Tag: Soeharto

Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulog diminta menjalankan fungsinya dalam menyarap gabah di berbagai daerah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Tidak berjalannya fungsi Bulog, membuat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto kecewa dengan Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6500 per kilo gram (kg).

Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5500 perkilogram.

Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6500 perkilogram.

Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6500, tapi di sini Rp5500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025).

Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

“Kami dari DPR mengimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.

Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemrintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton per hektare.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.

Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimaksih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Preisden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.

“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.

15/01/2025 13:53
Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

“Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

“Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

“Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

“Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

15/01/2025 12:33
Kemenhut Tanam Pohon Buah-buahan di 37 Provinsi untuk Dukung Swasembada Pangan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penanaman pohon serentak di 37 provinsi dan 100 titik dengan jumlah 1 juta batang pohon, sebagai bagian dari program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Selasa (14/1/2025).

Salah satu lokasi yang ditanami pohon yakni di Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pohon yang ditanam dipilih jenis yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Seperti sukun, aren, nyamplung, dan ragam buah-buahan Multipurpose Tree Species (MPTS).

Penanaman pohon ini sekaligus memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon yang diperingati setiap tanggal 10 Januari, di mana penggagas pertamanya adalah Presiden Soeharto pada tahun 1993.

Penanaman pohon di NTT dilakukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Wamendikti Saintek) Prof Stella Christie, Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan dan Walikota Terpilih Kupang Christian Widodo.

“Hari ini kita memperingati hari penanaman 1 juta pohon yang pernah diinisiasi sama Presiden Soeharto pada tahun 1993,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa.

“Ini terkait ketahanan air, bayangkan bagaimana cita-cita besar untuk swadembada pangan dan energi tercapai kalau sumber air kita terganggu, sumber air kita menjadi tercemar tidak berfungsi baik,” lanjut dia.

Kegiatan penanaman pohon ini juga jadi upaya pemerintah dalam merehabilitasi 12,7 juta hektare hutan dan lahan yang terdegradasi.

Menhut menegaskan, hutan tidak boleh rusak demi ketahanan pangan. Di sisi lain, pembangunan harus terus berjalan, dan masyarakat juga perlu disejahterakan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti, hutan tetap lestari, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti.”

“Ini adalah 3 pilar yang tidak boleh kita potong-potong, tidak boleh hutannya rusak demi ketahanan pangan, atau mendirikan sekolah kemudian merusak hutan, atau sebaliknya menjaga hutan tapi tidak memiliki implikasi pada kesejahreraan masyarakat,” jelas dia.

15/01/2025 04:21
Kepala Bappenas sebut Perpadi ujung tombak perberasan nasional

Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita

Solo (ANTARA) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) sebagai ujung tombak perberasan nasional.

“Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita,” katanya pada Musyawarah Nasional Perpadi 2025 di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan Perpadi ini merupakan contoh bagaimana usaha tumbuh dari masyarakat.

Menurut dia, Indonesia adalah contoh bagaimana perberasan berkembang dan dikembangkan.

“Pada 1952 Indonesia adalah negara importir terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita 70 juta dan kita mengimpor 700.000 ton beras. Sejak itu kita bertekad supaya Indonesia menghasilkan padi sendiri,” katanya.

Ia mengatakan, pada saat itu upaya yang dilakukan di antaranya dengan mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia.

“Sejak itulah upaya untuk menghasilkan beras sendiri, menghasilkan padi sendiri dimulai. Sayangnya niat itu tidak berhasil sampai Presiden Soekarno turun dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan mulai merencanakan rencana pembangunan nasional Indonesia atau repelita,” katanya.

Selanjutnya, pada 1 April 1969 program swasembada beras dicanangkan Sutarto Alimoeso yang merupakan tokoh perberasan yang melahirkan swasembada beras.

“Hingga pada 1984 kita diakui sebagai negara penghasil beras. Dalam hal ini Perpadi adalah organisasi yang juga ikut berperan 20 tahun kemudian. Sejak swasembada ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto, saya bersyukur swasembada beras tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga datang dari Perpadi,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

14/01/2025 21:25
Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Senior Steven Seagal di Jakarta Nasional 13 Januari 2025

Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Senior Steven Seagal di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
bertemu dengan aktor senior asal Amerika Serikat (AS)
Steven Seagal
, pada Senin (13/1/2025).
Pertemuan ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo, Senin malam.
Ia menuturkan, pertemuan antara keduanya terjadi tidak sengaja di salah satu tempat di
Jakarta
.
“Enggak sengaja ketemunya,” kata Angga Raka, Senin.
Angga menuturkan, pertemuan itu terjadi pada Senin setelah makan siang.
Rupanya, Seagal berada di tempat yang sama, tepat di lift sebelah.
Setelah keluar dari lift, keduanya lantas tidak sengaja bertemu.
“Saya habis
lunch meeting
sama Bapak di sebuah tempat di Jakarta. Terus keluar lift, lift sebelah ada Steven Seagal, ketika keluar saling sapa, ternyata saya juga baru tahu. Mereka saling kenal 35 tahun lalu,” tutur Angga.
“Mungkin saat Pak PS (Prabowo Subianto) di Kopassus. Steven juga melatih beladiri kalau enggak salah,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Steven sebelumnya diunggah lewat akun Instagram @2.prabowo.
“Wamen Komdigi @anggarakaprabowo dampingi Presiden @
prabowo bertemu Steven Seagal
,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (13/1/2025).
Sebelumnya, Steven juga bertemu dengan politisi dan putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, Titiek Soeharto.
Pertemuan mantan istri Prabowo dengan bintang “Above The Law” itu terjadi di Bali pada awal tahun 2025.
“Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Steven Seagal,” tulis Titiek, dikutip dari akun @titieksoeharto, Kamis (9/1/2025).
“Sahabat lama yang sudah 20 tahun lebih tidak berjumpa,” lanjut dia.
Titiek tampak mengunggah dua foto bersama Steven Seagal dengan foto berdampingan.
Unggahan Titiek Soeharto itu langsung mencuri perhatian netizen yang tak menduga selama ini Titiek ternyata berteman dengan aktor Hollywood itu.
Sebagai informasi, Steven Seagal juga memegang sabuk hitam aikido.
Steven Seagal diketahui memiliki tiga kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat, Serbia, dan Rusia.
Di awal 2016, Seagal diberikan kewarganegaraan Serbia setelah menawarkan untuk mendirikan sekolah seni bela diri di ibu kota Beograd.
Dekat dengan Vladimir Putin, Seagal juga diusulkan untuk mendapat kewarganegaraan Rusia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/01/2025 22:31
titik awal era baru di Indonesia

Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau `Tiga Tuntutan Rakyat.` (https://tinyurl.com/yc3cp99m)

12 Januari 1966: titik awal era baru di Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 12 Januari 2025 – 06:00 WIB

Elshinta.com – Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau “Tiga Tuntutan Rakyat.” Peristiwa ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan latar belakang situasi politik, ekonomi, dan sosial yang penuh gejolak, TRITURA menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Ketegangan ideologi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan antikomunis. Situasi ini diperburuk oleh inflasi yang meroket, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah kudeta yang gagal dan menimbulkan gejolak politik besar di seluruh negeri. Peristiwa ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk melakukan reformasi total di berbagai sektor.

Isi Tuntutan TRITURA

Pada 12 Januari 1966, KAMI mengajukan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai TRITURA, yaitu:
1. Bubarkan PKI – Menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas G30S.
2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI – Menuntut agar kabinet pemerintahan dibersihkan dari orang-orang yang terkait dengan PKI.
3. Turunkan Harga – Mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Tuntutan ini menjadi simbol dari aspirasi rakyat untuk perubahan yang lebih baik dan mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa.

Peristiwa TRITURA membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, di antaranya:

1. Pergantian Kepemimpinan Nasional
Desakan untuk merealisasikan tuntutan TRITURA memicu pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Proses ini ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara.

2. Pembubaran PKI
Pada tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Langkah ini menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

3. Reformasi Ekonomi
Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional sepenuhnya.

Peristiwa TRITURA merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari Orde Lama dan awal dari Orde Baru. Tiga tuntutan rakyat yang sederhana namun penuh makna ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hingga kini, peristiwa TRITURA tetap menjadi salah satu momen bersejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan perubahan di Indonesia.

Sumber : Sumber Lain

13/01/2025 21:59
Profil Hasjim Djalal, Diplomat Senior yang Tutup Usia di 90 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia. Diplomat senior Hasjim Djalal menghembuskan napas terkahirnya pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 16:40 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Rencananya, ayah dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) sore ini pukul 15:00 WIB. Adapun, prosesi pemakaman itu pula akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

Dalam keterangan yang diterima Bisnis, mendiang meninggal dalam keadaan didampingi istri, anak, cucu, hingga saudara-saudara. Pihak keluarga pun mengucapkan rasa terima kasih atas segala perhatian, persahabtan, dan doa yang diberikan kepada mendiang.

