Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dalam peninjauan tersebut, dia mendorong supaya kawasan tersebut menjadi sentra atau kawasan ekonomi khusus.

    “Kami juga mengawal supaya harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu di lokasi tersebut tetap terjangkau bagi produsen,” katanya di sela peninjauan industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jumat.

    Ia mengemukakan, industri tahu dan tempe di wilayah Kecamatan Taman sangat dominan dan mampu menghasilkan ribuan produk setiap harinya.

    Kawasan itu, menurut dia, layak menjadi ekonomi khusus yang seharusnya untuk pajak penghasilan mereka dapat ditekan oleh pihak terkait sebagai wujud sumbangsih ekonomi kerakyatan.
    ‎
    ‎”Di sini bisa menjadi sentra industri tahu dan tempe karena pelaku usahanya begitu banyak. Dengan adanya sentra ini ya otomatis kayak kawasan ekonomi khusus. Kami harap perpajakannya agak lebih rendah lagi, sedikit daripada yang ada sekarang,” katanya.

    ‎Ia juga bertekad mengawal harga kedelai, agar industri tahu dan tempe yang ada di wilayah Sidoarjo iklim usahanya tetap kondusif dan bagus.

    Menurut dia, harga kedelai yang saat ini berada angka Rp8.900 per kilogram bisa menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi penghasil tahu dan tempe.
    ‎
    ‎”Kita sangat menginginkan harga kedelai bisa stabil pada angka Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilogram. Jadi, jangan sampai naik lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, stabilitas harga ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara mencari negara-negara penghasil kedelai yang murah di dunia selain dari Amerika dan Kanada.

    “Masih ada negara lain seperti India, masih ada China menjadi referensi penghasil kedelai,” ujarnya.

    Ia berharap Indonesia bisa menjadi penghasil kedelai mengingat dulu di masa kepemimpinan Presiden Soeharto hal itu pernah dicanangkan dengan program tanam kedele serentak yang hasilnya mencapai 2 juta ton kedelai.
    ‎
    ‎”Kalau 2 juta ton itu bisa direalisasikan, maka impor kita yang berjumlah sekitar 2,27 juta ton Itu 2 jutanya sudah habis oleh produk kita sendiri,” ucapnya.
    ‎
    Ia meminta dinas terkait untuk menjembatani produk-produk lokal seperti tempe dan tahu memilik merek sendiri khas Sidoarjo supaya lebih dikenal masyarakat, jika didistribusikan di luar daerah tanpa mengurangi keabsahan dari produksinya asal Sidoarjo.
    ‎
    ‎Sementara itu, Bakri salah satu produsen tahu mengakui keuntungan yang didapat sangat tipis jika dihitung dari harga kedelai saat ini dan ongkos produksi. Dia berharap harga kedelai dapat disubsidi oleh pemerintah atau diturunkan di angka Rp8.000 ribu per kilogram.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat

    UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat: UU TNI tak perlu dikhawatirkan, Presiden hingga kepala daerah sudah dipilih rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Pengamat intelijen Fauka Noor Farid menilai tak ada yang perlu ditakutkan atas pengesahan Undang-undang (UU) TNI yang diteken DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang dilakukan sudah dipikirkan dengan baik dan nantinya akan tetap kembali ke masyarakat. 

    “Mungkin selama ini yang dilihat oleh masyarakat sipil atau apapun, khawatir TNI akan mencoba mengambil kekuasaan. Namun nyatanya kehadiran TNI itu sangat bisa membantu mereka. Apalagi TNI bisa bekerja cepat, bekerja tepat, semuanya kan untuk kepentingan masyarakat,” kata Fauka, Selasa (25/3).

    Dikatakan mantan anggota Tim Mawar Kopassus ini, UU TNI yang baru direvisi ini berawal dari permintaan begitu banyaknya lembaga, institusi yang meminta TNI untuk masuk dalam kelembagaan tersebut. 

    “Makanya terus kemudian ada inisiatif muncul yang namanya rancangan tentang perubahan RUU TNI. Ini kan berawal dari kebutuhan. Karena kan setiap zaman era globalisasi ini kan pasti akan berubah,” ujar Fauka seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (26/3). 

    Atas dasar banyaknya permintaan lembaga atau kementerian atau apapun, kata Fauka, makanya perlu adanya payung hukum bagi anggota TNI yang masuk di dalam kelembagaan itu. Sehingga muncullah yang namanya RUU dan perubahan tentang RUU TNI. 

    “Karena kan menurut saya undang-undang yang lain saja bisa diamandemen. Apalagi hanya sekedar RUU TNI ya kan. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat, kelembagaan, atau kementerian, atau apapun terhadap TNI ini kan semakin bagus. Ini kan wujud daripada kepercayaan itu sendiri terhadap TNI,” ungkap Fauka.

