Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). (https://tinyurl.com/4sssv92v)

    16 Januari 1966: mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 16 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan keberanian generasi muda dalam menuntut perubahan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negeri.

    KAMI, yang dibentuk pada 25 Oktober 1965, muncul sebagai respons atas ketegangan pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang dituduhkan pada PKI. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme dan dianggap sebagai perwakilan aspirasi rakyat yang mendambakan perbaikan kondisi bangsa. Dalam aksi besar-besaran pada Januari 1966, mahasiswa membawa tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat inflasi.

    Demonstrasi tersebut mencerminkan ketegangan politik yang memuncak, terutama karena Presiden Soekarno masih mempertahankan konsep “Nasakom” yang mengakomodasi PKI. Meski mendapat tentangan dari pemerintah, aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas, termasuk dari kekuatan militer yang semakin tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya membuat perubahan besar tak terhindarkan.

    Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima mandat untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang genting. PKI akhirnya dibubarkan, dan pengaruhnya dalam pemerintahan dihentikan sepenuhnya. Keberhasilan mahasiswa dalam memperjuangkan Tritura tidak hanya menjadi tonggak sejarah peran generasi muda dalam politik, tetapi juga membawa Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru.

    Namun, langkah besar ini juga meninggalkan luka dalam sejarah. Pembubaran PKI diikuti oleh tindakan represif, termasuk kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota atau simpatisan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering kali membawa konsekuensi kompleks yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa.

    Aksi heroik mahasiswa KAMI pada 16 Januari 1966 membuktikan bahwa suara pemuda dapat menjadi katalisator perubahan besar. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perbaikan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dipegang generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Harga Gabah Lagi Anjlok, Bulog Diminta Lakukan Ini

    Harga Gabah Lagi Anjlok, Bulog Diminta Lakukan Ini

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bicara harga gabah di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta anjlok hingga Rp 5.500 per kilogram (kg). Padahal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku saat ini sebesar Rp 6.500/kg.

    HPP itu telah naik dari sebelumnya Rp 6.000/kg dan yang terbaru berlaku mulai 15 Januari 2025. Hal ini dikatakan saat meninjau panen di Kabupaten Bantul bersama Menteri Pertanian, Rabu (15/1) kemarin.

    “Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp 6.500, tapi disini Rp 5.500,” ujar Titiek Soeharto, dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Oleh karena itu, Titiek meminta Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada HPP. Pembelian gabah oleh Bulog menurutnya harus dilakukan untuk menjaga harga di petani.

    “Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” tegasnya.

    Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemerintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton perhektare.

    “Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combine harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton per hektare,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan pembelian gabah sebesar Rp 5.500/kg seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp 1.000/kg.

    “Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp 5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” katanya.

    Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.

    Dia juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi terkait pembelian sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    (ada/kil)

  • Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all

    Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulog diminta menjalankan fungsinya dalam menyarap gabah di berbagai daerah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

    Tidak berjalannya fungsi Bulog, membuat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto kecewa dengan Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6500 per kilo gram (kg).

    Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5500 perkilogram. 

    Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6500 perkilogram. 

    Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

    “Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6500, tapi di sini Rp5500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025).

    Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

    “Kami dari DPR mengimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.

    Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemrintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton per hektare.

    “Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimaksih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Preisden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.

    “Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.

  • Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Kemenhut Tanam Pohon Buah-buahan di 37 Provinsi untuk Dukung Swasembada Pangan – Halaman all

    Kemenhut Tanam Pohon Buah-buahan di 37 Provinsi untuk Dukung Swasembada Pangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penanaman pohon serentak di 37 provinsi dan 100 titik dengan jumlah 1 juta batang pohon, sebagai bagian dari program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Selasa (14/1/2025). 

    Salah satu lokasi yang ditanami pohon yakni di Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Pohon yang ditanam dipilih jenis yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Seperti sukun, aren, nyamplung, dan ragam buah-buahan Multipurpose Tree Species (MPTS).

