Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    Aktivis 98 Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Putri Megawati Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Munculnya sebagian gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

    Bahwa kata Puan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

    “Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025),

    Lebih lanjut, Puan menerangkan, kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak.

    “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

    Diketahui, munculnya penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

  • Presiden Prabowo kenalkan putranya kepada Presiden Macron dan Brigitte

    Presiden Prabowo kenalkan putranya kepada Presiden Macron dan Brigitte

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan putranya semata wayang Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang akrab disapa Didiet, kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron.

    Momen itu terjadi saat Presiden Prabowo dan Presiden Macron berjalan menuju ruang kredensial di area dalam Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, sebagaimana disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden.

    Langkah Presiden Prabowo kemudian terhenti tepat di depan pintu masuk Istana, kemudian Presiden Prabowo memperkenalkan putranya itu kepada Macron dan Brigitte.

    Didiet kemudian bersalaman dengan Presiden Macron, sembari berbincang-bincang singkat. Kemudian, Presiden Prabowo memperkenalkan Didiet kepada Brigitte dan keduanya lanjut bersalaman sambil berbincang-bincang.

    Selepas itu, Presiden Prabowo mengantarkan tamunya masuk ke ruang kredensial untuk melanjutkan rangkaian acara, yaitu penandatanganan buku tamu, sesi foto bersama, dan masuk ke ruang kerja Presiden untuk pertemuan empat mata.

    Di ruang kerja Presiden Prabowo, Presiden Macron dan Brigitte sempat mendengarkan penjelasan Presiden Prabowo mengenai dua lukisan yang terpajang, yaitu lukisan potret diri Presiden Ke-1 RI Soekarno dan lukisan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai.

    Dua lukisan itu menarik perhatian Presiden Macron saat masuk ruang kerja Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menjelaskan sosok Soekarno, kemudian lanjut menjelaskan aksi heroik Ngurah Rai dan pasukannya, Ciung Wanara, dalam pertempuran Perang Puputan Margarana melawan pasukan penjajah Hindia Belanda.

    Ibu Negara Prancis Brigitte Macron juga ikut mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo mengenai dua lukisan tersebut.

    Selepas itu, Presiden Prabowo, Presiden Macron beserta Brigitte Macron foto bersama, dan dua pemimpin negara memulai pembicaraan empat mata.

    Brigitte Macron pun keluar dari ruang kerja Presiden dan diantarkan oleh Didiet menuju kendaraannya. Brigitte kemudian meninggalkan lokasi Istana Merdeka.

    Didiet merupakan lulusan Parsons School of Design (École Parsons à Paris), salah satu kampus ternama di Paris yang fokus pada seni dan desain.

    Putra Presiden Prabowo yang juga cucu Presiden Ke-2 RI Soeharto itu diketahui sempat cukup lama menetap dan berkarier sebagai desainer di Paris, Prancis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sindir Ratna Sarumpaet, Netizen: Penyebar Hoaks Oplas Itu Kini Ingin Menulis Ulang Sejarah Indonesia

    Sindir Ratna Sarumpaet, Netizen: Penyebar Hoaks Oplas Itu Kini Ingin Menulis Ulang Sejarah Indonesia

    “Kalau kita lihat istilah orde lama sendiri, pemerintah orde lama tidak pernah menyebut dirinya orde lama. Kalau orde baru itu memang menyebut itu adalah orde baru,” ujar Fadli dalam videonya yang beredar (27/5/2025).

    Dikatakan Fadli, penting untuk menulis sejarah dengan pendekatan yang lebih positif terhadap seluruh pemimpin bangsa.

    Ia menekankan bahwa setiap pemerintahan, mulai dari era Soekarno, Soeharto, hingga Jokowi, tentu memiliki kekurangan, tetapi juga mencatat banyak pencapaian yang patut diapresiasi.

    “Apakah dari zaman Bung Karno, pak Harto, sampai pak Jokowi kalau mau dicari kesalahannya pasti ada. Gak ada yang sempurna,” tegasnya.

    Fadli mengajak agar penulisan sejarah lebih berfokus pada kontribusi dan keberhasilan para pemimpin dalam membangun bangsa.

    “Yang mau kita tonjolkan penulisan sejarah ini lebih banyak juga kepentingannya untuk nasional kita. Nasional interest, integritas kita sebagai negara, tentu lebih banyak pencapaian, apa yang dicanangkan, mungkin catatan dari apa yang belum tercapai,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa bangsa ini tidak sedang menyusun sejarah untuk memperbesar kekurangan, melainkan mencatat warisan kontribusi dari para pemimpin bangsa.

    “Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan. Dari Bung Karno, pak Harto, sampai pada pak Jokowi,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK Nasional 28 Mei 2025

    Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK Nasional 28 Mei 2025

    Ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Puan Serahkan ke Dewan GTK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR
    Puan Maharani
    menegaskan, usul pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden Ke-2 RI
    Soeharto
    harus melalui kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    “Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Politikus PDI-P itu menyebutkan, sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
    Puan juga berharap proses kajian dilakukan secara obyektif.
    “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, ratusan orang dari sejumlah elemen aktivis 1998 menyatakan sikap menolak usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    Aktivis ’98 dari ISTN Jakarta Jimmy Fajar Jimbong menilai, masa kepemimpinan Soeharto telah menelan begitu banyak korban jiwa.
    “Dulu zaman ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang,” kata Jimmy.
    Aktivis ’98 lainnya, Mustar Bona Ventura, mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998.
    “Ini adalah peringatan bukan cuma sekadar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” ujar Mustar.
    “Kami keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai yang kita perjuangkan lahirnya dulu reformasi di tahun ’98,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berpeluang mendapat gelara Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Saat ini, kajian soal gelar Pahlawan Nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan rampung Mei 2025.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    “Sekali lagi Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” sambungnya.

    Menurut dia, syarat-syarat terkait pengajuan gelar pahlawan nasional sudah selesai. Soeharto sendiri sudah dua kali diajukan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2010 dan 2015.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau (Soeharto) itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ucap Gus Ipul.

     

  • Sejarah Nilai Rupiah, dari Jaminan Emas hingga Redenominasi

    Sejarah Nilai Rupiah, dari Jaminan Emas hingga Redenominasi

    Memasuki era Orde Baru, kebijakan moneter mengalami perubahan. Pemerintah meluncurkan pecahan uang kertas baru bernilai 50.000 rupiah yang menampilkan gambar Presiden Soeharto. Akan tetapi, stabilitas moneter ini tidak bertahan lama.

    Krisis moneter Asia tahun 1998 berdampak besar pada perekonomian Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot hingga 80%, dari Rp2.300 per dolar AS pada tahun 1997 menjadi Rp16.000 per dolar AS pada Juni 1998. Dampak krisis ini begitu signifikan sehingga pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan pecahan 100.000 rupiah yang hingga kini tetap menjadi nominal tertinggi dalam sejarah mata uang Indonesia.

    Pada tahun 2013, Bank Indonesia (BI) mengajukan wacana redenominasi dengan rencana menghilangkan tiga angka nol pada nominal mata uang (misalnya Rp1.000 menjadi Rp1). Akan tetapi, rencana ini akhirnya ditunda karena berbagai pertimbangan, termasuk kekhawatiran akan kebingungan di kalangan masyarakat.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Perusahaan Tommy Soeharto Lagi Cari Banyak Kru Kapal, Kirim CV ke Sini

    Perusahaan Tommy Soeharto Lagi Cari Banyak Kru Kapal, Kirim CV ke Sini

    Jakarta –

    Perhelatan Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 resmi digelar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025) selama tiga hari pada 26 hingga 28 Mei 2025. Perhelatan ini turut dihadiri sejumlah raksasa maritim dalam negeri.

    Berdasarkan lawatan detikcom, terdapat salah satu perusahaan milik putra Presiden ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, yakni PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI). Kehadiran Humpuss dalam perhelatan ini hendak memberi tahu publik terkait komitmen perseroan dalam penerapan prinsip ESG dalam lima tahun ke depan.

    Selain itu, dalam gelaran IMW 2025 ini Humpuss juga membuka lowongan pekerjaan. Lowongan kerja ini terbuka untuk seluruh tingkatan, baik lulusan baru maupun pengalaman.

    “Kita open talent, kalau memang cocok sebagai kru kapal, itu bisa. Nanti drop CV di kita nanti bisa kita, kalau memang cocok dan rezekinya, mungkin bisa kita panggil,” kata Project Manajer Humpuss Maritim Indonesia, Yudhis, saat ditemui detikcom di lokasi, JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Yudhis mengatakan, Humpuss membutuhkan tenaga kerja setiap tahun untuk perwira kapal. Ia menyebut, pihaknya juga turut menyalurkan tenaga kerja maritim untuk perusahaan lain di bawah naungan Humpuss.

    “Targetnya sebanyak-banyaknya. Tahun 2024 kita sempat bisa mendistribusikan kru itu banyak, 10.000 orang,” jelasnya.

    Namun begitu, Yudhis tak menyebut angka pasti gaji dari pekerja yang direkrutnya dalam acara IMW. Namun begitu, ia memastikan gaji Humpuss sesuai dengan standar gaji industri maritim.

    Di temui terpisah, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Corporate University Maritime Training Center, turut hadir membuka pelatihan untuk para awak kapal. Pelatihan yang ditawarkan juga juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

    Analis Pertamina Maritime Training Center Rieza Melani menjelaskan, kliennya berasal dari perusahaan perkapal, agen pelatihan awak kapal, hingga perusahaan maritim luar negeri.

    “2024 kurang lebih itu totalnya itu kurang lebih ada 25.000 peserta (pelatihan). Itu campuran, mulai dari awak kapal sampai yang non-mandatori atau kemaritiman. 80% berasal dari eksternal (Pertmina),” ujar Reiza.

    Ia menyebut, pihaknya turut membuka kesempatan bagi publik maupun perusahaan yang hendak mendaftar pelatihan. Reiza menyebut, perhelatan IMW 2025 ini juga menjadi salah satu langkah memperluas jangkauan pasar Pertamina Maritime Training Senter.

    “Sebagian tenant dari booth expo ini, memang sudah ada yang menjadi rekaman kami, ataupun ada perusahaan-perusahaan baru yang baru kenal sama kami. Jadi kami bisa memberikan awarness juga,” jelasnya.

    Melalui booth pameran di IMW 2025, Pertamina Maritime Training Center juga hendak mengenalkan teknis pelayaran. Dalam booth ini, Reiza turut menghadiri alat simulasi pelayaran.

    “Dari operator kami bisa memberikan edukasi bagaimana bisa memberi komando di atas kapal itu seperti apa. Tapi kalau di kantor kami, simulator kami ini 360, jadi sangat real, termasuk suara, sama bisa di seting (cuacanya),” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Sebab, menurut dia, sejarah cenderung memiliki subjektivitas tinggi lantaran ditulis dari pandangan yang dimiliki oleh pihak pemenang.

    “Penulisan ulang sejarah tadi itu harus diletakkan dalam rangka pelurusan sejarah, meletakkan sejarah kita kembali dalam bingkai merah putih, apalagi itu tentang sejarah ke-Indonesiaan,” ucapnya

    Untuk itu, dia memandang penulisan sejarah Indonesia versi baru tersebut justru seharusnya dimaksudkan untuk meluruskan sejarah yang ada di Tanah Air.

    “Umpama, ada banyak hal ya dari mulai peristiwa (tahun) ’48 peristiwa ’66, ’67, dan beberapa peristiwa lainnya yang menurut kita itu harus kita letakkan dalam kerangka sejarah yang benar tadi itu,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Itu yang kita maksud dengan pelurusan sejarah begitu lho, sehingga penulisan ulang sejarah dan pelurusan sejarah itu adalah bagian dari merekonsiliasi sejarah bangsa kita.”

    Adapun terkait polemik yang muncul atas rencana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Ke-2 RI Soeharto, dia meminta agar rencana tersebut untuk tidak diteruskan.

    “Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya ya itu jangan diteruskan ya, gitu lah,” tuturnya.

    Dia meminta para aktivis 1998 untuk merenungkan kembali mengenai rencana pemberian gelar pahlawan tersebut, berkaca atas aksi menuntut reformasi yang dilakukan justru untuk menggulingkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    “Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan ya, nah terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu, ya berarti pengkhianatan?” kata Bupati Tapanuli Tengah itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Raih Penghargaan Perempuan Muda Inspiratif Nasional

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, kembali menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai Outstanding Young Public Leader of The Year dalam ajang Leading Women Award 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh President Director CNN Indonesia, Titin Rosmasari, pada Kamis (15/5/2025) di Jakarta.

    Vinanda, yang akrab disapa Mbak Wali, menjadi wali kota termuda yang dilantik pada 20 Februari lalu. Ia dikenal memiliki kiprah menonjol baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Vinanda fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan dengan misi memastikan tidak ada warga putus sekolah dan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kediri.

    “Untuk seluruh perempuan Indonesia jangan pernah takut bermimpi. Teruslah berinovasi dan tunjukkan bahwa kalian mampu serta berhak memimpin,” ujar Mbak Wali usai menerima penghargaan.

    Vinanda menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, terutama keluarga yang selama ini selalu membersamainya. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi perempuan lain di seluruh Indonesia.

    “Harapannya ini bisa menginspirasi bagi seluruh perempuan Indonesia. Lalu juga memberikan dorongan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk berinovasi dan bekerja keras memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Utusan Khusus Sekjen PBB Bidang Air Retno Marsudi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]