantung.

    Ekonom senior ini diketahui mengalami sakit usai menghadiri undangan petani di Dairi, Sumatera Utara sepekan sebelum ia wafat. Sri Mulyani hingga Luhut melayat ke rumah duka Faisal Basri. Luhut menyebut keduanya saling menghormati meski kerap berbeda pendapat.

    “Saya sangat terkejut mendengar beliau pergi tadi pagi. Dan saya upayakan betul supaya bisa melayat beliau di sini. Saya menyampaikan selamat jalan Pak Faisal Basri, istirahatlah dengan tenang. Kami masih meneruskan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Anda kritik di sana sini yang menurut saya cukup ada yang benar dan juga akan kita perbaiki, ” ujarnya di rumah duka di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

    Sebagai ekonom, Faisal Basri ikut mendirikan lembaga think tank Institute for Development of Economics & Finance (INDEF). Dia aktif dari 1995 hingga 2000 di INDEF.

    Sementara di bidang pemerintahan, Faisal Basri pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN di tahun 1985-1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden pada tahun 2000.

    Pada 2014, Faisal Basri sempat ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

    3. Tanri Abeng

    Tanri Abeng meninggal dunia pada 23 Juni 2024. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada kabinet Presiden Soeharto itu menghembuskan napas terakhirnya pada usia 82 tahun.

    Tanri Abeng ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998. Ia adalah menteri pertama di kementerian tersebut, yang kini menjadi Kementerian BUMN.

    Selama menjabat, Tanri Abeng memiliki jasa besar terhadap perusahaan pelat merah, khususnya dalam menyehatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan melahirkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Dalam wawancara khusus detikcom September 2014 silam, Tanri menyebut menyehatkan Garuda merupakan salah satu tugas berat pertamanya. Tugas ini diembannya atas titah Presiden Soeharto yang ingin simbol negara ini terus mengudara.

    “Saya tidak mau Garuda bangkrut. Dia harus terbang terus,” kata Tanri menirukan Pak Harto kala itu.

    Ia mengatakan, tugas ini bukan perkara mudah lantaran sebagai sebuah perusahaan Garuda bisa dikatakan sudah bangkrut terbebani oleh utang yang sangat besar dan manajemen yang tidak sehat. Beberapa bulan ia banting tulang menangani maskapai pelat merah itu, sayap-sayap Garuda mulai pulih dan tampak dapat terbang dengan sehat.

    Tugas berat berikutnya adalah menyehatkan 4 Bank BUMN yang terdiri dari Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan melakukan skema penggabungan atau merger menjadi Bank Mandiri.

    Berkat jasanya, Garuda Indonesia masih bisa mengudara sampai hari ini dan Bank Mandiri menjelma sebagai salah satu bank terbesar di Tanah Air.

    4. Hamzah Haz

    Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Haz meninggal dunia pada 24 Juli 2024. Ia meninggal dunia setelah terjatuh kala ingin melaksanakan salat duha di kediamannya wilayah Matraman, Jakarta Timur.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN.

    Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal.

    Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional.

    Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz ‘turun gunung’ untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik.

    Hamzah Haz yang merupakan Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

    5. Rachmadi Bambang Sumadhijo

    Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999 Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo meninggal dunia dalam usia 84 tahun. Mendiang menghembuskan napas terakhir pada hari Rabu 4 Desember 2024, pukul 10.20 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memimpin prosesi pemakaman di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selama masa bakti sebagai Menteri PU periode 1998-1999, Rachmadi berkontribusi dalam pemulihan infrastruktur nasional di tengah situasi krisis ekonomi. Almarhum sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada 1990-1991 dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada 1991-1998.

    Atas dedikasi Almarhum dalam bidang pembangunan, Rachmadi Bambang Sumadhijo menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (1981). Tanda jasa lainnya juga diterima Almarhum yakni Satyalancana Wira Karya (1994), Bintang Jasa Utama (1995), dan Bintang Mahaputera Adipradana (1999).

    (ily/ara)

  • Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    JAKARTA – Demokrasi Indonesia mulai menggigil, bisa karena kedinginan atau ketakutan. Begitulah realita yang terjadi pada 2024, dan tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa 2025 tidak akan menjadi tahun demokrasi bagi negeri ini.

