Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Kodim 0814/Jombang dan Persit KCK Gelar Donor Darah, Ratusan Peserta Antusias

    Kodim 0814/Jombang dan Persit KCK Gelar Donor Darah, Ratusan Peserta Antusias

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati HUT Ke-79 Persit KCK (Kartika Candra Kirana), Kodim 0814/Jombang bersama anggota menggelar kegiatan donor darah di aula setempat, Rabu (22/1/2025).

    Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar, FKPPI, anggota Persit, anggota Kodim, anggota Polres, serta jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

    Acara dibuka oleh Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah. Di antaranya Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Ketua DPRD Hadi Atmaji, mantan Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno, serta Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Jombang, Soeharto.

    Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta menjalani skrining ketat, termasuk pemeriksaan tekanan darah, golongan darah, dan kondisi medis lainnya. Peserta yang memenuhi syarat langsung mengikuti proses donor darah.

    Komandan Kodim 0814/Jombang Letkol Kav Devid Eko Junanto menuturkan bahwa kegiatan donor darah ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Ke-79 Persit KCK. Tingginya animo peserta terlihat dari jumlah pendonor yang mencapai 300 orang.

    Menurut Devid, kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta upaya menjaga kesehatan anggota. “Selain itu, tujuannya untuk menjaga kesehatan anggota. Karena dengan donor darah, tubuh semakin sehat,” ujarnya.

    Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengungkapkan rasa bangganya terhadap aksi sosial ini. “Ini kegiatan positif. Karena membantu sesama. Kami dari DPRD Jombang sangat mengapresiasi. Sangat bagus dan bernilai kemanusiaan,” kata Hadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Jombang.

    Ketua PMI Jombang Soeharto menyerahkan piagam penghargaan kepada Komandan Kodim 0814/Jombang, Letkol Kav Devid Eko Junanto

    Hal senada disampaikan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Bahkan, pihak kepolisian juga berencana menggelar kegiatan serupa dalam waktu dekat. “Sangat bermanfaat. Untuk itu, kami juga akan menggelar donor darah,” tuturnya.

    Sebagai bentuk penghargaan, Ketua PMI Jombang, Soeharto, menyerahkan piagam kepada Komandan Kodim 0814/Jombang atas terselenggaranya kegiatan donor darah ini. “Setetes darah sangat bermanfaat bagi kemanusiaan,” pungkasnya. [suf]

  • Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    loading…

    Para nelayan membantu TNI AL mencabut pagar laut misterius di pesisir utara Tangerang, Rabu (22/1/2025). Komisi IV DPR hari ini juga dijadwalkan sidak ke lokasi pagar laut tersebut. FOTO/HASNUGARA

    TANGERANG – Komisi IV DPR melakukan sidak ke lokasi pagar laut sepanjang puluhan kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025) pagi. Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto .

    “Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

    “Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masak enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” ujarnya.

    Ia berkata, Komisi IV DPR akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

    “Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan),” kata Titiek.

    Dalam sidak itu, tampak jajaran Komisi IV DPR lainnya yang turut serta seperti, Daniel Johan dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

    (abd)

  • Akhirnya Pagar Laut 30 KM di Tangerang Hari Ini Bakal Dibongkar, Dibantu TNI AL hingga Polri

    Akhirnya Pagar Laut 30 KM di Tangerang Hari Ini Bakal Dibongkar, Dibantu TNI AL hingga Polri

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, bakal melakukan pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu (22/1/2025).

    Trenggono menyampaikan, pembongkaran ini atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, setelah keduanya bertemu pada Senin (20/1/2025) lalu.

    “Sesuai arahan bapak presiden gitu pokoknya sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” kata Trenggono usai bertemu Prabowo, Senin.

    “Kita sudah putuskan nanti hari Rabu, kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tapi juga Bakamla kita ikutkan, Baharkam kita,” imbuhnya.

    Prabowo, kata Trenggono, juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencabut pagar laut tersebut.

    Pasalnya, jika hanya KKP saja yang melakukan pembongkaran, dikhawatirkan akan ada yang menggugat.

