Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • 6 Maret 1905: Mengenal Pahlawan Nasional Sekaligus Penggagas Puskesmas Johannes Leimena

    6 Maret 1905: Mengenal Pahlawan Nasional Sekaligus Penggagas Puskesmas Johannes Leimena

    Liputan6.com, Yogyakarta – Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Johannes Leimena merupakan salah satu tokoh penting di dalamnya. Lahir di Ambon pada 6 Maret 1905, sosok yang akrab disapa Om Jo ini merupakan Menteri Kesehatan yang menggagas terciptanya pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

    Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia, kegiatan keorganisasiannya mulai aktif ketika ia melanjutkan pendidikan kedokteran di School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) Surabaya pada 1930. Pada Desember 1932, Johannes Leimena bersama Ir. C. L. van Doorn dan Dr. Hendrik Kraemer menjadi pembicara dalam konferensi Batavia Christelijke Studenten Vereeniging op Java  (CSV) di Kaliurang, Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut, ia juga ditetapkan sebagai Ketua Umum CSV hingga periode 1939.

    Sebelum itu, Leimena juga terlibat dalam organisasi pemuda di daerahnya, Jong Ambon, yang berhasil menggerakkan Kongres Pemuda II di Batavia. Dalam susunan panitia Sumpah Pemuda, Leimena didapuk menjadi Pembantu IV.

    Leimena sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Geneeskunde Hogeschool (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Kariernya sebagai dokter dimulai di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) Batavia (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo).

    Ketika Gunung Merapi meletus, Leimena ditugaskan ke Yogyakarta. Setelahnya, ia dipindahtugaskan ke RS Zending Immanuel Bandung dari 1931 hingga 1941.

    Sementara itu, kariernya di bidang organisasi masih terus berjalan. Pada 1945, ia ikut membentuk Pengurus Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) dan terpilih sebagai ketua umum.

    Pada tahun tersebut, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga terbentuk dan Leimena memutuskan untuk bergabung di dalamnya. Pada masa kemerdekaan, Leimena masih berkarier sebagai dokter hingga akhirnya Soekarno memintanya menjadi Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Sjahrir II. 

    Selama menjabat sebagau Menteri Muda Kesehatan, tugasnya sebagai Ketua Umum PMKI diserahkan kepada dokter Engelen.

    Ide-idenya banyak yang menjadi fondasi dalam bidang kesehatan hari ini. Salah satu gagasan Leimena yang terus dirasakan manfaatnya hingga sekarang adalah Puskesmas.

    Pada 1950, Leimena terpilih menjadi Ketua Umum Parkindo hingga 1957. Beberapa wakil PMKI dan CSV berkumpul dan sepakat akan melebur dalam suatu organisasi bernama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Leimena pun diangkat sebagai ketua umum hingga kongres pertama GMKI diadakan.

    Ia juga berperan dalam pembentukan Dewan Gereja Indonesia (DGI) yang saat ini menjadi Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pembentukan DGI tersebut sesuai dengan hasil Kongres Pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) pada 21-28 Mei 1950 di Sekolah Theologia Tinggi (sekarang Sekolah Tinggi Teologi Jakarta). Hasil kongres menerangkan bahwa Leimena menjadi wakil ketua komisi gereja dan negara.

    Sebagai tokoh politik, Leimena termasuk sosok yang paling sering menjabat sebagai menteri, mulai dari Kabinet Syahrir II hingga Kabinet Dwikora III. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan, Menteri Sosial (Kabinet Djuanda 1957-1959), Wakil Perdana Menteri II sekaligus Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Kabinet Dwikora II 1966), hingga jabatan terakhir sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Umum (Kabinet Dwikora III 1966).

    Leimena sekaligus menjadi satu-satunya pejabat negara yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun tanpa putus. Dalam Operasi Trikora, Leimena terlibat sebagai anggota Komando Operasi Tinggi berpangkat Laksamana Madya (Tituler) TNI Angkatan Laut.