Profil Hasjim Djalal

Semasa hidupnya, Hasjim Djalal dikenal sebagai diplomat senior, intelektual, negarawan, dan ahli hukum internasional yang sangat dihormati baik di dalam negeri, maupun luar negeri.

Pria yang lahir pada 25 Februari 1934 di Sumatera Barat ini merupakan jebolan dari Universitas Virginia dengan gelar Master of Law. Bahkan, pada saat itu dia menjadi mahasiswa Indonesia pertama di universitas tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Jerman ke-1 ini memiliki karier cemerlang dalam dunia diplomasi. Pada 1981-1983 dia menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB, lanjut pada 1983-1985 dia menduduki posisi sebagai duta besar Indonesia untuk Kanada.

Setelah itu, pada 1990-1993 kariernya berlanjut menjadi duta besar Indonesia untuk Jerman. Tak hanya itu, dia pun pernah menjadi duta besar keliling pada era pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Ayah dari Dino Patti Djalal ini memiliki karier mentereng dalam berbagai perundingan internasional. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah dirinya berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada 1982.

Hasjim, yang merupakan diplomat ulung ini, juga dipercaya menjadi anggota dewan maritim Indonesia, penasihat senior menteri kelautan dan perikanan, penasihat kepala staf TNI AL, dan juga sebagai ketua serta presiden Otoritas Dasar Laut Internasional.

Tak hanya bergelut di bidang itu saja, Hasjim juga aktif dan prduktif dalam bidang tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dalam beberapa karyanya yang berkenaan dengan hukum laut.

Beberapa bukunya yang terkenal di antaranya Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979), Indonesia and the Law of the Sea (1995), dan Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003).

13/01/2025 13:15
Menlu Sugiono Melayat ke Rumah Duka Hasjim Djalal: Kemlu Merasa Kehilangan – Halaman all

Sugiono mengatakan, kepergian Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, terutama di ranah diplomasi dan hukum internasional

Tayang: Minggu, 12 Januari 2025 21:52 WIB

Tribunnews.com/Fersianus Waku

Menteri Luar Negeri, Sugiono melayat ke rumah duka almarhum Hasjim Djalal, seorang diplomat senior Indonesia sekaligus ahli hukum laut internasional di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025) malam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri, Sugiono melayat ke rumah duka almarhum Hasjim Djalal, seorang diplomat senior Indonesia sekaligus ahli hukum laut internasional di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025) malam.

Pantauan Tribunnews.com, Sugiono hadir bersama sejumlah pegawai Kementerian Luar Negeri.

Sugiono mengatakan, kepergian Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, terutama di ranah diplomasi dan hukum internasional.

“Kami dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa kehilangan,” kata Sugiono saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, Hasjim Djalal merupakan salah satu sosok yang tergabung dalam tim negosiasi hukum laut pada tahun 1982.

“Kami mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan menghadapi musibah ini dan almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ujar Sugiono.

Hasjim Djalal meninggal di Rumah Sakit (RS) Pondok Indak, Jakarta Selatan pada Minggu pukul 16.40 WIB.

Hasjim diketahui pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB (1981-1983), duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993).

Dia juga pernah menjadi duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

12/01/2025 21:52
Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

Arsip – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo bersama Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 11 Januari 2025 – 19:37 WIB

Elshinta.com – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden ke-5 RU Megawati Soekarnoputri kepada Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai langkah penting dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 RI Soekarno saat perayaan ulang tahun partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan MPR periode 2019-2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno telah digugurkan demi hukum,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Bamsoet, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan langkah penting yang bukan hanya memulihkan nama baik Presiden Soekarno, tetapi juga tentang membangun kembali narasi sejarah Indonesia yang lebih adil dan akurat.

“Melalui pemulihan nama baik Soekarno, harapan untuk sebuah bangsa yang lebih utuh dan bersatu bukan hanya sekedar idealisme, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah bangsa,” ujarnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah.

Hal itu mengingat Soekarno adalah ‘Bapak Proklamasi’ yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya sangat penting.

Hal ini juga tidak hanya membawa kembali sebuah narasi yang lebih adil bagi Soekarno, tetapi juga membantu generasi muda Indonesia untuk lebih memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif.

Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan pentingnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait pula dengan penguatan identitas nasional.

Menurut dia, ketika masyarakat dapat melihat kembali sosok Bung Karno tanpa bias tuduhan yang telah lama mengakar, penegasan akan kesadaran sejarah bangsa menjadi semakin lebih kuat.

“Ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Soekarno,” ujar Bamsoet.

ia mengatakan pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menjadi titik tolak bagi generasi saat ini dan mendatang untuk mengkaji ulang sejarah Indonesia dengan lebih kritis.

Dengan pemulihan nama baik Soekarno, kata Bamsoet, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pemikirannya yang telah memberikan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.

“Terutama semangat nasionalisme dan keberagaman yang selaras dengan prinsip Pancasila,” ujarnya.

Bamsoet menegaskan penting untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sejarah dituliskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Para pemimpin bangsa saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebaikan dan keburukan dalam sejarah dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

“Masyarakat pun diharapkan untuk turut berperan dalam mendiskusikan dan menginterpretasikan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang dinamis serta memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif,” ucapnya.

Selain mencabut TAP MPRS terkait pemulihan nama baik Soekarno, ujar Bamsoet, MPR RI periode 2019-2024 juga resmi memulihkan nama baik Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden ke-3 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan mencabut nama Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR melalui keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024.

Adapun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Hal yang sama juga berlaku untuk TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedudukannya resmi tidak berlaku lagi.

MPR juga mengusulkan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional. Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

“MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.

Sumber : Antara

11/01/2025 20:29
Hari Gerakan Satu Juta Pohon, Begini Cara Merayakannya

Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Gerakan Satu Juta Pohon diperingati setiap 10 Januari. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan penyelamatan ekosistem hutan.

Hari Gerakan Satu Juta Pohon berawal pada 10 Januari 1993. Saat itu, Presiden RI Soeharto menetapkan bahwa gerakan sejuta pohon akan diperingati secara nasional di dalam negeri.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gerakan ini memasuki target yang lebih ambisius. Pada 2011, SBY sempat menerapkan kebijakan pelestarian pohon melalui gerakan satu miliar pohon.

Hingga kini, Hari Gerakan Satu Juta Pohon masih rutin diperingati setiap 10 Januari. Tak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia.

Gerakan ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai kampanye lingkungan internasional, seperti Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni serta Hari Pohon Sedunia pada 28 Juni.

Berikut cara sederhana merayakan Hari Gerakan Satu Juta Pohon:

1. Menanam pohon di sekitar rumah

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk ikut merayakan Hari Gerakan Satu Juta Pohon adalah dengan menanam pohon di sekitar rumah. Setiap satu pohon setidaknya menyediakan pasokan oksigen untuk empat orang dalam sehari.

Menanam pohon juga bermanfaat untuk membersihakan udara, menyaring air untuk diminum, serta menyediakan habitat bagi lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati terestrial yang ada di dunia. Gerakan kecil ini tanpa disadari dapat membantu pelestarian pohon di dunia.

2. Mendukung gerakan go green

Salah satu upaya untuk melindungi bumi dari krisis iklim dan pemanasan global adalah melalui gerakan go green. Gerakan ini mengacu pada semua aspek pemanfaatan produk, kegiatan, praktik, serta aktivitas yang ramah lingkungan.

Kamu bisa mendukung gerakan ini dalam rangka merayakan Hari Gerakan Satu Juta Pohon dengan cara memanfaatkan energi terbarukan, mengurangi polusi dengan melakukan penghijauan, mengurangi konsumsi sampah plastik dan produk berpolutan lainnya, serta membiasakan penerapan daur ulang sampah organik maupun anorganik.

3. Berkampanye di media sosial

Cara paling sederhana untuk merayakan Hari Gerakan Satu Juta Pohon adalah dengan menyebarluaskan informasi terkait pentingnya pelestarian pohon dan menjaga lingkungan. Kamu bisa melakukan kampanye melalui media sosial yang tentunya murah, mudah, dan bisa menjangkau banyak orang.

4. Berpartisipasi dalam acara gerakan satu juta pohon

Biasanya, akan ada acara yang dapat diikuti oleh khalayak umum menjelang Hari Gerakan Satu Juta Pohon. Kamu bisa ikit serta dalam setiap rangkaian acara yang diadakan di wilayah setempat.

5. Berdonasi

Rayakan Hari Gerakan Satu Juta Pohon dengan berdonasi ke organisasi nirlaba yang bergerak di sektor lingkungan hidup dan konservasi. Donasi menjadi salah satu cara alternatif untuk ikut andil dalam gerakan pelestarian pohon. Dana donasi tersebut biasanya akan digunakan untuk memperbaiki lingkungan hidup, sehingga dapat mengurangi pemanasan global.

Penulis: Resla

10/01/2025 05:00