Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Legislator PDIP sebut gelar pahlawan Soeharto akan lukai rasa keadilan

    Legislator PDIP sebut gelar pahlawan Soeharto akan lukai rasa keadilan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto di tengah belum tuntasnya kasus hukum terkait dugaan korupsi sejumlah yayasan pada era Orde Baru, justru akan melukai rasa keadilan rakyat Indonesia.

    Anggota Fraksi PDIP itu pun meminta Kementerian Sosial untuk mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar tersebut.

    “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” kata Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut ia, memberikan gelar pahlawan nasional di tengah adanya fakta itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar.

    Ia mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, termasuk memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan melawan hukum.

    Selain korupsi, ia mengatakan masa kepemimpinan Soeharto juga diwarnai dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik kolusi dan nepotisme. Masalah-masalah tersebut dinilai masih menyisakan luka bagi banyak korban dan keluarganya.

    “Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat antikorupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” katanya.

    Oleh karena itu, Abidin meminta usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto agar dikaji ulang secara mendalam karena rakyat Indonesia mengharapkan pahlawan nasional adalah figur yang menjadi teladan moral dan integritas.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi aspirasi masyarakat, termasuk dari berbagai elemen sipil yang menyerukan agar usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ditinjau ulang.

    Ia mendesak Dewan Gelar dan pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat serta mempertimbangkan dampak sosial dan historis dari keputusan ini.

    Abidin pun memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal proses ini dengan penuh tanggung jawab.

    Ia juga meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog yang berujung pada rasa keadilan masyarakat.

    “Kami mengajak semua pihak untuk menjaga dialog yang konstruktif demi menjaga keutuhan sejarah dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan nama Soeharto berpeluang mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2025. Peluang ini terbuka setelah MPR mencabut TAP MPR 11/1998 soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM

    PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
    Soeharto
    .
    Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi di era Orde Baru.
    “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5/2025).
    Selain korupsi, ia juga menyorot dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Serta, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto.
    Pemberian gelar nasional kepada Soeharto, kata Abidin, hanya akan melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
    “Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
    Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk tidak mengabaikan fakta sejarah dan belum tuntasnya kasus-kasus yang menyeret nama Soeharto.
    “Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” ujar Abidin.
    “Kemensos perlu mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar
    Pahlawan Nasional
    kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto,” sambungnya.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
    Ia pun menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan diambil pada Mei 2025.
    “Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul.
    Diketahui, terdapat nama lain yang juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
    Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini selain Soeharto adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
    Joko Widodo
    .
    Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
    matahari kembar
    antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
    Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
    Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
    Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
    Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
    Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
    Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
    “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
    Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
    Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
    “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
    Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
    Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
    “Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
    Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
    Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
    “Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
    Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
    Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
    Kabinet Merah Putih
    berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
    Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
    Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
    “Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
    Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
    Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah “boneka” dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 5 Mei 2025. 

    Prabowo menegaskan bahwa hubungan konsultatif dengan Jokowi merupakan hal yang wajar dalam proses transisi pemerintahan. 

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam pernyataannya di hadapan kabinet.

    Ia menyampaikan bahwa konsultasi dengan pemimpin sebelumnya adalah bentuk sikap kenegarawanan, bukan ketergantungan. 

    “Bahwa kita konsultasi, dia itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau sepuluh tahun berkuasa,” tambahnya.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya bersikap objektif dan berjiwa besar dalam menilai keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan transisi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama situasi nasional yang kondusif saat ini.

    “Alhamdulillah kabinet kita memerintah, kita harus berjiwa besar, kita harus objektif, kita bisa bagus gini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya tidak hanya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi, tetapi juga dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. 

    “Saya menghadap beliau (Jokowi) tidak ada masalah, saya menghadap SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” katanya. Bahkan, ia berkelakar bahwa jika memungkinkan, ia juga ingin berdiskusi dengan para presiden yang telah meninggal dunia, seperti Gus Dur dan Soeharto. 

    Menutup pernyataannya, Prabowo menyinggung isu ijazah yang sempat menyerang Jokowi dan menyiratkan bahwa isu serupa bisa saja diarahkan kepadanya juga. 

    “Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” kata dia.

  • Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tengah dalam proses pembahasan di tingkat daerah.

    Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru, kembali diusulkan oleh kelompok buruh untuk mendapatkan penghargaan negara tertinggi tersebut.

    “Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui tahapan berjenjang mulai dari bupati atau wali kota, lalu ke gubernur dan akhirnya ke Kementerian Sosial untuk ditelaah oleh tim ahli sebelum masuk ke Dewan Gelar Pahlawan Nasional yang berada di bawah kewenangan Presiden.

    Oleh sebab itu, dia pun menjawab perihal kemungkinan Marsinah dianugerahi gelar tersebut pada tahun ini, Gus Ipul menyebut bahwa hal itu kecil kemungkinannya.

    “Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin,” ujarnya.

    Apalagi, dia juga menyebut sejumlah tokoh lain yang sedang masuk dalam radar pengusulan pada tahun ini , seperti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sastrawan HB Jassin, dan mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf.