    Pada masa pemerintahan Soeharto, ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga 1973. Pada 29 Maret 1977, Johannes Leimena menghembuskan nafas terakhirnya.

    Untuk mengenang jasa-jasanya, dibangun patung Johannes Leimena di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku. Dijuluki sebagai Monumen dr. J. Leimena ini diresmikan pada 2012.

    Penulis: Resla

  • Ratusan Koperasi di Kabupaten Blitar Tidak Aktif, ini Langkah Dinas Koperasi dan UKM

    Ratusan Koperasi di Kabupaten Blitar Tidak Aktif, ini Langkah Dinas Koperasi dan UKM

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Ratusan koperasi di Kabupaten Blitar kondisinya sudah tidak aktif.

    Dari total sebanyak 1.078 koperasi, yang kondisinya masih aktif hanya 601 koperasi.

    Sisanya, sebanyak 477 koperasi kondisinya sudah tidak aktif.

    “Jumlah koperasi di Kabupaten Blitar ada 1.078, yang aktif 601 dan yang tidak aktif ada 477,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, Rabu (5/3/2025).

    Sri mengatakan, selama dua tahun terakhir ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar sudah mengusulkan pembubaran sejumlah koperasi tidak aktif ke Kementerian Koperasi.

    Pengusulan pembubaran koperasi itu berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembubaran Koperasi Tidak Aktif.

    Dari usulan itu, pada 2023, ada 27 koperasi di Kabupaten Blitar yang kondisinya tidak aktif dibubarkan oleh Kementerian Koperasi.

    Lalu, pada 2024, ada 40 koperasi di Kabupaten Blitar kembali dibubarkan oleh Kementerian Koperasi.

    “Tahun ini, kami masih memilah-milah mana koperasi yang masih bisa diaktifkan akan kami aktifkan kembali,” ujarnya.

    Menurutnya, penutupan atau pembubaran koperasi menjadi alternatif terakhir dalam rangka peningkatan kualitas koperasi.

    Maka itu, pada 2025 ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar fokus dalam hal pemeriksaan kesehatan koperasi.

    “Yang masih bisa diaktifkan, kami aktifkan. Yang tidak bisa diaktifkan, kami usulkan dibubarkan. Kami membentuk tim penyelesaian,” katanya.

    Dikatakannya, banyak koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Blitar pada hari ini merupakan peninggalan dari program lama.

    Misalnya, ketika zaman Presiden Soeharto pernah ada program pembentukan 1.000 koperasi di tiap daerah.

    “Koperasi sisa program lama itu saat ini kondisinya banyak yang tidak aktif. Pengurusnya sudah tidak ada. Itu yang kami usulkan untuk dibubarkan,” ujarnya.

  • Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/gtoumekb/elshinta.com.

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” kata Eliza kepada wartawan, Selasa (4/3).

    “Jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk program pembangunan pedesaan dan ada juga yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi pertanian, dalam hal ini pupuk subsidi,” lanjutnya.

    Ia mengatakan supaya Koperasi Desa Merah Putih berjalan optimal, perlu penyusunan business plan yang baik dan menerapkan prinsip meritokrasi dalam menentukan pengelola koperasi. “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” jelasnya.

    Eliza mengatakan Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya memiliki jenis usaha yang belum ada di desa masing-masing. Misalnya hilirisasi atau pengolahan hasil pertanian yang selama ini masih sangat minim.

    “Misalnya untuk petani padi, limbah padi berupa jerami, sekam, dan bekatul yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi dan bisa jadi sumber pendapatan koperasi. Atau komoditas sayuran seperti cabai yang harganya fluktuatif, itu diolah jadi cabai pasta atau cabai kering,” terang Eliza.

    Selain itu, bisa juga dilakukan pengolahan buah-buahan seperti mangga, untuk dijadikan keripik atau selai.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang eksisting, tetapi melengkapi ekosistem bisnis di desa,” ujarnya.

    Selain itu, Eliza menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi. Menurutnya, petani lebih baik cukup menjadi anggota koperasi saja agar fokus untuk mengembangkan budidaya usaha taninya.

    Eliza pun mengingatkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih agar senantiasa transparan. Berkaca dari tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) era Presiden ke-2 RI Soeharto di mana keduanya sama-sama didirikan untuk menyerap hasil pertanian lokal, lalu beroperasi di tingkat desa sebagai unit ekonomi.

    “Pengalaman dari KUD di masa lalu bisa memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi perlu dikelola secara profesional dan mandiri,” ujar dia.

    “Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini akan bergantung pada sejauh mana program ini bisa menghindari kelemahan-kelemahan KUD di masa lalu, dan mengadopsi prinsip-prinsip koperasi modern yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

    Adapun penggunaan dana desa untuk koperasi ini menurutnya memerlukan revisi aturan tentang penggunaan fokus dana desa. “Jadi sebelum ini berjalan pastikan regulasinya tidak ada yang saling tumpah tindih,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengamat Meyakini Pemegang Saham akan Dukung Penyelesaian Pesangon Karyawan Sritex yang Kena PHK – Halaman all

    Pengamat Meyakini Pemegang Saham akan Dukung Penyelesaian Pesangon Karyawan Sritex yang Kena PHK – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ketua Umum Asosiasi Rekanan Dagang Indonesia (Ardin) yang juga pelaku bisnis, Dr John N Palinggi SE MM MBA memberikan solusi strategis terukur, membawa manfaat serta harga diri pengusaha, terkait nasib 10 ribu buruh – karyawan PT Sritex yang terkena PHK massal karena perusahaan pailit.

    Ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang diakreditasi Mahkamah Agung dan Mediator – Profesional Non Hakim yang diangkat oleh 12 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dan Non Jakarta ini yakin, pengusaha dan pemegang saham Sritex akan tampil mendukung penyelesaian atas pesangon dan penghargaan kepada karyawan yang di PHK.

    Menurut pria yang juga konsultan investasi tersebut, dalam kasus Sritex ini, kurator harus mengerti celah, lika-liku bisnis PT Sritex. 

    Di situ, kata dia, ada pemegang saham, Komisaris serta Direksi perusahaan, dimana pemegang saham mempercayakan kepada Direksi dan Komisaris untuk menyelenggarakan perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) serta tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. 

    “Kalau sekarang ada permasalahan, maka sesuai UU Perseroan Terbatas, maka penanggung jawab ke dalam dan keluar termasuk ke pengadilan adalah Direktur Utama. maka kurator harus menghubungi Direksi dan komisaris untuk membahas hak-hak karyawan soal pasangan dan penghargaan.

    Kalau tidak ketemu jalan keluar maka kurator mengundang pemegang para saham, untuk membantu menyelesaikan masalah ini, meskipun pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pidana perusahaan yang tidak dia lakukan,” kata John Palinggi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Pemegang saham, imbuhnya, hanya menanggung risiko terhadap saham yang ditempatkan di perusahaan tersebut serta diminta membantu masukan penyelesaian terkait pesangon dan penghargaan untuk karyawan yang diberhentikan.

    “Kurator juga harus tahu, berapa jaminan di bank dan jaminannya itu berupa apa, umumnya tanah dan peralatan serta bangunan pabrik, juga harus dilihat perjanjian akta kreditnya. Kalau itu jaminannya, saya pastikan karyawan tidak akan dapat pesangon karena bank mempunyai hak untuk mengambil,” papar John.

    PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) resmi menutup seluruh produksinya pada 1 Maret 2025, seiring menumpuknya utang yang dimiliki perseroan dan tak mampu membayarnya.

    Diketahui, Sritex yang merupakan perusahaan tekstil berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, didirikan pada 1966 oleh HM Lukminto dengan nama awal UD Sri Redjeki.

    Era tersebut, pemerintahan Indonesia masih dipimpin Presiden Soekarno.

