Tag: Soeharto

  • Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    Desakan Pemakzulan Gibran Diprediksi Bakal Meluas

    GELORA.CO – Desakan Forum Purnawirawan TNI mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (Wapres) diyakini bakal meluas. 

    Potensi itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons dinamika politik nasional yang kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk makzulkan Gibran.

    “Gerakan ini bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari gelombang yang lebih besar yang berpotensi meluas sampai ke seluruh Indonesia,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 1 Mei 2025.

    Menurut dia, langkah purnawirawan TNI itu akan memicu efek domino yang tak bisa dianggap remeh. Jaringan purnawirawan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mendesak pemakzulan Gibran.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini bukan gerakan lokal. Ini akan menjadi gerakan nasional. Karena jaringan purnawirawan TNI itu ada di seluruh Indonesia, dan mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat,” terangnya.

    Muslim menilai, kehadiran nama besar seperti Try Sutrisno yang juga wakil presiden era Presiden Soeharto itu memberi bobot moral dan politik yang sangat besar terhadap tuntutan tersebut. 

    Diperkirakan dalam waktu dekat ini, akan bermunculan pernyataan-pernyataan serupa dari berbagai kelompok purnawirawan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

    “Jangan remehkan ini. Jika para purnawirawan satu suara, ini bisa mengguncang legitimasi Gibran sebagai wapres. Rakyat akan menilai ini bukan sekadar soal politik praktis, melainkan suara nurani bangsa,” tutur Muslim.

    Muslim melihat, gerakan pemakzulan muncul dari akumulasi kekecewaan terhadap sikap dan langkah politik Gibran yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan etika ketatanegaraan dan prinsip keadilan.

    Selain itu, setelah menjabat, Gibran juga dinilai kurang menunjukkan kinerja substansial di bidang kenegaraan, sementara aktivitas politiknya lebih banyak menimbulkan kegaduhan baru.

    “Ini menjadi pemantik ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI yang terkenal menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses konstitusional. Bila tuntutan ini dibiarkan menguat tanpa respon serius dari pemerintah dan DPR, maka Indonesia akan memasuki masa instabilitas politik yang serius,” jelas Muslim.

    Tak hanya itu, lanjut dia, jika elite terus mengabaikan aspirasi purnawirawan, maka kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah akan makin runtuh.

    “Gerakan purnawirawan TNI ini diperkirakan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Namun, diperkirakan akan ada konsolidasi lebih besar, berupa deklarasi serentak, konsolidasi daerah, hingga aksi-aksi moral di berbagai kota besar. Desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah peristiwa politik besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan jejaring nasional, legitimasi moral, dan kemampuan mobilisasi yang kuat, gerakan ini berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia dalam waktu singkat,” pungkas Muslim. 

  • Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal

    Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    berpeluang mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    pada tahun ini. Setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.
    Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    akan diumumkan pada November 2025
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
    Gus Ipul lantas mengungkapkan, syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Soeharto kali ini sudah diselesaikan.
    Oleh karena itu, Mensos menyebut, Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada 2025.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan bahwa pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, nama Soeharto sudah dicabut dari TAP MPR tersebut pada September 2024. Sehingga, tidak ada lagi kendala bagi Soeharto memeroleh gelar Pahlawan Nasional.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan. Sekarang, TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.
    Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
    Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
    Selain itu, ada syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Namun, tak berhenti pada persyaratan. Sebab, nama yang berhasil masuk dalam daftar usulan akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
    Sebagaimana diketahui, tidak hanya Soeharto yang disebut-sebut masuk dalam daftar usulan, ada sembilan nama lainnya yang tengah dikaji.
    Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Banyak Preman Ditemukan Tewas di Karung

    GELORA.CO – Kisah ini merupakan cerita di zaman pemerintahan Soeharto saat tindak pidana premanisme sedang liar-liarnya.

    Aksi premanisme di zaman pemerintahan Soeharto terbilang sangat mewabah dan mengerikan.

    Para pelaku premanisme di saat itu sudah kelewat batas sehingga pemerintah ambil sikap tegas dengan menurunkan penembak misterius alias petrus.

    Para preman di era 1980-an itu dikenal dengan sebutan GALI alias gerombolan anak liar yang menjadi perhatian khusus pemerintah Orba.

    Akibat aksi mereka roda perekonomian RI sebenarnya sering terganggu.

    Banyak dari para preman ini yang memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk menarik pungutan liar.

    Satu contohnya adalah kawasan terminal yang sudah dikuasai oleh para gali membuat para pengusaha bus terus mengalami kerugian, banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan, dan lainnya.

    Presiden Soeharto lalu memerintahkan agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI/Polri (saat itu ABRI) untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para begal yang makin marak dan merugikan.

    Dikutip Tribunmedan.com dari Tribun Jambi, hingga tahun 1982, Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin telah melakukan berbagai operasi penumpasan kejahatan.

    Dilansir dari Surya.co.id, polri melancarkan Operasi Sikat, Linggis, Operasi Pukat, Operasi Rajawali, Operasi Cerah, dan Operasi Parkit di seluruh wilayah Indonesia serta berhasil menangkap 1.946 penjahat.