    Mundur jauh ke 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemunculan Jokowi disambut gegap gempita. Pria asli Boyolali ini menjadi simbol representasi “wong cilik” dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang selama bertahun-tahun didominasi kalangan oligarki.

    “Selama empat tahun ini saya diam. Tapi kini saya harus jawab. Saya harus ngomong. Bapak ibu saya itu orang desa di Boyolali,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11/2018).

    Jokowi perlu menyampaikan itu demi menjawab kampanye hitam, yang selalu menyudutkan dirinya sebagai anak orang keturunan China asal Singapura bernama Oey Hoi Liong.

    Masyarakat antusias menghadiri undangan hitung cepat hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)

    Harapan para pendukung demokrasi terhadap keberadaan Jokowi sangat tinggi. Memang bumbungan harapan itu terkesan tidak realistis, namun kondisi tersebut harus ada dalam setiap  perubahan peta politik Indonesia.

    Situasi Menjelang Akhir Kekuasaan Jokowi

    Pada 2024 segalanya berubah. Optimisme tinggi pada peran Jokowi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia mulai luntur. Masyarakat terbelah, berada di persimpangan jalan. Sebagian masih meneladani Jokowi, sebagian lagi tidak. Mantan Presiden itu tak lagi dianggap “orang luar” yang reformis, melainkan bagian dari oligarki.

    “Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kemunduran demokrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, komersialisasi pendidikan nasional, hingga berbagai kecurangan Pemilu 2024,” demikian tertulis dalam laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2024.

    Jokowi dituding telah melanggar banyak aturan demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah politik Jokowi terbukti berhasil memuluskan keterpilihan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, sekaligus membawa Gibran sebagai wakilnya.

    Pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 55 persen. Jauh meninggalkan pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Situasi ini semakin memperjelas keyakinan para pendukung demokrasi, bahwa iklim politik yang sudah dingin kemungkinan akan semakin beku dan bikin menggigil di masa selanjutnya.

    Jokowi yang dianggap cawe-cawe dengan memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. (Instagram/@jokowi)

    Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis 12 Desember lalu, Prabowo menegaskan kembali gagasan penghapusan Pilkada langsung. Dalih yang dia kemukakan adalah soal penghematan biaya.

    “Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo.

    Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya dapat menhemat banyak anggaran dengan hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih kepala daerah.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India sekali memilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo lagi dalam acara tersebut.

    Usulan Prabowo tersebut jelas memicu kecaman dari aktivis pro-demokrasi. Mereka berkeyakinan bahwa pembiayaan yang sangat mahal, Prabowo menyebutkan triliunan rupiah hanya dalam satu dua hari, merupakan investasi.

    Presiden Prabowo Subianto usai melakukan coblosan di TPS 08, Bojong Koneng, Bogor dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

    Jika menengok ke belakang, sikap Prabowo tersebut adalah ciri penolakannya terhadap reformasi demokrasi usai Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Pada 2014 dan 2019 Prabowo juga pernah melontarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli, yaitu presiden dipilih MPR.

    Jika gagasan tersebut dilaksanakan maka itu berarti penghapusan terhadap amandemen konstitusi 1999-2002, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia dibangun secara konstitusional pada saat ini.

    Hal tersebut membuka jalan bagi seorang presiden untuk mengakhiri pemilihan presiden secara langsung, menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden, bahkan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Situasi semacan itu berpotensi mengKO supremasi hukum di Indonesia, yang sudah sangat lemah.

    Mantan Aktivis Bakal Diam Saja

    Setelah dilantik, Prabowo tak hanya memasukkan banyak tokoh militer ke dalam pemerintahannya. Dia juga mengajak kalangan non-elit, termasuk para akitivis dan korban kekerasan pada masa akhir rezim Soeharto ke dalam kabinet demi memperkuat legitimasi mantan menantu Soeharto itu.

