Tag: Soeharto

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • 3
                    
                        Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
                        Nasional

    3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 

    Wakil Menteri Sosial

    Agus Jabo Priyono
    kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum
    Partai Rakyat Adil Makmur
    (Prima) pada hari lahir (harlah) ke-4 Prima, Minggu (1/6/2025). 
    Partai tersebut memang terhitung baru. Namun, Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hiruk-pikuk panggung politik nasional.
    Perjalanannya sudah dimulai jauh sebelum masuk ke kabinet.
    Agus Jabo lahir di Magelang, 16 Mei 1969. Dia menjalani pendidikan S1-nya di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    Dikutip dari situs resmi Partai Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak duduk di bangku SMA.
    Semangat perjuangannya sebagai kader PII dilanjutkan hingga ia menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
    Semasa menjadi mahasiswa, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto pada 1996.
    Keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang keotoriteran Soeharto.
    PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti Pemilu 1999.
    Pemilu ini merupakan pesta demokrasi nasional pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.
    Setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya.
    Namun, perjalanan Agus Jabo tidak berhenti sampai di sini.
    Pada 2021, Agus Jabo bersama pengurus pusat PRD mendeklarasikan pembentukan partai baru, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Partai Prima diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
    Di bawah kepemimpinan Agus Jabo, Prima berupaya mengambil peran strategis dalam perpolitikan nasional, terutama dalam kontestasi
    Pemilu 2024
    .
    Partai Prima mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
    Pada pengumuman Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Jabo didapuk sebagai Wakil Menteri Sosial (Wamensos).
    Pada harlah kemarin, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menyinggung keberuntungan Partai Prima. 
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri merujuk pada Agus Jabo yang memiliki posisi di pemerintahan meski berasal dari partai non-parlemen. 
     
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai
    wakil menteri Sosial
    , menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia
                        Nasional

    7 Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia Nasional

    Deretan Nama Disebut Bikin Partai Prima Jadi Paling Beruntung di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah nama yang disebut-sebut turut menjadikan
    Partai Prima
    sebagai partai politik (parpol) paling beruntung di dunia.
    Penilaian Partai Prima sebagai “parpol paling beruntung di dunia” ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg),
    Juri Ardiantoro
    , dalam acara Kongres Hari Lahir ke-4 Partai Prima, di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Partai Prima dinilainya menjadi parpol paling beruntung karena partai itu bisa ikut berkuasa tanpa harus ikut Pemilu 2024.
    Sederet nama-nama tokoh disebut Juri sebagai pihak yang berkontribusi membuat Partai Rakyat Adil Makmur tersebut menjadi melejit di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” tutur Juri.
    Agus Jabo Priyono
    adalah Ketum partai itu. Dia dulu merupakan aktivis pendiri Partai Rakyat Demokratik (
    PRD
    ) di era pengujung Orde Baru.
    Juri juga menyebut nama Mugi, yakni Mugiyanto Sapin yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM). Sama seperti Agus Jabo, Mugi dulu juga merupakan aktivis yang melawan Orde Baru.
    Mugi merupakan aktivis dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan pernah diculik Tim Mawar.
    Nama selanjutnya yang disebut Juri berkontribusi terhadap kesuksesan Partai Prima adalah Pigai, yakni Menteri HAM Natalius Pigai yang merupakan atasan dari Mugi saat ini.
    Nezar Patria, nama yang disebut Juri, merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), dulunya juga aktivis kontra-Orde Baru Soeharto.
    Sama seperti Mugi, Nezar juga merupakan korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar. Nezar juga berasal dari SMID.
    Nama Budi yang disebut Juri adalah Budiman Sudjatmiko yang saat ini menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dulunya, Budiman adalah Ketua pertama PRD.

    Nama Faisol Riza juga disebut, politikus PKB yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin). Dulunya, Faisol juga merupakan aktivis PRD.
    “Saya kebetulan salah satu yang banyak bergaul dengan teman-teman aktivis ’80, ’90-an. Jadi kita tahu para pejabat ini dulunya seperti apa. Bung Pigai dulu kayak apa, Bung Mugi dulu kayak apa, Bung Jabo kayak apa. Jangankan makan pakai nasi, makan mi saja patungan. Dimasak di atas bungkus kemudian bagi-bagi dengan teman yang lain. Sekarang jadi wamen bagi-bagi mi ke masyarakat Indonesia,” kata Juri.
    Dia juga mendoakan suatu saat nanti Ketum Prima Agus Jabo bisa menjadi Wapres, bukan hanya Wamensos.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    Blak-blakan Soal Penempatan TNI di Jabatan Sipil, Said Didu: Kalau untuk Berantas Mafia, Saya Oke Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.

    “Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).

    Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional,” katanya.

    Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.

    Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai ‘sendok’ untuk menyendok ‘bubur panas Solo’.

    Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.

    Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.

  • Jangan Sampai Salah, Ini Kepanjangan Jalan Tol

    Jangan Sampai Salah, Ini Kepanjangan Jalan Tol

    Jakarta

    Setiap pengendara di Indonesia pasti tahu apa itu jalan Tol. Tapi detikers tahu gak, apa sih kepanjangan jalan Tol itu?

    Jalan Tol merupakan jalan bebas hambatan yang umumnya hanya dilintasi kendaraan roda empat atau lebih. Meski kita sering mendengar dan melintasinya, namun masih ada segelintir pihak yang belum tahu kepanjangan jalan tol.

    Hingga sekarang, tol kerap diartikan secara utuh dan apa adanya. Padahal, kata tersebut merupakan kependekan dari kalimat panjang. Nama tersebut dipilih agar lebih mudah diucapkan. Menariknya, hanya Indonesia negara di Asia yang menggunakan istilah ‘tol’. Bahkan, negara tetangga dengan bahasa melayu tak menggunakan kata tersebut untuk menafsirkan jalan bebas hambatan.

    Di Singapura dan Malaysia, jalan bebas hambatan lebih dikenal dengan sebutan expressway atau jalur cepat. Sementara masyarakat di negara-negara lain di kawasan Eropa menyebutnya freeway atau highway.

    Sejarah Singkat Tol di Indonesia

    Menurut artikel yang tayang di laman Daihatsu Indonesia, pemerintah Indonesia pada 1973 disebut menerima dana pinjaman luar negeri yang diserahkan pada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal anggaran jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Sejarah jalan tol pertama di Indonesia ditandai dengan peresmian jalan tol Jagorawi yang dilakukan Presiden Soeharto pada 9 Maret 1978 silam.

    Pembebasan tanahnya saat itu dibiayai pemerintah dan pembangunannya juga masih dilakukan perusahaan negara. Total konstruksi jalan tol Jagorawi menghabiskan dana Rp 16 miliar dengan ruas jalan sepanjang 52 kilometer. Ketika baru diresmikan, pembangunan jalan tol Jagorawi hanya meliputi ruas Jakarta – Citeureup.

    Ilustrasi sejumlah kendaraan tampak melintas di Jalan Tol Kunciran–Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (14/5/2025). Jalan tol ini akan mengalami penyesuaian tarif mulai Kamis, 15 Mei 2025 pukul 00.00 WIB. Foto: Grandyos ZafnaKepanjangan Jalan Tol

    Dikutip dari sejumlah sumber dan literasi, tol merupakan kependekan dari Tax on Location atau pembayaran pajak di tempat. Kalimat tersebut mengacu pada kewajiban pengemudi mobil membayar sejumlah biaya saat hendak masuk ke jalur bebas hambatan.

    Meski demikian, menariknya, ada sejumlah sumber lain yang menduga, jalan tol sebenarnya bukan singkatan, melainkan alih bahasa dari istilah toll road atau jalan raya berbayar.

    Nah, kira-kira detikers lebih merasa ‘sreg’ sama yang mana, nih? Tax on location atau toll road? Intinya, apapun itu, kedua istilah tersebut mengacu pada karakter dan fungsi jalan tol. Sehingga bisa dibilang sama-sama benar.