    Dijelaskan Fauka, dahulu ketika zaman Presiden Soeharto, ada fraksi TNI di  DPR RI, yang tujuannya kan untuk stabilisator dan dinamisator. “Supaya apa? Pemerintah dalam hal ini, presiden dalam hal ini, pemerintah bisa menjelangkan yang namanya program-program,” imbuhnya.

    Bahkan, sambung Fauka, saat itu ada yang namanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita). Dan semua itu berkaitan dengan pembangunan.

     “Makanya dulu bupati, wali kota, itu kan dari unsur TNI Polri. Tujuannya apa? Supaya satu komando,” terangnya. 

    Dengan adanya itu, terang Fauka, pembangunan bisa terarah dan bisa menyentuh sampai masyarakat level bawah. Dan itu bisa dirasakan memang oleh masyarakat bawah. 

    “Dulu zamannya Pak Harto, jalan sampai ke kampung-kampung semuanya halus. Karena apa, semua satu komando,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII),

    Namun kini, kata Fauka, tidak bisa lagi kita yang namanya memiliki GBHN dan Repelita, sehingga pembangunan juga tak lagi terarah. Terlebih, Bupati, wali kota, gubernur sudah dipilih rakyat langsung. 

    “Mereka sudah merasa raja-raja kecil. Mereka tidak bisa diatur oleh pemerintah pusat. Makanya revisi UU TNI tampaknya perlu dilakukan karena nantinya juga akan kembali lagi ke masyarakat,” ungkapnya.

    Jadi, sambung Fauka, dirinya menilai apa yang harus ditakutkan dengan UU TNI hingga Dwi fungsi yang kini ramai diperbincangkan. Karena sekarang presiden, wakil presiden, rakyat sendiri yang milih.

     “Jadi apa yang harus ditakutkan? Terlebih mereka (TNI aktif) yang nantinya akan mengisi jabatan juga tetap akan diawasi oleh panglima TNI. Bila mereka tidak kompetem bisa langsung diganti, dan masih didalam rantai komando, karena kalau sipil Panglima sudah tidak berwenang,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Investor Korea Selatan Resah, Investasi Puluhan Triliun Rupiah Terancam Imbas Revisi UU TNI Disahkan

    Investor Korea Selatan Resah, Investasi Puluhan Triliun Rupiah Terancam Imbas Revisi UU TNI Disahkan

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia kembali menjadi sorotan internasional, khususnya bagi investor asing asal Korea Selatan. Hal ini terjadi setelah parlemen Indonesia resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025.

    Revisi ini memungkinkan personel militer aktif menduduki jabatan strategis di berbagai lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Kebijakan ini menimbulkan gelombang kekhawatiran, terutama di kalangan investor Korea yang telah menanamkan triliunan won di Indonesia.

    Kembali ke Bayang-Bayang Orde Lama?

    Revisi ini menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil di Indonesia. Banyak pihak menilai aturan baru ini membawa Indonesia kembali ke masa kelam di era Soeharto, di mana militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

    Selama 30 tahun, dari 1967 hingga 1998, pemerintahan Soeharto dikenal dengan sistem otoriter yang menempatkan militer di berbagai lini pemerintahan dan ekonomi.

    “Revisi ini seakan membuka jalan bagi kembalinya pengaruh militer di sektor sipil, mirip dengan masa Orde Baru. Kami khawatir ini akan mengganggu iklim investasi dan kebebasan ekonomi,” ujar salah satu aktivis dari kelompok sipil lokal.

    Dampak Besar bagi Investor Korea

    Kekhawatiran ini semakin terasa di kalangan investor asing, khususnya dari Korea Selatan. Indonesia merupakan pusat produksi penting bagi perusahaan Korea, terutama di sektor kendaraan listrik dan baterai.

    Beberapa nama besar seperti Hyundai Motor Company, LG Energy Solution, dan EcoPro telah menanamkan investasi besar-besaran.

    Hyundai Motor Company, misalnya, telah menyelesaikan pabrik otomotif di Indonesia dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun sejak 2022. Perusahaan tersebut bahkan berencana memperluas kapasitas produksi hingga 250.000 unit dengan total investasi mencapai 2,27 triliun won (Rp22,9 triliun).

    Selain itu, Hyundai dan LG Energy Solution juga membangun pabrik baterai melalui perusahaan patungan HLI Green Power dengan nilai investasi sekitar 1,5 triliun won (Rp11,3 triliun) dan kapasitas produksi tahunan 10 GWh, cukup untuk menyuplai 150.000 mobil listrik.

    EcoPro Group pun tak ketinggalan. Lewat anak usahanya, EcoPro Materials, perusahaan ini telah berinvestasi di kilang nikel Indonesia sebagai bagian dari strategi ‘integrasi vertikal’ untuk mendukung produksi baterai.

    Namun, semua rencana besar itu kini terancam. Kebijakan Baru, Ancaman Regulasi BaruPresiden Prabowo Subianto, mantan jenderal militer yang menjabat sejak Oktober 2024, diperkirakan akan mendapat dorongan besar dari revisi UU TNI ini.