    Sungguh tidak realistis jika mengharapkan mereka mampu membatasi gerakan Prabowo sebagai Presiden RI. Berangkat dari pengalaman, para aktivis yang bercita-cita “memperjuangkan perubahan dari dalam Istana”, justru larut menjadi pendukung segala kebijakan, bahkan yang bersifat otoriter sekalipun.

    Organisasi masyarakat sipil, sepertu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperkirakan bakal mempertahankan independensi mereka juga sulit diharapkan. Bahkan sejak masa Jokowi organisasi sosial dan keagamaan yang dianggap progresif, justru dengan mudah digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengorbankan hak-hak publik.

    Pelukis Yos Suprapto (kanan) bersama petugas menurukan salah satu karya lukisannya yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang sebelumnya akan dipamerakan di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (23/12/2024). Penurunan karya lukisan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Yos terhadap Galeri Nasional Indonesia sebagai pemilik tempat yang meminta lima dari 30 lukisannya diturunkan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa)

    Ruang politik kaum progresif Indonesia untuk memajukan demokrasi justru semakin sempit. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus megaproyek Rempang Ecocity di Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan aktor-aktor non negara untuk dimobilisasi demi menekan protes masyarakat. Atau yang terbaru pelarangan lima lukisan yang akan dipamerkan oleh pelukis Yos Soeprapto di Galeri Nasional, Jakarta pekan lalu, hanya karena ada penggambaran sosok menyerupai Jokowi.

    Penciptaan gerakan pro-demokrasi yang berkelanjutan dengan basis masyarakat sipil yang lebih besar dan kuat perlu dilakukan. Namun strategi semacam itu hanya mudah diucapkan, sangat sulit dilakukan. Fragmentasi masyarakat sipil Indonesia sudah semakin besar. Hal itu tak melulu terlihat di dunia nyata, namun juga di jagat maya.

    Tak dapat dipungkiri, bahwa bahwa masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi musim dingin demokrasi yang bakal panjang. Tantangan besar untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, demi meningkatkan dampak politik sehingga kebekuan bahkan kehancuran demokrasi Indonesia tidak terjadi.

  • Ini Sederet Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Ini Sederet Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan bermacam-macam uang koin dan kertas. Nah, beberapa uang rupiah lama yang sudah langka kini banyak diincar para kolektor.

    Menariknya, beberapa uang rupiah langka tersebut memiliki nominal yang kecil, mulai dari Rp 25 hingga Rp 500. Namun, ada juga uang koin edisi spesial yang nominalnya cukup besar dan disebut-sebut paling langka saat ini.

    Penasaran, apa saja uang rupiah langka yang kini jadi incaran para kolektor uang? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

    Uang Rupiah Langka yang Diincar Para Kolektor

    Ada sejumlah uang rupiah langka yang banyak diburu para kolektor. Dirangkum dari catatan detikFinance, berikut daftar uangnya:

    1. Koin Rp 1.000 ‘Kelapa Sawit’ Tahun 1993

    Uang yang pertama adalah koin Rp 1.000 dengan gambar kelapa sawit. Koin tersebut telah ditarik oleh BI dan kini menjadi salah satu uang rupiah yang langka.

    Koin Rp 1.000 tersebut diterbitkan pada 1993. Uang koin ini diketahui dijual dengan harga yang cukup fantastis di pasaran.

    2. Koin Rp 25 Tahun 1971

    Pada 1971, BI menerbitkan uang logam nominal Rp 25 dengan gambar burung di belakangnya. Uang koin ini sudah tidak berlaku sejak 24 Juni 2012.

    Sebenarnya, BI sudah menghimbau kepada masyarakat untuk menukarkan uang koin ini. Namun, koin Rp 25 ini menjadi salah satu uang rupiah terlangka di Indonesia. Beberapa orang menjual koin ini dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah.

    3. Koin Emas Rp 850.000

    BI juga pernah mengeluarkan sejumlah uang khusus, salah satunya adalah uang logam pecahan Rp 850.000. Uang ini dirilis sebagai bentuk peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Mengutip laman BI, uang langka ini menggunakan bahan logam emas dengan kadar 23 karat. Untuk beratnya sendiri sekitar 50 gram.

    Keunikan lain dari uang ini adalah terdapat lambang negara burung garuda di depan, lalu terdapat gambar Presiden Soeharto di bagian belakang. Bagian depan dan belakang uang logam ini dihiasi dengan 50 bintang emas.

    4. Koin Rp 100 Tahun 1973

    Uang logam pecahan Rp 100 yang diterbitkan oleh BI pada 1973 kini menjadi salah satu uang terlangka di Tanah Air. Koin ini juga dijual dengan harga cukup fantastis dan menjadi buruan para kolektor.

    5. Koin Rp 100 Tahun 1978

    Pada 1978, BI menerbitkan uang logam pecahan Rp 100. Koin ini memiliki gambar wayang dan rumah gadang. Sekarang, uang rupiah ini menjadi salah satu yang paling langka dan juga dicari banyak kolektor.

    6. Koin Rp 25 Tahun 1991

    Di daftar berikutnya ada uang logam Rp 25 yang diterbitkan pada 1991. Uang ini memang sudah ditarik dari peredaran oleh BI, tetapi masih banyak dicari para kolektor.

    7. Koin Rp 50 ‘Cendrawasih’ Tahun 1971

    Uang logam pecahan Rp 50 keluaran 1971 ini juga banyak diincar para kolektor. Sebab, di bagian belakangnya terdapat gambar burung cendrawasih.

    Saking langkanya, koin Rp 50 ini dijual dengan harga sangat fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah di sejumlah marketplace.

    8. Koin Rp 100 Tahun 1996

    Bank Indonesia menerbitkan uang logam pecahan Rp 100 dengan gambar karapan sapi pada 1996. Koin ini banyak diincar para kolektor dan alhasil harganya menjadi mahal. Bahkan, ada beberapa orang yang menjual koin Rp 100 ini hingga jutaan rupiah.

    9. Koin Rp 500 Tahun 1992

    Satu lagi uang koin yang menjadi incaran para kolektor, yakni pecahan Rp 500 yang diterbitkan pada 1992. Uang logam ini identik dengan gambar bunga melati besar dan berwarna emas.

    Saat ini, uang koin tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BI. Namun, koin Rp 500 tersebut menjadi salah satu uang rupiah langka yang bernilai jual tinggi.

    10. Uang Kertas Rp 500 Tahun 1992

    Pada 1992, BI meluncurkan uang kertas pecahan Rp 500. Uang yang punya latar belakang berwarna hijau ini terdapat gambar orang utan pada salah satu sisinya.

    Kini, uang kertas tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh BI. Namun, masih ada sejumlah orang yang menjualnya di marketplace dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah.

    Itu dia sederet uang rupiah langka yang kini banyak diincar kolektor. Apakah detikers tertarik untuk membeli uang kuno?

    (ilf/fds)

  • KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024. 

    Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

    Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

    Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

    Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    Ilustrasi sapi perahPerbesar

    Regulasi Pupuk Dipangkas

    Terdapat 145 regulasi yang  membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

    Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

    Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

    Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

    Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

  • Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang memberikan pandangannya terhadap wacana tersebut.

    Menurut Satria, sistem Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru, mengingat sistem serupa pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang juga merupakan mertua Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan sistem Pilkada memerlukan evaluasi mendalam.

    Satria menyoroti pentingnya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap memakan biaya besar dan belum tentu efektif.

    “Khawatirnya, ide ini muncul bukan dari perspektif Presiden Prabowo, tetapi dari posisi beliau sebagai ketua partai yang mungkin merasa dirugikan akibat kekalahan di beberapa daerah strategis, seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

    Prabowo disebut membandingkan sistem Indonesia dengan negara-negara parlementer seperti Malaysia, India, dan Singapura. Namun, Satria menilai perbandingan ini tidak tepat karena Indonesia menganut sistem demokrasi langsung yang berbeda dari sistem parlementer.

    “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu hasil reformasi yang memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan pencapaian penting era reformasi.

  • Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 15:47 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. 

    Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran, Wignyo Prasetyo mengaku aneh kenapa saat ini PDIP menolak kebijakan yang bakal berlaku 1 Januari 2025 itu. 

    “PDIP ini kaya kata pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Padahal mereka sebelum pemerintah Prabowo-Gibran ini anggota Fraksi PDIP sebagai Ketua Panja kenaikan PPN sebesar 12 persen itu,” ujar mantan Aktivis 98 ini melalui siaran persnya, Senin, (23/12) di Jakarta. 

    Karena itu, Wignyo berpesan kepada PDIP agar berlebihan mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto ini. 

    Menurut Wignyo, kala masih pembahasan di DPR, PDIP menyatakan setuju adanya kenaikan PPN sebesar 12 peraen tersebut. 

    “Setahu saya saat itu PDIP bagian yang ikut menyetujui naiknya PPN 12 persen. Malah sekarang terbalik kaya nelan air liurnya kembali,” pungkas mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.   

    Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah menjadi inisiator kebijakan penaikan pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen. Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyebut inisiator perubahan Undang-Undang Harmonisasi Undang-Undang tentang Peraturan Perpajakan atau UU HPP ialah pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. 

    Chico juga menerangkan Komisi 12 DPR RI saat itu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP.

    “Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP. Dan lebih salah lagi kalau dikatakan PDIP harus bertanggung jawab karena UU HPP itu adalah produk DPR RI secara kelembagaan. Saat itu ada 8 Fraksi yang menyetujui,” tegas Chico mengutip Media Indonesia, Senin (23/12). 

    Chico mengaku partai berlogo banteng itu enggan menyalahkan pihak manapun terkait kenaikan PPN 12 persen yang banyak ditentang oleh masyarakat sipil.

    “Tetapi akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kediaman Presiden Ke-2 RI Soeharto  di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pernah diisukan sebagai markas besar untuk menentukan komisi bagi pembangunan proyek-proyek besar. 

    Bahkan, mendiang istrinya, Ibu Tien Soeharto, juga dirumorkan mendapat komisi dari setiap proyek, mulai dari rumah sakit hinggakawasan agrowisata yang dikembangkan di bawah sederet yayasan keluarganya.

  • Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    Sosok Yos Suprapto, Pelukis yang Kerap Angkat Isu Kritik Sosial Kini Pameran Tunggalnya Ditunda

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Yos Suprapto, pelukis yang dijadwalkan akan mengadakan pameran tunggal.

    Pameran itu bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional Indonesia (GNI).

    Jika mengacu pada jadwal pameran tunggal Yos Suprapto sebenarnya digelar pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

    Pameran itu bertempat di Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat.

    Bahkan, Yos Suprapto sudah menyiapkan lebih dari 30 lukisan dengan tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia untuk tampil dalam pameran yang disiapkan sejak 2023 tersebut.

    Namun sayangnya, pameran Yos Suprapto yang digelar dengan bantuan kurator Suwarno Wisetrotomo itu ditunda karena ada faktor teknis soal kurasinya.

    Lalu, siapakah sosok Yos Suprapto yang lukiasannya dipamerkan Galeri Nasional Indonesia tersebut?

    Sosok Yos Suprapto

    Yos Suprapto lahir di Surabaya pada 26 Oktober 1952.

    Ia dikenal sebagai seniman, peluki, serta pernah menjadi konsultan lepas untuk teknologi tepat guna dan pertanian biodinamik.

    Dikutip dari tesis Pembuatan Buku Biografi: Yos Suprapto Naskah Akademik Skripsi Berbasis Karya (2018) karya Dorothy Ryani Honesty dari Universitas Multiedia Nusantara (UMN), Yos merupakan pelukis yang kerap menyuarakan kritik sosial melalui karyanya. 

    Lukisannya kerap memiliki makna simbolis yang abstrak dengan garis dan warna khas, seperti hitam, merah, biru, hijau, coklat, kuning, dan putih.

    Pelukis yang menekuni dunia seni sejak SMA ini, sedari dulu peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Yos Suprapto pernah belajar di ASRI Yogyakarta pada 1970. Namun, dia keluar pada 1973.   

    Dia pernah terlibat sebagai aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru. 

    Saat itu, Yos juga menjadi kontributor majalah bawah tanah independen sebagai ilustrator sampul. 

    Yos kemudian menyandang gelar PhD bidang Sosiologi Kebudayaan dari Southern James Cook University, North Queensland, Australia dan pernah tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun. 

    Selain pelukis, dia juga dikenal sebagai ahli pertanian yang meneliti kandungan mineral selama lebih dari 10 tahun dan memahami penerapan teknologi pertanian. 

    Kemampuannya dalam pertanian tampak dalam buku yang ditulis bersama penulis-penulis lain berjudul Aplikasi Pupuk Kandang yang Ramah Lingkungan dalam Persepktif Budaya (2022). 

    Yos juga pernah menjadi ketua umum The Rainforest Information Centre di Lismore, NSW Australia, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Walhi, CUSO organisasi sosial Kanada, dan NGO lain.

    Pameran Yos Suprapto

    Sepanjang kariernya, Yos sudah beberapa kali menggelar pameran yang mengangkat isu kritik sosial dan lingkungan.

    Seperti pada 1994, ia menggelar pameran tunggal bertajuk “Bersatu Dengan Alam” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

    Dia kembali menggelar pameran tunggal bertema “Barbarisme: Perjalanan Anak Bangsa” di Galeri Nasional Indonesia pada 2001. 

    Setahun kemudian, pameran “Mata Hati Demokrasi” digelar di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah. 

    Pada 2005, dia kembali mengangkat isu sosial berupa kritikan atas korupsi di lingkungan elit birokrasi dalam pameran tunggal bertajuk “Republik Udang” di Tembi Gallery, Yogyakarta. 

    Pameran tersebut mengkritik praktik korupsi di kalangan elite rezim Presiden Soeharto. 

    Tindakannya kala itu sempat membuat nyawanya terancam, meski dia berada di Australia. 

    Yos terakhir menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia pada 2017 bertema evaluasi mendalam perjanan budaya bangsa, terutama budaya maritim dengan judul “Arus Balik Cakrawala”. 

    Pameran-pameran lukisan yang digelarnya hampir semuanya menunjukkan ekspresi keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang terpecah, serta mengkritik pemerintah yang korup. 

    Salah satu lukisannya berjudul “Adu Domba” yang dipamerkan pada 2017 menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini suka adu domba untuk mendapatkan kekuasaan politik.

    Penjelasan Galeri Nasional

    Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia, Jarot Mahendra mengatakan, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena mempertimbangkan faktor teknis. 

    “Yakni mundurnya kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo akibat ketidaksepakatan antara kurator dan seniman mengenai karya-karya yang akan dipamerkan,” ujar Jarot dalam keterangan resmi yang diterima , Jumat (20/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pihak galeri menjelaskan, pameran tunggal Yos Suprapto telah disetujui sejak 2023 dan direncanakan dengan tema awal “BANGKIT!”. 

    Pameran ini bertujuan menyajikan karya seni lukis dan instalasi dari Yos Suprapto dengan fokus pada tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia. 

    Usai proses seleksi dan evaluasi kuratorial, tema pameran dipertegas bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. 

    Tema ini dipilih karena mencerminkan pesan pembangunan dan kerja pemerintahan saat 

    “Dalam proses penataan karya-karya Yos Suprapto di area tata pamer, terdapat beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator pameran terlebih dahulu,” terang Jarot. 

    Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan atas inisiatif pribadi Yos. 

    Namun setelah dievaluasi kurator, karya-karya tersebut dianggap tidak sesuai tema pameran yang ditetapkan. 
    Atas kondisi ini, Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo melakukan proses mediasi. 

    Sayangnya, tidak tercapai kesepakatan mengenai karya-karya yang akan ditampilkan.

    Karena itu, kurator Suwarno Wisetrotomo pun menyatakan mundur dari tugasnya dalam pameran Yos Suprapto.

    “Sebagai langkah untuk menjaga keselarasan kuratorial dan memastikan kualitas pameran, Galeri Nasional Indonesia memutuskan untuk menunda acara ini,” tegas Jarot. 

