Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

    Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta.

    Ketua Partai PKN, Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu. “Sayang sekali. Sudah beras impor, berkutu lagi,” kata Anas Urbaningrum melalui keterangannya, dikutip, Sabtu, (15/3/2025).

    Menurutnya, temuan Ketua Komisi IV Titiek Soeharto saat reses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yg masih banyak dan kemudian rusak (berkutu). 

    “Artinya beras impor ternyata sisa. Jumlahnya besar. Berarti impor berlebihan volumenya? Lebih disayangkan lagi, sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut?,” tuturnya.

    Dia menyatakan, kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional. Termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat. Tidak boleh serampangan angkanya. 

    “Istilah sisa hanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor, lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. 

    Hal inilah kata dia yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri. 

  • Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    loading…

    Hashim Djojohadikusumo merupakan seorang pengusaha adik kandung Presiden Prabowo Subianto. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Hashim Djojohadikusumo tak asing terdengar di telinga sebagian orang. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu beberapa kali terlihat bersama kakaknya dalam sebuah kegiatan.

    Belum lama ini sosok Hashim Djojohadikusumo mencuri perhatian setelah mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama dua jam.

    Hashim mengaku mendapatkan banyak nasihat yang sangat berharga dari Jokowi. Pertemuan ini merupakan wujud silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Profil Hashim DjojohadikusumoHashim Djojohadikusumo lahir pada 5 Juni 1954 di Jakarta. Ia merupakan pendiri dan pemilik Arsari Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri.

    Pria 70 tahun ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai politik yang didirikan oleh kakaknya, Prabowo Subianto.

    Hashim berasal dari keluarga dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi dan politik. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

    Pendidikan Hashim dimulai di Eropa, di mana ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Pomona, California, Amerika Serikat, dengan fokus pada bidang Politik dan Ekonomi.

    Dalam kehidupan pribadinya, Hashim menikah dengan Anie Hashim dan dikaruniai tiga orang anak: Aryo, Rahayu Saraswati, dan Indra. Putra sulungnya, Aryo Djojohadikusumo, mengikuti jejak ayahnya dalam dunia politik dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra.

    Sebagai pengusaha, Hashim memulai kariernya sebagai analis keuangan di sebuah bank investasi Prancis. Ia kemudian menjadi direktur Indo Consulting dan berhasil mengakuisisi PT Semen Cibinong melalui perusahaannya, PT Tirta Mas.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • 12 Maret 1966: Aksi Soeharto membubarkan PKI

    12 Maret 1966: Aksi Soeharto membubarkan PKI

    12 Maret 1966: Aksi Soeharto membubarkan PKI

    12 Maret 1966: Aksi Soeharto membubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 06:02 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 12 Maret 1966, mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang berisi membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

    Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dikutip dari harian Kompas, Senin 14 Maret 1966, keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, upaya pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologi.
     

    Menurut Asvi, dengan dibubarkannya PKI, berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah. Asvi melihat saat itu Soeharto berusaha untuk memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekat nya dan para pendukungnya yang setia.

    “PKI itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, tetapi karena partai yang mendukung Soekarno,” ujar Asvi ketika ditemui akhir pekan lalu, (6/3/2016). “Kabarnya anggotanya mencapai 3 juta orang. Artinya, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar,” kata dia.

    Upaya menghabisi kekuatan Soekarno bisa dilihat dari serangkaian peristiwa berikutnya. Pada tanggal 18 Maret 1966, menurut versi Asvi, Soeharto atas nama Soekarno mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap 15 menteri yang setia kepada Soekarno.  Menteri yang ditahan itu adalah Oe Cu Tat, Setiadi Reksoprodjo, Sumarjo, Soebandrio, Chairul Saleh, Soerachman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martiprojo, Astrawinata, Mayjen TNI Achmadi, Moch Achadi, Letkol Inf Imam Syafei, J Tumakaka, dan Mayjen TNI Sumarno.

    Sementara itu, menurut versi buku biografi Soeharto, penahanan tersebut dilakukan karena ada sejumlah demonstran menuntut perombakan kabinet. Mereka menduga ada beberapa menteri yang terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Mereka juga meminta menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Makostrad. Rangkaian hari-hari sesudah itu, Soeharto melakukan pembubaran pasukan pengawal Presiden Tjakrabirawa.

    Mereka dipulangkan ke daerah masing-masing pada 20 Maret 1966. Pemulangan itu dilakukan terhadap empat batalyon dan satuan detasemen atau sekitar 3.000 sampai 4.000 pasukan. “Orang-orang yang menjaga dan loyal kepada Soekarno itu disingkirkan. Mereka adalah kekuatan pendukung Bung Karno. Kemudian, tugasnya diserahkan kepada Pomdam Jaya. Seakan Soeharto ingin mengurung dan mengawasi Soekarno, bukan mengamankan,” tutur Asvi.
     

    Sumber : Sumber Lain

  • Tentang 11 Maret Peringatan Hari Supersemar, Begini Sejarahnya

    Tentang 11 Maret Peringatan Hari Supersemar, Begini Sejarahnya

    Jakarta –

    Tanggal 11 Maret memperingati Hari Supersemar, yakni ‘Surat Perintah Sebelas Maret’, yang menjadi tonggak lahirnya Order Baru (Orba). Surat perintah ini dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang berisi instruksi untuk Soeharto.

    Peringatan Hari Supersemar setiap tanggal 11 Maret adalah dalam rangka mengenang sejarah di balik Surat Perintah 11 Maret 1966 yang menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia.

    Menghimpun informasi dari catatan redaksi detikcom, berikut ini sejarah di balik peringatan Hari Supersemar:

    Latar Belakang

    Sejarahnya bermula setelah peristiwa pemberontakan oleh Gerakan 30 September (G30S) yang terjadi pada 1965, yang mengakibatkan situasi politik di pemerintahan belum stabil sepenuhnya. Kepercayaan rakyat terhadap Soekarno kala itu makin menurun.

    Pada 12 Januari 1966, rakyat yang sebagian besarnya terdiri atas pelajar dan mahasiswa mengajukan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Tritura ini berisikan tuntutan pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia), pembersihan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

    Sejarah Supersemar

    Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora. Saat sidang berlangsung, Panglima Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa melaporkan adanya intel hingga akhirnya sidang diskors dan Soekarno diterbangkan ke Bogor.

    Dalam rangka menanggapi tuntutan tersebut sekaligus untuk memulihkan situasi politik dan keamanan negara, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966, yang dikenal sebagai Supersemar. Surat ini ditujukan kepada Soeharto.

    Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) mendapat instruksi melalui Supersemar untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan negara.

    Isi SupersemarMengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
    Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja.
    Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

    Pada 12 Maret 1966, setelah menerima Supersemar, Soeharto mengambil tindakan dengan membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia. Lalu pada Maret 1967, dalam Sidang Istimewa MPRS di Jakarta, Soeharto diangkat menjadi Presiden.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jreng! Amran Buka-bukaan Sebut Food Estate Gagal, Bongkar Boroknya

    Jreng! Amran Buka-bukaan Sebut Food Estate Gagal, Bongkar Boroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan biang kerok gagalnya program lumbung pangan alias food estate. Hal itu, kata dia, karena tidak terlibatnya teknologi secara masif dalam pengelolaan food estate tersebut. Jika terus demikian, Amran memperkirakan program ini tidak akan berhasil dalam setengah abad ke depan.

    “Kenapa gagal food estate? Kenapa gagal sejuta hektare (ha)? Kenapa gagal semua? Karena pendekatannya parsial, ngga holistik, satu keluarga punya 1.000 hektare kita sampai 10.000 hektare di Merauke. Kita datang, kemudian ditinggal tanpa teknologi, ya 50 tahun ngga selesai. Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke modern,” katanya dalam rapat dengan Kadin di Kementan, Senin (10/3/2025).

    Ia pun meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk ikut serta dalam dan masuk dalam investasi teknologi pertanian. Pemerintah sudah menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan anggaran triliunan untuk digarap oleh petani milenial.

    “Ini optimasi ada lahan milenial dan teknologi, teknologi masuk, Kadin bisa organize katakan 5.000-10.000 Ha kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang. Alat ini beli Rp 10 triliun bagikan ke generasi muda, gratis. Sekarang gratis mungkin nanti 50% 70% bayar, karena dilatih entrepreneurship,” sebut Amran.

    Adanya petani milenial menjadi salah satu cara agar kaum muda tertarik untuk masuk ke dalam sektor pertanian, pasalnya Amran mengklaim pendapatannya bisa lebih dari Rp 20 juta/bulan.

    “Gajinya bisa Rp 24 juta/bulan, lebih tinggi dari gaji menteri yang Rp 19 juta/bulan ini lebih dari Rp 20 juta,” ujar Amran.

    Proyek food estate sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto dengan program Mega Rice Project pada tahun 1990-an. Yang ingin mengubah 1 juta hektare (ha) lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai pusat produksi beras.

    Hanya saja proyek itu kemudian disebut gagal dan hanya menyisakan lahan gambut yang mengering.

    Proyek serupa pernah dikembangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era pemerintahan Jokowi, proyek food estate ini pun juga sering jadi sasaran kritik berbagai pihak. Saat ditunjuk kembali oleh Jokowi menjadi Menteri Pertanian di kabinetnya, Amran sebelumnya menegaskan, food estate bukanlah proyek instan. 

    (dce)

  • Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto

    Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto

    09 Maret 1978: Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto

    09 Maret 1978: Peresmian Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi oleh Presiden Soeharto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 08:07 WIB

    Elshinta.com – Jalan Tol Jagorawi, singkatan dari Jalan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi, adalah jalan tol pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga dan melewati Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Jalan tol ini dibangun dengan biaya Rp.350 juta per kilometer pada kurs rupiah saat itu. Jalan tol sepanjang kurang lebih 50 km ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Saat pertama diresmikan, jalan tol tersebut baru sampai ruas Jakarta-Citeureup saja dan juga hanya 2 lajur per arah, dengan karyawan 200 orang. Jalan tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Pembangunan jalan tol ini didanai APBN dari pinjaman luar negeri, kemudian pengelolaannya diberikan kepada PT Jasa Marga sebagai modal awal perusahaan tersebut dan merupakan penyertaan pemerintah.

    Meskipun Jagorawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia, namun ide jalan tol sudah ada sejak dekade pertama kemerdekaan. Ini ketika pada 1955 Sudiro, Walikota Jakarta 1953-1960 mengusulkan sistem jalan tol diterapkan untuk Jalan Sudirman – Thamrin, yang merupakan jalan baru penghubung pusat kota (wilayah sekitar Gambir) ke Kotabaru Kebayoran. Pertimbangannya karena besarnya biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tersebut. Namun ide tersebut ditolak oleh DPRD(S) Jakarta.

    Pesatnya pembangunan di Jakarta mendorong arus urbanisasi sehingga Jakarta menjadi semakin padat khususnya di sebelah timur dan kemacetan semakin parah khususnya di ruas jalan Cilitan – Matraman – Gunung Sahari – Tanjung Priok dan jalan raya Bogor. Untuk memperlancar arus lalu lintas, maka diupayakan pembangunan jalan Bypass di sebelah timur sejajar kedua jalan lama. Sebagai upaya pertama, dibangun Jalan Jakarta Bypass dari Cililitan ke Tanjung Priok yang diresmikan pada 21 Oktober 1963.

    Sebagai terusannya, pada 1963 dimulai pra-kajian kelayakan untuk proyek pembangunan jalan bypass dari Cililitan, Jakarta menuju Bogor dan Ciawi sehingga disingkat Jagorawi. Pada tahun 1965, proyek Jagorawi Bypass berlanjut dengan pembentukan Otoritas Jalan Raya Jagorawi pada 27 Jan’66. Namun seiring tuntutan situasi politik dan ekonomisaat itu, 4 bulan berikutnya pada 25 Mei 1966 diputuskan penangguhan sementara proyek Jagorawi Bypass. 

    Setelah memasuki era Orde Baru, pada 9 Januari 1969, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Sutami mengusulkan untuk melanjutkan kembali proyek Jagorawi sebagai program Repelita I, dan disetujui oleh Presiden Soeharto. Berdasarkan penelitian Ditjen Bina Marga pada tahun 1969, jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Raya Jakarta-Bogor mencapai 8.400 unit per hari. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 17.200 unit pada tahun 1971, dan mencapai 50.500 kendaraan pribadi pada tahun 1980.

    Proyek dimulai dengan kajian kelayakan oleh konsultan dari Amerika Serikat, en:Kampsax – en:Louis Berger Consulting Engineering, dibiayai oleh UNDP. Kajian selesai pada 1970 menyatakan proyek tersebut layak dan merekomendasikan lokasi Jagorawi Highway pada jarak 3 – 5 km dari jalan raya bogor. Pada 1 April 1971 ditunjuk Manajer Proyek Jagorawi Highway ini Ir. Hendro Muljono.

    Tahapan proyek berikutnya perencanaan proyek dibiayai oleh hibah dari USAID sebesar US$ 800 ribu sesuai kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat sebelumnya pada 20 Agustus 1970. Perancangan rekayasa (engineering design) Jagorawi Highway mulai dikerjakan pada September 1971 oleh konsultan dari Amerika Serikat Sverdrup & Parcel Internasional Inc. didukung oleh kajian ekonomi oleh URS (en:United Research Services) Corp.
     

    Pada awal 1972 dihasilkan perencanaan konstruksi Jagorawi Highway sepanjang 51km (termasuk 3km jalan akses ke Kota Bogor) ini dilaksanakan dalam dua Seksi. Seksi A dari Ciawi (dekat persimpangan menuju Kawasan Puncak dan Sukabumi) sampai Citeureup (Sta 30+000) sejauh 20km dan Seksi B dari Citeureup ke Cililitan (dekat ujung jalan Jakarta Bypass) dengan badan jalan 8 lajur selebar 43m dan DMJ (Daerah Milik Jalan) selebar 90m dengan rencana kecepatan 120km/j dan MST (Muatan Sumbu Terberat) 10 ton.

    Selanjutnya sejak April 1972 konsultan bertugas menyusun dokumen & mendukung proses prakualifikasi dan lelang kontraktor konstruksi dan konsultan pengawas, termasuk negosiasi dan penyesuaian rancangan rekayasa serta volume dan jangka waktu pekerjaan untuk menurunkan biaya karena penawaran awal semua kontraktor ternyata melebihi anggaran. Penyesuaian ini seperti pengurangan lebar jalan menjadi hanya 6 lajur selebar 35,5m (termasuk pengurangan median jalan menjadi 10m) dengan hanya 4 lajur yang diaspal, bahkan ruas Bogor-Ciawi yang dibangun baru separuh (2 lajur tanpa median jalan).

    Hingga akhirnya pada 13 Nov 1973 terpilih pemenang untuk kontraktor yaitu Hyundai Construction Co dari Korea Selatan dengan penawaran Fixed Price US$ 33,2 juta (US$ 14,8 juta untuk Seksi A dan US$ 18,4 juta untuk Seksi B) dengan penandatangan kontrak pada 21 Desember 1973. Sedangkan untuk konsultan pengawas terpilih en:Ammann and Whitney – en:Trans Asia Engineering Associates Inc dari Amerika Serikat.

    Sementara itu sejak 1972 P3UN (Panitia Perunding Pembebasan Tanah Untuk Negara) sudah bergerak untuk membebaskan lahan seluas seluruhnya sekitar 500 ha selesai pada 1974 dengan biaya Rp 3,9 miliar. Tahapan konstruksi proyek dibiayai 70% oleh pinjaman lunak dari USAID sebesar US$ 26 juta dengan bunga 2%-3% masa pengembalian 40 tahun masa tenggang 10 tahun dan 30% komitmen rupiah murni pendamping sebesar US$ 18.7 juta (Rp 7,8 miliar) sesuai kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat pada 24 Januari 1974.

    Selanjutnya konstruksi fisik dimulai dengan acara peletakan batu pertama pada 25 Mei 1974 di Citeureup Sta 33+100. Pekerjaan sempat terhambat oleh klaim kenaikan biaya akibat force majeure krisis minyak 1973 sehingga akhirnya disepakai kenaikan harga kontrak sekitar 20%.

    Sementara itu, mengingat besarnya biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan Jagorawi Highway maka Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisarosa memikirkan ide serupa dengan ide Walikota Sudiro pada 1955, yaitu menjadikan jalan tersebut sebagai jalan tol agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan mandiri tanpa membebani APBN. Untuk itu pada 25 Oktober 1974 Bina Marga meminta konsultan en:Arge Intertraffic Lenzconsult dari Jerman Barat untuk menyusun kajian kelayakan sistem jalan tol Jakarta-Jawa Barat dikaitkan dengan rencana pembangunan jalan baru yaitu (1) Jagorawi; (2) Jakarta-Merak; (3) Jakarta-Cikampek; (4) Jalan Tol Lingkar Jakarta.

    Hasil kajian terbit pada awal 1976 dan merekomendasikan kelayakan Jagorawi sebagai Jalan Tol. Kemudian dilakukan kunjungan untuk Kajian Perbandingan pengelolaan dan pengoperasian jalan tol, pada Maret 1976 ke Asia seperti Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang lalu pada Juni 1976 ke Eropa seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Pada 31 Agustus 1976 Dirjen Bina Marga secara resmi membentuk tim persiapan pembentukan suatu perusahaan jalan tol. Pada akhir 1976, Bina Marga menyampaikan ke kontraktor perubahan konsep rancangan Jagorawi dari Jalan Bebas Hambatan menjadi Jalan Tol.

    Terkait pola pengoperasian jalan tol, diputuskan untuk mengadopsi sistem Korea Selatan karena lebih sederhana dibandingkan sistem negara lain. Kemudian untuk mendapatkan persetujuan, pada 27 Januari 1977 Menteri Pekerjaan Umum Ir. Sutami, melaporkan seluruh hasil kajian dan tugas persiapan tersebut kepada Presiden Suharto, kemudian pada 9 Februari 1977 menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR. Setelah persetujuan Presiden dan DPR ini, pada pertengahan 1977, Bina Marga bersepakat dengan kontraktor terkait perubahan kontrak sesuai konsep rancangan Tollroad dan juga mengirimkan tim ke Korean Expressway Corp utk ToT (Training of Trainers) dalam pengoperasian jalan tol.

    Akibat peningkatan biaya sebagai dampak krisis minyak 1973 dan perubahan spesifikasi menjadi jalan tol tersebut, maka biaya keseluruhan proyek ini mencapai 66 juta dollar AS (meningkat dari estimasi awal 44,7 juta dollar AS), sehingga perbandingan porsi pinjaman dibandingkan APBN turun menjadi 40:60.

    Pada 25 Februari 1978 diterbitkan terbit PP No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya tol, disusul pengangkatan Ir. Yuwono Kolopaking sebagai Direktur Utama, Ir. Isbandi sebagai Direktur, dan Ir. Sunaryo Sumardji sebagai Direktur Muda. Perusahaan baru ini diaktakan pada 1 Maret 1978 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir BUMN Indonesia Highway Corp yaitu PT Jasa Marga (Persero). Kemudian pada 8 Maret 1978 diterbitkan Keppres No. 3 tahun 1978 tentang penetapan Jagorawi sebagai Jalan Tol dan keesokan harinya pada 9 Maret 1978 dilakukan peresmian Jalan Tol Jagorawi Seksi B oleh Presiden Suharto. Meski sudah beroperasi, konstruksi Seksi B baru resmi selesai dan diserahterimakan pada 31 Juli 1978.

    Sumber : Sumber Lain

  • Matinya Menteri Korup di Penjara

    Matinya Menteri Korup di Penjara

    Lalu Setiadi Reksoprodjo (Menteri Listrik dan Ketenagaan), Surachman (Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa), Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi), Sumardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Junius Kurami Tumakaka (Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional), Imam Sjafei (Menteri Khusus Keamanan) dan Oei Tjoe Tat (Menteri Negara).

    Surat penangkapan dan penahanan Jusuf Muda Dalam dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Pusat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada 18 April 1966. “Skandal Jusuf Muda Dalam ini bukan hanya skandal seks atau perkara korupsi biasa, melainkan skandal ini merupakan penggambaran daripada pribadi Orde Lama yang penuh dengan penyelewengan,” kata Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Jenderal Abdul Haris Nasution dalam pengantar buku ‘Anak Penjamun di Sarang Perawan (Skandal J.M.D)’ (1966).

    Soeharto juga membentuk Tim Pemeriksa Keuangan Negara dan diketuai oleh K.P.H. Surjo Wirjohadiputro 30 April 1966. Hasil temuan tim ini cukup mencengangkan mengenai apa yang telah dilakukan Jusuf Muda Dalam. Pertama, selama menjabat kurun waktu 1964-1966, dia telah memberikan izin impor dengan cara Deferred Payment, yaitu penangguhan pembayaran hingga jangka waktu tertentu, dalam hal ini kredit luar negeri dalam jangka waktu setahun yang digunakan untuk mengimpor barang.

    Totalnya mencapai 270 juta dollar AS, yang melebihi keadaan devisa negara. Uang itu ternyata dibagikan Jusuf Muda Dalam kepada perusahaan milik kroninya, yaitu PT Ratu Timur Raya (2 juta dollar AS), PT Mega (5 juta dollar AS), CV Tulus Djudjur (10 juta dollar AS), Barmansjah Trading Coy (5 juta dollar AS) dan CV Sitjintjin (5 juta dollar AS). Hal itu menyebabkan terjadinya insolvensi internasional.

    Kedua, Jusuf Muda Dalam melakukan perbuatan memberikan kredit khusus tanpa adanya jaminan kepada sejumlah kroni badan usaha, dengan total Rp 338,402 miliar. Kredit tanpa agunan itu diberikan kepada PT Trisaria (Rp 1,6 miliar), PT Marindo (Rp 1,5 miliar), Sutjipto Danukusumo (Rp 770 juta), Massa Guna (Rp 500 juta) dan Jajasan Pulo Mas (Rp 774 juta). Akibat kredit tersebut menyebabkan defisit keuangan negara.

    Ketiga, dalam kurun waktu tahun 1965, Jusuf Muda Dalam melakukan perbuatan penyelundupan senjata api dan amunisi dari Cekoslovakia tanpa izin. Dia menyelundupkan 400 pucuk senapan SMG; 900 pucuk pistol revolver kaliber 38; 100 pucuk pistol revolver kaliber 32; 100 pucuk pistol revolver kaliber 25; 100 ribu butir peluru kaliber 7,62 mm; 180 ribu butir peluru kaliber 38 mm; 51 ribu butir peluru kaliber 32 mm, dan 26 ribu butir peluru kaliber 25 mm. Walau kesemuanya baru setengahnya sampai ke Indonesia.

    Keempat, Jusuf Muda Dalam menggelapkan dan korupsi kas negara atau Dana Revolusi sebesar Rp 97,3 miliar lebih di saat harga bensin senilai Rp 4 pada 1963 dan inflasi ekonomi sebesar 650 persen. Selain itu, dana dari sumbangan impor dengan cara Deferred Payment digelapkan dan disalurkan kepada PT (Rp 1 miliar), PT Peksin (Rp 5 miliar), PT Sumurung (Rp 200 juta), Indonesian Central Agencies (Rp 870 juta), PT Agence Centrale (Rp 500 juta) dan PT Bluntas (Rp 21,4 miliar).

    Ada juga aliran dana yang disumbangkan kepada organisasi Musyawarah Besar Tani dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia sebesar Rp 11 miliar, serta untuk memperkaya diri sendiri Rp 4,436 miliar. Akibat yang ditimbulkan yaitu secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan telah menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara.

  • Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah perkembangan era digital saat ini, banyak pelaku usaha yang beradaptasi untuk tetap bertahan dan berkembang.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari Nasi Liwet Mbak Laksmi, yang berlokasi di selter kuliner barat Stadion Manahan Solo.

    Pemiliknya, Laksmini, yang akrab disapa Laksmi, adalah wanita berusia 50 tahun yang awalnya bekerja sebagai karyawan di pabrik garmen.

    Namun, nasib tak berpihak kepadanya, dan pada tahun 1997 ia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika pabriknya tutup.

    Kehilangan pekerjaan tersebut memaksa Laksmi untuk memutar otak demi mencari penghasilan.

    “Saat itu, saya teringat hobi memasak yang saya miliki,” ungkapnya ditemui pada Minggu (2/3/2025).

    Berawal dari pemikiran tersebut, Laksmi memutuskan untuk membuka lapak kaki lima yang menjual dua menu, yaitu nasi liwet dan nasi gudeg.

    Lokasi pertama ia pilih adalah kawasan selatan Stadion Manahan, dengan berbekal meja dan tenda sederhana yang ia pasang menempel di pagar stadion yang dibangun pada era Presiden Soeharto.

    Meskipun awalnya hanya berjualan di kaki lima, kegigihan dan keuletannya membawa perubahan besar.

    “Dulu saya hanya jual di depan area stadion, sekarang sudah jauh berkembang,” ucap Laksmi.

    Laksmi kini tak lagi terjebak dalam bisnis kecil, melainkan telah memiliki tempat usaha resmi dengan izin dari dinas terkait.

    Termasuk tiga warung yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Solo, yakni di Manahan, Mangkubumen dan Gonilan.

    Tantangan Covid-19

    Di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, Laksmi seperti banyak pedagang lainnya mengalami tantangan besar.

    Pembatasan aktivitas masyarakat menjadi kendala tersendiri.

    Namun, dengan cepat ia beradaptasi.

    Dunia digital yang semakin berkembang memberikan kesempatan baru, salah satunya melalui aplikasi pemesanan makanan online.

    “Saya tidak mau kudet alias kurang update. Jadi saya belajar dan menyesuaikan diri ikuti perkembangan teknologi,” katanya.

    Laksmi mempelajari cara mengunduh dan mengoperasikan aplikasi tersebut, sebab banyak pedagang lain yang telah lebih dulu menggunakan platform digital untuk berjualan.

    Wanita berzodiak Leo ini mengakui bahwa awalnya ia merasa asing dengan aplikasi-aplikasi tersebut.

    Namun, beruntung sang anak menjadi guru pribadi untuknya.

    Ia diajari cara menerima pesanan hingga menyajikannya untuk pengemudi online.

    Laksmi memberikan pesanan kepada pembeli di warung Nasi Liwet Mbak Laksmi, Selter Barat Stadion Manahan, Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    “Karena memiliki tiga warung, saya juga mengajarkan semua pegawai saya tentang aplikasi ini,” jelasnya.

    Meskipun tidak mudah, perlahan para pegawai dapat memahami pelayanan dan pembayaran secara digital, dan saat ini semua transaksi berlangsung secara online.

    Menu utama dari warung Nasi Liwet Mbak Laksmi adalah nasi liwet dan gudeg ceker khas Solo.

    Selain itu, ia juga menawarkan pilihan menu lain seperti ayam geprek, ayam kremes, ayam bakar, lele kakap, dan bubur ayam.

    “Saya mencoba menyesuaikan menu dengan kantong anak muda,” ujarnya.

    Harga menu di warungnya cukup terjangkau, mulai dari Rp 10.000.

    Demi memudahkan proses pemesanan dan pengelolaan keuangan, Laksmi memiliki dua akun di aplikasi pemesanan makanan.

    Satu akun untuk Nasi Liwet dan Gudeg Ceker, sementara akun lainnya untuk Ayam Geprek.

    Ia juga menggunakan rekening BRI untuk mengumpulkan pendapatan dari ketiga warungnya.

    “BRImo sangat membantu saya dalam mengelola keuangan. Semua pendapatan masuk ke BRImo, dan saya juga menggunakannya untuk top up saldo aplikasi makanan,” tambah Laksmi.

    Digitalisasi sangat berperan penting dalam memudahkan transaksi pembayaran.

    Laksmi menjelaskan bahwa kini banyak pelanggan yang memilih membayar dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) karena praktis.

    “Dengan QRIS, saya jadi tidak repot memberikan uang kembalian, jadi hemat receh-receh,” katanya.

    Setelah hampir 28 tahun berjuang sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Laksmi tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada BRI yang telah menjadi mitra setia dalam perjalanannya.

    BRI tidak hanya membantunya beradaptasi dengan teknologi digital, tetapi juga memberikan bantuan permodalan ketika ia memulai usaha.

    Ia berharap kerjasama ini akan terus berlanjut demi pengembangan usahanya dan juga bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

    Dalam era yang semakin terdigitalisasi, kisah Laksmi menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

    Laksmi menunjukkan bahwa ketekunan dan kemauan untuk belajar dapat membawa keberhasilan, bahkan dari awal yang sangat sederhana.

    Digitalisasi UMKM

    Kisah Laksmi dengan Nasi Liwet Mbak Laksmi juga dirasakan oleh pedagang lain bernama Koko Kuncoro.

    Pedagang soto ayam ini terbantu dengan adanya transaksi pembayaran QRIS.

    Tak hanya anak muda, pelanggannya yang merupakan orang tua pun ikut menggunakan QRIS untuk membayar.

    “Dan 120 pedagang di shelter Manahan ini mayoritas sudah pakai QRIS,” papar Koko yang merupakan Ketua Paguyuban Pedagang Shelter Manahan ditemui Selasa (4/3/2025) sore.

    Ia menilai, pedagang sudah beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk berlakunya QRIS untuk memudahkan pembeli juga pedagang.

    Selain membuat praktis, QRIS juga dirasa lebih efisien sebagai transaksi pembayaran untuk mengurangi pembayaran tunai.

    “Baik pembeli dan pedagang kan inginnya mudah, cepat dan aman. Ya pakai QRIS,” tegasnya.

    Lapak-lapak Shelter Manahan di kawasan barat kompleks Stadion Manahan Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    Sementara itu Founder Creative Space Solo, Joko Purwono menyoroti perkembangan digital di bidang UMKM kota Solo.

    Menurutnya, kesadaran para pedagang juga pelaku UMKM semakin hari semakin meningkat.

    Namun, ia menggaris bawahi tindak lanjut perbankan dan dinas terkait agar melakukan pendampingan kepada pedagang terkait pemberlakuan transaksi digital.

    “Di shelter, di pasar-pasar memang sudah banyak pakai QRIS, tapi masih ditemukan yang belum bahkan enggan pakai QRIS. Kan ada juga (pedagang) yang sepuh lalu sudah lanjut usia tak tahu caranya, jadi kita harap ada pendampingan lanjut,” pesannya diwawancarai pada Selasa (4/3/2025).

    Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso dihubungi terpisah mengaku telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan digitalisasi UMKM dan pedagang.

    Begitu juga bekerja sama dengan pengelola pasar dan perbankan.

    Dirinya mengakui, pendampingan terhadap pedagang untuk mengantisipasi halangan digitalisasi sangat penting dilakukan.

    Hal ini untuk menyelaraskan slogan Go Digital di bidang perdagangan dan usaha di Solo.

    “Saya tentu sudah menjalin komunikasi juga dengan pengelola masing-masing pasar untuk mengawasi dan mendampingi pedagang yang mungkin kesulitan untuk menerapkan digitalisasi seperti soal transaksi QRIS hingga e-Retribusi,” terangnya.

    ” Jadi bersama juga dengan perbankan tak hanya sosialisasi dan pendaftaran, pendampingan juga perlu karena banyak yang pedagang sepuh,” imbuh Agus.

    Terkait dengan digitalisasi, Dinas Perdagangan Kota Solo juga sudah menerapkan penarikan pajak dengan e-Retribusi.

    Tak hanya dengan satu bank pelat merah, e-Retribusi diterapkan juga dengan kolaborasi beberapa bank BUMN di pasar-pasar di Kota Bengawan.

    “Ini berkat kolaborasi dan sinergi Pemkot Surakarta, perbankan dan masyarakat. Sudah melek digital dan mau untuk maju mengikuti perkembangan teknologi,” urai dia.

    Sebagai upaya pengembangan ekonomi berbasis digital, perbankan kini mendorong penggunaan transaksi QRIS.

    Transaksi ini mengalami pertumbuhan pesat, yaitu mencapai 209,61 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

    Penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant Usaha Mikro (UMI), yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024 guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    BRI pun berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis digital, khususnya bagi para pelaku usaha mikro.

    Dengan memberikan MDR 0% atau bebas biaya MDR, BRI tidak hanya meringankan beban operasional merchant, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

    Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di era digital, sekaligus memperluas adopsi QRIS sebagai solusi pembayaran nontunai yang efisien.

    (*)

  • 6 Maret 1905: Mengenal Pahlawan Nasional Sekaligus Penggagas Puskesmas Johannes Leimena

    6 Maret 1905: Mengenal Pahlawan Nasional Sekaligus Penggagas Puskesmas Johannes Leimena

    Liputan6.com, Yogyakarta – Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Johannes Leimena merupakan salah satu tokoh penting di dalamnya. Lahir di Ambon pada 6 Maret 1905, sosok yang akrab disapa Om Jo ini merupakan Menteri Kesehatan yang menggagas terciptanya pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

    Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia, kegiatan keorganisasiannya mulai aktif ketika ia melanjutkan pendidikan kedokteran di School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) Surabaya pada 1930. Pada Desember 1932, Johannes Leimena bersama Ir. C. L. van Doorn dan Dr. Hendrik Kraemer menjadi pembicara dalam konferensi Batavia Christelijke Studenten Vereeniging op Java  (CSV) di Kaliurang, Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut, ia juga ditetapkan sebagai Ketua Umum CSV hingga periode 1939.

    Sebelum itu, Leimena juga terlibat dalam organisasi pemuda di daerahnya, Jong Ambon, yang berhasil menggerakkan Kongres Pemuda II di Batavia. Dalam susunan panitia Sumpah Pemuda, Leimena didapuk menjadi Pembantu IV.

    Leimena sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Geneeskunde Hogeschool (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Kariernya sebagai dokter dimulai di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) Batavia (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo).

    Ketika Gunung Merapi meletus, Leimena ditugaskan ke Yogyakarta. Setelahnya, ia dipindahtugaskan ke RS Zending Immanuel Bandung dari 1931 hingga 1941.

    Sementara itu, kariernya di bidang organisasi masih terus berjalan. Pada 1945, ia ikut membentuk Pengurus Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) dan terpilih sebagai ketua umum.

    Pada tahun tersebut, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) juga terbentuk dan Leimena memutuskan untuk bergabung di dalamnya. Pada masa kemerdekaan, Leimena masih berkarier sebagai dokter hingga akhirnya Soekarno memintanya menjadi Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Sjahrir II. 

    Selama menjabat sebagau Menteri Muda Kesehatan, tugasnya sebagai Ketua Umum PMKI diserahkan kepada dokter Engelen.

    Ide-idenya banyak yang menjadi fondasi dalam bidang kesehatan hari ini. Salah satu gagasan Leimena yang terus dirasakan manfaatnya hingga sekarang adalah Puskesmas.

    Pada 1950, Leimena terpilih menjadi Ketua Umum Parkindo hingga 1957. Beberapa wakil PMKI dan CSV berkumpul dan sepakat akan melebur dalam suatu organisasi bernama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Leimena pun diangkat sebagai ketua umum hingga kongres pertama GMKI diadakan.

    Ia juga berperan dalam pembentukan Dewan Gereja Indonesia (DGI) yang saat ini menjadi Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pembentukan DGI tersebut sesuai dengan hasil Kongres Pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) pada 21-28 Mei 1950 di Sekolah Theologia Tinggi (sekarang Sekolah Tinggi Teologi Jakarta). Hasil kongres menerangkan bahwa Leimena menjadi wakil ketua komisi gereja dan negara.

    Sebagai tokoh politik, Leimena termasuk sosok yang paling sering menjabat sebagai menteri, mulai dari Kabinet Syahrir II hingga Kabinet Dwikora III. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan, Menteri Sosial (Kabinet Djuanda 1957-1959), Wakil Perdana Menteri II sekaligus Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Kabinet Dwikora II 1966), hingga jabatan terakhir sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Umum (Kabinet Dwikora III 1966).

    Leimena sekaligus menjadi satu-satunya pejabat negara yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun tanpa putus. Dalam Operasi Trikora, Leimena terlibat sebagai anggota Komando Operasi Tinggi berpangkat Laksamana Madya (Tituler) TNI Angkatan Laut.

    Pada masa pemerintahan Soeharto, ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga 1973. Pada 29 Maret 1977, Johannes Leimena menghembuskan nafas terakhirnya.

    Untuk mengenang jasa-jasanya, dibangun patung Johannes Leimena di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku. Dijuluki sebagai Monumen dr. J. Leimena ini diresmikan pada 2012.

    Penulis: Resla