    Maka dari itu, Trenggono mengatakan, KKP akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), untuk melakukan pembongkaran tersebut.

    Adapun, pencabutan itu dilakukan karena pagar laut di wilayah tersebut tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

     Maka, dengan begitu, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara otomatis tidak berlaku alias ilegal.

    Menurut Trenggono, sertifikat ini hanya berlaku untuk bidang tanah yang sudah menjadi daratan. 

    “Ilegal, sudah pasti karena sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau itu tiba-tiba ada, kan aneh juga, kan begitu,” jelas Trenggono.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, membenarkan terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang itu.

    Hal tersebut juga sesuai temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025), dikutip dari kanal Youtube Kompas TV. 

    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB, dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. 

    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. 

    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron.

    Polda Metro Jaya Siap Bantu KKP Selidiki 

    Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya siap membantu penyelidikan pagar laut di Tangerang.

    Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sadono, mengatakan pihaknya akan membantu penyelidikan jika ditemukan unsur pidana dan ada permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Ditpolairud Polda Metro Jaya akan memberikan bantuan penyidikan, apabila ada permintaan dari KKP,” kata Joko, Senin (20/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Saat ini, KKP sebagai pihak berwenang dalam pengusutan pagar laut itu baru mengambil langkah penyegelan sejak Kamis (9/1/2025) lalu.

    Maka dari itu, Polda Metro Jaya masih menunggu perkembangan selanjutnya dari KKP.

    “Untuk itu, tunggu dan konfirmasi ke KKP terkait perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Setiap perizinan yang berada di laut dikeluarkan oleh KKP,” ujar dia.

    Untuk saat ini, kata Joko, pihaknya melakukan patroli rutin guna mencegah adanya tindak pidana dan konflik di sekitar lokasi pagar laut tersebut.

    “Tindakan yang sudah dilakukan Ditpolairud Polda Metro Jaya adalah patroli rutin untuk mencegah tindak pidana dan konflik di lokasi,” tambahnya.

    Menteri Kelautan Akan Dipanggil DPR

    Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Trenggono, terkait pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang tersebut.

    Rencananya, pemanggilan itu akan dilakukan pada Rabu (22/1/2025).

    “Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Titiek pun meminta pemerintah segera menangani kasus ini, apalagi sudah berjalan lebih dari satu bulan.

    Dia menilai, keberadaan pagar tersebut menimbulkan tanda tanya besar, baik dari sisi pembuatannya maupun pembiayaannya.

    “Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai?” ungkapnya.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramainya, masa enggak dapat-dapat gitu (pelakunya),” tegasnya.

    Selain itu, Titiek juga akan mengecek perihal adanya hak guna bangunan (HGB) di atas laut. 

     

  • Melacak Siapa yang Beri HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang… Nasional 22 Januari 2025

    Melacak Siapa yang Beri HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang… Nasional 22 Januari 2025

    Melacak Siapa yang Beri HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fenomena
    pagar laut
    yang terletak di perairan Tangerang, Banten, memasuki fase baru setelah terungkapnya informasi mengenai kepemilikan sertifikat.
    Kayu-kayu yang membentuk pagar tersebut ternyata memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), meskipun sebelumnya dinyatakan tidak berizin.
    Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.
    Dalam keterangan persnya pada Senin (20/1/2025), Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan media sosial.
    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujarnya.
    Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan.
    Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut.
    Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) apakah berada di dalam (daratan) atau di luar garis pantai (laut).
    Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang.
    “Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok (Selasa) sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana,” tutur dia.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023.
    “Iya, (terbitnya tahun) 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan.
    Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), bukan SHGB maupun SHM.
    “Memang ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB,” tutur AHY.
    Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai.
    Nusron menyatakan, Kementerian ATR/BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut.
    “Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia lima tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan, tapi kalau sudah usia lima tahun harus perintah pengadilan,” terangnya.
    AHY mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan
    sertifikat pagar laut
    , meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR.
    AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024, sementara sertifikat tanah terbit tahun 2023.
    Dia mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat dicek satu-persatu. Kecuali, kata dia, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun.
    Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak.
    “Berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan,” beber dia.
    Bukan cuma AHY, menteri ATR/Kepala BPN sebelum dirinya, Hari Tjahjanto, juga mengaku tidak tahu terkait sertifikat pagar laut.
    Ia baru mengetahui sertifikat tanah itu terbit tahun 2023 setelah isu pagar laut mencuat di berita-berita.
    “Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2025).
    Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat atas aset tersebut.
    Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR/BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut.
    Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa SHGB dan SHM di kawasan
    pagar laut Tangerang
    adalah ilegal.
    Ia menegaskan bahwa sertifikat hanya berlaku untuk bidang tanah yang sudah menjadi daratan, dan aktivitas pembangunan di ruang laut memerlukan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
    “Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal,” ujar Trenggono.
    Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini.
    Ia mempertanyakan siapa yang berwenang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.
    “Siapa sih yang bikin 30 km? Loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Dan itu pagarnya adanya di laut, bukan di darat,” ujarnya.
    Komisi IV DPR berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas lebih lanjut polemik ini dan berencana mengunjungi lokasi
    pagar laut di Tangerang
    untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai situasi di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab dikenal Titiek Soeharto geram lantaran pemerintah tak kunjung mengumumkan siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Menurutnya, pagar laut tak ‘bertuan’ ini tak mungkin hanya dibangun dalam sehari atau dua hari. Maka demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengetahui siapa yang membangun pagar laut itu.

    Tak hanya itu, Titiek pun mengaku heran tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini, karena biaya pembangunannya pun dikabarkan mencapai Rp12 miliar lebih.

    “Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan  kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ini kan sangat mengada-ada,“ katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dengan demikian, putri Presiden ke-2 RI Soeharto itu mendesak pemerintah untuk segera mencari tahu siapa dalang dari pembuatan pagar laut misterius itu.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masa enggak dapet-dapet gitu [pelakunya],” tutur dia.

    Lebih lanjut, dia pun menuturkan bahwa rencananya Rabu besok (22/1/2025), pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Gedung DPR.

    “Kalau mereka [Kementerian KKP] tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hingga TNI Angkatan Laut (AL) untuk menyelidiki secara tuntas pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. 

    Prabowo telah memanggil Trenggono ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah penemuan pagar laut misterius itu menjadi polemik di tengah masyarakat. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).  

    Trenggono menambahkan bahwa pembongkaran akan dilakukan bersama-sama meliputi pihak TNI AL hingga Bakamla, Rabu (22/1/2025). Hal itu kendati TNI AL sebelumnya telah membongkar pagar laut yang dipasang di perairan Tangerang, Banten itu, Sabtu (18/1/2025). 

  • Sudah Sebulan, Masak Nggak Dapat-dapat

    Sudah Sebulan, Masak Nggak Dapat-dapat

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto memberikan keterangan kepada media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta kepada pemerintah segera mengumumkan siapa dalang di balik pemasangan pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Ia heran sudah sebulan mencuat, pemilik pagar laut belum juga diketahui.

    “Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai,” kata Titiek di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurutnya, tidak mungkin pagar laut itu bisa terbangun jika tidak didukung dengan infrastruktur hingga pendaan yang kuat. Sebab, tidak mungkin pagar laut dengan panjang 30,16 kilometer itu bisa dibangun dalam hitungan hari saja.

    Oleh karenanya, legislator Gerindra itu meminta pengungkapan dalang pemasang pagar laut ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Terlebih, kasus ini juga sudah bahan perbincangan publik sejak lama.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramainya, masak enggak dapet-dapet gitu,” ujarnya.

    (abd)

  • Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut

    Titiek Soeharto Panggil Menteri Trenggono soal Pagar Laut

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (22/1/2025) besok. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (22/1/2025) besok. Pemanggilan itu diakuinya akan membahas pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

    “Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” kata Titiek Soeharto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga berencana untuk melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke lokasi untuk mengetahui kebenaran beragam informasi yang beredar di tengah masyarakat, termasuk terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut tersebut.

    “Itu kita akan cek lagi kebenarannya kita akan turun kan. Kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di situ,” ujarnya.

    Di sisi lain, putri Presiden kedua RI Soeharto itu juga mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan kepada publik siapa pemilik pagar laut tersebut, termasuk siapa sosok yang mendanainya.

    “Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan enggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini,” pungkasnya.
    Felldy

    (rca)

  • 2 Heran Ada Pagar Laut, Titiek Soeharto: Separuh Jagorawi Itu, Bukan di Darat Pula Nasional

    2 Heran Ada Pagar Laut, Titiek Soeharto: Separuh Jagorawi Itu, Bukan di Darat Pula Nasional

    Heran Ada Pagar Laut, Titiek Soeharto: Separuh Jagorawi Itu, Bukan di Darat Pula
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi IV DPR

    Titiek Soeharto
    mengaku heran dengan pihak yang bisa membangun pagar sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang.
    Titiek menilai, pagar tersebut sulit dibangun karena letaknya yang ada di laut dan panjangnya yang mencapai separuh panjang Jalan Tol Jagorawi.
    “Siapa sih yang bikin 30 km? Loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Dan itu pagarnya adanya di laut, bukan di darat. Kan susah bikinnya ya,” ujar Titiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Titiek mengatakan, Komisi IV DPR akan bertemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu (22/1/2025) besok.
    Komisi IV DPR juga akan meninjau langsung lokasi pagar laut di Tangerang.
    “Yang penting, ini sudah lama, sudah sebulan. Mosok enggak dapat-dapat,” ucap Titiek.
    Di samping itu, Titiek mendesak pemerintah mengumumkan siapa pemilik dari
    pagar laut Tangerang
    ini.
    Titiek juga akan mengecek perihal adanya hak guna bangunan (HGB) di atas laut.
    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.
    Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.
    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, dikutip dari kanal
    Youtube Kompas TV
    pada Senin (20/1/2025).
    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB.
    Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.
    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Neni Herlina Pegawai Diduga Dipecat Mendiktisaintek, Bakal Lapor ke DPR: Attitude yang Baik

    Sosok Neni Herlina Pegawai Diduga Dipecat Mendiktisaintek, Bakal Lapor ke DPR: Attitude yang Baik

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini sosok Neni Herlina yang diduga dipecat oleh Mendiktisaintek.

    Ia berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada DPR.

    Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang diduga dipecat oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro berencana melapor ke Komisi X DPR RI.

    Neni bakal melaporkan pemecatan dirinya oleh Satryo pada esok hari, Selasa (20/1/2025).

    Dirinya mengaku telah menghubungi anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

    “Saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi dari Komisi 10. Kemarin waktu dampingi Pak Wamen saya ketemu sama beliau. Sudah saya WA aja,” ujar Neni di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Saya bilang besok Insya Allah kita mau ke DPR. Kita kan banyak bidang yang sering berurusan dengan DPR,” tutur Neni.

    Selain Ferdiansyah, Neni mengatakan ada temannya yang mengungkapkan bahwa Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ingin bertemu dengannya.

    Dirinya mengaku ingin mengadukan pemecatannya kepada para anggota DPR.

    “Tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Ya sudah menjalin saja, saya udah kadung diusir,” tuturnya.

    Selain DPR, Neni membuka peluang melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika surat pemberhentiannya sudah dikeluarkan.

    “Nanti kalau memang saya ternyata saya ada surat dikeluarkan mungkin kita akan (ke KASN). Kalau ada surat saya dikeluarkan menunggu surat itu aja,” tuturnya.

    Dirinya berharap protes para pegawai dapat menjadi koreksi bagi para pemimpin di Kemendiktisaintek.

    “Karena ini tuh institusi pendidikan loh. Kita saja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes terhadap Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Sosok Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang dipecat oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro di kantor Kemendiktisaintek, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi/YouTube Tribunnews.com)

    Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 .

    Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih, Satryo Soemantri Brodjonegoro dikenal sebagai ilmuwan sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Prabowo dan Gibran:

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Prabowo-Gibran

    Berikut ini profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo-Gibran:

    Data diri:

    Riwayat pendidikan:

    Sarjana 2 Universitas Indonesia
    Ph.D bidang teknik mesin di University of California, Berkeley, AS

    Riwayat pekerjaan:

    Ketua Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) 
    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (1999-2007)
    Anggota tim Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembagunan Fakultas Teknik
    Universitas Hasanudin
    Dosen tamu bidang teknik mesin Toyohashi University of Technology, Jepang
    Dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB)
    Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    Itulah profil Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Prabowo dan Gibran.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • 3 Fakta Seputar Kebakaran Museum Satria Mandala

    3 Fakta Seputar Kebakaran Museum Satria Mandala

    Jakarta: Insiden kebakaran terjadi di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, pada Minggu pagi, 19 Januari 2025. Peristiwa ini menimbulkan perhatian karena lokasi tersebut menyimpan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berikut adalah tiga poin terkini terkait kebakaran tersebut:

    Laporan Kebakaran dan Penanganan Awal

    Kebakaran dilaporkan pada pukul 10.58 WIB. Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda, mengatakan objek yang terbakar adalah Museum Satria Mandala. ?Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi dengan pengerahan awal 5 unit mobil pemadam dan 16 personel untuk menangani api.

    “Objek terbakar Museum Satria Mandala,” kata Syamsul Huda dalam keterangannya, Minggu, 19 Januari 2025.

    Baca juga: Lima Orang Dilaporkan Hilang dalam Kebakaran Glodok Plaza

    Proses Pemadaman dan Pendinginan

    Setelah laporan diterima, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat pemadaman. Berdasarkan informasi terkini, api berhasil dikendalikan dan memasuki tahap pendinginan pada pukul 11.20 WIB.

    Meski demikian, belum ada informasi lebih rinci mengenai tingkat kerusakan pada bangunan museum maupun koleksi berharga yang terdapat di dalamnya.

    Museum Satria Mandala: Ikon Sejarah TNI

    Museum Satria Mandala merupakan museum khusus yang didirikan untuk mengenang sejarah perjuangan TNI. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto.

    Museum Satria Mandala memiliki koleksi beragam, mulai dari peralatan perang kuno hingga modern, termasuk tandu yang digunakan Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya. Kebakaran ini menjadi pukulan besar mengingat nilai sejarah yang tersimpan di museum tersebut.

    Belum diketahui lebih jelas penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan. Hingga saat ini, pihak damkar masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.

    Jakarta: Insiden kebakaran terjadi di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, pada Minggu pagi, 19 Januari 2025. Peristiwa ini menimbulkan perhatian karena lokasi tersebut menyimpan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berikut adalah tiga poin terkini terkait kebakaran tersebut:

    Laporan Kebakaran dan Penanganan Awal

    Proses Pemadaman dan Pendinginan

    Setelah laporan diterima, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat pemadaman. Berdasarkan informasi terkini, api berhasil dikendalikan dan memasuki tahap pendinginan pada pukul 11.20 WIB.

    Meski demikian, belum ada informasi lebih rinci mengenai tingkat kerusakan pada bangunan museum maupun koleksi berharga yang terdapat di dalamnya.

    Museum Satria Mandala: Ikon Sejarah TNI

    Museum Satria Mandala merupakan museum khusus yang didirikan untuk mengenang sejarah perjuangan TNI. Museum ini diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto.
     
    Museum Satria Mandala memiliki koleksi beragam, mulai dari peralatan perang kuno hingga modern, termasuk tandu yang digunakan Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya. Kebakaran ini menjadi pukulan besar mengingat nilai sejarah yang tersimpan di museum tersebut.

    Belum diketahui lebih jelas penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan. Hingga saat ini, pihak damkar masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)