    Jarot memastikan, hubungan GNI dengan Yos Suprapto dan Suwarno Wisetrotomo sangat dihargai. 

    GNI pun berkomitmen berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kedua pihak untuk mencari solusi yang kolektif dan konstruktif. 

    Penundaan pameran tersebut juga mencerminkan prinsip good governance yang selalu dijunjung tinggi oleh Galeri Nasional Indonesia. 

    Dia menekankan, setiap keputusan diambil dalam tahap penyelenggaraan pameran selalu dengan prioritas untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. 

    “Sejalan dengan itu, kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa proses kuratorial dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta serta memastikan keberagaman ekspresi seni di ruang publik kami,” lanjut Jarot. 

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penundaan ini dan berharap dapat menyambut publik kembali di pameran Galeri Nasional Indonesia lainnya di masa depan,” imbuhnya.

    Kurator Suwarno Wisetrotomo buka suara

    Jurator Suwarno Wisetrotomo turut buka suara atas keputusannya tidak menerima beberapa karya Yos Suprapto dalam proses kurasi pameran. 

    Suwarno menuturkan, dirinya mengusulkan tema “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” untuk pameran tersebut. 

    Tema itu pun telah disepakati. 

    “Yos Suprapto telah menghasilkan instalasi tanah dan sejumlah lukisan yang berasal dari riset yang memadai dan relevan untuk tema yang disepakati ini,” terangnya dalam rilis resmi yang diterima, Jumat. 

    Menurut Suwarno, terdapat dua karya Yos Suprapto yang menggambarkan opini seniman tentang praktik kekuasaan. 

    Namun, dia tidak mengungkapkan karya mana yang dipersoalkan. 

    Suwarno lalu menyampaikan kepada Yos perihal karya tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan tema kuratorial pameran. 

    Dia menganggap keberadaan karya itu berpotensi merusak fokus seniman terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran tersebut. 

    “Menurut pendapat saya, dua karya tersebut ‘terdengar’ seperti makian semata, terlalu vulgar sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya,” jelasnya. 

    “Saya tidak menyetujui dua karya tersebut untuk dipajang dalam pameran ini,” tegas Suwarno.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa Yos tetap mempertahankan keinginannya untuk memamerkan dua karya tersebut. 

    Perbedaan pendapat ini bahkan terjadi selama proses kurasi yang dimulai secara intensif sejak Oktober 2024 hingga hari H pembukaan pameran pada Kamis (19/12/2024). 

    “Karena tidak ada kesepahaman yang berhasil dicapai, saya menyampaikan kepada seniman, disaksikan rekan-rekan Galeri Nasional Indonesia, meski saya menghargai pendirian seniman, namun saya tetap memutuskan mundur sebagai kurator pameran,” lanjutnya. 

    Suwarno menambahkan, rencana mundur dari pameran itu pertama kali disampaikan kepada Yos Suprapto pada Senin (16/12/2024). 

    Pernyataan pengunduran diri Suwarno sebagai kurator ini disampaikan tidak dengan maksud menghentikan pameran Yos Suprapto. 

    Menurutnya, seorang kurator bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara tema yang disepakati dengan materi pameran. 

    “Bagi saya, sebagai seorang kurator, pendapat saya penting untuk dipertimbangkan oleh seniman,” tandas Suwarno.

    Mendadak ditunda

    Ada pun, acara pameran tunggal Yos Suprapto menjadi pembicaraan lantaran penundaannya disebut terkesan penuh tekanan. 

    Saat hendak pembukaan acara, pameran tiba-tiba tak bisa digelar karena adanya kendala teknis berupa lima karya dari 30 lukisan diminta diturunkan, tapi Yos Suprapto menolak. 

    Pengunjung pameran tunggal Yos Suprapto yang telah hadir pada 19 Desember malam pun tak bisa memasuki area pameran karena pintu masuknya dikunci. 

    Lima lukisan yang diminta diturunkan itu disebut berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia. 

    Yos Suprapto pun enggan mengikuti permintaan diturunkannya lima lukisan tersebut dan memilih membawa pulang semua karya lukisannya ke Yogyakarta.

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.