Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Video Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut – Halaman all

    Video Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut – Halaman all

    Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1/2025).

    Tayang: Minggu, 26 Januari 2025 12:22 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1/2025).

    Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto mendesak dalang berdirinya pagar laut di Tangerang segera diungkap dan dihukum agar jera.

    Namun, pernyataan Titiek mendapat interupsi dari sejumlah pihak.

    Mereka mempermasalahkan soal tenggat waktu yang diberikan kepada menteri soal pengusutan pagar laut tersebut.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Di Tengah Isu Pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani Sebut Gerindra dan PDIP Mesra – Page 3

    Di Tengah Isu Pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani Sebut Gerindra dan PDIP Mesra – Page 3

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi, lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto juga angkat bicara soal wacana pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Dia menyambut positif rencana pertemuan kedua tokoh tersebut.

    “Tentu saja positif namanya tokoh-tokoh bangsa kalau ketemu jadi adem ayem,” kata Titiek, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Kendati demikian, Titiek mengaku, tak mengetahui kapan pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terlaksana. Sebab, dia hanya mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan.

    “Saya hanya mendengar dari media media aja bahwa mau ada pertemuan ya baik baik aja kalau tokoh-tokoh masyarakat bisa ketemu bisa membahas mengenai bagaimana bangsa ini lebih maju dan sejahtera,” ujar Titiek.

    Saat ditanya, perihal kemungkinan PDIP akan gabung dalam pemerintahan Prabowo dibalik pertemuan itu, Titiek enggan menjawabnya.

    “Itu bukan ranah saya,” imbuh Titiek.

     

     

    Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

  • Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    Heboh Pagar Laut, Said Didu Tantang Prabowo Koreksi Kebijakan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi janjinya berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia tanpa takut dengan oligarki.

    “Semoga Bpk Presiden Prabowo melanjutkan langkah tegas mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi demi selamatkan NKRI,” tulis Didu di akun X pribadinya, Sabtu (25/1/2025).

    Didu adalah aktivis lama. Sejak masih di Makassar. Juga ketika jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ketika gabung di HMI. Ia konsisten menyuarakan yang dianggapnya benar.

    Menurut Didu, langkah tegas mengoreksi presiden pendahulu sudah sejak lama dilakukan oleh presiden sebelumnya.

    Hal seperti itu dilakukan oleh Soeharto saat gantikan Soekarno dan BJ Habibie saat gantikan Soeharto.

    “Koreksi kebijakan dan jadi Presiden mandiri,” tegasnya.

    Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan pagar laut yang ada di perairan Tangerang diusut secara tuntas dan tetap berada di koridor hukum yang benar. Termasuk adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang dinilai ilegal.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung; BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” ujar Prabowo, Kamis (23/01/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Semua perusahaan, kata Prabowo, harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan.

  • Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

    Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

    Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai  Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas merupakan kabar baik bagi rakyat.

    Rocky Gerung menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghematan anggaran tersebut berdampak baik bila dialokasikan untuk program MBG.

    Ia mencontohkan adanya beberapa video dari daerah miskin yang memperlihatkan siswa SD tidak menghabiskan makan bergizi gratis. 

    Alasannya, makanan tersebut dibawa pulang untuk ibunya.

    Yang dalam pengakuan dia, ibunya belum makan adiknya belum makan maka anak itu mulai belajar tentang etiket dari awal dia simpan makanan itu,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Rocky, hal itu juga memperlihatkan kesulitan yang dialami sejumlah keluarga di Indonesia. 

    Ia pun mengungkit Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia.

    “Keluarga-keluarga kita itu betul-betul sedang parah-parahnya itu akibat dari perencanaan ugal-ugalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sebelumnya yang tidak mempedulikan aspek sosial. Ada bantuan BLT tapi itu dihubungkan dengan kepentingan politik Jokowi pada waktu itu kan Nah sekarang akibatnya kita terima itu,” kata Rocky.

    Selain itu, Rocky melihat instruk Presiden Prabowo Subianto itu mengedepankan prinsip pembelaan kepada rakyat.

    “Artinya pembelaan piring-piring emak-emak, pembelaan kehidupan sosial yang makin lama makin terpapar oleh kemiskinan,” katanya.

    Pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, sebagai upaya Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Komentari Poster Touring Bareng Jokowi yang viral. Ia bandingkan dengan Titiek Soeharto Naik Amfibi Tinjau Pembongkaran Pagar Laut.

    Contohnya hasil pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, dapat dialihkan untuk menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berjalan. 

    Ia mengakui penghematan anggaran dengan cara memangkas kebutuhan tersier dan sekunder dari lembaga dan kementerian. Pasalnya, anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa diutak-atik.

    “Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban. Minimal kita yaitu kesehatan dan dapur emak-emak kan itu dasarnya tuh jadi itu yang kelihatannya akan jadi paradigma penuntun dari kebijakan Presiden Prabowo,” katanya.

    Di sisi lain, Rocky melihat banyak menteri yang menjerit karena anggarannya berkurang semisal perjalanan ke luar negeri, pembelian kendaraan dinas atau kebutuhan kementerian.

    “Penghematan sebanyak kira-kira Rp 300 Triliun dan itu pasti setara dengan kebutuhan untuk memberi makan 15 juta atau 8 juta sementara ini dari murid-murid SD kita,” katanya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/TribunJabar)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran demi penghematan sebesar Rp 306,6 triliun.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mendorong Komisi IV untuk segera mengungkap pemilik dari pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Dia pun menuturkan hingga saat ini pagar laut tak ‘bertuan’ itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI.

    “Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan, nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurut cucu proklamator RI ini, laut seyogyanya milik negara, artinya juga milik seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia berharap dalang dari hal ini akan segera diungkap oleh komisi yang dipimpin oleh Titiek Soeharto.

    Sebagai informasi, persoalan pagar laut itu kini sudah memasuki babak di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan polemik pagar laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten. 

    Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) termasuk pihak yang bakal dipanggil. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait pagar laut. 

    Saat dikonfirmasi apakah KKP juga bakal memanggil dua perusahaan terafiliasi Aguan yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. 

    “Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan,” kata Trenggono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut. 

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

  • INFOGRAFIS Sejarah Imlek di Indonesia dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    INFOGRAFIS Sejarah Imlek di Indonesia dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia dari dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 15:59 WIB

    Tribun Jateng / Bram Kusuma

    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia 

    TRIBUNJATENG.COM – Infografis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’5′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’5′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Maka dari itu, SHGB tidak bisa diterbitkan di atas laut atau perairan

    Berdasarkan aturan tersebut, maka Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berpandangan bahwa tindakan pemagaran laut dengan melakukan pengkavlingan laut tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

    Sehingga Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Banten.

    “Jadi yang melanggar hukum, mengkavling-kavlingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.

    “Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama, agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” tekannya.

    Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Ia pun memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

  • Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan pedas terkait polemik yang tengah memanas di kawasan PIK 2.

    Said Didu menyinggung sosok yang ia sebut selalu membela oligarki namun mengaku sebagai tokoh agama.

    “Ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (23/1/2025).

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia kemudian menambahkan informasi mengejutkan yang diterimanya.

    “Info yang saya terima ternyata yang bersangkutan koordinator outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung,” Said Didu menuturkan.

    Said Didu bilang, para preman yang dikoordinasikan tersebut menerima gaji sebesar UMR setiap bulannya.

    “Gaji preman per bulan sebesar UMR,” tandasnya.

    Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu di tengah polemik sengketa kawasan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.

    Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.

    Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

    “Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.