    (sfn/lth)

  • Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Tanggal ini merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

    Dalam pidato tersebut, Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah “Pancasila” kepada para pemimpin dan pendiri bangsa. Dia mengusulkan Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia yang poin-poinnya tak jauh beda dari sekarang. 

    Singkat cerita, usulan ini kemudian diterima oleh forum BPUPK dan dijadikan sebagai dasar resmi negara Indonesia. Soekarno kemudian dianggap sebagai pencetus dan penggali Pancasila. 

    “[…] aku berterimakasih syukur ke hadirat Allah SWT bahwa aku dijadikan oleh Tuhan perumus Pancasila; dijadikan Tuhan penggali daripada lima mutiara yang tertanam di dalam buminya rakyat Indonesia ini, yaitu Pancasila,” kata Soekarno dalam pidato “Indonesia akan Kuat Selama Kita Tetap Setia Pada Pancasila” (5 Oktober 1966). 

    Meski dikenal sebagai pencetus dasar negara, hidup Soekarno berakhir jungkir balik di masa tua. Dia hidup menderita, kesepian, dan terasingkan imbas statusnya sebagai tahanan politik rezim Soeharto. 

    Kejadian ini bermula setelah Jenderal Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sejak 7 Maret 1967. Soeharto ingin menghilangkan peran dan kekuatan Soekarno sebagai tokoh besar.

    Mulanya, Soeharto meminta Soekarno segera keluar dari Istana Negara. Soekarno kemudian ditempatkan di Istana Bogor. Namun, akibat terus-menerus diinterogasi imbas statusnya sebagai tahanan politik, pria kelahiran 6 Juni 1901 itu tak betah.

    Akhirnya, Soekarno ditempatkan di Wisma Yaso pada 1969. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Hari-hari Terakhir Sukarno (2013) menyebutkan bahwa selama berada di Wisma Yaso, Soekarno dijaga dengan sangat ketat dan dilarang berkomunikasi dengan dunia luar.

    Sehari-hari, Soekarno hidup sendirian sambil terus-menerus menjalani interogasi terkait keterlibatannya dalam tragedi Gerakan 30 September. Situasi ini membuat Soekarno mengalami depresi dan jatuh sakit. Dia bahkan kerap berbicara sendiri.

    Diketahui, Soekarno memang menderita penyakit ginjal. Selama masa kekuasaannya, dia sempat menjalani pengobatan untuk penyakit tersebut. Namun, setelah ditahan, dia tidak lagi mendapatkan akses pengobatan yang memadai.

    Satu-satunya dokter yang bisa diaksesnya hanyalah seorang dokter hewan, yang tentu tak bisa memberikan obat terbaik. 

    Akibatnya, Soekarno harus bergelut setiap hari dengan tekanan mental dan rasa sakit akibat penyakit ginjalnya. Kondisi ini semakin memburuk hingga akhirnya kritis dan berujung wafat pada 21 Juni 1970.

    Meskipun telah wafat, Soeharto tetap berupaya menghapus jejak peran Soekarno dalam sejarah bangsa, salah satunya terkait Pancasila. Sejak 1970, Soeharto melarang peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang sebelumnya rutin diperingati sejak tahun 1964.

    Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa ajaran Soekarno tidak lagi diperbolehkan. Sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia (2007) menyebut, pelarangan berjalan lewat publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto. 

    Dia membuat propaganda bahwa Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni adalah salah. Selain itu, dia juga meminta masyarakat percaya kalau Pancasila bukan dicetuskan Soekarno, melainkan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPK tahun 1945. Sebagai gantinya, pemerintah lebih memilih merayakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tiap 1 Oktober. 

    Peran Soekarno dalam kelahiran Pancasila kemudian mulai dimunculkan lagi setelah rezim Orde Baru berakhir. Puncaknya, pada 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional yang berpatokan pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

    (mfa)

  • Mentan Ungkap Ramalan dari AS, Bawa Kabar Baik buat Beras RI

    Mentan Ungkap Ramalan dari AS, Bawa Kabar Baik buat Beras RI

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimis produksi beras tahun ini bisa mencapai 34 juta ton, lebih tinggi dari target yang sebesar 32 juta ton. Hal ini berdasarkan ramalan yang disampaikan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture).

    “Kemudian yang lebih menarik adalah data USDA, Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Agriculture. Itu merilis bahwasannya diprediksi estimasi tahun ini mencapai produksi kita 34,4 juta ton, dari target yang diberikan pada kami adalah 32 juta ton,” ujar Amran dalam acara syukuran 4 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di kediaman pribadinya, Jumat (30/5/2025).

    Apalagi saat ini cadangan beras Indonesia berhasil mencapai 4 juta ton atau yang paling tinggi dalam 57 tahun terakhir. Tercatat cadangan beras tertinggi Indonesia sebelumnya adalah sebesar 3 juta ton yang terjadi pada tahun 1984.

    “Tetapi tanda-tandanya hari ini sudah ada. Stok kita 4 juta ton itu tertinggi selama 57 tahun dan yang tertinggi selama ini adalah 3 juta ton yaitu tahun 1984. Di mana Pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto) waktu itu mendapatkan penghargaan dari FAO,” tutur Amran.

    Bahkan tahun 2026 cadangan beras Indonesia diharapkan bisa lebih tinggi dari 4 juta ton. Syaratnya pembangunan irigasi 2 juta hektare yang digarap oleh Kementerian PU berjalan baik, disertai dengan iklim yang mendukung untuk sektor pertanian.

    Menurut Amran, pemerintah terus bekerja mendukung sektor pertanian Indonesia bergerak maju. Beberapa hal yang dilakukan adalah membenahi tata kelola pupuk, penyediaan alat mesin pertanian, optimalisasi lahan, cetak sawah, hingga membangun irigasi.

    Adapun dari 4 juta ton cadangan beras saat ini, 2,4 juta ton di antaranya berasal dari dalam negeri selama 5 bulan terakhir. Padahal pada capaian sebelumnya, pengadaan beras dalam negeri hanya mencapai 1,7 juta ton dalam waktu 12 juta.

    “Yang terpenting adalah perlu kami jelaskan bahwasannya 5 bulan ini pengadaan kita 2,4 juta ton itu dalam negeri. Saya ulangi, pengadaan kita itu 2,4 juta ton dalam negeri selama 5 bulan. Dulunya itu hanya 1,2 juta selama 12 bulan. Artinya apa? Ini adalah kemajuan signifikan,” imbuh Amran.

    Adapun serapan 2,4 juta ton ini setara dengan 80% target yang dipasang oleh Perum Bulog. Atas capaian ini, Amran juga menggelar syukuran di kediaman pribadinya dengan mengundang yatim piatu dan para penghafal Alquran.

    “Kita syukuran kecil-kecilan bersama anak yatim piatu, bersama anak-anak kita yang hafal Alquran. Kita bersyukur, kita berdoa bersama semoga ke depan lebih baik daripada kemarin,” tutupnya.

    (ily/fdl)

  • Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Jombang (beritajatim.com) — Sejumlah pejabat dan aktivis era 1990-an dijadwalkan hadir dan memberikan testimoni dalam gelaran Alumni Tilik Kampus dan Reuni Akbar Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang 2025.

    Acara ini menjadi momentum penting bagi Undar untuk menegaskan kontribusinya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) multidimensi—berkompeten secara akademis, vokal dalam pergerakan sosial, dan berperan di berbagai level kepemimpinan.

    Ketua Pelaksana Reuni Akbar Undar 2025, Nur Rohman, menyatakan bahwa antusiasme alumni sangat tinggi. Para alumni dari berbagai daerah di Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk datang ke kampus yang berlokasi di Jalan Gus Dur, Jombang.

    “Ini rombongan dari Jateng sudah ada yang sampai Jombang. Kalau yang dari Cirebon, Indramayu dan beberapa daerah Jabar lainnya nanti malam sampai di Undar,” kata alumnus Fakultas Teknik angkatan 1995 tersebut, Jumat (30/5/2025).

    Sejak Jumat (30/5/2025) siang, suasana kampus Undar sudah mulai bersolek. Sejumlah alumni datang lebih awal. Panitia pun menyambut kedatangan mereka dengan hangat, menyediakan fasilitas istirahat, dan memasang ucapan selamat datang di gerbang utama kampus.

    Acara resmi akan dimulai Sabtu (31/5/2025) malam, diawali dengan sambutan Rektor Undar, Amir Maliki Abitolkha. Ia akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para alumni serta menggambarkan perkembangan terbaru kampus.

    Malam harinya, sesi Selayang Pandang akan menghadirkan para mantan aktivis Undar yang dahulu menjadi motor penggerak perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Mereka di antaranya Syamsunar, Muhammad Rifki, dan Munasir Huda.

    Dua nama terakhir pernah menjadi tahanan politik setelah ditangkap saat demonstrasi besar di Gedung DPR RI pada Desember 1993 dengan tuntutan ‘Seret Soeharto ke Sidang Istimewa’. Keduanya sempat ditahan di Rutan Salemba.

    Aktivis lainnya yang dijadwalkan menyampaikan pandangan mereka adalah Kholilurrahman Wafi, Ubaidillah Haris, serta Agus Jui Purmawan, mantan Ketua SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Testimoni mereka akan menjadi refleksi penting tentang peran alumni dalam sejarah demokrasi Indonesia.

    Sementara pada Minggu siang, acara berlanjut dengan kehadiran sejumlah alumni yang kini memegang posisi strategis di pemerintahan. Mereka antara lain Bupati Blora Jawa Tengah Arief Rohman, anggota DPR RI dapil Jawa Tengah IV Hamid Noor Yasin, anggota DPRD Jawa Tengah dapil 12 Abdul Aziz, serta Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim Ahmad Jazuli, yang juga dikenal sebagai mantan Pj Bupati Mojokerto dan mantan Sekdakab Jombang.

    “Tujuan utama dari reuni akbar ini bukan sekadar nostalgia, namun juga memperkuat jaringan alumni dalam berbagai sektor, membuka ruang kolaborasi lintas bidang, dan menegaskan bahwa Undar Jombang telah melahirkan SDM yang berkiprah di ranah politik, birokrasi, hingga aktivisme, serta sektor lain,” pungkasnya. [suf]

  • HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS), mengajukan rencana go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Manajemen perusahaan menyampaikan, langkah ini diambil seiring dengan perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan. Ke depan, fokus utama kegiatan usaha akan dialihkan dan ditopang oleh anak usaha HITS, yaitu PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI).

    “Dengan adanya perubahan arah bisnis tersebut, HITS tidak lagi memerlukan pendanaan dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan capital raising di masa mendatang,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Manajemen juga menambahkan, HUMI akan lebih fokus dalam mengelola portofolio investasi serta aset secara fleksibel, tanpa tekanan dari volatilitas harga saham di pasar publik. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengembangan bisnis, serta membuka ruang bagi restrukturisasi usaha.

    Dijelaskan pula bahwa kondisi arus kas (cash flow) perseroan saat ini menjadi pertimbangan penting. HITS dinilai sudah tidak mampu membagikan dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, melalui proses go private, pemegang saham publik diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan hukum.

    Apabila rencana tersebut disetujui, penawaran pembelian saham publik akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Tender Sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP).

    Berikut jadwal sementara proses go private HITS:

    Perkiraan pernyataan efektif dari OJK: 19 Juni 2025Pengumuman revisi atau tambahan pernyataan tender final: 23 Juni 2025Masa Penawaran Tender Sukarela: 24 Juni-24 Juli 2025

    Sebagai bagian dari proses ini, HITS akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2025.