Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Provinsi Aceh memaparkan peluang investasi strategis yang dimiliki dan dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV DPR memang bukan mitra kerja BPKS, tapi kami tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa Sabang memiliki kekayaan sumber daya dan posisi geografis yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama investasi yang tepat sasaran,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen di Banda Aceh, Jumat.

    Di sela mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama anggota komisi dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, ia menjelaskan Sabang bukan hanya gerbang barat Indonesia secara geografis, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk investasi yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global.

    Sabang, merupakan gerbang pelayaran dunia karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan kawasan itu dapat menjadi titik singgah kapal-kapal dari berbagai negara seperti India, China, dan Malaysia.

    Ia mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya juga ikut membahas beberapa sektor untuk dapat dikembangkan yakni pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dan pembangunan fasilitas shorebase untuk mendukung aktivitas logistik dan energi di wilayah Aceh dan sekitarnya.

    BPKS juga menyampaikan kesiapan untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor dalam dan luar negeri dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

    Pihaknya berharap dengan potensi yang besar tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi IV DPR RI sehingga Sabang dapat semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan unggulan investasi di barat Indonesia.

    Ia menambahkan pemaparan berbagai potensi yang dimiliki Sabang kepada Komisi IV juga bagian agar kawasan tersebut mendapat perhatian semua pihak sehingga daerah itu benar-benar menjadi penopang ekonomi di ujung barat Indonesia

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Obituari Titiek Puspa: Perjalanan Hidup sang Ikon Musik Nusantara, Selamat Jalan Eyang!

    Obituari Titiek Puspa: Perjalanan Hidup sang Ikon Musik Nusantara, Selamat Jalan Eyang!

    Jakarta (beritajatim.com)- Dunia hiburan Indonesia berduka atas kepergian Titiek Puspa, penyanyi legendaris yang telah menginspirasi generasi demi generasi.

    Penyanyi sekaligus aktris lintas generasi ini meninggal dunia pada Kamis, 10 April 2025, pukul 16.25 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Adapun Titiek Puspa meninggal akibat pendarahan otak bagian kiri. ​

    Perjalanan Hidup dan Karier

    Lahir dengan nama Sumarti binti Jatin Toegeno Poespowidjojo  pada 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan, Titiek Puspa memulai kariernya di dunia musik sejak usia 14 tahun. Namanya mulai dikenal setelah memenangkan kompetisi menyanyi “Bintang Radio” di Semarang. Sejak saat itu, ia terus berkarya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktris, menjadikannya salah satu ikon musik Indonesia. ​

    Beberapa lagu ciptaannya yang terkenal antara lain “Kupu-Kupu Malam” dan “Bing”, yang masuk dalam daftar lagu terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia. ​

    Luwes dengan Banyak Orang dan Pemimpin

    Pembawaan yang supel dan menyenangkan membuat banyak orang mencintainya termasuk seluruh presiden yang pernah menjabat di Indonesia mengenalnya dengan baik. Tak heran pada beberapa era kepemimpinan Presiden Soeharto Titiek Puspa sering diundang ke Istana Negara

    Penghormatan Terakhir

    Inul Daratista, salah satu artis yang hadir memberikan penghormatan terakhir, menyatakan bahwa Titiek Puspa meninggal dengan tersenyum dan tampak sangat cantik. “Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali,” ujar Inul. ​

    Putri sulung Titiek Puspa, Petty Tanjungsari, menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan ibunya selama hidup.

    “Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titiek Puspa selama 67 tahun beliau berkarier di negeri tercinta ini,” ucapnya. ​

    Warisan Abadi

    Titiek Puspa dikenal sebagai “grand dame” dunia hiburan Indonesia. Selama lebih dari enam dekade, ia telah memberikan kontribusi besar dalam dunia musik dan seni pertunjukan. Karya-karyanya tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. ​ Selamat jalan eyang!

    [aje]

  • Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan

    Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan

    Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah

    Banda Aceh (ANTARA) – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyatakan kunjungan Komisi IV DPR ke daerah tersebut menjadi dorongan positif bagi daerah yang dipimpinnya dalam memperkuat pembangunan sektor pangan.

    “Kami menyambut baik kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anggota ke Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat benar-benar memperhatikan kondisi pangan di daerah,” kata Muharram di Aceh Besar, Kamis.

    Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dan anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan nasional di Kabupaten Aceh Besar.

    Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Aceh dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan distribusi.

    “Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Kami berharap ke depan ada dukungan lebih besar agar hasil petani bisa diserap maksimal dan masyarakat tetap mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Komisi IV membahas strategi penguatan cadangan pangan dan pemberdayaan petani lokal.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di sela-sela kunjungan ke Gudang Bulog Aceh di Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya mengatakan, kunjungannya itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi distribusi dan ketersediaan stok beras, serta memastikan program bantuan pangan berjalan efektif di lapangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan program-program bantuan pangan tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan di tengah situasi ekonomi yang masih fluktuatif,” katanya.

    Ia juga berpesan akan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

    “Ketahanan pangan adalah isu strategis. Daerah seperti Aceh Besar punya peran penting dalam menjaga pasokan beras, maka koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” katanya.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (kiri) bersama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, T. A. Khalid (tengah) dan Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono di Kapal Pengawas Orca 02 pada Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT

    BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatra.

    Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

    “Wilayah perairan barat pulau Sumatra yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ujar Ipunk di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4/2025).

    Wilayah barat pulau Sumatra ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerja sama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.

    (ars)

  • Sejarah Panjang Program Rumah Subsidi Pemerintah di Indonesia

    Sejarah Panjang Program Rumah Subsidi Pemerintah di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali meluncurkan program rumah subsidi tahun 2025.

    Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, sebagai solusi penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program rumah subsidi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diperkenalkan pada era 1970-an. Lantas, bagaimana perkembangan sejarahnya? Berikut rangkaian penting dalam sejarah program ini:

    Awal Mula: Repelita II (197-1979)

    Cikal bakal program rumah subsidi dimulai pada tahun 1974, saat pemerintahan Presiden Soeharto memasukkan penyediaan rumah sederhana dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) II. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pada tahun yang sama, pemerintah menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelaksana utama pembiayaan perumahan rakyat, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor B-49/MK/I/1974.

    Dua tahun kemudian, pada 10 Desember 1976, BTN menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) pertama di Semarang. Momen ini kemudian dikenal sebagai tonggak awal program perumahan bersubsidi secara nasional dan diperingati sebagai Hari KPR di Indonesia.

    Transformasi Skema Pembiayaan

    Pada masa awal, sistem KPR dijalankan melalui penggabungan dana pemerintah, Bank Indonesia, dan BTN. Namun, skema ini terus berkembang seiring waktu.

    Pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmen Kimpraswil) Nomor 403 Tahun 2002 yang menetapkan Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat). Pedoman ini menjadi dasar pembangunan rumah subsidi yang layak huni hingga saat ini.

    Masih di tahun yang sama, Kepmen Kimpraswil Nomor 139 Tahun 2002 diterbitkan untuk mengatur pengadaan perumahan dan permukiman dengan fasilitas KPR bersubsidi, mencakup Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Sangat Sederhana (KP-RSS).

    BTN pun mulai menerapkan skema subsidi selisih bunga, di mana pemerintah menanggung selisih antara suku bunga pasar dan bunga subsidi.

    Penyempurnaan Skema

    Pada tahun 2003, melalui Kepmen Kimpraswil Nomor 24/KPTS/M/2003, cakupan subsidi diperluas untuk mendukung pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), terutama bagi masyarakat yang membeli rumah pertama kali. Skema subsidi pun ditingkatkan menjadi dua jenis:

    Subsidi selisih bunga (SSB).Subsidi uang muka (SUM).

    Keduanya bisa diterapkan untuk KPR maupun kredit pembangunan/perbaikan rumah swadaya (KPRS).