    Meski sudah banyak penjahat yang diringkus, operasi penumpasan kejahatan terus berlanjut.

    Seperti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodim) 0734 Yogyakarta di bawah pimpinan Kolonel Muhamad Hasbi.

    Kolonel Hasbi saat itu (1983) menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta.

    Dia menggelar Operasi Pemberantasan Keamanan (OPK) yang bekerja sama dengan intelijen AD, AU, AL dan kepolisian.

    Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus.

    Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan dimana para gali lain yang tidak mau melapor.

    Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati.

    Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera (shock therapy).

    OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat.

    Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius (petrus).

    Istilah ‘petrus’ kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan.

    Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Moerdani dan diapresiasi sebagai `kerja bagus dan lanjutkan!’.

    Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia dan korban `petrus’ pun bertumbangan di mana-mana.

    Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyrakat luas.

    Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya `petrus’ untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal.

    Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku otobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan `petrus’ memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat.

    “Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu itu bukan lantas dengan tembakan, begitu saja.

    Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak,” ujarnya dalam buku yang terbit pada 1989 itu.

    Pada 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang petrus.

    Wakil Ketua Komnas HAM saat itu, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal petrus terjadi pada kurun 1982-1985.

    Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.

    Uniknya, cara mereka tewas, dalam kondisi yang hampir sama.

    “Tangan mereka diikat ke belakang. Tali sepatu sebagai ciri, dipakai untuk mengunci kedua jempol mereka.

    Ini agar tidak bergerak. Kan jempolnya terkunci,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012) lalu.

    Penggunaan tali sepatu untuk mengikat dua ibu jari korban petrus pernah terjadi kala Vietkong melawan Amerika dalam perang Vietnam.

    Menurut Yosep yang juga Ketua Tim Penyelidikan Proyustisia Komnas HAM 2011, setelah dibunuh, korban petrus diletakkan depan umum dan di atas badannya diletakkan uang Rp 10 ribu.

    Mereka dibuang ke tempat sepi, dibuang ke jurang dan ada juga yang dibuang ke Luweng Grubuk, Wonosari, Yogyakarta.

    Penyelidikan Komnas HAM, estimasi korban petrus mencapai 2 ribu orang.

    Temuan David Bourchier, dalam karyanya yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman, mencapai angka 10 ribu.

    Pelaku petrus dilakukan bukan orang sembarangan. Mereka sangat terlatih.

    Wajar jika eksekutor sangat terlatih, mengingat dari korban petrus ditemukan sejumlah timah panas, dan saat itu senjata api dipegang oleh aparat keamanan.

    Selain senpi, ada senjata khusus yang mereka siapkan untuk membunuh para preman yang menjadi daftar korban.

    “Selain senpi, mereka menggunakan tambang dengan kayu untuk menghabisi korbannya.

    Alat ini telah dipersiapkan sebelum eksekusi karena nampak dari takik pada kayu pegangan.

    Jenis ikatan ‘clove hitch’ menunjukkan pembuatnya orang terlatih dan mengerti tali temali,” terangnya.

  • Menilik Desa Girilayu di Lereng Lawu, Kekayaan Motif Batik yang Gigih Lestari – Halaman all

    Menilik Desa Girilayu di Lereng Lawu, Kekayaan Motif Batik yang Gigih Lestari – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, KARANGANYAR – Desa Girilayu, Matesih, Karanganyar, adalah rumah bagi motif-motif batik yang lahir dari perenungan panjang sejarah dan budaya.

    Motif Tugu Tri Dharma misalnya, menjadi simbol ikonik yang mengikat dua tokoh besar: Pangeran Sambernyawa dari era Mangkunegaran, dan Presiden Soeharto dari masa republik.

    Monumen kecil itu berdiri hening di antara dua kompleks pemakaman agung: Astana Mangadeg dan Astana Giribangun.

    Namun dari keheningan makam itulah, lahir suara-suara baru lewat guratan canting.

    “Setiap motif di sini punya makna, bukan asal corak. Ada filosofi pengabdian, persatuan, dan semangat spiritual di baliknya,” ujar Partinah, pemilik usaha batik tulis Giri Wastra Pura.

    Ia menunjukkan selembar batik bergambar Tugu Tri Dharma, panjangnya 2,6 meter, lebar hampir satu setengah meter.

    Kain itu belum diwarnai, tetapi pancaran nilainya sudah terasa dalam tiap garisnya.

    Selain Tugu Tri Dharma, motif-motif klasik seperti Wahyu Tumurun, Gringsing, hingga Parang dan Truntum masih lestari.

    Muncul pula motif-motif baru, hasil inovasi dari para pengrajin muda yang mulai memberi warna segar pada kanvas budaya tua.

    “Anak-anak muda sekarang ikut terlibat. Sekitar 30 hingga 40 persen dari total pengrajin adalah generasi baru,” terang Partinah.

    Ia adalah generasi keempat pembatik di keluarganya, dan kini ia mulai menanamkan nilai membatik pada cucunya, Camelia, yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP.

    Sejak kelas 4 SD, Camelia sudah memegang canting.

    Mulanya hanya menggambar pola, kini mulai belajar teknik pewarnaan.

    “Kalau libur sekolah, saya ajak dia bantu. Yang bisa dikerjakan ya saya serahkan,” kata Partinah sambil tersenyum.

    Membatik di Girilayu bukan hanya soal estetika, tapi juga tentang waktu dan kesabaran.

    Satu lembar kain bisa dikerjakan hingga empat bulan, apalagi saat musim hujan yang memperlambat proses pengeringan.

    Kain batik dari Giri Wastra Pura dijual mulai Rp 500 ribu untuk batik mentah, hingga lebih dari Rp 1,5 juta untuk batik jadi dengan pewarnaan alami.

    Harga itu sebanding dengan ruh yang tertanam dalam tiap lekuk motifnya.

    Tak hanya dari rumahnya di Dukuh Wetankali, batik-batik ini juga dipasarkan melalui kerja sama dengan lokasi strategis seperti Hotel Nava dan Rumah Atsiri di kawasan Tawangmangu.

    Girilayu memang terpencil, tapi napas batiknya menjangkau Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga Sumatra dan Kalimantan.

    Di tengah arus digitalisasi, Giri Wastra Pura juga ikut beradaptasi.

    Akun Instagram dikelola, QRIS disediakan, dan pembayaran non-tunai jadi bagian dari kebiasaan baru.

    Bahkan kini, galeri batik itu tak hanya menjual kain, tapi juga pengalaman.

    Pengunjung bisa belajar membatik langsung, menjadikan Giri Wastra Pura sebagai ruang eduwisata budaya yang hidup.

    “Banyak tamu dari hotel datang ke sini untuk praktik membatik. Mereka jadi tahu prosesnya tidak mudah,” tutur Partinah.

    Girilayu bukan hanya rumah bagi Giri Wastra Pura.

    Ada 12 kelompok pembatik di desa ini, dan Partinah memimpin salah satunya: komunitas GWP (Giri Wastra Pura) yang beranggotakan 24 perempuan.

    Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang dulunya hanya buruh batik.

    Kini mereka menjadi pelaku penuh—dari menggambar pola, mencanting, mewarnai, hingga menjual sendiri karya mereka.

    “Dulu kami cuma ngerjain setengah jadi, lalu dikirim ke Solo. Sekarang bisa dari awal sampai akhir di sini,” kenangnya.

    Mereka membatik di sela waktu mengurus keluarga.

    Kain-kain dikerjakan setelah pekerjaan rumah rampung, sembari menjaga anak, dan hasilnya bisa langsung dijual untuk menambah penghasilan.

    BRI lewat program BRIncubator ikut memberi dorongan pada komunitas ini.

    Pelatihan, pendampingan usaha, hingga bantuan dana CSR sebesar Rp 15 juta pada 2022 menjadi bahan bakar kebangkitan pasca pandemi.

    “Alhamdulillah, sangat membantu. Kami jadi lebih mandiri, dan yakin kalau batik tulis bisa terus hidup,” ujar Partinah.

     

     

    BRI Dorong UMKM Naik Kelas

    GWP dalam radar program BRIncubator, sebuah inisiatif untuk mendorong usaha kecil naik kelas.

    Bukan sekadar pelatihan, program itu membuka jalan baru bagi Partinah dan kelompoknya untuk mengenali kekuatan dari usaha mereka sendiri.

    Melalui pendampingan intensif, mereka belajar memahami pasar, membaca tren, dan mengemas produk batik dengan nilai lebih tinggi.

    Pendampingan itu juga mengajarkan bagaimana tradisi bisa tumbuh beriringan dengan teknologi.

    “Banyak yang kami pelajari, terutama soal pemasaran dan pengembangan usaha,” ujar Partinah, mengenang masa-masa awal bergabung dengan BRIncubator.

    Tiga tahun berselang, pada 2022, dukungan itu kembali datang dalam bentuk bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 juta.

    Jumlah itu bukan sekadar angka, melainkan bahan bakar untuk melanjutkan mesin tradisi yang sempat terhenti karena pandemi.

    Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli kain, malam, hingga peralatan produksi lainnya yang dibutuhkan para pembatik di Girilayu.

    Termasuk untuk pelatihan 24 pengrajin batik yang tergabung dalam GWP.

    Bagi Partinah, bantuan itu datang di saat yang tepat, ketika para pembatik tengah berjuang bangkit setelah terpukul oleh sepinya pesanan selama Covid-19.

    “Alhamdulillah, sangat membantu saat kondisi belum pulih sepenuhnya,” ucapnya.

    Bantuan modal tersebut sejalan dengan misi BRI dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

    Demikian dikatakan oleh Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam keterangan tertulisnya.

    “Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” terang Supari.

    Program Desa

    Sebuah badan usaha milik desa tersebut terlibat menjadi motor penggerak bagi perempuan dan pemuda lokal untuk mandiri, melalui lembaran batik tulis yang sarat makna.

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girilayu lahir pada tahun 2017, dengan visi besar memberdayakan masyarakat dan mendorong ekonomi desa agar tak sekadar berjalan, tapi melesat.

    “BUMDes ini kami bentuk bukan cuma untuk menjalankan usaha, tapi untuk membawa manfaat langsung bagi warga,” ujar Kepala Desa Girilayu, Slamet, dihubungi terpisah. 

    Dari unit simpan pinjam hingga pengelolaan air dan jasa, BUMDes Girilayu terus bertumbuh, namun sektor batik tetap menjadi nadi utamanya, bukan hanya sebagai produk unggulan, melainkan juga sebagai warisan yang dirawat dan dibagikan.

    Saat ini, sebanyak 12 perajin batik aktif bekerja sama di bawah naungan BUMDes, tergabung dalam paguyuban pembatik bernama Giri Arum.

    Mereka bukan sekadar pengrajin, tapi pelaku sejarah yang meneruskan tradisi batik tulis yang telah hidup di Girilayu sejak zaman Mangkunegaran.

    Pendataan para pengrajin dilakukan secara terbuka melalui sistem pendaftaran, lalu dilanjutkan dengan pembinaan.

    Tak berhenti pada produksi, BUMDes juga mengembangkan eduwisata batik, membuka ruang belajar bagi wisatawan yang ingin mengenal proses batik tulis dari dekat.

    “Produk turunan batik seperti pakaian jadi dan cendera mata sedang kami dorong, sekaligus edukasi membatik untuk pengunjung,” jelasnya.

    Media sosial dan pameran menjadi jembatan penting dalam pemasaran.

    Melalui akun digital, mereka membangun jejak daring untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

    Pendampingan dari berbagai pihak memperkuat gerak BUMDes ini.

    Dari dinas koperasi, dinas pariwisata, hingga kampus-kampus besar seperti UNS, ISI, dan UMS, semua ikut hadir mendampingi melalui pelatihan dan penelitian.

    “Dukungan itu sangat berarti. Kami diberi pelatihan pengelolaan, bahkan bantuan peralatan dari dinas,” kata Slamet.

    Pemerintah desa sendiri sangat terlibat aktif, mulai dari administrasi, penyusunan regulasi, hingga koordinasi lapangan, agar operasional BUMDes berjalan lancar dan transparan.

    Meskipun sistem keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana, laporan keuangan sudah diaudit oleh dinas terkait dan dinyatakan cukup baik, meski butuh pembenahan lebih lanjut.

    “Pendanaan masih dari dana desa. Tapi yang penting, semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    BUMDes Girilayu memang masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya manusia unggul yang bisa mengelola usaha secara profesional.

    Namun Slamet yakin, dengan menguatkan pemahaman kerja dan sistem organisasi, semua perlahan bisa ditangani.

    “Harapan kami sederhana, tapi besar: semoga BUMDes bisa terus berkembang, bisa membuka unit usaha besar ke depan—termasuk sektor wisata yang lebih terintegrasi,” ucapnya penuh semangat.

    (*)

  • Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Mensos Targetkan Keputusan soal Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bulan Depan

    Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terus dibahas. Gus Ipul menuturkan keputusan mengenai pemberian gelar itu akan diambil pada Mei mendatang.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang, mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Gus Ipul mengatakan syarat-syarat terkait itu sudah rampung. Termasuk TAP MPR 11/1998 terkait KKN yang mencantumkan nama Soeharto kini juga sudah dicabut.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua. Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut,” katanya.

    Gus Ipul sebelumnya menyatakan siap mendengar masukan hingga keberatan terkait usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dia mengatakan Kemensos akan mengikuti aturan.

    “Ya semuanya kita dengar ya. Pasti kita dengar usulan-usulan keberatan, pasti kita dengar. Tetapi pedoman kita adalah normatifnya,” kata Gus Ipul di gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

    “Kemudian juga kita timbang tentang kebaikannya. Kebaikannya juga harus diingat. Bung Karno juga sudah jadi pahlawan nasional. Jadi kita ingat kebaikan-kebaikannya,” katanya.

    Gus Ipul mengatakan usulan siapa saja yang akan diajukan menjadi pahlawan nasional datang dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diteruskan ke pemerintah provinsi hingga Kemensos.

    (fca/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Batik Giri Wastra Pura, Warisan Budaya di Tanah Wingit Makam Raja dan Presiden – Halaman all

    Batik Giri Wastra Pura, Warisan Budaya di Tanah Wingit Makam Raja dan Presiden – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, KARANGANYAR – Di lereng Gunung Lawu yang berselimut kabut dan udara sejuk, terbentang sebuah desa yang menyimpan warisan tak ternilai bernama Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

    Untuk mencapainya, pengunjung harus menyusuri jalanan berkelok khas pegunungan selama sekitar satu jam dari pusat kota Solo, menempuh jarak 34 kilometer yang terasa seperti perjalanan melintasi ruang sejarah dan kebudayaan.

    Di desa yang diapit dua kompleks makam bersejarah di Jawa Tengah, yakni Astana Mangadeg dan Astana Giribangun, hidup sebuah karya budaya yang tetap bernapas dari zaman raja hingga kini.

