Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah kediamannya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dalam penggeledahan rumah di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa malam itu, KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik.

    “Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan, jadi nanti teman-teman akan kita update lagi,” ucap Tessa.

    Penggeledahan ini mengungkap fakta menarik mengenai silsilah keluarga pria kelahiran Semarang tersebut yang memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks.

    Latar Belakang Keluarga

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, Japto Soerjosoemarno berasal dari keluarga ningrat dengan darah campuran Jawa dan Belanda.

    Ayahnya, Ir. Soetarjo Soerjosoemarno, merupakan seorang keturunan langsung dari Mangkunegara V, salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Kakek buyut Japto adalah seorang bangsawan Jawa yang memiliki pengaruh besar di masanya.

    Japto Soerjosoemarno Siapa? 40 Tahun Jadi Ketum PP, Dukung Anies di Pilpres 2024, Kini Digeledah KPK.

    Soetarjo juga memiliki hubungan dekat dengan Keluarga Cendana. Ia diketahui merupakan sepupu dari istri Presiden ke-2 RI, Suharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan nama Ibu Tien Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Zegerius, memiliki darah Belanda dan Yahudi. Silsilah keluarga yang beragam ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Japto dan keluarganya

    Japto Soerjosoemarno sendiri menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood, dan kini memiliki tiga orang anak.

    Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

    KPK melakukan penggeledahan di kediaman Japto terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp476 miliar terkait ugaan gratifikasi dalam produksi batubara dengan tersangka Rita Widyasari.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya)” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.

    Japto Soerjosoemarno Anak Siapa? Keturunan Ningrat yang Dekat dengan Keluarga Cendana.

    Kemudian, penyidik KPK juga menyita mata uang asing sebesar 6.284.712,77 Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp102,2 miliar. Uang tersebut disita dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya, kata Tessa, penyidik pun turut menyita mata uang Dollar Singapura sebesar SGD 2.005.082,00 atau setara Rp23,7 miliar. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait.

    Meskipun belum ada keterangan resmi mengenai keterlibatan langsung Japto Soerjosoemarno dalam kasus tersebut, namun penyitaan sejumlah aset di rumahnya menunjukkan adanya dugaan keterkaitan.

    Kasus ini tentu saja berdampak besar pada citra Japto Soerjosoemarno sebagai seorang tokoh publik, bahkan memiliki hubungan dekat dengan Anies Baswedan.

    Meskipun belum terbukti secara hukum, namun tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya tentu akan memicu pertanyaan tentang integritas dan kredibilitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

    Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. 

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.  

    “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

    Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

    Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

    “Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.  

    Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

    “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” pungkasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

    Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

    Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

    “Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Titiek Soeharto.  

    Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

    “Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.  

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

     
    “Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” jelasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

    Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

    Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

     

    Foto: TITIEK SOEHARTO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2025). Titiek meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional jelang Ramadan. (ISTIMEWA)

  • Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan aksi kekerasan, PP tetap menjadi jaringan kuat yang berisi politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi.

    Japto Soerjosoemarno telah memimpin organisasi ini selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan.

    Tokoh-Tokoh Elite dalam Pemuda Pancasila

    Banyak tokoh nasional yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, baik sebagai pengurus maupun anggota kehormatan. Berikut beberapa di antaranya:

    Bambang Soesatyo – Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Zainudin Amali – Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP. Siti Hutami Endang Adiningsih – Putri bungsu Soeharto, Wakil Ketua Umum II bidang Kesejahteraan Sosial. Arsjad Rasyid – Ketua Umum KADIN (2021-2024), Wakil Ketua Umum III bidang Perekonomian dan Industri. Ahmad HI M. Ali – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua Umum IV PP. Tjahjo Kumolo – Mantan Menpan RB, anggota MPO PP. Ryamizard Ryacudu – Mantan Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Kehormatan PP.

    Bahkan, Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Besar 2019, menandakan kedekatan organisasi ini dengan pemerintah.

    Sejarah Lobi Pemuda Pancasila: Dari Soekarno hingga Jokowi

    Era Soekarno: Kelahiran Pemuda Pancasila dan Konflik dengan PKI

    Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di bawah naungan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Organisasi ini dibentuk untuk melawan pengaruh komunis yang berkembang pesat di era Sukarno.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Pemuda Pancasila turut serta dalam aksi penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ini menandai awal keterlibatan mereka dalam politik dan keamanan nasional.

    Era Soeharto: Jaringan dengan Militer dan Golkar

    Di bawah Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi bagian dari mesin politik rezim Soeharto. Mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Partai Golkar, serta berperan dalam mengamankan kepentingan penguasa.

    Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menyebut bahwa PP menjalin hubungan patronase dengan negara. Mereka menjadi alat politik Golkar dan diberi akses ke berbagai sektor ekonomi, termasuk bisnis keamanan dan pengawalan.

    Era Reformasi: Transformasi dan Diversifikasi Kekuatan

    Setelah kejatuhan Soeharto, Pemuda Pancasila beradaptasi dengan dinamika politik baru. Mereka tidak lagi hanya berafiliasi dengan Golkar, tetapi juga merangkul berbagai partai seperti PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

    Beberapa kadernya bahkan berhasil masuk ke dalam birokrasi dan dunia bisnis, menjabat sebagai menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah.

    Era Jokowi: Kedekatan dengan Pemerintah dan Institusi Negara

    Pada Pilpres 2019, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan ini diperkuat dengan pengukuhan Jokowi dan Ma’ruf sebagai anggota kehormatan. Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa PP akan terus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga ideologi Pancasila.

    Dalam era ini, PP semakin berkembang menjadi jaringan politik-ekonomi yang luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan ormas tetapi juga ekspansi ke sektor bisnis dan investasi.

    Pemuda Pancasila sebagai Kekuatan Politik Permanen

    Pemuda Pancasila telah mengalami berbagai transformasi sejak didirikan pada 1959. Dari kelompok paramiliter yang berfungsi sebagai alat negara di era Orde Baru, kini PP berkembang menjadi jaringan politik dan ekonomi yang kuat.

    Dengan kepemimpinan Japto Soerjosoemarno yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, Pemuda Pancasila tetap menjadi kekuatan politik yang mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan setiap rezim yang berkuasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

    Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

    Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

    Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

    Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

    “Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais,” ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

    Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

    “Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean,” kata Rocky Gerung.

    “Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

    “Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi,” ujar Rocky Gerun.

    Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

    “Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi,” ucap Rocky Gerung.

    “Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,”

    “Energi itu harus tersedia 24 jam,” imbuhnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

    Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

    “Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

    Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

    “Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

    Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

    Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Google Error, Faktanya Rupiah Pernah Rp8.000 per Dolar AS

    Google Error, Faktanya Rupiah Pernah Rp8.000 per Dolar AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dihebohkan dengan nilai rupiah yang tiba-tiba menguat menjadi Rp8.170,65 per dolar AS pada Sabtu (1/2/2025). Nilai tersebut separuh dari harga sebenarnya. 

    Nilai dolar yang tiba-tiba melemah menjadi sorotan, meski sebenarnya Indonesia memang pernah berada di level tersebut. 

    Untuk diketahui, terakhir kali rupiah Indonesia menyentuh angka Rp8.000 terjadi 26 tahun lalu atau pada tahun 1999 karena krisi moneter. Saat itu Indonesia dipimpin oleh B,J, Habibie, yang naik menggantikan Soeharto.

    Kondisi Indonesia saat krisis 1999 tidak menentu. Nilai rupiah anjlok dari Rp4.650 per dolar AS pada 1997 menjadi Rp8.000 pada tahun 1999.

    Adapun munculnya rupiah dengan nilai Rp8.000-an untuk kedua kalinya ini menjadi perhatian. 

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan ini, Senin (3/2/2024) ke level Rp16.441,5 per dolar AS.

    Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,84% atau 137 poin ke level Rp16.441,5. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,23% ke level 109,7.

    Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,41%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, dolar Singapura melemah 0,93%, dan dolar Taiwan melemah 1,2%. Selain itu, won Korea Selatan melemah 0,13%, peso Filipina melemah 0,49%, yuan China melemah 0,05%, serta baht Thailand melemah 1,05%.

    Mata uang dolarPerbesar

    Google Mengaku Error

    Google mengakui bahwa ada permasalahan informasi terkait dengan nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search pada Sabtu (1/2/2025) sore.

    Alhasil, perwakilan dari Google menyebut memang terjadinya informasi adanya penguatan mata uang Rupiah secara mendadak sehingga saat ini pihaknya akan memperbaiki kesalah tersebut secara segera.

    “Kami menyadari adanya masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar Rupiah [IDR] di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” ujar pihak Google yang meminta identitasnya tidak ditampilkan kepada Bisnis, Sabtu (1/2/2025).

    Di sisi lain, Bank Indonesia membantah adanya penguatan mata uang rupiah secara mendadak di angka Rp8.170,65 per US$ 1 dollar melalui pencarian Google pada hari ini, Sabtu (1/2/2025) sore.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa level nilai tukar di angka yang tercatat di google bukan merupakan level yang seharusnya.

    “Data Bank Indonesia mencatat Kurs Rp16.312 per dolar AS pada 31 Januari 2025. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan,” tandasnya melalui keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, hasil tersebut berdasarkan penelusuran saat melakukan pengecekkan konversi nilai tukar dolar ke rupiah dengan menggunakan kata kunci “USD to IDR”.

    Padahal, apabila melakukan hasil pengecekan di laman resmi Bank Indonesia, kurs jual adalah Rp16.340,30 per US$1 dan Rp16.177,70 untuk kurs beli.

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah segera membangun tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa.

    Menurutnya, pembangunan tanggul laut itu akan membentang sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten hingga Jawa Timur. Hashim menyebut, pembangunan tanggul laut dibutuhkan demi melindungi jutaan hektare sawah dari kenaikan air laut.

    “Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah ingin melindungi jutaan hektare sawah di utara Jawa. Jika tidak, percuma saja pembangunan food estate di Kalimantan dan Papua. Sebab, rusaknya sawah di utara Jawa bisa membuat kekurangan pangan.

    “Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke di Papua Selatan kalau nanti jutaan hektare lahan sawah terbenam ditutup dengan laut,” ucap Hashim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah ada sejak 1994 atau orde baru. Menurutnya, saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah melihat ancaman kenaikan air laut.

    Oleh karena itu, Hashim menilai rencana pembangunan tanggul laut masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. 

    “Mungkin sedikit terlambat tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif, paling subur. Itu terdapat di pantai utara jawa,” kata Hashim.

  • KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

    Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

    Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

    Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

    “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

    KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

    “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

    Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.

  • Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    Susno Duadji Desak Bareskrim Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah di Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Ia menyebut bahwa sejumlah pihak semestinya sudah ditangkap mengingat bukti yang dinilainya telah cukup kuat.

    Susno secara tegas menyoroti langkah Bareskrim Polri yang dinilai terlalu lambat dalam menangani laporan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah mengenai kasus ini. Menurutnya, proses hukum seharusnya bisa berjalan lebih cepat jika aparat serius dalam mengusut kasus tersebut.

    “Ya ini kepala desanya sudah bisa ditangkap, dokumen palsunya sudah banyak, dan ada masyarakat yang mengaku KTP-nya dipinjam untuk mengakui sesuatu. Itu sudah cukup untuk menangkap kepala desa. Kemudian dari pihak agraria atau BPN ATR-nya, lalu notarisnya juga harus ditindak,” ujar Susno dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak seharusnya merasa gentar terhadap korporasi besar yang diduga berada di balik pemasangan pagar laut tersebut. Ia menilai bahwa kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan segelintir pihak yang ingin menguasai lahan secara ilegal.

    “Enggak usah takut sama pengusaha besar. Ini kedaulatan negara loh. Yang dijual ini bukan sekadar kebun di darat, tapi laut!” tegasnya.

    Dukungan terhadap langkah hukum dalam kasus ini juga datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Susno menilai bahwa dengan adanya dukungan dari para pemimpin negara, aparat hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus ini.

    Ia juga mengkritik pihak-pihak yang masih menyangkal adanya pelanggaran dalam kasus ini dan bahkan mencoba membenarkan praktik ilegal tersebut. Menurutnya, mereka yang membela praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.

    “Ini banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan tanah tenggelam atau sawah yang tenggelam itu hal yang wajar. Itu pengkhianatan!” ujarnya dengan nada geram.

    Salah satu pihak yang diduga kuat terlibat adalah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip. Dugaan keterlibatan Arsin semakin menguat setelah warga mengaku bahwa nama mereka dicatut dalam persetujuan penerbitan sertifikat. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan terkait penerbitan dokumen tersebut, namun nama mereka tetap digunakan untuk melegitimasi proses yang kini dipermasalahkan.

    Dengan banyaknya indikasi pelanggaran hukum, Susno berharap aparat segera bertindak tegas agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.