    Terobosan Besar: FLPP Tahun 2010

    Pada 2010, pemerintah meluncurkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang memberi subsidi bunga tetap hingga akhir masa tenor kredit. Program ini membuat KPR subsidi semakin terjangkau dengan cicilan tetap dan suku bunga rendah dalam jangka panjang.

    Program Sejuta Rumah dan Target 2025

    Pada tahun 2015, pemerintah kembali memperluas cakupan melalui peluncuran Program Sejuta Rumah, yang menyasar MBR di seluruh Indonesia.

    Kini, pada tahun 2025, program rumah subsidi ditingkatkan untuk mendukung pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, khususnya bagi MBR yang bekerja di sektor-sektor strategis seperti:

    Tenaga kesehatan.Guru.Nelayan dan petani.Buruh dan pekerja migran.Personel kepolisian dan prajurit TNI AD.Ojek online (ojol).Wartawan.

    Program rumah subsidi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

  • Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Rupiah dan IHSG Nyungsep, Luhut: Tidak Perlu Panik Berlebihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta publik tidak berlebihan dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Luhut mengemukakan bahwa pelemahan dan penguatan rupiah hingga IHSG adalah hal yang biasa. 

    “Memang betul kami meramalkan rupiah dan pasar saham juga mengalami koreksi. Masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain, jadi kita tidak perlu panik dan berlebihan, ini biasa dinamika kehidupan,” ujarnya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Luhut mengatakan pasar saham di beberapa negara lain pun turut terkoreksi akibat kebijakan tarif impor ke AS. Misalnya, dia menyoroti pasar saham Nasdaq yang turun hampir 2.000 poin. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut berpesan agar seluruh pihak melakukan refleksi. Dia menyinggung perlunya mencari kesempatan lain di negara-negara selain AS ketika tarif impor tinggi diberlakukan. 

    Luhut mencontohkan pada pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah RI memberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) No.90/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-China. 

    Sejalan dengan itu, dia menyebut upaya negosiasi akan ditempuh oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Indonesia telah siapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika, proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan dan permasalahan yang disampaikan Amerika terutama dengan USTR [United States Trade Representatives, red],” jelasnya. 

    Adapun delegasi RI untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump rencananya bertolak ke AS pada 17 April mendatang. Delegasi itu di antaranya meliputi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Di sisi lain, di dalam negeri, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan trading halt pagi ini, Selasa (8/4/2025). Pembekuan perdagangan saham itu dilakukan sementara pada pukul 09.00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) menyusul jatuhnya IHSG lebih dari 8%. 

    Sementara itu, mata uang rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) sempat tembus Rp17.000 per dolar AS akibat implementasi tarif impor dari AS ke sejumlah negara.

  • Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas fondasi kuat yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, sebab warisan itu menjadi bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahannya saat ini.

    Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis via siaran TVRI yang diikuti di Jakarta, Selasa, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung karena sejumlah persoalan besar telah ditangani oleh presiden-presiden sebelumnya.

    “Saya merasa beruntung, I’m lucky, dalam arti saya jadi presiden, beberapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menyebutkan jasa besar Presiden Soekarno yang berhasil mempersatukan ratusan suku bangsa di Indonesia di masa awal kemerdekaan, meskipun tak lepas dari kekurangan.

    Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Soeharto yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun Bulog, hingga memperkenalkan kredit mikro melalui BRI yang menjadi rujukan internasional.

    Presiden BJ Habibie disebut berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai berhasil mempromosikan toleransi antarumat beragama serta berani membela kelompok minoritas.

    Prabowo juga menyinggung peran penting Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penyelesaian kasus-kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pascakrisis ekonomi, serta kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari tsunami hingga penyelesaian konflik di Aceh.

    Tak luput, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meletakkan landasan infrastruktur yang kini memudahkan konektivitas antardaerah, termasuk kelancaran mudik yang menurut laporan tahun ini mengalami penurunan kecelakaan hingga 30 persen.

    “Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk para menterinya yang terus bekerja bahkan saat libur lebaran.

    Menurut Prabowo, kehormatan terbesar bagi seorang pemimpin adalah ketika ia bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Itulah kebanggaan. Kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Berantas Korupsi di Indonesia, Prabowo Bakal Naikkan Gaji Hakim hingga Sita Aset Koruptor – Page 3

    Berantas Korupsi di Indonesia, Prabowo Bakal Naikkan Gaji Hakim hingga Sita Aset Koruptor – Page 3

    Terkait pemiskinan koruptor sebagai bentuk efek jera, Prabowo menyatakan bahwa ia mendukung pengembalian seluruh kerugian negara oleh pelaku, termasuk penyitaan aset hasil korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan adil, terutama dalam mempertimbangkan hak-hak keluarga pelaku yang tidak terlibat.

    “Saya berpendapat begini. Kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, ya nanti kepala ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga. Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya,” jelas Prabowo.

    Saat ditanya tentang usulan hukuman mati bagi koruptor yang marak di media sosial, Prabowo menyatakan bahwa dirinya lebih berhati-hati. Menurutnya, hukuman mati adalah keputusan final yang tidak dapat diubah, padahal dalam praktiknya bisa saja terjadi kekeliruan atau framing terhadap seseorang.

    “Sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja, kita yakin 99,9 persen, dia bersalah. Tapi kalau satu persen dia ternyata korban atau difitnah, kita tidak bisa hidupkan dia kembali,” katanya.

    Prabowo juga mengingatkan bahwa secara historis, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia kerap ditunda atau bahkan tidak dilaksanakan oleh para pemimpin sebelumnya, termasuk Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Ia menilai bahwa efek jera bisa dicapai dengan cara lain yang tetap keras, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

    “Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum. Bung Karno tidak melaksanakan, beberapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan. Dan saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum,” pungkas Presiden Prabowo.

    Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam melakukan reformasi sistem hukum dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyerukan pentingnya peran semua pihak, termasuk penegak hukum hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem yang bersih, adil, dan tak memberi ruang bagi koruptor untuk bersembunyi.

  • Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Dubes Indonesia di AS Kosong, Kemlu: Itu Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah (Roy) Soemirat angkat bicara terkait tidak adanya Duta Besar (Dubes) Indonesia di Amerika Serikat (
    AS
    ) selama hampir dua tahun terakhir.
    Roy menekankan, penunjukan dubes merupakan hak prerogatif Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Sesuai UUD, penunjukan duta besar untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujar Roy kepada Kompas.com, Minggu (6/4/2025).
    Hanya saja, menurut Roy, tidak ada yang aneh dengan tidak terisinya sebuah pos dubes.
    Sebab, mekanisme di KBRI setempat akan berjalan seperti biasa, dengan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) atau Chargé d’Affaires.
    “Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI,” imbuhnya.
    Diketahui, kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka fakta lain terkait Indonesia.
    Rupanya, posisi Duta Besar yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Saat ini, posisi
    Dubes Indonesia
    untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A.
    Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian, pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir, pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    9 Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN Nasional

    Dubes Indonesia di AS Kosong Hampir 2 Tahun Usai Rosan Jadi Wamen BUMN
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    tarif impor
    yang diumumkan Presiden
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) Donald
    Trump
    membuka fakta lain terkait
    Indonesia
    . Rupanya, posisi
    Duta Besar
    yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat sudah kosong selama hampir dua tahun.
    Diketahui, saat ini posisi
    Dubes
    Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah
    Rosan Roeslani
    menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia setidaknya memiliki 21 nama yang pernah menduduki posisi Dubes yang ditempatkan di KBRI Washington DC.
    Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, Roesmin Noerjadin, Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan Rosan Roeslani.
    Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023. Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC.
    Adapun Rosan pada pemerintahan Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    Hal tersebut pun disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.
    Menurutnya, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC menyebabkan Indonesia tak memiliki representasi di sana.
    “Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
    “Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.