    Astana Mangadeg adalah tempat peristirahatan terakhir Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I, lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, pendiri Pura Mangkunegaran generasi Mataram Islam pelopor gerakan perlawanan terhadap penjajah.

    Masih di area pemakaman, dimakamkan juga Mangkunegara II, Mangkunegara III dan kerabat dekat.

    Sementara tak jauh dari sana, Astana Giribangun menjadi saksi sejarah Indonesia modern, terdapat kompleks makam keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, beserta Tien Soeharto.

    Di antara keheningan pusara agung itulah, kain batik tulis Giri Wastra Pura lahir dan tumbuh menjadi simbol warisan budaya yang tak lekang oleh zaman.

    Partinah, seorang perempuan berusia 57 tahun, menjadi sosok penjaga warisan itu, sekaligus pelaku sejarah kecil yang membentangkan kebudayaan dengan canting dan malam.

    Ia adalah generasi keempat dari keluarga pembatik di Girilayu, sebuah garis keturunan yang mengalir sejak era Mangkunegaran berdiri sekitar tahun 1775.

    Usahanya yang bernama Giri Wastra Pura bukan hanya menjadi penghidupan, tapi juga simbol dari kelangsungan tradisi batik tulis yang kini makin langka.

    Pada 2019, Giri Wastra Pura terpilih menjadi bagian dari program BRI Incubator, sebuah dukungan untuk pelaku UMKM agar mampu berkembang di era digital dan kompetitif.

    Namun lebih dari itu, nilai istimewa Giri Wastra Pura terletak pada ciri khas motif, salah satunya adalah motif Tugu Tri Dharma, monumen kecil yang berdiri hening di antara dua tokoh besar yang bersemayam di Girilayu.

    Tugu itu bukan sekadar bentuk, tetapi simbol yang memuat filosofi persatuan, pengabdian, dan semangat spiritual yang diwariskan dari Pangeran Sambernyawa hingga Presiden Soeharto.

    “Muncul pula motif-motif batik lain seiring perkembangan batik kontemporer, tentu motif batik klasik seperti Wahyu Tumurun, Gringsing, Sido Luhur, Parang hingga Truntum juga masih dilestarikan,” ujarnya mengawali perbincangan dengan Tribunnews pada Kamis (10/4/2025).

    Motif-motif batik lainnya juga merefleksikan alam sekitar dan nilai luhur budaya Jawa.

    Semuanya dikerjakan dengan teknik tulis manual yang memerlukan kesabaran dan ketelitian tinggi.

    Dari galeri batik Giri Wastra Pura, Partinah menunjukkan sehelai kain batik yang mencapai 2,6 meter panjangnya, dengan lebar antara 1,2 hingga 1,5 meter.

    Cukup luas untuk menjadi bahan pakaian maupun pajangan artistik.

    Harga kain bervariasi tergantung kompleksitas motif dan proses pengerjaan, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta untuk batik mentahan yang belum diwarnai.

    Sedangkan batik yang sudah melalui proses pewarnaan lengkap, seringkali dengan teknik pewarnaan alamiah, dibanderol mulai dari Rp 1,5 juta hingga lebih.

    Mewarnai selembar batik bukanlah pekerjaan sehari dua hari, prosesnya bisa memakan waktu empat bulan bahkan enam bulan jika musim hujan memperlambat pengeringan.

    Dalam balutan waktu yang panjang itulah kualitas batik tulis Giri Wastra Pura tumbuh, setiap guratan canting adalah hasil dari konsentrasi, pengalaman, dan cinta terhadap budaya.

    Meski berada di desa kecil, pemasaran batik ini tak sebatas pada area lokal.

    Partinah memasarkan produknya langsung dari rumahnya di Dukuh Wetankali, tapi juga bekerja sama dengan beberapa lokasi strategis seperti Hotel Nava dan Rumah Atsiri di kawasan wisata Tawangmangu.

    Dari titik-titik itu, batik Giri Wastra Pura mengalir ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga melintasi pulau ke Sumatra dan Kalimantan.

    Adaptasi Dunia Digital

    Kini, Giri Wastra Pura juga mulai beradaptasi dengan dunia digital.

    Partinah mengelola akun Instagram dan sudah membuka opsi pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, menyesuaikan dengan kebiasaan belanja masyarakat masa kini.

    Tak hanya menjual kain batik lembaran, Giri Wastra Pura juga menerima pesanan baju batik yang kerap dijadikan suvenir resmi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

    STUDIO BATIK – Studio batik di Galeri Batik Tulis Giri Wastra Pura

    Baju-baju batik tersebut dikemas dalam kotak eksklusif, mencerminkan nilai budaya yang dibalut estetika modern.

    “Alhamdulillah, kalau ada tamu dari Pemkab Karanganyar, sering kali pesan suvenirnya dari sini,” tutur Partinah dengan senyum bangga.

    Selain batik tulis, Giri Wastra Pura juga terbuka untuk menerima pesanan batik printing, meski pengerjaannya dilakukan lewat kemitraan dengan pelaku usaha lain.

    Usaha ini bukan semata produksi dan penjualan, melainkan juga ruang belajar dan pelestarian budaya.

    Pengunjung yang datang tidak hanya bisa membeli batik, tapi juga merasakan pengalaman membatik secara langsung—sebuah bentuk eduwisata yang mulai menarik banyak wisatawan.

    Bekerja sama dengan Hotel Nava dan Rumah Atsiri, Partinah membuka ruang praktik membatik bagi tamu-tamu yang ingin menyentuh langsung proses penciptaan karya batik.

    Tak jarang pula, Partinah diundang sebagai narasumber pelatihan membatik, baik di dalam maupun luar Pulau Jawa.

    Pada Agustus 2022, ia menghabiskan hampir sepuluh hari di Sulawesi Selatan, memberi pelatihan intensif di dua kota sekaligus: Makassar dan Pare-pare.

    “Selama sembilan hari penuh kami pelatihan, antusiasme peserta luar biasa,” kenangnya.

    Gandeng Warga

    Partinah tak hanya membatik untuk dirinya sendiri, ia menggandeng tangan-tangan terampil di sekitarnya, membentuk sebuah komunitas pembatik yang ia beri nama Giri Wastra Pura atau GWP.

    Bukan sekadar kelompok kerja, GWP adalah rumah bagi 24 perempuan, mayoritas ibu rumah tangga, yang bersama-sama menjaga nyala warisan batik tulis agar tak padam ditelan zaman.

    Kelompok ini merupakan satu dari 12 komunitas pembatik yang kini tumbuh di Desa Girilayu, desa batik yang mekar di bawah bayang-bayang Gunung Lawu.

    “Kami mulai membentuk kelompok sekitar tahun 2019, tujuannya supaya batik tulis tetap hidup di sini, dan ibu-ibu juga punya penghasilan sendiri,” ungkap Partinah.

    Ia menuturkan bahwa dahulu para perempuan di desanya hanyalah buruh batik, bekerja dari balik dinding rumah mereka, lalu menyerahkan hasil kerjanya kepada pemilik usaha batik di Solo.

    Saat itu, pekerjaan mereka terbatas pada proses awal, mencanting atau membuat pola di atas kain, sebelum kemudian dibawa ke kota untuk pewarnaan dan penyelesaian akhir.

    PIALA BATIK – Deretan piala penghargaan di Giri Wastra Pura

    “Dulu hanya ngerjakan di rumah, nanti setengah jadinya dikirim ke Solo untuk diselesaikan. Warga sini cuma dapat bagian awal,” kisahnya, mengenang masa ketika nilai karya belum sepenuhnya milik tangan pembuatnya.

    Namun keadaan itu perlahan berubah.

    Melalui pelatihan, ketekunan, dan dorongan untuk mandiri, kini para perempuan di Girilayu mampu menyelesaikan sendiri seluruh proses pembuatan batik, dari menggambar pola, mencanting, mewarnai, hingga menjualnya secara langsung.

    “Sekarang ibu-ibu sudah bisa semua prosesnya. Jadi batik dari awal sampai jadi ya diselesaikan di sini, dipasarkan juga sendiri,” ujarnya bangga.

    Tak sedikit dari mereka yang tetap bekerja dari rumah, membatik di sela-sela waktu mengurus keluarga.

    Pekerjaan tersebut juga turut menambah penghasilan keluarga, membantu para suami yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sesuai dengan wilayah geografis Girilayu kaya akan sawah pegunungan.

    Aktivitas membatik pun menjadi bagian dari rutinitas harian yang menyatu dengan kehidupan desa.

    “Biasanya ngerjakan setelah pekerjaan rumah selesai. Nyanting sambil jaga anak, nanti kalau selembar kain selesai, bisa langsung dijual dan dapat uang,” tambah Partinah.

    BRI Dorong UMKM Naik Kelas

    GWP dalam radar program BRIncubator, sebuah inisiatif untuk mendorong usaha kecil naik kelas.

    Bukan sekadar pelatihan, program itu membuka jalan baru bagi Partinah dan kelompoknya untuk mengenali kekuatan dari usaha mereka sendiri.

    Melalui pendampingan intensif, mereka belajar memahami pasar, membaca tren, dan mengemas produk batik dengan nilai lebih tinggi.

    Pendampingan itu juga mengajarkan bagaimana tradisi bisa tumbuh beriringan dengan teknologi.

    “Banyak yang kami pelajari, terutama soal pemasaran dan pengembangan usaha,” ujar Partinah, mengenang masa-masa awal bergabung dengan BRIncubator.

    Tiga tahun berselang, pada 2022, dukungan itu kembali datang dalam bentuk bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp15 juta.

    Jumlah itu bukan sekadar angka, melainkan bahan bakar untuk melanjutkan mesin tradisi yang sempat terhenti karena pandemi.

    Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli kain, malam, hingga peralatan produksi lainnya yang dibutuhkan para pembatik di Girilayu.

    Termasuk untuk pelatihan 24 pengrajin batik yang tergabung dalam GWP.

    Bagi Partinah, bantuan itu datang di saat yang tepat, ketika para pembatik tengah berjuang bangkit setelah terpukul oleh sepinya pesanan selama Covid-19.

    “Alhamdulillah, sangat membantu saat kondisi belum pulih sepenuhnya,” ucapnya.

    Bantuan modal tersebut sejalan dengan misi BRI dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

    Demikian dikatakan oleh Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam keterangan tertulisnya.

    “Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” terang Supari.

    Program Desa

    Sebuah badan usaha milik desa tersebut terlibat menjadi motor penggerak bagi perempuan dan pemuda lokal untuk mandiri, melalui lembaran batik tulis yang sarat makna.

    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girilayu lahir pada tahun 2017, dengan visi besar memberdayakan masyarakat dan mendorong ekonomi desa agar tak sekadar berjalan, tapi melesat.

    “BUMDes ini kami bentuk bukan cuma untuk menjalankan usaha, tapi untuk membawa manfaat langsung bagi warga,” ujar Kepala Desa Girilayu, Slamet, dihubungi terpisah. 

    Dari unit simpan pinjam hingga pengelolaan air dan jasa, BUMDes Girilayu terus bertumbuh, namun sektor batik tetap menjadi nadi utamanya, bukan hanya sebagai produk unggulan, melainkan juga sebagai warisan yang dirawat dan dibagikan.

    Saat ini, sebanyak 12 perajin batik aktif bekerja sama di bawah naungan BUMDes, tergabung dalam paguyuban pembatik bernama Giri Arum.

    Mereka bukan sekadar pengrajin, tapi pelaku sejarah yang meneruskan tradisi batik tulis yang telah hidup di Girilayu sejak zaman Mangkunegaran.

    Pendataan para pengrajin dilakukan secara terbuka melalui sistem pendaftaran, lalu dilanjutkan dengan pembinaan.

    Tak berhenti pada produksi, BUMDes juga mengembangkan eduwisata batik, membuka ruang belajar bagi wisatawan yang ingin mengenal proses batik tulis dari dekat.

    “Produk turunan batik seperti pakaian jadi dan cendera mata sedang kami dorong, sekaligus edukasi membatik untuk pengunjung,” jelasnya.

    Media sosial dan pameran menjadi jembatan penting dalam pemasaran.

    Melalui akun digital, mereka membangun jejak daring untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

    Pendampingan dari berbagai pihak memperkuat gerak BUMDes ini.

    Dari dinas koperasi, dinas pariwisata, hingga kampus-kampus besar seperti UNS, ISI, dan UMS, semua ikut hadir mendampingi melalui pelatihan dan penelitian.

    “Dukungan itu sangat berarti. Kami diberi pelatihan pengelolaan, bahkan bantuan peralatan dari dinas,” kata Slamet.

    Pemerintah desa sendiri sangat terlibat aktif, mulai dari administrasi, penyusunan regulasi, hingga koordinasi lapangan, agar operasional BUMDes berjalan lancar dan transparan.

    Meskipun sistem keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana, laporan keuangan sudah diaudit oleh dinas terkait dan dinyatakan cukup baik, meski butuh pembenahan lebih lanjut.

    “Pendanaan masih dari dana desa. Tapi yang penting, semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    BUMDes Girilayu memang masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya manusia unggul yang bisa mengelola usaha secara profesional.

    Namun Slamet yakin, dengan menguatkan pemahaman kerja dan sistem organisasi, semua perlahan bisa ditangani.

    “Harapan kami sederhana, tapi besar: semoga BUMDes bisa terus berkembang, bisa membuka unit usaha besar ke depan—termasuk sektor wisata yang lebih terintegrasi,” ucapnya penuh semangat.

    (*)

  • Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

    Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
    gelar Pahlawan
    Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
    Soeharto
    , akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
    “Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
    gelar pahlawan
    untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
    Kementerian Sosial
    (Kemensos).
    Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
    Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
    “Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
    Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
    Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
    “Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
    Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
    Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
    Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Pembagian Dividen Garuda Food, Rp350,22 Miliar Siap Disalurkan

    Jadwal Pembagian Dividen Garuda Food, Rp350,22 Miliar Siap Disalurkan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), emiten makanan ringan dan minuman terkemuka di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemegang saham dengan mengumumkan pembagian dividen tunai yang cukup besar untuk tahun buku 2024.

    Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, perusahaan menyetujui pembagian dividen senilai Rp350,33 miliar, setara 56,10 persen dari laba bersih perusahaan yang mencapai Rp687,19 miliar.

    Kapan Dividen Tunai Dibayar?

    Pembagian dividen ini menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan terhadap kepercayaan para investor, terutama setelah Garudafood mencetak rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya.

    “2024 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan Garudafood. Pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang sejarah mencerminkan efektivitas strategi kami dalam menjaga keseimbangan antara inovasi, efisiensi operasional, dan komitmen terhadap keberlanjutan,” tutur Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja.

    Adapun jadwal penting pembagian dividen yang wajib dicatat oleh investor:

    Tanggal pencatatan pemegang saham (Recording Date): 7 Mei 2025 Tanggal pembayaran dividen tunai: 21 Mei 2025

    Dengan total laba bersih Rp687,19 miliar yang meningkat 14,25 persen (year-on-year), pembagian dividen sebesar Rp350,33 miliar menandakan pengelolaan keuangan yang sehat sekaligus konsistensi dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

    Kontribusi Penjualan Domestik

    Kinerja keuangan Garudafood ditopang oleh pertumbuhan kuat pada segmen makanan dalam kemasan yang memberikan kontribusi sebesar 87,76 persen terhadap total penjualan. Segmen ini mencatat pertumbuhan 14,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara itu, pasar domestik masih menjadi tulang punggung utama Garudafood. Penjualan dalam negeri menyumbang 96,88 persen dari total pendapatan bersih, atau meningkat 16,37 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan merek dan distribusi Garudafood di pasar lokal masih sangat dominan dan efektif.

    Aksi Buyback Saham Rp50 Miliar Disetujui

    Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Garudafood juga menyetujui aksi pembelian kembali (buyback) saham senilai maksimum Rp50 miliar. Diperkirakan, buyback ini akan mencakup sebanyak 130.562.827 lembar saham atau setara dengan 0,35 persen dari total saham yang beredar.

    Aksi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menstabilkan harga saham dan meningkatkan kepercayaan investor di tengah dinamika pasar.

    Perombakan Komisaris: Haijiang Gu Gantikan Donald Reginald Gadsden

    RUPSLB juga menyetujui pengangkatan komisaris baru, yakni Haijiang Gu yang menggantikan Donald Reginald Gadsden. Perubahan ini diharapkan membawa perspektif baru dalam pengawasan dan tata kelola perusahaan.

    Susunan Lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Garudafood 2025

    Komisaris Utama: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto Pangayoman Adi Soenjoto Soeharto Sunjoto Hartono Atmadja Swen Neufeldt Haijiang Gu Komisaris Independen: Dorodjatun Kuntjoro Jakti Komisaris Independen: Fitra Dewata Teramihardja Komisaris Independen: Andi Chandra Direktur Utama: Hardianto Atmadja Fransiskus Johny Soegiarto Paulus Tedjosutikno Robert Chandrakelana Adjie Johannes Setiadharma Swadheen Sharma Fokus Garudafood di 2025: Inovasi dan Teknologi AI

    Menghadapi tantangan dan peluang di 2025, Direktur Garudafood Fransiskus Johny Soegiarto menegaskan bahwa perusahaan akan terus mendorong inovasi dan transformasi digital.

    “Garudafood akan melanjutkan fokus pada inovasi produk, proses bisnis, intensifikasi pasar, penetrasi ke sektor jasa makanan, dan transformasi digital melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk menunjang operasional bisnis,” ujarnya.

    Selain itu, optimalisasi rantai pasok, penguatan praktik berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi agenda utama perusahaan demi menjaga daya saing dan memperkuat pertumbuhan jangka panjang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI mencecar bos Perum Bulog terkait temuan 300.000 ton beras di gudang Bulog berkutu yang sempat menghebohkan pada awal 2025. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. 

    Hal itu disampaikan Anggota DPR Komisi VI Mufti Anam di hadapan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menurut kalkulasi dari fraksi dari PDI Perjuangan itu, kerugian dari 300.000 ton beras yang berkutu di gudang Bulog hampir mencapai sekitar Rp3,6 triliun.

    “Di awal 2025 ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami yaitu ada 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp12.000 itu duitnya banyak sekali, pak, Rp3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia, Pak Novi,” kata Mufti.

    Untuk itu, dia meminta agar Perum Bulog melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang di gudang Bulog.

    “Harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia,” ujarnya.

    Menurut Mufti, Perum Bulog perlu melakukan kerja sama dengan instansi yang memiliki gudang, lantaran gudang yang dimiliki Bulog juga terbatas. Namun, dia meminta agar Perum Bulog menginformasikan standarisasi gudang penyimpanan, seperti standar kelembaban untuk menjaga beras agar tetap aman.

    Menanggapi hal itu, Novi menjelaskan bahwa beras 300.000 ton yang berkutu sudah memasuki usia simpan 6 bulan. Meski begitu, dia mengeklaim kondisi dari 300.000 ton beras tersebut masih dalam kondisi baik.

    “Beras yang 300.000 ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” terangnya.

    Dalam hal susut beras, lanjut dia, batas toleransi Bulog adalah 0,02% per bulan dan Bulog akan menyimpan setelah memasuki 6 bulan.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Untuk itu, Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk sphp, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” tandasnya.

  • Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) masih memproses  Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto sebelumnya disebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa 29 April 2025 di Jakarta.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah administrasi untuk dilengkapi agar Presiden RI ke-2 H.M Soeharto bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia.

    “Sedang dalam proses ya,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga mengatakan bahwa peluang Presiden RI ke-2 Soeharto sangat besar untuk diberi gelar pahlawan nasional tahun ini.

    “Peluangnya terbuka lebar untuk Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Presiden RI ke-2 H.M Soeharto memenuhi semua persyaratan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Sayangnya, Gus Ipul belum membeberkan apa saja syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan gelar tersebut.

    “Dalam proses,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).