    Namun, dia menegaskan bahwa hanya nama-nama yang telah memenuhi syarat secara administratif dan historis yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

    “Saya belum menerima laporan tuntas, tapi prosesnya berjalan terus. Kita lihat nanti siapa saja yang akhirnya diajukan resmi ke Kemensos,” pungkas Gus Ipul.

  • Tanpa Impor, Stok Cadangan Beras RI Tembus 3,5 Juta Ton

    Tanpa Impor, Stok Cadangan Beras RI Tembus 3,5 Juta Ton

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan stok cadangan beras pemerintah mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Tepat pada pukul 13.16 WIB, Minggu (4/5/2025) stok gudang Bulog mencapai angka 3.502.895 ton.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional. Hal ini juga bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

    “Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

    Selain stok cadangan beras, data historis menunjukkan bahwa lonjakan stok pada tahun 2025 juga tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah. Amran menyebut dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025. Ini artinya, stok beras meningkat 1,8 juta ton tanpa impor hanya dalam waktu empat bulan.

    Berdasarkan rekaman data stok cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog sejak 1969, kondisi ini merupakan yang tertinggi selama 57 tahun, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.

    “Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada Juni 1997 yang mencapai 3.029.049 ton, menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah dalam periode yang sama,” terang Amran.

    Sementara itu, serapan beras Bulog juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi 1,06 juta ton hanya dalam satu bulan terakhir (April 2025), sehingga total 1,8 juta ton beras terserap dari Januari hingga awal Mei 2025. Seluruh beras tersebut merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari-Mei 2025. Angka serapan ini melampaui rata-rata serapan tahunan Bulog selama 57 tahun, hingga membuat Bulog perlu menyewa tambahan gudang berkapasitas 1,1 juta ton.

    (kil/kil)

  • Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut beras dalam negeri mengalami surplus saat sejumlah negara —Jepang hingga Malaysia— tengah dilanda krisis beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan banjir surplus beras ini diperoleh tanpa melalui keran importasi.

    Amran menjelaskan, surplus beras dalam negeri ini sejalan dengan peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi sistem distribusi pupuk, hingga kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

    Per 4 Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton di gudang Perum Bulog. Stok CBP ini mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.

    Amran mengatakan pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

    Namun, dia menyatakan angka stok cadangan beras ini akan terus diperkuat dan dipantau hingga mencapai target 4 juta ton.

    Di sisi lain, Amran menuturkan realisasi serapan beras Bulog mencapai 1,06 juta ton pada April 2025, sehingga secara total sebanyak 1,8 juta ton beras terserap dari Januari—awal Mei 2025.

    “Seluruh beras tersebut merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari–Mei 2025,” ungkapnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diproyeksi akan menembus 18,76 juta ton pada semester I/2025. Angkanya naik 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras.

    Teranyar, United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan, produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Menurut Amran, angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan strategis di tengah ancaman krisis pangan global.

    Daftar Negara yang Dilanda Krisis Beras

    Berdasarkan catatan Bisnis yang dilansir dari akun Instagram @goodstats.id, Jumat (25/4/2025), berikut adalah daftar negara yang dilanda krisis beras:

    1. Jepang

    Di sana, beras domestik dibanderol 842 yen atau Rp100.000 per kilogram. Harga beras di Jepang naik lebih dari 100% dibanding 2024.

    Kondisi ini membuat pemerintah Jepang harus mengimpor beras dari Korsel lagi sejak terakhir 1999.

    2. Filipina

    Berikutnya, inflasi harga beras di Filipina mencapai level 24,4%, tertinggi dalam 15 tahun. Alhasil, pemerintah Filipina menetapkan status darurat ketahanan pangan di awal 2025.

    3. Malaysia

    Malaysia mencatat rasio swasembada beras turun ke level 56,2%. Di mana, produksi domestik hanya memenuhi kebutuhan di rentang 40%—50%.

  • Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Co Founder Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pengembalian Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I merupakan hal yang wajar dan sah dalam tradisi militer.

    Khairul mengatakan, dunia militer sangat dinamis, khususnya terkait keputusan mengenai penempatan dan pergeseran prajurit, termasuk mutasi jabatan.

    “Jadi, ini sebenarnya hal yang wajar dan sah saja dalam tradisi militer,” kata Khairul, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Publik perlu memahami bahwa di lingkungan TNI, memang dikenal prinsip ‘5 menit terakhir menentukan’, sebuah asas tak tertulis yang mencerminkan fleksibilitas dan kewaspadaan tinggi dalam pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.

    Ia tak menampik soal pembatalan mutasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan internal TNI sendiri.

    Meski demikian, menurutnya, tidak semua orang memahami prinsip fleksibilitas dalam organisasi TNI.

    “Akibatnya, keputusan yang cepat berubah bisa dipandang sebagai kurang matangnya perencanaan dan hal itu mempengaruhi stabilitas organisasi,” jelasnya.

    Dinamika di dalam internal TNI, katanya, mengingatkan soal profesionalisme institusi militer tersebut tak hanya diukur dari disiplin struktural, tapi juga dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tantangan dan kebutuhan strategis.

    Lebih lanjut, Khairul menyebut, mengingat antusiasme publik yang hampir selalu tinggi terhadap ragam dinamika TNI.

    Ia menilai, penting bagi TNI untik memastikan setiap keputusan strategis dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik.

    “Saya kira kemudian penting juga bagi TNI untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis, dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto batal mencopot Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu tertuang dalam SK terbaru Nomor Kep 554.a/IV/2025.

    Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke Staf Khusus KSAD dibatalkan.

    Dengan demikian alumnus Akmil 1992 itu akan tetap menjabat Pangkogabwilhan I.

    Letjen TNI Kunto Arief Wibowo putra Jenderal (purn) Try Sutrisno mantan Panglima ABRI dan Wapres era Soeharto.

    Mabes TNI pun menjelasan pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengonfirmasi salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada Jumat (2/5/2025).

    Dalam salinan dokumen tersebut, menunjukkan mutasi putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo hingga mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan dibatalkan.

    Kristomei menyebut sejumlah perwira tinggi TNI dalam mutasi terbaru tersebut ditangguhkan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. 

    Ia menjelaskan hal itu karena ada beberapa perwira tinggi TNI yang masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini.

    Hal tersebut, kata dia, juga didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI dimaksud.

    “Ya, jadi kan ini kan sesuai yang pertimbangkan para pimpinan masing-masing. Siapa-siapa yang harus yang sudah bergeser. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, ternyata masih harus dipimpin oleh pati (perwira tinggi) yang bersangkutan,” ungkap Kristomei saat konferensi pers via daring pada Jumat (2/5/2025) malam.

    “Kita masih tunda untuk pergeserannya. Karena ada yang tidak bergeser, maka rangkaian itu tidak bisa bergeser,” lanjut dia.

    Ia juga menegaskan penangguhan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas atau pernyataan dari ayah Kunto, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Diketahui, Try Sutrisno disebut-sebut turut merestui usulan Forum Purnawirawan TNI di mana satu poinnya meminta mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. (*)
     

     

  • Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    GELORA.CO – Kegaduhan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menguak dinamika internal TNI yang kian menunjukkan tanda-tanda “dua matahari” di lingkar kekuasaan nasional yakni mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut situasi ini sebagai ujian loyalitas TNI yang memperlihatkan adanya tarik-ulur pengaruh antara dua figur besar di republik ini.

    “Ini soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Ada manuver Jokowi, lalu muncul pembatalan sebagai tanda Prabowo mulai ambil alih,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya, 3 Mei 2025.

    Sebelumnya, beredar salinan Keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025 yang mencopot Letjen Kunto dan menunjuk Laksda TNI Hersan—mantan ajudan Presiden Jokowi—sebagai pengganti. Namun sehari kemudian, keputusan tersebut dibatalkan secara resmi.

    Letjen Kunto bukan nama sembarangan. Ia adalah putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, eks Panglima ABRI dan Wakil Presiden era Soeharto. Try juga dikenal sebagai salah satu tokoh purnawirawan yang menandatangani petisi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih sekaligus putra Presiden Jokowi.

    “Ini jelas beririsan dengan politik keluarga. Ayahnya bersuara keras, lalu anaknya dicopot. Tapi Prabowo membaca ini dan membatalkan,” kata Refly.

    Senada dengan itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pertarungan pengaruh antara Jokowi dan Prabowo kini terbuka ke permukaan. Ia menyebut pencopotan Kunto sebagai bentuk politik balas dendam yang dilakukan Jokowi terhadap loyalis atau kerabat pihak yang mengkritiknya.

    “Ini seperti sandera politik. Seolah pendapat sang ayah harus dibayar anaknya,” ujar Anthony.

    Namun, langkah cepat pembatalan keputusan oleh Panglima TNI sehari kemudian dinilai sebagai bukti bahwa Presiden terpilih Prabowo mulai mengonsolidasikan pengaruhnya atas militer.

    “Surat pembatalan itu bukan dokumen biasa. Itu adalah pesan tegas dari Prabowo: dia mulai ambil kendali,” katanya.

    Menurut Anthony, sinyal ini juga terlihat dari pernyataan Prabowo saat peringatan Hari Buruh, yang menyebut tidak akan buru-buru mengganti Panglima TNI maupun Kapolri. “Dia sedang mengatur ritme, tapi tidak tinggal diam,” lanjutnya.

    Kisruh pencopotan Letjen Kunto menjadi potret bagaimana pertarungan politik nasional kini mulai menyentuh lembaga strategis seperti TNI. Dengan Prabowo segera dilantik sebagai presiden, dinamika “dua matahari” di tubuh militer tampaknya akan semakin terasa.

    “Jokowi mungkin masih pegang kunci saat ini, tapi Prabowo sudah mulai mengetuk pintu kekuasaan. Dan ia membawa agenda sendiri,” pungkas Anthony.(*)

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara