Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
AS
) selama hampir dua tahun terakhir.
Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
Prabowo Subianto
.
“Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
“Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
Saat ini, posisi
Dubes Indonesia
untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
Rosan Roeslani
menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
Kemenlu
), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Soeharto
-
/data/photo/2021/11/02/6180dad3501fe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
-
/data/photo/2024/12/06/6752355727420.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional
Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kebijakan
tarif impor
yang diumumkan Presiden
Amerika Serikat
(
AS
) Donald
Trump
membuka fakta lain terkait
Indonesia
. Rupanya, posisi
Duta Besar
yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
Diketahui, saat ini posisi
Dubes
Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
Rosan Roeslani
menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
“Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
“Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025, terus menjadi sorotan publik.
Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai langkah ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan memiliki makna politik yang strategis. Menurutnya, Didit berperan sebagai aktor perantara yang membawa kekuatan “soft politics” bagi pemerintahan Prabowo.
“Didit Hediprasetyo menjadi intermediary actor dan kekuatan ‘soft politics’ yang tak terduga yang dimiliki Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi yang lebih tulus, informal, sekaligus strategis dalam menjahit kohesivitas secara lebih prospektif dan luas,” ujar Dimas kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
Menurut Dimas, keunikan Didit terletak pada latar belakangnya sebagai profesional kreatif yang tidak terlibat langsung dalam dunia politik. Justru dari posisi tersebut, ia memiliki daya tarik tersendiri dalam lanskap politik Indonesia.
“Meskipun bukan ‘orang politik’ dan lebih berlatar belakang profesional kreatif, Didit justru memiliki ‘bobot politik’ kuat karena bisa diterima oleh berbagai pihak, termasuk publik. Tidak semata-mata sebagai putra Prabowo dan cucu Soeharto,” tambahnya.
Kunjungan Didit ke kediaman Megawati di Jakarta dan Jokowi di Solo dinilai sebagai langkah cerdas untuk merangkul elite politik lintas generasi dan kubu. Dimas menilai ini bisa menjadi awal perubahan paradigma dalam politik Indonesia.
“Ini bisa menjadi pintu masuk fenomena generasi baru dalam politik Indonesia yang tidak ingin terjebak pada persoalan politik traumatik, problematik, konfliktual, yang justru berujung kebuntuan,” jelasnya.
Analisis ini menggarisbawahi peran Didit sebagai figur yang mampu melampaui batasan-batasan politik konvensional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan informal, ia diyakini dapat membantu ayahnya, Presiden Prabowo, membangun harmoni di tengah dinamika hubungan antar-elite yang kompleks pasca-Pilpres 2024.
“Meski demikian, keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini masih akan bergantung pada langkah konkret yang diambil oleh para tokoh utama di panggung politik nasional,” kata Dimas.
Pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025), Didit diketahui bertemu dengan beberapa mantan presiden. Ia sempat menghadiri acara open house bersama Prabowo dan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Setelah itu, Didit bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, sebelum akhirnya terbang ke Solo, Jawa Tengah, untuk bertemu dengan Jokowi.
-

Langkah Positif Redam Dinamika Politik
loading…
dalam Didit Prabowo dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). Foto/SINDOnews.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) , Eddy Soeparno, memberikan tanggapannya terkait kehadiran putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo , dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).
Eddy menyambut baik langkah Didit yang bersilaturahmi dengan Megawati, karena menurutnya hal tersebut dapat meredakan ketegangan politik. Ia juga menilai bahwa perbedaan politik akan semakin mencair demi persatuan bangsa.
Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi
“Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (3/4/2025).
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menilai bahwa momen Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan politik sekaligus menguatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.
Baca juga: Gibran Puji Didit Prabowo Temui Jokowi hingga Megawati: Tokoh yang Bisa Diterima Semua Pihak
“Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa demi mencapai target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Baca juga: Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo
“Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.
-

Prabowo dan Megawati Segera Bertemu usai Lebaran? Ini Kata Dasco & Puan
Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra masih berupaya untuk mempertemukan kedua patron sekaligus ketua umum mereka yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025).
Kedatangan Puan ke rumah dinas Muzani, yang juga Sekjen Partai Gerindra, untuk membalas kunjungannya ke rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, beberapa hari yang lalu. Pada pertemuan tersebut, anak dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo juga diketahui hadir dan menyampaikan salam ayahnya ke Megawati.
Saat ditanya mengenai potensi kedua presiden itu bertemu, Puan mengatakan hal itu akan terjadi secepatnya.
“Secepatnya,” ungkap Puan secara singkat kepada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Puan mengungkap pertemuan keduanya bisa terjadi setelah libur Idulfitri. Namun, dia memastikan pertemuannya bukan digelar pada open house masing-masing tokoh tersebut.
“Tidak ada open house, jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan, dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” kata perempuan yang juga menjabat Ketua DPR itu.
Menurut Puan, Prabowo dan Megawati sempat ingin berkomunikasi panggilan video melalui Didit. Namun, putra dari Prabowo dan Siti Hediati atau Titiek Soeharto itu tidak sempat melakukan hal tersebut karena harus bertolak ke Solo, Jawa Tengah.
Senada, Sufmi Dasco Ahmad juga berharap pertemuan Prabowo dan Megawati segera terlaksana. Dasco mengaku turut membicarakan potensi pertemuan itu dengan Puan saat keduanya berjumpa di rumah dinas Muzani.
“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya, secepatnya itu kapan ayo kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.
Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sempat disinyalir akan terjadi saat sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Namun, enam bulan pemerintahan Prabowo berjalan, keduanya juga belum kunjung bertemu.
Meski demikian, elite dari kedua partai mengaku bahwa Megawati dan Prabowo tetap memiliki hubungan yang baik. Sebagaimana diketahui, keduanya juga pernah maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 silam.
-

Said Aqil Ungkap Cawe-cawe Jokowi Bikin Dia Kalah di Muktamar NU: Insya Allah Ada Balasannya
GELORA.CO – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mengungkapkan campur tangan alias cawe-cawe mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, Desember 2021. Hal itu disampaikan Said Aqil di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” baru-baru ini.
Menurutnya, Jokowi tidak menginginkannya terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU. “Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya terpilih lagi di PBNU. Maka di Lampung, semua itu ya diatur, sehingga saya harus kalah,” ungkapnya, dikutip Selasa (1/4/2025).
Said Aqil lalu membandingkan situasi di Lampung dengan Muktamar NU di Cipasung pada tahun 1994. Ketika itu, kata Said Aqil, Presiden Soeharto berusaha mencegah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi ketua umum PBNU dengan berbagai cara, termasuk tekanan dan ancaman kepada para pendukungnya.
“Dulu waktu Muktamar di Cipasung, tahun 1994, Pak Harto juga melakukan hal yang sama terhadap Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan dan cara,” ujarnya.
Namun toh Gus Dur akhirnya menang. Said Aqil mengakui dia bukanlah Gus Dur. Dia tidak memiliki ketahanan politik sekuat Gus Dur, sehingga akhirnya kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021. Meski begitu, ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada. “Saya tidak sebesar Gus Dur, dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa,” tuturnya.
Kendati bisa menerima kekalahan itu sebagai hal yang wajar dalam dinamika pertarungan politik, Said Aqil menyiratkan ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi kala itu. Dia mengatakan mereka yang mempermainkan Nahdlatul Ulama tidak akan dibiarkan begitu saja. ”Itu catatan, catatan orang yang mempermainkan NU, insya Allah ada balasannya, Insya Allah. Ini bukan suatu yang logis ya, tapi saya yakin itu,” ucapnya.
Muktamar NU di Lampung merupakan arena ketiga bagi Said Aqil dalam pemilihan ketua umum PBNU setelah dua periode menjabat. Tetapi dia gagal memperpanjang masa jabatannya untuk periode ketiganya setelah kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara (voting)).
Prosesi pemilihan ketum PBNU sempat diwarnai aksi protes oleh peserta muktamar. Namun, pemilihan akhirnya berjalan lancar. Hasil pemungutan suara pada pada Jumat (24/12/2021) itu mencatat Said Aqil memperoleh 210 suara dari total 548 suara dalam voting putaran kedua. Sementara Yahya Staquf meraup 337 suara.
Dalam putaran pertama, Gus Yahya unggul dengan 327 suara, disusul Said Aqil 203 suara, KH Asad Ali 17 suara, Marzuki Mustamar 2 suara, Ramadhan Bayo 1 suara, absen 1 suara, dan rusak 1 suara. Putaran kedua hanya diikuti para kandidat yang sebelumnya meraih lebih dari 99 suara.
Beberapa pekan sebelum Muktamar, Said Aqil secara terbuka juga telah menyatakan harapan agar pemerintah bersikap netral. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam indikasi kuat cawe-cawe Jokowi kala itu. Harapan Said Aqil tentu agar bisa lebih leluasa bergerak meraih kemenangan untuk periode ketiganya.
Belakangan, skenario Jokowi untuk menjabat presiden selama tiga periode pun gagal. Namun dia tetap bisa ikut mengendalikan pemerintahan dengan memasang anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. (*)
-

Tips War Tiket Puncak Monas untuk Libur Lebaran 2025, Biar Tidak Kehabisan – Halaman all
Tips War Tiket Puncak Monas untuk Libur Lebaran 2025, Biar Gak Kehabisan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bagi anda yang ingin berwisata ke Monas, Jakarta dan naik ke puncaknya, maka anda harus mempunyai cara war tiket agar tidak kehabisan.
Monas atau Monumen Nasional merupakan salah satu tempat wisata yang buka pada hari Libur Lebaran 2025.
Monas termasuk tempat wisata yang murah meriah.
Untuk masuk ke kawasan Monas maka tidak dipungut biaya.
Namun jika pengunjung ingin ke area Tugu Monas maka dikenakan tarif masuk.
Per 1 Juni 2024, bagi wisatawan yang ingin masuk ke Monas bisa menggunakan kartu JakCard.
Bagi yang belum punya bisa beli di loket dengan harga Rp 50.000 dengan saldo Rp 20.000.
Satu kartu bisa untuk lebih dari satu orang.
JAM OPERASIONAL MONAS – Masyarakat berwisata di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (28/1/2025). Pengelola Monas memperpanjang jadwal operasional dari pukul 16.00 WIB pada hari biasa menjadi pukul 22.00 WIB hingga 29 Januari 2025 dalam rangka memeriahkan libur Isra Mikraj dan Imlek. (Warta Kota/Yulianto) (/Warta Kota/Yulianto)
Tips War Tiket Puncak Monas
Tribunnews.com menyarankan untuk datang lebih pagi.
Hal ini, karena tiket tidak bisa dibeli dari jauh hari dan hanya bisa dibeli di loket.
Pembayaran tiket dilakukan dengan kartu Jakcard milik Bank DKI.
Pembelian kartu JakCard bisa dilakukan di loket.
Pengunjung hanya bisa membayar menggunakan Qris atau uang tunai/cash.
Khusus untuk rombongan min 30 orang, akan mendapatkan diskon 25 persen.
Tiket masuk Tugu Monas, hanya dapat dibeli secara langsung di loket Monas (Offline atau on the spot)
Jadwal Monas saat Libur Lebaran 2025:
1-3 April 2025
06.00 WIB-22.00 WIB
7 April 2025
06.00 WIB-22.00 WIB
Tugu Monas
08.00-22.00 WIB
Loket Tutup
21.00 WIB
Sejarah Monas
Monumen Nasional tidak hanya menjadi simbol penting bagi Jakarta, tetapi juga sebagai tempat untuk mengenang perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
Monas menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Jakarta yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
Monumen Nasional, yang lebih dikenal dengan sebutan Monas atau Tugu Monas, adalah sebuah monumen peringatan yang berdiri megah setinggi 132 meter (433 kaki) di pusat Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Monas dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda.
Pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto.
Monas memiliki bentuk yang sangat khas, dengan puncaknya dihiasi lidah api yang dilapisi lembaran emas, melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam.
Tugu Monas memiliki makna mendalam sebagai simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Monumen ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga sebuah karya yang membawa pesan patriotisme yang terus menginspirasi rakyat Indonesia.
Ide awal pendirian Monumen Nasional berasal dari seorang warga biasa Jakarta, Sarwoko Martokoesoemo. Setelah Jakarta kembali menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950, ide untuk mendirikan monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel pun mengemuka.
Monas bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan 1945.