    Penanaman pohon ini sekaligus memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon yang diperingati setiap tanggal 10 Januari, di mana penggagas pertamanya adalah Presiden Soeharto pada tahun 1993.

    Penanaman pohon di NTT dilakukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Wamendikti Saintek) Prof Stella Christie, Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan dan Walikota Terpilih Kupang Christian Widodo. 

    “Hari ini kita memperingati hari penanaman 1 juta pohon yang pernah diinisiasi sama Presiden Soeharto pada tahun 1993,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa.

    “Ini terkait ketahanan air, bayangkan bagaimana cita-cita besar untuk swadembada pangan dan energi tercapai kalau sumber air kita terganggu, sumber air kita menjadi tercemar tidak berfungsi baik,” lanjut dia. 

    Kegiatan penanaman pohon ini juga jadi upaya pemerintah dalam merehabilitasi 12,7 juta hektare hutan dan lahan yang terdegradasi.

    Menhut menegaskan, hutan tidak boleh rusak demi ketahanan pangan. Di sisi lain, pembangunan harus terus berjalan, dan masyarakat juga perlu disejahterakan. 

    “Pembangunan tidak boleh berhenti, hutan tetap lestari, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti.”

    “Ini adalah 3 pilar yang tidak boleh kita potong-potong, tidak boleh hutannya rusak demi ketahanan pangan, atau mendirikan sekolah kemudian merusak hutan, atau sebaliknya menjaga hutan tapi tidak memiliki implikasi pada kesejahreraan masyarakat,” jelas dia.

     

     

     

  • Kepala Bappenas sebut Perpadi ujung tombak perberasan nasional

    Kepala Bappenas sebut Perpadi ujung tombak perberasan nasional

    Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita

    Solo (ANTARA) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) sebagai ujung tombak perberasan nasional.

    “Saya merasakan cepat atau lambat Perpadi akan menjadi ujung tombak perberasan kita,” katanya pada Musyawarah Nasional Perpadi 2025 di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Ia mengatakan Perpadi ini merupakan contoh bagaimana usaha tumbuh dari masyarakat.

    Menurut dia, Indonesia adalah contoh bagaimana perberasan berkembang dan dikembangkan.

    “Pada 1952 Indonesia adalah negara importir terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita 70 juta dan kita mengimpor 700.000 ton beras. Sejak itu kita bertekad supaya Indonesia menghasilkan padi sendiri,” katanya.

    Ia mengatakan, pada saat itu upaya yang dilakukan di antaranya dengan mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia.

    “Sejak itulah upaya untuk menghasilkan beras sendiri, menghasilkan padi sendiri dimulai. Sayangnya niat itu tidak berhasil sampai Presiden Soekarno turun dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan mulai merencanakan rencana pembangunan nasional Indonesia atau repelita,” katanya.

    Selanjutnya, pada 1 April 1969 program swasembada beras dicanangkan Sutarto Alimoeso yang merupakan tokoh perberasan yang melahirkan swasembada beras.

    “Hingga pada 1984 kita diakui sebagai negara penghasil beras. Dalam hal ini Perpadi adalah organisasi yang juga ikut berperan 20 tahun kemudian. Sejak swasembada ini dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto, saya bersyukur swasembada beras tidak hanya datang dari pemerintah tetapi juga datang dari Perpadi,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Senior Steven Seagal di Jakarta Nasional 13 Januari 2025

    Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Senior Steven Seagal di Jakarta Nasional 13 Januari 2025

    Prabowo Tak Sengaja Bertemu Aktor Senior Steven Seagal di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bertemu dengan aktor senior asal Amerika Serikat (AS)
    Steven Seagal
    , pada Senin (13/1/2025).
    Pertemuan ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo, Senin malam.
    Ia menuturkan, pertemuan antara keduanya terjadi tidak sengaja di salah satu tempat di
    Jakarta
    .
    “Enggak sengaja ketemunya,” kata Angga Raka, Senin.
    Angga menuturkan, pertemuan itu terjadi pada Senin setelah makan siang.
    Rupanya, Seagal berada di tempat yang sama, tepat di lift sebelah.
    Setelah keluar dari lift, keduanya lantas tidak sengaja bertemu.
    “Saya habis
    lunch meeting
    sama Bapak di sebuah tempat di Jakarta. Terus keluar lift, lift sebelah ada Steven Seagal, ketika keluar saling sapa, ternyata saya juga baru tahu. Mereka saling kenal 35 tahun lalu,” tutur Angga.
    “Mungkin saat Pak PS (Prabowo Subianto) di Kopassus. Steven juga melatih beladiri kalau enggak salah,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Steven sebelumnya diunggah lewat akun Instagram @2.prabowo.
    “Wamen Komdigi @anggarakaprabowo dampingi Presiden @
    prabowo bertemu Steven Seagal
    ,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (13/1/2025).
    Sebelumnya, Steven juga bertemu dengan politisi dan putri dari Presiden kedua Republik Indonesia, Titiek Soeharto.
    Pertemuan mantan istri Prabowo dengan bintang “Above The Law” itu terjadi di Bali pada awal tahun 2025.
    “Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Steven Seagal,” tulis Titiek, dikutip dari akun @titieksoeharto, Kamis (9/1/2025).
    “Sahabat lama yang sudah 20 tahun lebih tidak berjumpa,” lanjut dia.
    Titiek tampak mengunggah dua foto bersama Steven Seagal dengan foto berdampingan.
    Unggahan Titiek Soeharto itu langsung mencuri perhatian netizen yang tak menduga selama ini Titiek ternyata berteman dengan aktor Hollywood itu.
    Sebagai informasi, Steven Seagal juga memegang sabuk hitam aikido.
    Steven Seagal diketahui memiliki tiga kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat, Serbia, dan Rusia.
    Di awal 2016, Seagal diberikan kewarganegaraan Serbia setelah menawarkan untuk mendirikan sekolah seni bela diri di ibu kota Beograd.
    Dekat dengan Vladimir Putin, Seagal juga diusulkan untuk mendapat kewarganegaraan Rusia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • titik awal era baru di Indonesia

    titik awal era baru di Indonesia

    Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau `Tiga Tuntutan Rakyat.` (https://tinyurl.com/yc3cp99m)

    12 Januari 1966: titik awal era baru di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau “Tiga Tuntutan Rakyat.” Peristiwa ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan latar belakang situasi politik, ekonomi, dan sosial yang penuh gejolak, TRITURA menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

    Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Ketegangan ideologi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan antikomunis. Situasi ini diperburuk oleh inflasi yang meroket, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

    Puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah kudeta yang gagal dan menimbulkan gejolak politik besar di seluruh negeri. Peristiwa ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk melakukan reformasi total di berbagai sektor.

    Isi Tuntutan TRITURA

    Pada 12 Januari 1966, KAMI mengajukan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai TRITURA, yaitu:
    1. Bubarkan PKI – Menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas G30S.
    2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI – Menuntut agar kabinet pemerintahan dibersihkan dari orang-orang yang terkait dengan PKI.
    3. Turunkan Harga – Mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

    Tuntutan ini menjadi simbol dari aspirasi rakyat untuk perubahan yang lebih baik dan mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa.

    Peristiwa TRITURA membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, di antaranya:

    1. Pergantian Kepemimpinan Nasional
       Desakan untuk merealisasikan tuntutan TRITURA memicu pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Proses ini ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara.

    2. Pembubaran PKI
       Pada tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Langkah ini menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    3. Reformasi Ekonomi
       Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional sepenuhnya.

    Peristiwa TRITURA merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari Orde Lama dan awal dari Orde Baru. Tiga tuntutan rakyat yang sederhana namun penuh makna ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hingga kini, peristiwa TRITURA tetap menjadi salah satu momen bersejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan perubahan di Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Profil Hasjim Djalal, Diplomat Senior yang Tutup Usia di 90 Tahun

    Profil Hasjim Djalal, Diplomat Senior yang Tutup Usia di 90 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia. Diplomat senior Hasjim Djalal menghembuskan napas terkahirnya pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 16:40 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

    Rencananya, ayah dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) sore ini pukul 15:00 WIB. Adapun, prosesi pemakaman itu pula akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

    Dalam keterangan yang diterima Bisnis, mendiang meninggal dalam keadaan didampingi istri, anak, cucu, hingga saudara-saudara. Pihak keluarga pun mengucapkan rasa terima kasih atas segala perhatian, persahabtan, dan doa yang diberikan kepada mendiang.

    Profil Hasjim Djalal

    Semasa hidupnya, Hasjim Djalal dikenal sebagai diplomat senior, intelektual, negarawan, dan ahli hukum internasional yang sangat dihormati baik di dalam negeri, maupun luar negeri.

    Pria yang lahir pada 25 Februari 1934 di Sumatera Barat ini merupakan jebolan dari Universitas Virginia dengan gelar Master of Law. Bahkan, pada saat itu dia menjadi mahasiswa Indonesia pertama di universitas tersebut.

    Duta Besar Indonesia untuk Jerman ke-1 ini memiliki karier cemerlang dalam dunia diplomasi. Pada 1981-1983 dia menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB, lanjut pada 1983-1985 dia menduduki posisi sebagai duta besar Indonesia untuk Kanada.

    Setelah itu, pada 1990-1993 kariernya berlanjut menjadi duta besar Indonesia untuk Jerman. Tak hanya itu, dia pun pernah menjadi duta besar keliling pada era pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

    Ayah dari Dino Patti Djalal ini memiliki karier mentereng dalam berbagai perundingan internasional. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah dirinya berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada 1982.

    Hasjim, yang merupakan diplomat ulung ini, juga dipercaya menjadi anggota dewan maritim Indonesia, penasihat senior menteri kelautan dan perikanan, penasihat kepala staf TNI AL, dan juga sebagai ketua serta presiden Otoritas Dasar Laut Internasional.

    Tak hanya bergelut di bidang itu saja, Hasjim juga aktif dan prduktif dalam bidang tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dalam beberapa karyanya yang berkenaan dengan hukum laut. 

    Beberapa bukunya yang terkenal di antaranya Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979), Indonesia and the Law of the Sea (1995), dan Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003).

  • Menlu Sugiono Melayat ke Rumah Duka Hasjim Djalal: Kemlu Merasa Kehilangan  – Halaman all

    Menlu Sugiono Melayat ke Rumah Duka Hasjim Djalal: Kemlu Merasa Kehilangan  – Halaman all

    Sugiono mengatakan, kepergian Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, terutama di ranah diplomasi dan hukum internasional

    Tayang: Minggu, 12 Januari 2025 21:52 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku 

    Menteri Luar Negeri, Sugiono melayat ke rumah duka almarhum Hasjim Djalal, seorang diplomat senior Indonesia sekaligus ahli hukum laut internasional di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025) malam 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri, Sugiono melayat ke rumah duka almarhum Hasjim Djalal, seorang diplomat senior Indonesia sekaligus ahli hukum laut internasional di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2025) malam.

    Pantauan Tribunnews.com, Sugiono hadir bersama sejumlah pegawai Kementerian Luar Negeri.

    Sugiono mengatakan, kepergian Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, terutama di ranah diplomasi dan hukum internasional.

    “Kami dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa kehilangan,” kata Sugiono saat ditemui di lokasi.

    Menurutnya, Hasjim Djalal merupakan salah satu sosok yang tergabung dalam tim negosiasi hukum laut pada tahun 1982.

    “Kami mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan menghadapi musibah ini dan almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ujar Sugiono.

    Hasjim Djalal meninggal di Rumah Sakit (RS) Pondok Indak, Jakarta Selatan pada Minggu pukul 16.40 WIB.

    Hasjim diketahui pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB (1981-1983), duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993).

    Dia juga pernah menjadi duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie. 

     

     

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini