Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • 8 Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi Nasional

    8 Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi Nasional

    Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara,
    Mahfud MD
    mengatakan bahwa saat ini hampir semua
    lembaga negara
    di Indonesia terdapat kasus
    korupsi
    .
    Baik
    kasus korupsi
    di lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
    Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo”, digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
    “Sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, bupati, kemudian hampir tidak ada lembaga sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya,” ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).
    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu mengatakan, hal ini berbeda dengan praktik korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto.
    Pada era itu, kata Mahfud, korupsi dilakukan oleh satu “tangan”, yaitu korporatisme negara yang dikelola Soeharto dan kroninya.
    “(
    Kasus korupsi
    sekarang) Lebih parah, sudah triliunan. Dulu kita waktu awal reformasi itu dengar korupsi 10 miliar itu kaget ‘kok gede banget’ gitu. Sekarang udah triliunan dan tiap hari kita dengar berita korupsi triliunan,” ujar Mahfud.
    Secara khusus Mahfud menyorot korupsi peradilan Indonesia saat ini yang jorok sekali. Karena sekarang, kasus yang dibawa ke peradilan menjadi lahan korupsi baru bagi sejumlah pihak.
    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyinggung empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) agar divonis lepas.
    “Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi ‘ini kasus perdata, ini bukan korupsi’, jadi dibebaskan itu tiga korporasi yang makan uang triliunan itu,” ujar Mahfud.
    Menurutnya, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.
    “Ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang,” tegas Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penunjukkan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Teringat Sosok Moerdiono

    Penunjukkan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Teringat Sosok Moerdiono

    GELORA.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dikabarkan telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk turut menjadi juru bicara pemerintah.

    Padahal selama ini tugas itu diemban Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Hasan pun menegaskan bahwa dirinya tetap masih berkantor.

    Ia dinilai banyak orang sering membuat kegaduhan. Terakhir terkait teror kepala babi yang menyasar kantor media Tempo.

    Sementara Prasetyo menyebut bahwa tugas komunikasi pemerintahan bersifat kolektif dan bukan untuk menggantikan pihak mana pun.

    Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa penunjukan Prasetyo Hadi dalam membantu tugas jubir oleh Prabowo sangat tepat.

    “Langkah cerdas posisi Mensesneg Praseno Hadi juga sebagai jubir. Saya kira ini langkah smart Prabowo untuk memperkuat jubir presiden,” kata Jerry kepada RMOL, Kamis malam, 17 April 2025.

    Penunjukkan Mensesneg sebagai jubir mengingatkannya pada peran Moerdiono di era Presiden Soeharto.  

    “Kalau Mensesneg pegang jubir malah lebih afdol. Di era Presiden ke-2 Soeharto saja memakai Moerdiono sebagai jubirnya yang juga kala itu menjabat sebagai Mensesneg,” jelasnya.

    Jerry menganggap penunjukan tugas jubur ke Prasetyo Hadi dimaksudkan untuk mengurangi gaduh yang dilakukan selama ini.

    “Ini memberi sinyal Prabowo tegas dan tak main-main,” tandasnya.

    Presiden Prabowo sempat menanggapi polemik yang muncul dari pernyataan Kepala PCO. Ia menilai bahwa pernyataan itu adalah bentuk kelalaian komunikasi.

    Mantan Menteri Pertahanan RI itu tidak menampik bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa anggota timnya merupakan wajah baru di pemerintahan dan belum terbiasa menghadapi sorotan publik.

    “Saya belum ketemu sebetulnya. Saya juga kaget masalah kepala babi, itu juga saya kira gaya-gaya apa, taktik, teknik, gitu-gitu. Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, ya, keliru itu. Saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo.

  • Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    loading…

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi telah tumbuh di dalam peradilan. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia ini sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi pun telah tumbuh di dalam peradilan. Misalnya saja dalam kasus suap 4 hakim yang memberikan vonis onslag terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

    “Jadi ini sudah jaringan di korupsi, gila ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang,” ujar Mahfud MD dalam diskusi publik enam bulan pemerintahan Prabowo yang digelar Institut Harkat Negeri dan Universitas Paramadina secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Awalnya, Mahfud MD mengatakan, masalah besar yang tak kunjung selesai adalah penegakan hukum korupsi. Dalam hukum lainnya, memang banyak pelanggaran yang terjadi, tapi tak separah korupsi.

    “Karena korupsi ini agendanya berbelok, dahulu waktu era reformasi cukup berhasil, di awal reformasi sampai tahun 2007-2009 kayaknya sih ndak ada korupsi-korupsi baru, karena pada waktu itu cukup kuat sekali kita mendirikan KPK, KY, dan sebagainya,” tuturnya.

    Dia menerangkan, pasca awal reformasi, kondisi tentang korupsi memburuk hingga saat ini korupsi jadi semakin menggurita, jangkauan dan skalanya meluas, ke atas, ke bawah, ke samping. Di zaman Presiden Soeharto, korupsi dilakukan oleh satu tangan yang bernama korporatisme negara, dikelola Soeharto sendiri dan kroninya.

    “Sekarang ndak, sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, Bupati, kemudian lembaga, hampir tidak ada lembaga negara ini yang tidak, tidak ada kasus korupsinya dan sudah lebih parah, sudah triliunan dan tiap hari kita dengar korupsi triliunan,” jelasnya.

    “Justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru,” papar Mahfud MD lagi.

    Dia menerangkan, saat ini korupsi justru tumbuh di peradilan dan kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan justru menjadi sebuah korupsi baru. Misalnya saja dalam kasus korupsi korporasi minyak goreng, meski kasus tersebut sudah jelas-jelas sebuah korupsi, justru dibebaskan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

  • Nelayan Mengeluh Sulit Cari Ikan, Anggota DPR Desak Ketegasan Pemerintah soal Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi

    Nelayan Mengeluh Sulit Cari Ikan, Anggota DPR Desak Ketegasan Pemerintah soal Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat masih adanya pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

    Para nelayan tradisional di dua wilayah tersebut mengaku kesulitan untuk mencari ikan karena pagar laut belum sepenuhnya dibongkar.

    Menurut Daniel, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari perampasan ruang hidup rakyat kecil oleh korporasi yang difasilitasi pembiaran oleh negara.

    Ia mengatakan, para nelayan menunggu ketegasan pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum dalam pembongkaran pagar laut secara tuntas.

    “Ini bukan hanya masalah akses. Ini adalah bentuk keadilan dan penegakan hukum. Jangan sampai nelayan tradisional semakin miskin. Mereka yang hidup dari laut kini dikungkung pagar. Negara harus bertindak tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum,” kata Daniel Johan, Rabu, 16 April. 

    Nelayan asal Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan hingga hari ini akses melautnya masih tertutup pagar laut milik PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Hal itu lantaran batang bambu yang masih membentang di lautan masih menancap hingga dasar laut, sehingga akses nelayan melaut menjadi terbatas.

    Pagar bambu yang belum dibongkar itu juga disebut tidak memberikan celah bagi kapal nelayan kecil untuk melintas menuju laut lepas. 

    Hal yang sama juga terjadi di perairan Tangerang. Kondisi ini dianggap merugikan nelayan, terutama yang menggunakan alat tangkap sederhana. Pasalnya, potongan bambu yang tersembunyi di bawah permukaan air bisa merusak jaring ikan dan baling-baling kapal.

    Daniel menegaskan praktik pemasangan pagar bambu di laut yang membatasi ruang gerak nelayan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan ekologis, bahkan melanggar konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak.

    Ia pun menyoroti pembongkaran pagar bambu yang hanya dilakukan secara simbolis di area reklamasi dekat daratan tanpa menyentuh wilayah laut lepas yang menjadi jalur utama nelayan kecil. Daniel menilai tindakan tersebut hanya pencitraan semu tanpa solusi nyata.

    “Jangan main sandiwara di hadapan rakyat. Nelayan bukan butuh seremonial, mereka butuh akses nyata untuk melaut dan mencari nafkah. Setiap hari mereka berjuang, tapi hari ini mereka dikalahkan oleh bambu-bambu yang melanggar hukum,” ungkap Daniel.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kelautan itu pun heran mengapa hingga hari ini tidak ada ketegasan negara dalam mengatasi persoalan pagar laut tersebut. Daniel mewajarkan, jika hal ini tidak diselesaikan secara tuntas maka akan menambah frustasi masyarakat khususnya nelayan sekitar. 

    “Harap diingat, nelayan kita kehilangan sumber nafkah, kehilangan martabat. Tapi kok Pemerintah terkesan lamban. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat akan semakin frustasi,” kata Daniel.

    Sementara terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Desa Segarajaya dan stafnya, Daniel mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada aktor lokal semata. Menurutnya, aparat penegak hukum bersama pemerintah harus menelusuri dugaan keterlibatan lebih luas dari pihak yang disebut dalam laporan masyarakat. 

    Daniel juga mempertanyakan pembongkaran pagar laut di Tangerang masih belum tuntas. Padahal, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama anggota lainnya sudah turun langsung ke lokasi untuk mengawal proses pembongkaran pagar laut pada akhir Januari lalu.

    Karena itu, Daniel meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, serta masing-masing Pemda untuk segera bertindak mengatasi persoalan pagar laut ini, baik di perairan Tangerang maupun Bekasi.

    “Jika masalah itu terus berlarut, maka saya akan usulkan Komisi IV DPR RI menggunakan hak pengawasan secara penuh. Kita tidak akan tinggal diam saat rakyat pesisir dikhianati,” jelas Daniel.

    Daniel pun mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus pagar laut yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi.

    Seperti diketahui, hari ini Jaksa penuntut umum (JPU) kembali mengembalikan lagi berkas perkara kasus pagar laut di Tangerang ke penyidik Bareskrim Polri terkait kasus penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan rujukan Perda dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Pengembalian berkas perkara ini merupakan kali kedua dilakukan Kejagung karena pihak kepolisian masih belum melengkapi berkas perkara dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Padahal jaksa telah memberikan petunjuk adanya indikasi korupsi dalam perkara tersebut mulai dari indikasi suap, pemalsuan hingga penyalahgunaan kewenangan.

    “Ini juga yang menjadi pertanyaan. Mengapa kasusnya berlarut-larut, padahal dari kejaksaan sudah jelas menyatakan adanya indikasi korupsi. Saya harap penegak hukum bisa lurus, karena ini menyangkut nasib dan kebutuhan perut masyarakat kecil,” pungkas Daniel.

  • 5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    PIKIRAN RAKYAT – Minggu, 13 April 2025 menjadi 75 tahun hubungan bilateral Indonesia China. Dalam rangka memperingatinya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengutarakan kerja sama kedua negara saat ini sangat penting

    Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengutarakan hubungan ini telah mendatangkan kemajuan signifikan. Baik untuk RI maupun Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Di balik hari tersebut, banyak yang tak mengetahui serba-serbi hubungan bilatetal kedua negara ini. Berikut 5 fakta hubungan bilateral kedua negara.

    Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui negara China. Saat itu, Indonesia belum lama merdeka. Sedangkan China dikuasai Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong.

    Saat Soekarno menjadi Presiden, dua negara ini begitu dekat. Dua negara ini mengusung semangat ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok. Dua negara ini pencetus Konferensi Asia Afrika.

    Kedua, pada tahun 1967, Presiden Soeharto pada 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebabnya, negara berpenduduk terbanyak di dunia ini diduga terlibat mendukung Partai Komunis Indonesia. Namun. Pemerintah Indonesia mendukung Taiwan sebagai ‘China yang lain’.

    Ketiga, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memegang prinsip Satu China. Dengan kata lain, hanya mendukung negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping ini.

    Keempat, pada tahun 2005 yang menjadi masa reformasi, kedua negara mendeklarasikan hubungan Strategic Partnership atau kemitraan strategis. Delapan tahun kemudian, pada tahun 2013, hubungan ini meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

    Kelima, Indonesia bergabung dengan China Belt and Road Initiative yang digagas negara tersebut. China Belt and Road Initiative yaitu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh dunia.

    Pembangunan infrastruktur ini bertujuan juga membangun jalur perdagangan internasional yang baru. Karenanya, akan memajukan perekonomian negara tersebut.

    Demikian, serba-serbi hubungan bilateral Indonesia China. Semoga semakin menambah pengetahuan kita seputar sejarah Indonesia dalam hal dunia internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China menyebut kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia makin penting dan diperlukan saat dunia sedang bergejolak.

    “Kemarin menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia. Di tengah meningkatnya gejolak dalam lanskap internasional, kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia menjadi semakin penting,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 14 April dilansir ANTARA.

    Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan China dimulai pada 13 April 1950, tidak lama setelah Indonesia merdeka dan China dipimpin oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui China secara diplomatik.

    “China dan Indonesia adalah negara berkembang utama dan kekuatan penting dalam kelompok ‘Global South’. Kerja sama antara kedua negara memiliki signifikansi strategis dan pengaruh global,” kata Lin Jian.

    Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto, menurut Lin Jian, juga sudah bertukar pesan ucapan selamat, memuji perkembangan hubungan bilateral, dan menekankan keduanya akan saling mendukung prospek pembangunan nasional masing-masing negara.

    “Kedua pemimpin juga ingin agar dapat bersama-sama maju dalam jalur modernisasi masing-masing, dan memimpin hubungan bilateral lebih erat lagi. Kami memiliki keyakinan penuh pada masa depan yang lebih baik dari pertumbuhan hubungan China-Indonesia,” ujar Lin Jian.

    Dalam perayaan ke-75 tahun hubungan diplomatik China-Indonesia, Lin Jian mengatakan China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional.

    “China juga siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan negara-negara besar dalam menanggapi tantangan global, menjaga sistem perdagangan multilateral dan rantai industri dan pasokan tetap stabil dan lancar serta menunjukkan pengaruh komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama di kawasan dan dunia pada umumnya,” ujar Lin Jian.

    Dunia internasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan keamanan seperti konflik di Ukraina karena serangan Rusia, perang di Palestina hingga meruncingnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat usai Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor senilai 145 persen atas barang-barang asal China. China pun membalas dengan pemberlakuan pungutan impor senilai 125 persen.

    Hubungan Indonesia-China erat terjalin di bawah Presiden Soekarno sejalan dengan kesamaan ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok.

    Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menjadi bentuk penguatan kerja sama, Indonesia dan China karena keduanya sama-sama menjadi pemrakarsa acara tersebut.

    Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan China dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan China.

    Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

    Kemudian pada 1990, masih di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip “Satu China”, sehingga hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai negara China satu-satunya di dunia.

    Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan China pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan “Strategic Partnership” (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi “Comprehensive Strategic Partnership”/”Kemitraan Strategis Komprehensif” yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.

    Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ikut bergabung dalam “Belt and Road Initiative” dengan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil dilakukan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Berdasarkan catatan Bea Cukai China, perdagangan bilateral Indonesia-China pada 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia mencapai 71,09 miliar dolar AS, sedangkan impor dari China sebesar 76,69 miliar dolar AS. China menjadi yang terbesar di atas Amerika Serikat dan Jepang.

    Sementara Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).

  • Pidato Prabowo di Turki Dinilai Berani, Puji Tokoh Sekuler di Markas Partai Islamis

    Pidato Prabowo di Turki Dinilai Berani, Puji Tokoh Sekuler di Markas Partai Islamis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pidato Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke parlemen Turki tiba-tiba menjadi sorotan publik.

    Terutama setelah ia menyampaikan pujian terhadap Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern.

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, pernyataan Presiden Prabowo tersebut memancing diskusi hangat di kalangan publik dan elite politik Turki.

    “Pidato Presiden Prabowo yang memuji Kemal Atatürk memicu diskusi yang cukup ramai di Turki,” kata Burhanuddin di X @BurhanMuhtadi (12/4/2025).

    Burhanuddin bilang, konteks penyampaian pujian itu menjadi sangat berpengaruh karena disampaikan di hadapan parlemen yang didominasi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

    Partai ini, kata Burhanuddin, merupakan partai yang berhaluan Islamis dan kerap dikaitkan dengan sikap berseberangan terhadap prinsip-prinsip sekularisme yang diwariskan oleh Atatürk.

    “Apalagi, ini disampaikan di parlemen Turki yang didominasi partai Islamis AKP yang dianggap anti-sekulerisme Kemal,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku bahwa Mustafa Kemal Atatürk dan Fatih Sultan Mehme merupakan panutannya sewaktu muda.

    “Ketika saya masih muda, pahlawan saya adalah Mustafa Kemal Atatürk dan Fatih Sultan Mehmet,” kata Prabowo diiringi tepuk tangan.

    Bahkan, menantu mantan Presiden Soeharto ini mengungkapkan bahwa terdapat patung Ataturk di rumahnya.

    “Ada patung Ataturk di rumah saya,” katanya meyakinkan.

    Orang nomor satu di Indonesia ini bilang, Mustafa Kemal merupakan sosok pemimpin yang layak dijadikan contoh bagi para petinggi negara.

  • Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia

    Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia

    Pemberontakan PRRI/Permesta (sumber: lampungsai.com) (https://tinyurl.com/4mrpdfjs)

    13 April 1965: Permesta dan jejak panjang desentralisasi politik Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 13 April 1965, ketegangan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan semakin menguatnya gerakan Permesta (Perjuangan Semesta), sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok militer dan politisi yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Permesta dimulai di Sulawesi Utara sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah Presiden Soekarno yang dianggap merugikan daerah-daerah tertentu, terutama di luar Jawa. Gerakan ini merupakan bagian dari rangkaian pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada masa itu, yang juga termasuk PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra.

    Permesta dimulai pada tahun 1957, ketika kelompok-kelompok militer dan politisi daerah menginginkan otonomi yang lebih besar dan perbaikan dalam distribusi sumber daya serta perhatian lebih dari pemerintah pusat. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah mantan perwira tinggi Angkatan Darat, seperti Letnan Kolonel Andi Aziz, yang merasa bahwa pemerintahan pusat terlalu terpusat di Jakarta dan mengabaikan kepentingan daerah. Para pemberontak Permesta menuntut agar kebijakan politik dan ekonomi lebih berpihak kepada daerah-daerah di luar Jawa, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.

    Permesta berkembang menjadi pemberontakan yang cukup besar, dan pada awalnya didukung oleh beberapa kalangan militer serta sejumlah masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Soekarno yang cenderung otoriter dan lebih mengutamakan kebijakan politik luar negeri seperti Konfrontasi dengan Malaysia. Konflik ini pun semakin intensif setelah pemberontakan PRRI di Sumatra, yang terjadi sekitar waktu yang hampir bersamaan. Pemerintah pusat merespons dengan keras, mengirimkan pasukan untuk meredam pemberontakan di daerah-daerah tersebut, yang akhirnya memunculkan ketegangan antara pihak yang setia kepada pemerintahan pusat dan mereka yang mendukung gerakan otonomi.

    Pada tanggal 13 April 1965, situasi semakin memanas dengan pertempuran terbuka antara pasukan pemerintah dan pasukan Permesta. Meskipun pada awalnya pemerintah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan jalan diplomasi, ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Soekarno dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan daerah-daerah semakin memperburuk keadaan. Permesta akhirnya tidak hanya menjadi masalah politik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mempengaruhi stabilitas negara.

    Pemberontakan ini berlanjut hingga 1966, meskipun pada tahun tersebut pergerakan Permesta akhirnya mengalami kekalahan. Namun, dampak dari pemberontakan ini cukup besar, karena mengungkapkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintah pusat dan menyoroti ketegangan antara wilayah-wilayah di luar Jawa dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Pemberontakan Permesta menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka, masih terdapat tantangan besar dalam membangun kesatuan nasional yang sejati, yang didorong oleh perbedaan politik, ekonomi, dan sosial antara berbagai daerah di Indonesia.

    Dampak jangka panjang dari pemberontakan Permesta terhadap politik Indonesia saat ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang membentuk dinamika politik dan pemerintahan di negara ini. Pemberontakan Permesta, meskipun terjadi lebih dari setengah abad yang lalu, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan politik Indonesia, baik dalam hal desentralisasi, hubungan pusat dan daerah, maupun proses pembentukan identitas nasional.

    Salah satu dampak terbesar dari pemberontakan Permesta adalah kesadaran yang muncul mengenai pentingnya desentralisasi kekuasaan. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat, di mana Jakarta memegang kontrol penuh atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter ini mendorong wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara untuk menginginkan otonomi yang lebih besar. Walaupun pemberontakan Permesta berakhir dengan kekalahan, ketegangan tersebut menyoroti pentingnya memberi ruang bagi daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri.

    Setelah era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan desentralisasi yang lebih luas. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, Indonesia memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya alam mereka. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai respons terhadap perasaan ketidakadilan yang telah lama ada, yang juga tercermin dalam pemberontakan Permesta. Meskipun desentralisasi tidak semata-mata lahir dari Permesta, peristiwa tersebut berkontribusi pada pemikiran tentang pentingnya hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

    Selain itu, pemberontakan Permesta juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya identitas nasional yang inklusif. Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa itu mencerminkan ketidakpuasan terhadap dominasi Jawa, yang sering dianggap lebih menguntungkan dalam segi politik dan ekonomi. Permesta menyoroti bagaimana perbedaan wilayah dapat memengaruhi hubungan antara masyarakat di daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks politik Indonesia saat ini, meskipun negara telah berkembang menjadi lebih inklusif, masih ada ketegangan sesekali terkait dengan ketidakmerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, meskipun secara umum kebijakan pemerintah berfokus pada pemerataan pembangunan.

    Dalam hal politik regional, meskipun pemberontakan Permesta gagal, hal itu membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya mendengarkan suara-suara dari daerah. Kini, Indonesia memiliki lebih banyak partai politik daerah yang berusaha untuk mewakili kepentingan lokal dalam panggung politik nasional. Permesta mengajarkan bahwa suara dari daerah perlu didengar, dan bahwa konflik yang berakar dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat bisa mengancam stabilitas politik negara jika tidak ditangani dengan baik.

    Terakhir, dampak pemberontakan Permesta juga terlihat dalam toleransi politik di Indonesia saat ini. Meskipun banyak peristiwa serupa terjadi pada masa itu yang melibatkan separatisme dan perlawanan terhadap pemerintah pusat, Indonesia kini lebih mengedepankan dialog dan upaya untuk menciptakan perdamaian dalam mengatasi perbedaan politik dan sosial. Keberagaman Indonesia yang luas, dengan berbagai suku, agama, dan budaya, juga menjadikan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan merangkul semua pihak dalam membangun negara.

    Secara keseluruhan, pemberontakan Permesta memberi pelajaran penting mengenai pentingnya keseimbangan antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta bagaimana perjuangan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar menjadi bagian dari proses panjang menuju demokratisasi dan pembentukan identitas nasional Indonesia yang lebih adil dan inklusif.

    Sumber : Sumber Lain

  • Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyerapan gabah petani bisa dilakukan secara maksimal demi ketahanan pangan nasional.

    “Koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” kata Titiek sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Titiek menekankan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

    Menurutnya, Aceh Besar sebagai daerah produsen memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dia menekankan agar penyerapan gabah bisa dilakukan lebih maksimal.

    Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa stok beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan bantuan pangan tepat sasaran,” ucapnya.

    Ia menambahkan, hal itu penting untuk melindungi masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih belum stabil.

    Dalam rangka mengakselerasi capaian target pengadaan setara 3 juta ton beras secara nasional, Bapanas bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung terhadap serapan gabah dan beras petani di Provinsi Aceh untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan cadangan beras nasional.

    Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Bulog dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyerap gabah petani.

    “Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah penting dalam strategi pengadaan nasional. Kami ingin memastikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan menyerap gabah petani secara optimal,” ujar Ketut.

    Disebutkannya, hingga 8 April 2025, realisasi pengadaan beras oleh Kanwil Bulog Aceh melalui mekanisme penugasan dan komersial telah mencapai 55.428 ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 81.853 ton, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4.587 ton.

    Sementara itu, secara nasional serapan Bulog mencapai 817 ribu ton setara beras atau 27 persen dari total target 3 juta ton. Hingga saat ini, stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan pemenuhan stok pangan dari produksi dalam negeri merupakan sejalan dengan tekad dan komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan pemenuhan stok pangan dari hasil produksi petani dalam negeri. Ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bentuk keberpihakan pada petani lokal dan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” kata Arief.

    Arief menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan pangan nasional, termasuk memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, agar stok cadangan beras pemerintah terjaga dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Situasi krisis kali ini berbeda dengan era moneter 1998

    Ekonom: Situasi krisis kali ini berbeda dengan era moneter 1998

    Kalau kita mengandaikan yang akan terjadi ke depan adalah skenario krisis 1998, ada banyak perbedaan.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat situasi ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan era krisis moneter pada 1998.

    Pernyataan itu merespons spekulasi publik mengenai pelemahan rupiah dan pasar saham akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Donald Trump.

    “Kalau kita mengandaikan yang akan terjadi ke depan adalah skenario krisis 1998, ada banyak perbedaan,” kata Wijayanto dalam diskusi bertajuk Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Jumat.

    Perbedaan pertama terkait sumber masalah. Dia menjelaskan masalah kali ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, alih-alih internal.

    Persoalan itu berlanjut ke perbedaan berikutnya, dengan problem kali ini berasal dari kebijakan AS yang berdampak kepada seluruh dunia. Bila pada 1998 masyarakat memiliki pilihan untuk menyelamatkan diri ke negara lain, kali ini negara-negara lainnya mengalami kondisi yang serupa.

    Perbedaan selanjutnya yaitu kondisi politik dalam negeri yang dianggap relatif lebih baik dibandingkan dengan akhir pemerintahan Presiden Soeharto.

    Sektor keuangan dan perbankan saat ini pun masih dalam kondisi yang cukup solid.

    Wijayanto juga menilai krisis kali ini juga berbeda dengan pandemi COVID-19. Saat itu, insentif ekonomi kurang efektif akibat keterbatasan orang untuk saling bertemu.

    Sementara, krisis yang mungkin terjadi, menurut Wijayanto, yaitu krisis subprime mortgage atau kredit macet perumahan, di mana ekonomi masih tumbuh namun dengan pertumbuhan yang cenderung lambat.

    Dia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah kebijakan yang mengarah pada perbaikan ekonomi, yakni dengan mengkalibrasi program-program besar pemerintah yang penting untuk dilakukan.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.

    Pada 2 April lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara.

    Indonesia berada pada urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

    Pada Rabu (10/4), Trump mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Namun memasuki Kamis (11/4), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025