    Dengan militer yang diizinkan duduk di 14 lembaga pemerintah, ada kekhawatiran peraturan di sektor lingkungan, tenaga kerja, dan perpajakan akan semakin ketat.

    “Kami khawatir aturan ini akan membawa dampak besar bagi iklim bisnis di Indonesia. Perusahaan Korea yang telah menanamkan modal besar bisa terjebak dalam regulasi yang lebih ketat, baik dari segi operasional maupun finansial,” kata seorang analis industri yang enggan disebutkan namanya.

    Selain regulasi yang lebih ketat, kebijakan populis yang diusung Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan siang gratis untuk anak sekolah, diperkirakan membutuhkan sumber daya finansial besar. Hal ini membuka kemungkinan pemangkasan insentif pajak bagi perusahaan asing demi menutup anggaran belanja negara.

    “Ada kemungkinan besar keuntungan pajak yang selama ini dinikmati perusahaan asing akan berkurang atau bahkan dicabut untuk mendanai program kesejahteraan pemerintah,” tutur sang analis.

    Investor Diharapkan Waspada

    Sejumlah pengamat menilai bahwa perusahaan-perusahaan Korea yang masih dalam proses ekspansi atau baru memulai investasi harus lebih berhati-hati.

    “Perusahaan seperti EcoPro yang belum sepenuhnya mengeksekusi investasinya perlu mempertimbangkan ulang strategi mereka. Jangan sampai mereka hanya menjadi pion dalam rezim baru ini,” ujar salah satu sumber dari kalangan industri, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NewDaily Korea.

    Dengan situasi yang terus berkembang, para investor, khususnya dari Korea Selatan, dihadapkan pada ketidakpastian yang kian besar. Apakah revisi UU ini akan benar-benar membebani investor atau justru membuka peluang baru di bawah pemerintahan militer? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya.

    Indonesia masih memiliki daya tarik besar di mata investor global, terutama dengan kekayaan sumber daya nikel yang krusial bagi industri baterai. Namun, dengan revisi UU TNI yang kontroversial ini, jalan menuju masa depan investasi di Indonesia sepertinya akan lebih berliku dari sebelumnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kisah Rupiah Jatuh, Krisis Ekonomi dan Runtuhnya Suatu Rezim Politik

    Kisah Rupiah Jatuh, Krisis Ekonomi dan Runtuhnya Suatu Rezim Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpuruk hingga mendekati kondisi ketika krisis ekonomi 1998. Pada Selasa (25/3/2025) lalu, rupiah ditutup di angka Rp16.622 per dolar AS. 

    Depresiasi rupiah yang terjadi kemarin terendah selama tahun 2025 dan mendekati titik kritis ketika krisis ekonomi menerjang pada tahun 1998 lalu. Krisis ekonomi ini berujung dengan krisis politik yang mencapai puncaknya ketika Presiden Soeharto lengser keprabon karena protes mahasiswa dan elemen sipil yang menuntut demokratisasi.

    Namun demikian, membandingkan ekonomi sekarang dengan krisis ekonomi 1998, tidak sepenuhnya tepat. Depresiasi rupiah tahun ini cenderung simultan. Sementara itu pada tahun 1998, penurunan rupiah terhadap dolar berlangsung sangat dramatis dari Rp8.000 melonjak ke angka Rp16.600-an per dolar AS. Ekonomi ambruk, rezim Orde Baru runtuh. 

    Dalam catatan Bisnis, Soeharto sejatinya muncul setelah Sukarno jatuh. Ada perbedaan orientasi yang mencolok antara rezim Sukarno dan Soeharto. Jika era Sukarno, politik sebagai panglima. Pada zaman Orde Baru atau rezim daripadanya Soeharto, perbaikan dan pembaruan orientasi ekonomi mulai menjadi fokus utama.

    Soeharto tidak sendiri untuk melakukan tugas besar itu. Dia didukung oleh orang-orang yang ‘mumpuni’. Selain tokoh intelijen, penggagas pondasi pemerintahan Orde Baru, Ali Moertopo, di belakangnya juga ada kalangan ekonom lulusan Berkeley, Amerika Serikat.

    David Ransom, aktivis dan penulis kiri asal Amerika Serikat dalam buku The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre menjuluki kelompok ekonom ini dengan istilah ‘Mafia Berkeley’.

    Dalam sejarah ekonomi Indonesia, ‘Mafia Berkeley’, salah satu tokohnya adalah Widjojo Nitisastro dkk. punya peran penting, bahkan hingga kini anak cucu didiknya dikenal sebagai arsitek utama ekonomi Indonesia.

    Salah satu pengaruh sekaligus warisan kelompok Berkeley dalam kebijakan Orde Baru adalah mulai terbukanya keran investasi asing dan pembangunan yang lebih terstruktur.

    Apabila pada era Sukarno ada Rencana Ekonomi Perdjoeangan, di era Soeharto mengenal istilah Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Inflasi menjadi bagian paling diperhatikan oleh rezim daripadanya Soeharto.

    Soe Hok Gie, aktivis angkatan 66 dalam tulisan yang diterbitkan sebuah surat kabar pada 16 Juli 1969 menaruh harapan besar pada rencana Soeharto dengan repelita-nya.

    Dia menulis, melalui rencana itu, Soeharto punya cita-cita yang tak kalah besar (dari Sukarno) untuk menyejahterakan masyarakat desa. “Tahun ini adalah tahun pertama pembangunan lima tahun, tapi kesan saya masyarakat masih acuh terhadap rencana besar ini,” tulis Gie.

    Adapun, Soeharto dalam setiap kesempatan selalu menekankan bahwa repelita merupakan acuan sekaligus pegangan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

    “Sehingga akhirnya nanti sesudah melampaui kesekian banyak repelita kita tiba pada tujuan akhir yang kita cita-citakan: masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” ucap Soeharto dalan pidato kenegaraan di DPR pada tahun 1972.

    Orde Baru mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1970-an. Saat itu pendapatan negara mengalir deras karena booming minyak. Pembangunan dikebut di berbagai daerah. Jalanan aspal, listrik masuk desa, hingga waduk-waduk dibangun untuk menopang ekonomi masyarakat pedesaan.

    Sayangnya, kejayaan Orde Baru tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 1980-an terjadi guncangan ekonomi global. Akibatnya, harga komoditas khususnya migas anjlok.

    Menuju Krisis Ekonomi

    Setelah resesi global pada 1982, arah ekonomi Indonesia mulai sedikit bergeser. Sektor nonmigas yang sebelumnya menjadi anak tiri mulai diperhatikan.

    Ekspor dan impor, reformasi pajak hingga investasi berbasis industri terus didorong. Tak heran hingga 1996 kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa di atas 6 persen.

    Thee Kian Wie, ekonom senior dalam The Soeharto Era & After: Stability, Development and Crisis 1966 – 2000 menulis bahwa perkembangan positif tersebut tak lepas dari peran tim ekonomi Orde Baru. Pertumbuhan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling cepat di kawasan.

    Pada tahun 1995, World Bank bahkan mencatat bahwa manufaktur Indonesia masuk tujuh kekuatan terbesar di antara negara-negara berkembang. Pertumbuhan manufaktur ini menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian Indonesia mulai berjalan.

    Sebagai perbandingan jika pada 1969 peran manufaktur hanya 9,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pada 1995 kontribusi manufaktur ke PDB melesat ke angka 24,2 persen. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian yang semula 49,3 persen pada 1969 hanya tersisa 17,2 persen pada 1995.

    Namun demikian, perubahan struktur perekonomian ini tidak menjadi jaminan, stabilitas ekonomi Indonesia tidak bisa menahan tensi politik dari gerakan anti-Soeharto yang mulai memanas pada tahun 1996-an. Salah satu perisitiwa yang cukup menohok rezim Orde Baru yaitu penyerangan kantor PDI Pro Mega pada tanggal 27 Juli 1996.

    Dokumen APBN 1996/1997 secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa peningkatan tensi politik ikut menjalar ke aktivitas ekonomi. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi overheated economy atau suhu ekonomi yang memanas. Inflasi meroket 8,86 persen pada 1995/1996.

    Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga membengkak menjadi US$6,9 miliar dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini semakin parah pada periode-periode setelahnya, apalagi munculnya krisis finansial secara global.

    Seperti banyak diulas oleh para ekonom hingga akademisi, krisis finansial pada 1997 benar-benar menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru cukup rapuh. Pemerintah sampai harus ngutang ke IMF buat stabilisasi ekonomi.

    Sementara bagi “The Old General”, untuk pertama kalinya harus menghadapi tantangan yang cukup serius bagi kelangsungan kekuasaannya yang sudah berumur tiga dasawarsa.

    Persoalan merosotnya kinerja ekonomi ibarat membuka kotak pandora. Masalah lainnya, terutama praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipraktikan orde daripada Soeharto dan kroni-kroninya mulai mengemuka ke publik.

    Puncaknya krisis ekonomi terjadi cukup dalam, inflasi tembus di angka 77,6 persen, ekonomi minus 13,7 persen, rupiah jatuh dari Rp8.000 per dolar menjadi Rp16.650 pada 1998, kerusuhan sosial, demonstrasi dimana-mana dan Soeharto lengser keprabon setelah 32 tahun berkuasa.

    Thee Kian Wie kembali menyinggung bahwa krisis finansial di Asia & terhempasnya ekonomi Indonesia akibat imbas krisis itu menunjukkan betapa pentingnya good governance, yang ironisnya pernah dianggap tidak relevan oleh para ekonom.

    “Indonesia memiliki sistem hukum yang lemah dan ketinggalan zaman, tidak efisien, birokrasi yang korup serta tidak adanya demokrasi,” tulis Thee Kian Wie.

  • PKB Harap Pertemuan Megawati dan Jokowi Bisa Terjadi saat Lebaran Idulfitri – Halaman all

    PKB Harap Pertemuan Megawati dan Jokowi Bisa Terjadi saat Lebaran Idulfitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik pertemuan anak hingga menantu mantan presiden RI di ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo. 

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid berharap, hal tersebut juga terjadi saat momen Lebaran Idulfitri, terutama bagi Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo atau Jokowi.

    “Momen luar biasa kalau itu terjadi,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

    Jazilul menilai hanya Didit yang mampu menjadi magnet bagi anak-anak mantan presiden RI untuk bertemu. 

    Menurutnya, pertemuan sejumlah tokoh di ulang tahun Didit menggambarkan keharmonisan.

    “Sekaligus saya yakin momen ini dapat memberikan pesan yang positif untuk masyarakat bangsa ini, pesan harmoni dan kerukunan,” tambahnya.

    Dia berharap momen perkumpulan tokoh bangsa terjadi lagi di Idul Fitri.

    “Harapan saya, sangat bagus bila dapat diulang pada momen Idul Fitri. Apalagi, bila bersama orang tua yang masih hidup,” pungkasnya.

    Tepat di momen hari ulang tahu desainer busana, Didit Hediprasetyo hadir anak-anak mantan Presiden RI meramaikan acara perayaan hari jadi tersebut, Kamis (22/3/2025).

    Perayaan ulang tahun ke-41, pria yang akarab disapa Didit Prabowo, dimeriakan dengan foto bareng bersama putra-putri mantan Presiden Republik Indonesia, dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo.

    1. Guruh Soekarnoputra, anak Presiden RI ke-1, Ir. Soekarno

    2. Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto, anak Presiden RI ke-2, Jenderal Purn. H. Soeharto

    3. Ilham Habibie, anak Presiden RI ke-3 Baharudin Jusuf Habibie, atau Bj. Habibie

    4. Yenny Wahid, anak dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

    5. Puan Maharani, anak dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri

    6. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anak dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY

    7. Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi

    8. Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, anak Presiden RI ke-8 atau Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto

    Mereka tampak berkumpul merayakan ulang tahun Didit Hediprasetyo, putra dari Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.  

    Momen langka itu diabadikan dalam foto yang diunggah oleh AHY, di akun Instagram pribadinya @agusyudhoyono. 

    “Tentang semalam, kita berbagi sesuatu tanpa banyak orang bisa mengerti. Terima kasih Didit Hediprasetyo, telah menyatukan kita bersama semalam, selamat ulang tahun, doa yang terbaik untuk mu,” tulis AHY saat mengunggah foto tersebut di akun pribadinya.

  • Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit

    Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit

    Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang
    Pangarep mengungkap rencana
    pertemuan anak-anak presiden
    saat Lebaran mendatang.
    Menurutnya, rencana pertemuan itu akan diatur oleh putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto,
    Ragowo Hediprasetyo
    Djojohadikusumo alias
    Didit Hediprasetyo
    .
    “Insya Allah ada, dan pasti tanyakan ke Mas Didit. Semua yang mengatur Mas Didit,” ujar putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (25/3/2025) malam.
    Pertemuan anak-anak presiden
    sebelumnya memang telah digelar, ketika Didit berulang tahun pada akhir pekan lalu.
    Saat itu yang hadir ada Wakil Presiden sekaligus putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda; serta Kaesang dan istrinya, Erina Gudono.
    Lalu, ada pula putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istrinya, Anisa Pohan; serta Siti Rubi Aliya Rajasa, istri dari Edhie Baskoro Yudhoyono.
    Hadir pula anak Presiden Pertama RI, Soekarno, Guruh Soekarnoputra; putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid; dan putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
    Momen pertemuan mereka pun sempat diunggah oleh Didit, Prabowo dan mantan istrinya, Titik Soeharto melalui akun Instagram mereka masing-masing.
    Dalam foto yang diunggah, mereka sempat melakuka foto bersama-sama mengelilingi Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bangsa Indonesia seolah-olah mengalami amnesia dan melupakan bahwa negara ini pernah dikuasai oleh militer yang melaksanakan dwifungsi.

    Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan Indonesia punya pengalaman selama 32 tahun berada dalam rezim otoritarianisme militeristik Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    Menurutnya, salah satu alasan kenapa presiden kedua itu bisa berkuasa selama puluhan tahun, karena disokong oleh dua hal yakni Golkar serta militer yang ketika itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). kedua adalah oleh ABRI.

    “Pak Harto menempatkan militer aktif pada saat itu dalam jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan pemerintahan, yang kemudian dalam tahap tertentu berlawanan dengan demokrasi  dan sistem negara hukum yang baik,” ujarnya dalam program bincang Broadcash Youtube Bisniscom dikutip Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet mengingatkan publik bahwa Indonesia pernah berada di zaman seperti saat Orde Baru itu, di mana TNI semua berkuasa dan supremasi sipil dipinggirkan.

    Dia menilai, praktik dwiifungsi pascareformasi sebenarnya diam-diam sudah mulai terjadi sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Namun, pada rezim saat ini dilakukan secara terang-terangan.

    Dia mencontohkan penunjukkan Majen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak dilatih menjadi birokrat atau berbisnis sehingga penempatan jabatan sipil seperti itu merupakan sebuah kekeliruan yang nyata dan menandakan dwifungsi TNI itu sudah kembali.

    “Sebagai catatan kami menemukan data bahwa saat ini itu sudah lebih dari 2.500 TNI aktif di jabatan sipil. Artinya prinsip distingsi sipil dan militer ini sudah kacau,” katanya. 

    Dia membantah argumen yang menyatakan pihak militer tidak pernah akan kembali menduduki jabatan sipil. Hal ini dapat dibuktikan pada masa kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa pelaksana tugas kepala daerah merupakan perwira militer aktif.

    Tentu saja penunjukkan anggota TNI untuk menduduki jabatan sipil menurutnya tidak adil. Di tengah masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru membuka ruang yang luas kepada TNI untuk masuk ke jabatan sipil.

    “Bayangkan ASN saja yang sudah terpilih pelantikannnya ditunda sampai Oktober. Tapi kok sekarang di tengah-tengah kondisi yang demikian, justru pemerintah berusaha membuka ruang kepada TNI  yang jelas-jelas sudah punya pekerjaan, dia untuk bisa double job bahkan, atau bahkan triple job di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak punya kaitannya dengan pertahanan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, seorang anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil semestinya mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari dinas kemiliteran. Hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Ssecara konsep dalam negara demokrasi, prinsip pembedaan atau distingsi antara tugas-tugas sipil dan militer jelas diatur. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana Kementerian Pertahanannya dijalankan oleh mayoritas pejabat sipil.

     “Tanpa supremasi sipil, kita akan kembali ke Orde Baru. Bahkan dalam tahap yang paling parah, seperti Thailand, Myanmar, junta militer berkuasa, kudeta terjadi. Itu yang kita tidak inginkan,” ujarnya.

  • Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    Profil Junimart Girsang, Politisi PDI Perjuangan yang Ditunjuk Prabowo Jadi Duta Besar RI di Italia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ini profil Junimart Girsang, politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar untuk Republik Italia.

    Junimart Girsang hadir dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Kepres itu masing-masing ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2025 dan 21 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo.

    Selain Duta Besar untuk Republik Italia, Junimart juga merangkap Dubes Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

    Junimart Girsang lahir di Medan 3 Juni 1963.

    Ia adalah anggota DPR RI dua periode dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    Junimart mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III untuk periode 2014–2019 dan 2019–2024.

    Untuk periode 2019-2024, Junimart  duduk di kursi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

    Junimart seperti layaknya anak kecil lainnya, ia gemar bermain bola di halaman gedung nasional, mandi di parit, dan membantu orang tuanya berternak.

    Saat umur 14 tahun, Junimart sudah memasuki masa remaja ia memberanikan diri untuk berhijrah ke Pulau Jawa yaitu Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman hidup.

    Ia bersekolah dan kuliah di sana.

    Ternyata menjadi orang rantau malah membuatnya matang dan memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang berhasil.

    Sejak kecil, Junimart selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan belajar.

    Ia mengenyam pendidikan sekolah tingginya dan mendapat gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

    Ia juga mendapatkan dua gelar master di bidang yang berbeda.

    Magister Manajemen dari Universitas Satyagama, Jakarta dan Magister Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Tak hanya itu, Junimart berhasil meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

    Karier pengacara Junimart dimulai saat ia pertama kali magang di firma hukum TR Messakh & Rekan.

    Semua pengalaman dan pengetahuan yang ia dapat dari tempat magangnya kemudian dipraktikan langsung dengan membuka praktik hukum sendiri yaitu Kantor Hukum JnR pada tahun 1991.

    Pengacara berdarah batak ini juga aktif dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

    Junimart sering menangani kasus yang melibatkan petinggi publik, pesohor, serta kasus-kasus artis yang ada di Indonesia.

    Selain itu, Junimart juga tercatat sebagai aktivis gereja dalam berbagai kegiatan rohani hingga ia merilis 2 album lagu rohaninya sendiri.

    Setelah malang melintang di dunia pengacara, Junimart terjun ke dunia politik.

    Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimart Girsang juga dikenal sebagai advokat hukum yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri.

    Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia.

    Junimart Girsang sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes Polri atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasihat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI,

    Sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

    Kasus yang paling santer adalah ketika ia ikut dalam Tim pembela bagi terdakwa korupsi Muhammad Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi dalam tubuh DPR pada tahun 2013.

    Junimart juga kakak kandung dari pengacara kondang lainnya, yakni Juniver Girsang.

    Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau “Papa Minta Saham” oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    PENDIDIKAN

    SD Negeri Teladan di Sidikalang, Sumut

    SMP Negeri I Sidikalang, Sumut

    SMA BPPK Bandung, Jawa Barat

    S1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

    S2, Program Magister Management Universitas Satyagama, Jakarta

    S2, Magister Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung

    S3, Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

    KARIER

    Pengacara swasta

    Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia

    Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat

    Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta

    Anggota, PERADI

    Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum

    PENGHARGAAN

    Best Dressed Executive versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production

    Tokoh Eksekutif Muda versi Yayasan Prestasi & Penghargaan Indonesia

    Tokoh Peduli Sosial Termuda Indonesia 1997

    Penghargaan CITRA ADHIKARSA PEMBANGUNAN INDONESIA 1996-1997 versi Yayasan Penghargaan Indonesia dan Studio Seven Production. 

    Gagal lolos ke Senayan periode 2024-2029

    Junimart Girsang mengaku kecewa terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang kerap bermasalah saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

    Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    “Saya sangat kecewa dengan KPU telah memperkenalkan Sirekap menjadi hal yang membuat bingung rakyat Indonesia,” kata Junimart.

    Padahal, lanjutnya, Sirekap hanya merupakan alat bantu.

    Namun, masyarakat menjadi bergantung terhadap sistem itu, termasuk Junimart sendiri.

    Ia mengungkapkan pada awal rekapitulasi, perolehan suaranya paling tinggi di daerah pemilihan Sumatera Utara III.

    Namun, Junimart mengatakan hari berikutnya, perolehan suaranya justru mengalami penurunan.

    Sebagimana diketahui, KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg saat proses rekapitulasi berlangsung.

    Sebagai gantinya, KPU hanya menetapkan kebijakan untuk menampilkan formulir model C hasil plano saja di Sirekap. Hal itu pun dipertanyakan Junimart.

    “Ada apa dengan KPU? Sirekap itu hanyalah alat bantu. Last menit berhenti. Jadi apa motivasi KPU ya, dengan menerbitkan Sirekap? Padahal, ya, hasil suara yang dari daerah itu belum tentu valid A1, Pak,” ujarnya.

    Namun, ia kembali menekankan tidak kecewa lantaran tidak lolos kembali ke parlemen. Tetapi, dia hanya menyesalkan cara kerja KPU.

    “Saya tidak kecewa, saya tidak lolos, Pak. Tetapi saya sesalkan cara kerja KPU yang sekian lama kita rapat, rapat, rapat terus, bahkan membutuhkan anggaran 76T,” katanya.

    Junimart merupakan caleg di dapil Sumut III yang gagal lolos ke Senayan.

    Junimart meraih suara lebih tinggi sebesar 75.401 dan menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya.

    Dalam dapil Sumut III, PDIP berhasil mengamankan dua kursi DPR dari 10 kursi yang diperberutkan.

    Dua kursi itu ditempati Bob Andika Mamana Sitepu (PDIP) dengan 94.621 suara dan Bane Raja Manalu (PDIP) dengan 91.169 suara.

  • Anak-anak Mantan Presiden Ngumpul di Ultah Didit, PAN: Cinta Kasih Terjalin

    Anak-anak Mantan Presiden Ngumpul di Ultah Didit, PAN: Cinta Kasih Terjalin

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut baik pertemuan anak mantan presiden di acara ulang tahun Didit Hediprasetyo. PAN berharap hubungan yang baik tersebut dapat menjalin cinta kasih sesama anak bangsa.

    “Nah, dengan adanya pertemuan-pertemuan yang kemarin, kita berharap ke depannya ini cinta kasih terjalin kembali di antara sesama anak-anak tinggi negeri ini. Dengan adanya cinta kasih yang bersemi kembali itu, maka kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang lebih urgent di masyarakat kita ya, seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan dan lain-lain,” ujar Saleh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

    Saleh menilai pertemuan itu menepis anggapan hubungan yang kurang harmonis antara satu pihak dengan yang lainnya. Pertemuan ini mempertemukan putri Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan anak-anak dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Paling tidak ya dengan mereka berkumpul seperti itu atau dengan adanya silaturahim seperti itu paling tidak ini menghindari kegaduhan. Jadi paling tidak menghindari kegaduhan. Dan mudah-mudahan ya kita harapkan tidak ada perpecahan memang, kan sesama anak bangsa Iya kan?” ujar Saleh.

    “Semua orang diberikan kesempatan untuk memimpin di Indonesia, siapa pun itu. Jadi ketika PDI yang menang, kami di PAN legowo menerima bahwa presiden kita adalah dari PDI Perjuangan. Sekarang yang menang adalah siapa? Gerindra, kami legowo ngikutin apa arahan dari presiden. Dulu SBY 10 tahun, PAN ikut mendukung kebijakan presiden pada waktunya,” tambahnya.

    Foto: Saleh Partaonan Daulay PAN. (Dwi Rahmawati/detikcom).

    Ia menyebut hal itu menjadi bagian dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa. Perbedaan pandangan, katanya, tidak harus diikuti perpecahan.

    Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya dengan keluarga dan kerabat. Anak-anak hingga menantu dari presiden-presiden RI terdahulu pun ikut dalam acara tersebut.

    Momen itu diunggah Annisa Pohan dalam akun Instagramnya, Minggu (23/3/2025). Terlihat Prabowo dan Titiek Soeharto hadir dalam acara.

    Mereka yang hadir ialah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Guruh Soekarnoputra, Pinka Hapsari, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan, serta Siti Rubi Aliya Rajasa. Selain itu hadir pula Yenny Wahid dan Ilham Habibie.

    Ada beberapa jajaran di Kabinet Merah Putih yang turut tampak dalam momen itu. Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendikti Stella Christie. Juga ada Gusti Bhre Mangkunegara X yang ikut meramaikan momen.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anak Presiden ke-1 hingga ke-7 Kumpul di Ultah Didit, Istri AHY: Diskusi yang Tak Banyak Orang Paham – Halaman all

    Anak Presiden ke-1 hingga ke-7 Kumpul di Ultah Didit, Istri AHY: Diskusi yang Tak Banyak Orang Paham – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Semua anak Presiden ke-1 hingga ke-7 RI berkumpul bersama saat ulang tahun Didit Hediprasetyo.

    Putra Presiden ke-8 Prabowo Subianto itu merayakan ulang tahunnya yang ke-41 pada Sabtu (22/3/2025).

    Dalam kesempatan itu, Didit mengundang semua anak mantan Presiden RI.

    Momen berkumpulnya anak-anak Presiden RI itu bisa dilihat di akun Instagram putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga putri Gus Dur, Yenny Wahid.

    Istri AHY, Annisa Pohan, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut, turut mengunggah momen langka itu di Instagramnya, @annisayudhoyono, Minggu (23/3/2025).

    Annisa berterima kasih kepada Didit karena telah berhasil mengumpulkan anak-anak mantan Presiden dalam syukuran ulang tahunnya.

    Ibu satu anak juga menyebut, mereka yang berkumpul saat acara ulang tahun Didit, diskusi tentang sesuatu yang tak semua orang paham.

    Tak lupa Annisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Didit.

    “Kami diskusi sesuatu yang tak semua orang bisa memahami,” tulis Annisa, dikutip Tribunnews.com, Senin (24/3/2025).

    “Terima kasih @didit.hediprasetyo, telah mengumpulkan kami semua semalam. Selamat ulang tahun, doa terbaik untukmu,” imbuh dia.

    Selain AHY dan Annisa, istri Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Siti Ruby Aliya Rajasa, juga terlihat menghadiri syukuran ulang tahun Didit.

    Yenny Wahid Sebut Didit Adikku Sayang

    Sementara itu, putri Gus Dur, Yenny Wahid, juga mengunggah momen syukuran ulang tahun Didit Hediprasetyo di akun Instagramnya, @yennywahid, Minggu.

    Lewat caption-nya, Yenny mengungkapkan sosok Didit di matanya.

    Menurut Yenny, Didit adalah sosok rendah hati dan penuh sopan santun.

    Meski karya fesyennya telah mendunia, kata Yenny, Didit tidak pernah mau menonjolkan dirinya.

    “Didit Prabowo, sosok yang rendah hati dan penuh sopan santun. Dia tidak pernah mau menonjolkan diri, namun karya-karynya mendunia,” kata Yenny.

    “Mulai dari penyanyi Amerika sampai Ibu Negara Prancis, pernah mengenakan gaun karya Didit,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Yenny mengaku senang bisa hadir di acara syukuran ulang tahun Didit.

    Ia pun mengucapkan ulang tahun untuk Didit dan memanggil putra Prabowo itu dengan sebutan “Adikku, Sayang”.

    Yenny mendoakan agar Didit semakin sukses dalam mengharumkan nama Indonesia.

    “Senang bisa menghadiri acara ultah Didit, yang sederhana, namun penuh makna. Hanya dengan kehadiran Ayah Ibu tercinta, Presiden @Prabowo dan Bu @titieksoeharto, serta sepupu2 terdekat, plus beberapa teman dan anak yatim piatu saja,” urai Yenny.

    “Selamat ulang tahun Adikku, Sayang. Semoga kamu makin sukses dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia,” pungkas dia.

    Berikut ini anak-anak Presiden yang hadir dalam acara syukuran ulang tahun Didit:

    Guruh Soekarnoputra, putra Presiden ke-1 RI, Soekarno;
    Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 RI, Soeharto (ibu Didit);
    Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 RI, BJ Habibie;
    Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI, Gus Dur;
    Puan Maharani, putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri;
    Agus Harimurti Yudhyono (AHY), putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY);
    Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)