     Perusahaan ini berawal dari usaha perdagangan kain di Pasar Klewer, Solo.

    Pada tahun 1978, Sritex resmi berbentuk perseroan terbatas (PT) dan mulai berkembang pesat di industri tekstil Indonesia.

    Pada tahun 1992, PT Sritex mengintegrasikan empat lini produksinya, pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan garmen ke dalam satu lokasi pabrik yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

    Keberhasilan perusahaan semakin terlihat pada tahun 1994 ketika PT Sritex mendapat kepercayaan dari NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman untuk memproduksi seragam militer.

    Selain itu, perusahaan ini juga melayani pesanan dari berbagai negara seperti Inggris, Papua Nugini, serta merek-merek fashion terkenal seperti Guess dan H&M.

     

     

  • Ekosistem Danantara dan Akselerasi Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045

    Ekosistem Danantara dan Akselerasi Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045

    loading…

    Irfan Ahmad Fauzi, Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI). Foto/Dok.Pribadi

    Irfan Ahmad Fauzi
    Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI)

    BAYANGKAN sebuah Indonesia yang berdiri tegak sebagai negara maju pada tahun 2045, saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Sebuah negara dengan perekonomian yang kuat, inovasi teknologi yang berkembang pesat, dan generasi muda yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

    Apakah ini sekadar impian? Atau justru inilah peta jalan menuju Indonesia Emas 2045? Namun, apakah generasi muda Indonesia siap menghadapi era keemasan tersebut?

    Tantangan besar mengintai di berbagai sektor, mulai dari ketimpangan akses modal hingga kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri. Di sinilah peran ekosistem Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai katalisator utama percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis pemuda.

    Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan
    Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, sebuah fase di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai lebih dari 70% dari total populasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2035, Indonesia menikmati bonus demografi dengan puncaknya antara tahun 2020-2030. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 324 juta jiwa, dengan 213,18 juta di antaranya berada pada usia produktif.

    Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pernah berkata, “Jangan hanya berpikir tentang hari ini, tetapi pikirkan juga masa depan. Karena yang kita tanam hari ini adalah yang akan kita tuai di masa depan.”

    Kutipan ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan visi jangka panjang, terutama dalam mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Namun, tanpa strategi yang tepat, bonus demografi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, di mana jumlah angkatan kerja yang besar justru berujung pada meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial.

    Sebuah studi dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa 65% dari anak-anak yang masuk sekolah saat ini akan bekerja di jenis pekerjaan yang belum ada saat ini. Tantangan ini semakin kompleks dengan disrupsi teknologi yang mengharuskan generasi muda untuk terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan digital. Tanpa kesiapan, Indonesia akan kehilangan peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

    Ekosistem Danantara: Solusi Strategis untuk Pemberdayaan Pemuda
    Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Danantara, sebuah ekosistem investasi yang dirancang untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan nasional. Melalui ekosistem ini, Danantara menghubungkan BUMN, startup, UMKM, serta institusi pendidikan dan teknologi dalam satu jaringan ekonomi yang saling mendukung.

    Danantara berperan sebagai akselerator bagi kaum muda untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai sektor strategis. Melalui program inkubasi dan akselerasi startup, ekosistem ini mendukung perusahaan rintisan dalam teknologi, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif.

    Investasi dalam kewirausahaan muda juga menjadi salah satu langkah nyata dalam membantu UMKM berbasis digital untuk berkembang dengan pendanaan yang lebih mudah. Kemitraan dengan BUMN dan swasta membuka akses pasar dan jaringan industri yang lebih luas, sehingga anak muda tidak lagi menjadi penonton, tetapi justru pemain utama dalam pembangunan ekonomi.

    Menurut ekonom terkemuka Joseph Schumpeter, inovasi dan kewirausahaan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya konsep creative destruction, di mana inovasi yang dihasilkan oleh generasi muda menggantikan teknologi lama dan mempercepat transformasi ekonomi. Dengan ekosistem Danantara, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong anak muda menjadi penggerak perubahan dalam berbagai sektor.

    Peran Aktif Pemuda dalam Ekosistem Danantara
    Pemberdayaan pemuda bukan hanya sekadar meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses ke peluang yang memungkinkan mereka untuk berkembang. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.” Kutipan ini menegaskan pentingnya peran aktif kaum muda dalam pembangunan.

  • Siapa Pendiri Raksasa Tekstil Sritex? Ini Sosoknya

    Siapa Pendiri Raksasa Tekstil Sritex? Ini Sosoknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk, adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini sebelumnya mengalami pailit dan kemudian memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Namun, siapa sebenarnya sosok pendiri Sritex?

    Dikenal dengan produk berkualitas tinggi, Sritex dipercaya sebagai pemasok seragam militer untuk North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Jerman.

    Sritex berawal dari sebuah usaha dagang tekstil kecil bernama UD Sri Redjeki di Pasar Klewer, Solo. Haji Muhammad Lukminto mendirikan usaha ini pada 1966. Ia memulai kariernya di bidang tekstil dengan berdagang kain di pasar tersebut.

    Lukminto lahir dengan nama Ie Djie Shien pada 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Tionghoa dan sempat putus sekolah akibat kebijakan pemerintah pasca insiden G-30-S/PKI yang melarang etnis Tionghoa untuk bersekolah. Setelah putus sekolah, Lukminto mengikuti jejak kakaknya, Ie Ay Djing atau Emilia untuk berdagang kain di Pasar Klewer, Solo.

    Dengan modal awal Rp 100.000 dari orang tuanya, dia membeli kain belaco dari Semarang dan Bandung. Ia kemudian menjualnya dengan berkeliling di Pasar Klewer, Pasar Kliwon, hingga ke pabrik-pabrik batik rumahan. Pada 1967, berkat kegigihannya, dia berhasil membeli dua kios di Pasar Klewer dan terus memperbesar usaha tekstilnya.

    Pada 1968, Lukminto membuka pabrik cetak pertamanya di Solo. Kemudian, pada 1972, dia mengambil langkah besar dengan mendirikan pabrik pertamanya di Semanggi, Solo.

    Pada 10 tahun kemudian, dia mendirikan pabrik tenun pertamanya dengan nama PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex di Desa Jetis, Sukoharjo. Pabrik ini terus berkembang hingga memiliki empat lini produksi, yaitu pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen.

    Pada 1994, Sritex mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah NATO. Sritex berhasil mengantongi sertifikat dari organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara. Hingga kini, Sritex telah membuat seragam militer untuk lebih dari 33 negara.

    Lukminto mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto pada 3 Maret 1992, yang meresmikan pabriknya bersama dengan pabrik lainnya di Surakarta. Ia juga menerima penghargaan MURI pada 2007.

    Namun, Lukminto meninggal dunia pada 5 Februari 2014 di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, akibat sakit yang dideritanya. Lukminto menikah dengan Susyana, dan dikaruniai lima orang anak, yaitu Vonny Imelda, Iwan Setiawan Lukminto, Lenny Imelda, Iwan Kurniawan Lukminto, dan Margaret Imelda.

    Setelah Lukminto wafat pada 5 Februari 2014, kepemimpinan Sritex diteruskan oleh anak-anaknya. Iwan Setiawan Lukminto sempat menjabat sebagai direktur utama hingga 2021, sebelum digantikan oleh adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto, yang kini memimpin perusahaan. Peran keluarga Lukminto dalam mengelola Sritex tetap berlanjut, dengan istri Iwan Kurniawan Lukminto, Mira Christina Setiady, turut terlibat sebagai direktur operasional.

  • Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis

    Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis

    Serba-serbi Pembahasan Revisi UU TNI di DPR: Dari Usia Pensiun, Jabatan Sipil, hingga Larangan Berbisnis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Revisi UU
    TNI
    mulai dibahas di
    DPR
    . Pembahasan itu mencakup usia pensiun tentara, pengisian jabatan sipil, hingga larangan berbisnis.
    Adapun sebelum
    pembahasan RUU TNI
    tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) sempat mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025) kemarin.
    KontraS mengirim surat kepada DPR untuk membatalkan pembahasan mengenai RUU TNI dan Polri.
    KontraS juga menyayangkan DPR yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU TNI.
    “Mengapa demikian?
    Standing
    kami jelas menolak adanya proses pembahasan di dua RUU tersebut karena kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi, baik TNI maupun Polri,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS Andri Yunus.
    Andri mempersoalkan upaya perluasan jabatan sipil bagi para prajurit aktif di RUU TNI. Hal tersebut dinilai dapat mengembalikan pemerintahan saat ini ke zaman Orba.
    “Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim Orde Baru (Orba) atau rezim Soeharto selama 32 tahun,” kata dia.
    Lantas, apa saja isi pembahasan
    revisi UU TNI
    yang sudah mulai bergulir di DPR?
    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menilai penempatan TNI di jabatan sipil sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan dwifungsi ABRI.
    Namun, ia menilai prajurit yang ditempatkan di jabatan sipil tidak bisa sembarangan, harus ada syarat tetap yang perlu dipenuhi TNI sebelum menduduki jabatan sipil tertentu.
    “Saya cuma membantah kalau ada penempatan kemudian nanti dwifungsi ABRI akan kembali. Kalau menurut hemat saya, ya sudah penempatan di mana saja, silakan. Tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” kata TB Hasanuddin.
    Ia mengusulkan, TNI harus memiliki keterampilan tertentu yang relevan dengan jabatan sipil yang akan diemban.
    Artinya, kata TB Hasanuddin, TNI tidak hanya bermodalkan pada pendidikan di Akademi Militer (Akmil) tanpa dibarengi dengan kemampuan lain dalam mengelola.
    “Kalau misalnya ditempatkan di sebuah kementerian, tapi dia tidak punya pendidikan soal itu, hanya pendidikan Akmil saja, ya enggak bisa dong, kasihan dong,” ucap TB Hasanuddin.
    Di sisi lain, penempatan TNI di jabatan sipil harus mempertimbangkan hal lain, termasuk sumber daya TNI di luar jabatan sipil.
    Ia tidak ingin banyaknya prajurit yang mengisi jabatan strategis malah membuat sumber daya di TNI berkurang, serta membunuh karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian/lembaga tersebut.
    “Kita harus benar-benar selektif, jangan sampai membunuh karier ASN, dia sudah merayap-merayap begitu. Sehingga, harus ada klausul dalam undang-undang itu yang mengunci itu. Jadi, tidak mudah,” ujar dia.
     
    Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Irjen Polisi (Purn) Frederik Kalalembang menyindir TNI yang meminta usia pensiun prajurit ditambah, di mana saat ini tamtama/bintara pensiun di usia 53 tahun, sedangkan perwira 58 tahun.
    Sebab, dalam kondisi saat ini saja, banyak perwira di TNI yang non-job.
    “Saya mendapat informasi, dan mungkin juga di TNI, bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira, ini banyak yang nganggur, Pak. Karena tidak ada jabatan, non-job,” ujar Frederik.
    “Nah, bagaimana mau ditambah lagi jadi 60, bahkan 62 tahun?” tambah dia.
    Frederik mengatakan, Polri saja tidak mengusulkan penambahan usia pensiun dalam revisi UU Polri.
    Dia menyebut, akan ada triliunan rupiah duit negara yang keluar jika usia tentara diperpanjang.
    “Nah, kalau kita jadikan 60, sudah berapa triliun lagi kita harus habiskan lagi untuk melihat menambah usia ini,” kata Frederik.
    Meski begitu, Frederik menduga banyaknya tentara non-job karena ada efisiensi anggaran.
    “Hanya TNI saja karena mungkin masalah efisiensi anggaran, kemudian banyaknya sekarang perwira non-job karena tidak ada jabatan,” imbuh dia.
    Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason meminta agar prajurit TNI, khususnya bintara dan tamtama, tidak dilarang untuk berbisnis.
    Rodon menyinggung uang pensiunan bintara dan tamtama yang diterima hanya 70 persen dari gaji pokok.
    Sementara, ketika mereka bertugas, mereka tidak memiliki kerjaan lain.
     
