Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah segera membangun tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa.

    Menurutnya, pembangunan tanggul laut itu akan membentang sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten hingga Jawa Timur. Hashim menyebut, pembangunan tanggul laut dibutuhkan demi melindungi jutaan hektare sawah dari kenaikan air laut.

    “Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah ingin melindungi jutaan hektare sawah di utara Jawa. Jika tidak, percuma saja pembangunan food estate di Kalimantan dan Papua. Sebab, rusaknya sawah di utara Jawa bisa membuat kekurangan pangan.

    “Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke di Papua Selatan kalau nanti jutaan hektare lahan sawah terbenam ditutup dengan laut,” ucap Hashim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah ada sejak 1994 atau orde baru. Menurutnya, saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah melihat ancaman kenaikan air laut.

    Oleh karena itu, Hashim menilai rencana pembangunan tanggul laut masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. 

    “Mungkin sedikit terlambat tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif, paling subur. Itu terdapat di pantai utara jawa,” kata Hashim.

  • KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

    Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

    Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

    Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

    “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

    KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

    “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

    Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.

  • Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Ia menyebut bahwa sejumlah pihak semestinya sudah ditangkap mengingat bukti yang dinilainya telah cukup kuat.

    Susno secara tegas menyoroti langkah Bareskrim Polri yang dinilai terlalu lambat dalam menangani laporan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengenai kasus ini. Menurutnya, proses hukum seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika aparat serius dalam mengusut kasus tersebut.

    “Ya ini kepala desanya sudah bisa ditangkap, dokumen palsunya sudah banyak, dan ada masyarakat yang mengaku KTP-nya dipinjam untuk mengakui sesuatu. Itu sudah cukup untuk menangkap kepala desa. Kemudian dari pihak agraria atau BPN ATR-nya, lalu notarisnya juga harus ditindak,” ujar Susno dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak seharusnya merasa gentar terhadap korporasi besar yang diduga berada di balik pemasangan pagar laut tersebut. Ia menilai bahwa kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai lahan secara ilegal.

    “Enggak usah takut sama pengusaha besar. Ini kedaulatan negara loh. Yang dijual ini bukan sekadar kebun di darat, tapi laut!” tegasnya.

    Dukungan terhadap langkah hukum dalam kasus ini juga datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Susno menilai bahwa dengan adanya dukungan dari para pemimpin negara, aparat hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus ini.

    Ia juga mengkritik pihak-pihak yang masih menyangkal adanya pelanggaran dalam kasus ini dan bahkan mencoba membenarkan praktik ilegal tersebut. Menurutnya, mereka yang membela praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

    “Ini banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan tanah tenggelam atau sawah yang tenggelam itu hal yang wajar. Itu pengkhianatan!” ujarnya dengan nada geram.

    Salah satu pihak yang diduga kuat terlibat adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip. Dugaan keterlibatan Arsin semakin menguat setelah warga mengaku bahwa nama mereka dicatut dalam persetujuan penerbitan sertifikat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan terkait penerbitan dokumen tersebut, namun nama mereka tetap digunakan untuk melegitimasi proses yang kini dipermasalahkan.

    Dengan banyaknya indikasi pelanggaran hukum, Susno berharap aparat segera bertindak tegas agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yunardi, seorang pelatih barongsai, kebanjiran rezeki setiap perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. 

    Warga Glodok, Tamansari, Jakarta Barat biasa disapa Ko atau Koko Ayu.

    Tidak sulit mencari lokasi rumah pria berusia 75 tahun ini.

    Cukup menyebut nama Ko Ayu, warga sekitar langsung tahu.

    Ko Ayu diketahui selain berprofesi sebagai pelatih barongsai, ia juga merupakan mantan Ketua RT 002/003 di kawasan tempat tinggalnya. 

    Warga setempat bakal langsung memberikan petunjuk arah menuju sebuah rumah yang berada di pinggir aliran Kali Krukut bila menanyakannya.

    Rumahnya tampak sederhana. Didominasi cat berwarna biru.

    Di sebelah pintu masuknya tampak seng dan beberapa barang rongsok menumpuk.

    Jika sedikit mengintip ke dalam melalui pintu masuk, rumah Ko Ayu penuh dengan ragam perabotan yang meski terlihat berantakan tapi semuanya seperti tertata sesuai tempatnya.

    Saat ditemui Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025), ia baru saja menyelesaikan tugasnya menjadi penampil pertunjukkan barongsai. 

    Ada empat acara yang harus Ko Ayu dan timnya hadiri hari ini.

    Satu kali pertunjukkan, mereka disewa dengan harga Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. 

    Menurutnya, nomial itu masih masuk dalam standar harga yang murah mengingat tim Ko Ayu terdiri dari 12 hingga 14 orang. 

    “Murah lah, Rp 3,5 sampai 4 juta. Satu tim, kurang lebih (anggota) 12 sampai 14 lah,” ujarnya. 

    Selain menjadi penampil tarian tradisional Tiongkok, sehari-harinya anggota tim Ko Ayu merupakan pekerja kantoran dan ada juga yang berkerja sebagai driver ojek daring.

    Dalam perayaan Imlek 2025 ini, Ko Ayu dan timnya bakal kecipratan rezeki untuk beberapa hari ke depan. 

    Pasalnya, panggilan demi panggilan untuk Ko Ayu menampilkan aksi barongsai masih terus berlanjut hingga perayaan hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek atau Cap Go Meh. 

    Latihan di Vihara dan Sekolah 

    Sehari-hari Ko Ayu melatih timnya di beberapa kawasan vihara.

    Ia sudah bergelut dengan dunia barongsai sejak tahun 70-an. 

    Selain itu, seminggu sekali, ia disewa pihak sekolah untuk mengajar hal serupa kepada para siswa.

    Ia dibayar Rp 150 ribu per satu kali latihan. 

    Anggota timnya sudah beregenerasi.

    Namun, Ko Ayu masih tampak bugar untuk orang tua seusianya. 

    “Yang udah ngikut lama, yang udah pada berkeluarga, keluar. Jadi masuk generasi baru lagi. Terus aja. Paling dia kuat, bisa ngikut ke saya, 5-6 tahun, kemudian enggak sampai puluhan tahun. Udah berkeluarga, dia setop,” jelas Ko Ayu. 

    Kini timnya tidak hanya mereka yang beretnis Tionghoa saja.

    Ko Ayu membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang hendak belajar seni yang sudah mulai populer sejak 420-589 Masehi. 

    “Sekarang udah campur. Udah pribumi, udah boleh ikut juga. Anak buah saya saja, pribumnya separuh-separuh, 40-an, 20 pribumi, 20 non-pribumi, campur gitu. Udah milik seluruh bangsa, enggak milik satu etnis,” katanya.

    Sempat Kesal Pertunjukan Barongsai Dilarang di Era Soeharto

    Pertunjukan barongsai sempat dilarang di era Presiden Soehato.

    Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi aktivitas budaya Tionghoa di ruang publik, termasuk perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai.

    Larangan itu baru dicabut setelah reformasi, tepatnya tahun 2000 saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapus Inpres tersebut.

    Sejak itu, barongsai kembali tampil bebas di acara-acara Imlek dan budaya lainnya di Indonesia.

    Ko Ayu sudah akrab dengan dunia barongsai sejak ia menginjak usia 17 tahun.

    Adanya larangan pemerintah kala itu membuatnya kecewa.

    “Dilarang sama Soeharto, dianggap politik. Saya tuh udah jadi pemain, udah umur 17 pada waktu itu. Jadi perkumpulan saya ditutup. Ditutup sampai 30 tahun, 32 tahun. Baru dibuka sama Pak Gus Dur tahun 2002,” kenang Ko Ayu. 

    Padahal menurutnya barongsai murni merupakan sebuah kesenian.

    Ko Ayu menyayangkan langkah Soeharto kala itu, sebab mengafiliasi budaya dengan spektrum politik. 

    “Aduh Soeharto, betul-betul. Padahal barongsai itu cuma kesenian. Enggak ada urusan sama politik, dianggap ada PKC di situ, Partai Komunis Cina. Dianggap perkumpulan itu, jadi ngumpul-ngumpulin orang komunis. Padahal, kita kan bukan Komunis,” tuturnya. 

    Sekarang, Ko Ayu sangat bersyukur atas kebijakan Gus Dur.

    Ko Ayu dapat tumbuh dalam komunitasnya. 

    Bersama-sama kini mereka mempertahankan kebudayaan serta saling membuka pintu rezeki bagi satu sama lain.

  • PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Neng Eem mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurut dia, telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Selain membolehkan perayaan Imlek dan tarian barongsai, dia mengatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa istilah pribumi dan nonpribumi sudah tak relevan lagi.

    Pada era Gus Dur, agama Konghucu yang dipeluk oleh warga etnis Tionghoa juga diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Dengan jasa-jasa Presiden Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI saat ini tengah mempersiapkan semua syarat-syarat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Ia juga menuturkan bahwa Gus Dur sempat diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa pada tahun 2004. Gelar itu diberikan karena Gus Dur mencabut inpres yang melarang perayaan Imlek.

    “Momentum perayaan Imlek hari ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Gus Dur sangat layak jadi pahlawan nasional, apalagi MPR RI pada tanggal 25 September 2024 telah mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • "Mudik" Prabowo ke Malaysia: Dari Gelar Kehormatan hingga Penguatan Kerja Sama Nasional 28 Januari 2025

    "Mudik" Prabowo ke Malaysia: Dari Gelar Kehormatan hingga Penguatan Kerja Sama Nasional 28 Januari 2025

    “Mudik” Prabowo ke Malaysia: Dari Gelar Kehormatan hingga Penguatan Kerja Sama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tak hanya saat di India, Presiden Prabowo Subianto juga membawa oleh-oleh dari kunjungan kenegaraannya ke negara tetangga, Malaysia.
    Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia di awal 2025 menjadi salah satu momen penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.
    Kunjungan ini bukan hanya memperkuat kerja sama strategis antarnegara, tetapi juga penuh dengan nuansa emosional bagi Prabowo, yang mengaku merasa seperti ”
    pulang kampung
    .”
    Malaysia, menjadi salah satu negara yang dikunjunginya dalam lawatan luar negerinya di awal 2024.
    Di Negeri Jiran, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dan bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
    Kunjungan ini diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Peterana Diraja, Istana Negara Malaysia pada Senin (27/1/2025), setelah Prabowo tiba di Malaysia, pada Minggu (26/1/2025).
    Saat penyambutan berlangsung, lagu kebangsaan kedua negara, “Indonesia Raya” dan “Negaraku”, berkumandang dalam suasana khidmat.
    Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Presiden Prabowo.
    Setelah itu, Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Negara, kemudian lagu kebangsaan Indonesia dan Malaysia dikumandangkan lagi.
    Prosesi ini menjadi simbol persahabatan erat antara kedua negara.
    Dalam kunjungan ini, Prabowo menerima kehormatan besar berupa penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor).
    Tanda jasa ini diberikan setelah Prabowo melewati sesi upacara kenegaraan dan mengisi buku tamu.
    Gelar tersebut langsung disematkan oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.
    Tanda kehormatan ini mencerminkan hubungan erat dan penghargaan tinggi dari Kerajaan Malaysia kepada Indonesia.
     
    Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor.
    Dengan seruan, “Muafakat Itu Berkat” (Concord is a Blessing), penghargaan ini diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral.
    Selain itu, Darjah Kerabat Johor Pangkat Pertama (D.K I) juga memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam.
    Tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas yang bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan.
    Tidak hanya itu, bintang besar berdesain sembilan sudut menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Kerajaan Johor.
    Sebagai penerima tanda kehormatan ini, Presiden Prabowo bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa.
    Di antaranya adalah Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien (1960), Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1969), Presiden Soeharto (1990), Pengiran Isteri Mariam (1997), Hamad bin Isa al Khalifa (2017), dan Pengiran Muda Mahkota al-Muhtadee Billah (2023).
    Penganugerahan ini turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, yang terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai bidang strategis.
    Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra utama Malaysia di kawasan Asia Tenggara.
    Selain mempererat hubungan bilateral, penghargaan ini menjadi simbol penghormatan atas kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kolaborasi antarnegara.
    Momen ini menegaskan pentingnya persahabatan antara kedua negara, yang diharapkan dapat terus berkembang di masa depan.
    Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Prabowo mengucapkan terima kasih atas tanda jasa yang diberikan.
    “Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran. Dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Bernama TV.
    Prabowo mengatakan, penganugerahan ini menjadi lambang hubungan yang erat antara dirinya dan Malaysia.
    Apalagi, kata dia, hubungannya dengan Yang Dipertuan Agong sudah berlangsung lama.
    PM Malaysia Anwar Ibrahim yang berdiri di sampingnya memberikan celetukan.
    “Lebih tinggi dari Datuk Sri,” celetuk Anwar Ibrahim, yang disambut tawa Prabowo dan hadirin.
    Di sisi lain, Prabowo menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama, mengingat mereka sama-sama pendiri ASEAN dan punya hubungan etnis.
    Menurutnya, banyak pemimpin Malaysia yang masih memiliki keluarga di Indonesia.
    “Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas.
    There must be a special relationship between
    Malaysia and Indonesia,” imbuhnya.
     
    Dalam pernyataan bersama pula, Prabowo juga mengaku merasa seperti pulang kampung jika pergi ke Malaysia karena ia besar dan bersekolah di negara tersebut.
    “Saya juga merasa kalau ke Malaysia ini saya pulang kampung. Karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia,” ujar Prabowo.
    Dia dan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim juga memiliki hubungan yang sangat lama sejak sama-sama bersekolah di Amerika Serikat.
    Oleh karena itu, Prabowo menganggap Malaysia sebagai kampung halamannya, mengingat memiliki banyak hubungan emosional.
    “Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan Yang di-Pertuan Agung. Waktu itu masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus,” kata dia, disambut gelak tawa.
    Namun, ia menyebut kunjungannya ke Malaysia sudah tidak semudah dahulu.
    Sebab, sebagai seorang presiden, ia harus dikawal oleh banyak petugas saat berkunjung ke negeri jiran tersebut.
    “Jadi kita banyak hubungan, hubungan emosional dengan Malaysia. Jadi saya sering ke Malaysia. Tapi, setelah jadi Presiden, lebih tidak gampang seperti dulu. Sekarang protokolnya banyak. Banyak yang kawal. Jadi saya minta maaf kalau bikin susah para petugas,” imbuh Prabowo.
    Dalam kunjungan yang singkat, kedua negara telah menyepakati penguatan sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi, energi, dan pertahanan.
    Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumpun, usai Prabowo dan PM Anwar bertemu.
    Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya hubungan istimewa antara Indonesia dan Malaysia.
    “Kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah, kita punya hubungan budaya, kita bahkan punya hubungan etnis. Kalau tidak salah, banyak pemimpin-pemimpin Malaysia yang masih punya keluarga di Indonesia. Banyak sekali hubungan ini. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas,” ujar Prabowo.
    Salah satu hasil utama pertemuan ini adalah kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di sektor energi.
    PM Anwar menyebut bahwa penguatan kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Petronas dan Pertamina.
    “Komitmen kami untuk menjamin kerja sama Petronas dan Pertamina. Dua perusahaan minyak dan gas di kawasan agar sepakat untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan juga transfer antarnegara,” ungkap PM Anwar.
    Selain itu, kedua pemimpin juga membahas kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, termasuk pengelolaan industri kelapa sawit yang menjadi komoditas utama kedua negara.
    Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah produsen terbesar kelapa sawit dunia, mencapai 80 persen dari produksi global.
    “Setiap saya ke negara-negara tertentu mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi kita saya kira bisa berbuat banyak baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini,” ucap Prabowo.
    Kerja sama di bidang pertahanan juga menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.
     
    PM Anwar menyoroti pentingnya kolaborasi dengan Indonesia yang memiliki pengalaman dan kekuatan di sektor ini.
    “Kedua pihak sepakat untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada termasuk bidang pertahanan, di mana Indonesia mempunyai banyak pengalaman dan kekuatan,” ujarnya.
    Sedangkan dalam konteks regional, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan geopolitik.
    Kedua negara juga menunjukkan keselarasan sikap terkait isu Palestina.
    Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk mempercepat implementasi kerja sama melalui koordinasi intensif antara kementerian terkait di kedua negara.
    PM Anwar menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memastikan keberhasilan kerja sama ini.
    “Kami berdua telah memberikan instruksi yang jelas kepada negara dan departemen terkait selain sektor swasta untuk melakukan perbaikan, untuk memastikan bahwa apapun yang sepakati di Kementerian sesegera mungkin,” ungkapnya.
    Ketenagakerjaan antara dua negara juga menjadi salah satu kesepakatan yang disoroti.
    Terlebih, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menjadi salah satu delegasi yang menemani Prabowo dalam kunjungan kenegaraannya.
    “Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerja sama,” ungkap Prabowo dalam pernyataan pers bersama yang sama.
    Prabowo menjelaskan, dirinya membahas banyak kerja sama bersama Anwar Ibrahim.
    “Intinya adalah keputusan politik,
    the political will
    bahwa Indonesia dan Malaysia harus kerja sama dengan erat. Hal-hal lain kita bisa selesaikan,” ujar dia.
    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
    Insiden penembakan tersebut melibatkan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.
    Akibatnya, satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.
    Sedangkan saat ini, Prabowo sudah kembali ke Indonesia.
    Ia tiba di Tanah Air, sekitar pukul 19.30 WIB, semalam.
    Ketibaan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, disambut oleh Pangdam Jaya Mayjen Rafael Granada Baay dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    Presiden dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim (dua kiri) di Istana Negara Malaysia, Senin (27/1/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin. Sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, penghargaan tersebut diserahkan langsung Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.

    Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Dengan seruan “Muafakat Itu Berkat” (Concord is a Blessing), penghargaan ini diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral.

    Selain itu, Darjah Kerabat Johor Pangkat Pertama (D.K I) juga memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam. Tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas yang bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan. Tidak hanya itu, bintang besar berdesain sembilan sudut menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Kerajaan Johor.

    Sebagai penerima tanda kehormatan ini, Presiden Prabowo bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa.

    Mereka di antaranya Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien (1960), Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1969), Presiden Soeharto (1990), Pengiran Isteri Mariam (1997), Hamad bin Isa al Khalifa (2017), dan Pengiran Muda Mahkota al-Muhtadee Billah (2023).

    Penganugerahan ini turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, yang terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai bidang strategis. Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra utama Malaysia di kawasan Asia Tenggara.

    Selain mempererat hubungan bilateral, penghargaan ini menjadi simbol penghormatan atas kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kolaborasi antarnegara. Momen ini menegaskan pentingnya persahabatan antara kedua negara, yang diharapkan dapat terus berkembang di masa depan.

    Presiden Prabowo tiba di Istana Negara Malaysia dan disambut secara Kenegaraan oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kunjungan ini diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Peterana Diraja, Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara, “Indonesia Raya” dan “Negaraku”, berkumandang dalam suasana khidmat.

    Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden melakukan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. Pertemuan ini membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang strategis.

    Sebagai penutup kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor, dalam rangka kepentingan dan kemajuan kedua negara.

    Sumber : Antara