    “Prajurit, terutama prajurit bintara atau tamtama jangan dilarang berbisnis. Apa sih bisnis mereka? Mantan anggota saya, sersan, begitu pensiun dia bisnisnya bakso. Karena dia enggak punya kerjaan, selama bertugas dia enggak punya kerjaan. Sementara gajinya pada saat dia pensiun kan tinggal 70 persen dari gaji pokok,” ujar Rodon.
    “Jenderal saja begitu pensiun, bintang 4, hanya dapat Rp 5,2 juta, jenderal bintang 4 hanya Rp 5,2 juta,” sambungnya.
    Rodon mengatakan, tentara harus dikembangkan naluri berbisnisnya sejak masih aktif sebagai prajurit.
    Sebab, prajurit pasti akan kebingungan harus makan apa jika hanya mengandalkan uang pensiun yang nominalnya relatif kecil.
    “Karena ada teman saya yang bintang 3 dan bintang 4, anak-anaknya masih kecil. Begitu pensiun bingung, mau ngapain? Enggak bisa apa-apa. Coba masuk ke administrasi publik, katakanlah komisaris, dia enggak ngerti, dia enggak punya bekal,” kata Rodon.
    Menurut Rodon, keinginan tentara untuk berkuliah baru timbul belakangan ini saja.
    Sebab, sejak dulu, meski berkuliah, para tentara tetap susah untuk naik pangkat.
    “Sebelumnya enggak ada, mereka berpikir, ‘untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, tapi susah naik pangkat?’ Ironis sebenarnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klakat Bambu di Sajian Buka Puasa Prabowo Bersama Titiek Soeharto dan Didit, Apa Kegunaannya?

    Klakat Bambu di Sajian Buka Puasa Prabowo Bersama Titiek Soeharto dan Didit, Apa Kegunaannya?

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama keluarga untuk pertama kalinya sebagai orang nomor satu RI di bulan Ramadan 1446 Hijriyah.

    Lantas, apa saja sajian berbuka Presiden Prabowo?

    Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, kepala negara memperlihatkan sajian menu di meja makan untuk santap berbuka.

    Menariknya, ada sejumlah menu yang dihidangkan menggunakan klakat bambu. Wadah itu acap kali digunakan untuk mengukus hidangan Asia Timur.

    Wadah kukusan ini merupakan warisan tradisi China yang sudah dimanfaatkan banyak negara di dunia.

    Penggunaanya bisa menyerap banyak uap pada makanan kukusan sehingga membuat sajian tetap lebih fresh dan lembut.

    Kelakat bambu atau wadah kukusan. (Pixabay)

    Selain itu, sajian lainnya terdapat roti, camilan berbentuk bulat, hingga kurma di ujung meja. 

    Sebagai penambah rasa makan, ada juga saus atau sambal dalam wadah mungil.

    Teman makan dari teh hingga air putih juga tersaji untuk diminum di meja yang juga dihiasi rangkaian bunga merah itu. 

    Buka puasa kali ini, Presiden Prabowo ditemani mantan istrinya, Titiek Soeharto. Buah hati hasil pernikahan keduanya, Didit Hediprasetyo yang kini telah berusia 40 tahun juga ikut dalam momen ini.

    Kepala negara terlihat santai mengenakan kemeja biru bercorak di bagian kerah dalam momen hangat buka puasa ini.Titiek Soeharto tampak berbusana kuning dengan syal melingkar di leher.

    Sementara Didit Hediprasetyo tampil kasual dengan tshirt putih dibalut outer kemeja biru muda.

    “Selamat berbuka puasa,” tulis Presiden dalam unggahannya ini pada Minggu 2 Maret 2025 malam.

  • KontraS Minta DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri, Ini Alasannya

    KontraS Minta DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri, Ini Alasannya

    loading…

    Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ) mendatangi pimpinan DPR serta Komisi I dan Komisi III. Dalam kesempatan itu, KontraS memberikan surat terbuka secara langsung dalam rangka menolak pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri.

    “Standing kami jelas menolak adanya proses pembahasan di dua RUU tersebut, karena kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi baik TNI maupun Polri,” kata Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Terkait revisi UU Polri, KontraS menolak pengaturan penambahan wewenang intelijen dan keamanan oleh Polri yang membuat Intelkam Polri dapat melakukan penggalangan. “Itu berpotensi bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki badan intelijen negara atau kemudian mengenai perihal penggalangan,” ujarnya.

    Sementara terkait revisi UU TNI, KontraS menolak upaya perluasan jabatan sipil untuk diduduki oleh prajurit aktif TNI. “Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun,” tuturnya.

    KontraS juga mengkritisi DPR yang kurang melibatkan secara aktif masyarakat maupun ahli dalam membahas revisi UU TNI dan Polri. KontraS mengambil posisi tidak ingin dilibatkan oleh DPR apabila hanya menjadi stempel agar revisi undang-undang dilanjutkan.

    KontraS tetap meminta DPR menghentikan proses pembahasan revisi dua undang-undang tersebut. “Standing kami sepanjang substansinya kemudian tidak menjawab persoalan reformasi sektor keamanan namun justru tambah kewenangan, mengurangi kontrol dan pengawasan terhadap institusi militer, kami meminta untuk dihentikan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Sabtu (1/3/2025) malam.

    Tayang: Minggu, 2 Maret 2025 21:24 WIB |
    Diperbarui: Minggu, 2 Maret 2025 22:01 WIB

    Instagram @titieksoeharto

    PRABOWO TITIEK MESRA — Foto tangkapan layar Instagram @titieksoeharto yang diunggah Minggu (2/3/2025) menunjukkan Titiek Soeharto bersama Presiden Prabowo Subianto dan putra mereka Didit, buka puasa bersama. Prabowo dan Titiek kompak mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram mereka masing-masing meski keduanya sudah berpisah sejak 1998. (Instagram/ @titieksoeharto) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Minggu (2/3/2025) malam.

    Momen hangat Presiden RI Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sang putra Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto mendapatkan respons positif dari warganet.

    Ribuan komentar itu ada terdapat di postingan terbaru akun Instagram resmi @prabowo.

    Prabowo mengunggah momen itu dengan caption, “Selamat Berbuka Puasa ????????,” tulis Prabowo.

    Dalam postingan itu nampak Prabowo, Titiek, dan Didit berada satu meja yang sama sembari menikmati hidangan makan berbuka puasa.

    Tampak raut wajah senyum hangat bahagia turut terpancar di raut wajah mereka.

    “Bapak berbuka dengan yang manis nih yeee,” tulis komentar akun @windastephenii_

    Komentar jenaka netizen lainnya turut membanjiri postingan foto momen berbuka puasa Prabowo bersama Titiek dan Didiet.

     “Ubur-ubur ikan lele, presidennya aja ngajarin HTS-an leee,” tulis komentar akun @mentarisenja.15

    Adapun, netizen lainnya turut berbahagia dapat melihat momen kebersamaan dan kehangatan keluarga kecil Prabowo yang melakukan berbuka puasa tepat di hari kedua Ramadan 2 Maret 2025.

    “Selamat berbuka puasa Bapak Presiden dan keluarga kecil,” tulis komentar @murtini981

    “Masyaallah, adem sekali lihatnya pak,” komentar akun @indah_pwn 

    “Berbuka dengan lihat yang manis-manis and happy family,” tulis komentar @siherss_

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini