Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Ketua Komisi IV DPR Tegaskan Komitmen Ratifikasi Keanekaragaman Hayati

    Ketua Komisi IV DPR Tegaskan Komitmen Ratifikasi Keanekaragaman Hayati

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menegaskan laut Indonesia bukan sekadar kedaulatan negara. Dia mengatakan keberadaan laut juga punya peran ketahanan pangan dan kelangsungan hidup nasional.

    “Kesehatan laut adalah isu kelangsungan hidup nasional, ketahanan pangan, dan kedaulatan kami. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di jantung segitiga terumbu karang-pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” kata Titiek, Rabu (11/6/2025).

    Pernyataan itu disampaikan dalam peluncuran Koalisi Parlemen untuk Perlindungan Laut atau International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Univesitaire Mediterraneen (CUM) de Niza, Green Zone, Prancis, Minggu (8 Juni 2025). Forum ini dihadiri oleh 80 orang anggota parlemen dari 20 negara ini.

    Titiek melanjutkan, Komisi IV DPR RI membentuk Kaukus Laut lintas partai, yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi untuk mengintegrasikan isu darat dan laut.

    “DPR RI berkomitmen menjadi anggota aktif dan konstruktif dalam koalisi ini. Kita tidak hanya bertugas sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut bagi generasi kini dan mendatang,” tegas Titiek.

    Di samping itu, Titiek mengatakan salah satu pencapaian dalam pertemuan tingkat tinggi itu adalah dukungan legislatif terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), yang memungkinkan pertukaran utang sebesar $35 juta untuk perlindungan terumbu karang.

    Selain itu, Titiek menekankan bahwa DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi yang baru diluncurkan.

    Titiek juga menyatakan komitmennya meratifikasi biodiversity beyond national jurisdiction atau BBNJ (keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional), dengan memperkuat koordinasi antar-kementerian, dan memperluas kawasan konservasi dekat laut lepas.

    “Kami ingin belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Indonesia berkomitmen melindungi 30% wilayah lautnya pada 2045, didukung oleh lembaga kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

    (jbr/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Doa Bersama di Astana Giribangun, Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Regional 8 Juni 2025

    Doa Bersama di Astana Giribangun, Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Regional 8 Juni 2025

    Doa Bersama di Astana Giribangun, Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    – Jemaah Dzikir Nurul Wathon Al-Hambalangi Wal-Khitton – Indonesia menggelar kegiatan zikir bersama di Makam Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, di
    Astana Giribangun
    , Minggu (8/6/2025) siang.
    Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan hari lahir Soeharto dan bertujuan untuk mendoakan agar mantan presiden tersebut segera dinobatkan sebagai
    pahlawan nasional
    .
    Acara dimulai dengan pembacaan zikir tahlil di depan
    makam Soeharto
    dan Ibu Tin, dilanjutkan dengan sejumlah sambutan, dan ditutup dengan doa.
    Ketua Penyelenggara, Mayor Jenderal TNI Heriyanto Saputra menyatakan, Majelis Dzikir Nurul Wathon menyelenggarakan dzikir ini untuk mendoakan Soeharto, bangsa, dan negara.
    “Intinya kami berharap perjuangan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara saat ini dalam menjaga kedaulatan negara, TNI, Polri, serta menjaga keamanan dan pertahanan negara itu dikuatkan dengan doa, pasti akan dapat ridho dari Allah,” ungkapnya saat diwawancarai.
    Perwakilan dari Cendana, Abi Fathi menambahkan, doa bersama yang dilakukan bertepatan dengan bulan Soeharto kali ini merupakan bentuk syukur atas hari lahirnya Presiden Kedua Indonesia.
    Ia juga menekankan pentingnya menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh
    founding father
    Soekarno dan Soeharto, yang menurutnya telah memberikan contoh yang baik.
    “Kami merasa terpanggil bahwa Soeharto layak mendapatkan dukungan sebagai pahlawan nasional. Mengenai para pihak yang gonjang-ganjing di Jakarta, itu adalah riak-riak demokrasi yang menurut saya kurang pas. Karena kita harus melihat fakta dan data,” jelasnya.
    Fathi juga mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan usulan agar Soeharto diangkat menjadi
    Pahlawan Nasional
    pada tahun ini.
    Surat usulan tersebut telah dikirimkan ke Kementerian Sosial dan Presiden Prabowo Subianto. “Saya pribadi sudah 2-3 kali mengajukan surat usulan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert Nasional 6 Juni 2025

    Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert Nasional 6 Juni 2025

    Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menjamu jajaran pemain dan pelatih tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia dengan makan siang di kediaman pribadinya, Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025) siang hingga sore.
    Momen ini bertepatan dengan
    hari raya Idul Adha
    1446 Hijriah.
    Biro Pers Sekretariat Presiden membagikan sejumlah foto momen pertemuan itu melalui keterangan resmi kepada awak media.
    Dalam foto yang dibagikan, tampak Prabowo mulanya menyambut satu per satu pemain timnas di pintu kediaman.
    Salah satu yang dibagikan potretnya adalah ketika Prabowo menyalami dan berbincang dengan penyerang timnas,
    Ole Romeny
    .
    Ole ialah pencetak gol tunggal saat Indonesia mengalahkan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis (5/6/2025) malam melalui tendangan penalti.
    Prabowo yang berbaju putih itu menyalami Ole dan jajaran pemain timnas lainnya yang memakai jersey merah khas Skuad Garuda.
    Selain pemain, Kepala Negara juga tampak menyalami pelatih timnas,
    Patrick Kluivert
    , yang berjas biru tua.
    Pada beberapa foto lainnya terlihat momen Prabowo berdiri dan bertepuk tangan bersama jajaran pemain dan pelatih
    timnas Indonesia
    .
    Ada pula foto Prabowo dikelilingi seluruh pemain timnas.
    Di foto itu tampak Kepala Negara menunjuk salah seorang pemain dengan bangganya.
    Makan siang itu juga dihadiri sejumlah anggota keluarga Prabowo, antara lain putranya, Didit Hediprasetyo, yang kerap disapa Didit Prabowo, hingga mantan istri, Titiek Soeharto.
    Pertemuan yang berlangsung hangat itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
    Usai mendampingi timnas, Erick membeberkan bahwa Presiden Prabowo menitipkan pesan kepada Skuad Garuda untuk percaya diri dalam laga selanjutnya melawan Jepang pada Selasa (10/6/2025).
    “Tadi Bapak Presiden pesan, jangan minder. Kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua,” ujar Erick saat ditemui di depan kediaman Prabowo, usai pertemuan.
    Prabowo, lanjut Erick, menegaskan agar timnas tetap tampil maksimal saat melawan Jepang meski sudah memastikan tiket lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026.
    “Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ke playoff. Nah, kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi, jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus,” beber dia.
    Timnas Indonesia
    dijadwalkan bertolak ke Jepang pada Sabtu (7/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunung Arab Berubah Hijau Disebut Tanda Kiamat, Ulama RI Buka Suara

    Gunung Arab Berubah Hijau Disebut Tanda Kiamat, Ulama RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena gurun di wilayah Arab yang berubah menjadi hijau kerap kali dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. Hal ini pun memancing sejumlah ulama Indonesia untuk buka suara.

    Sebelumnya, media The New Arab telah menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Menurutnya, hijaunya pegunungan Arab disebabkan oleh tingginya curah hujan di bulan Desember lalu. Meski demikian, sebagian masyarakat mengaitkan hal ini sebagai tanda-tanda datangnya kiamat.

    Ulama dan Guru Besar Tafsir Quran Profesor Quraish Shihab mengimbau agar masyarakat jangan cepat-cepat mencap fenomena itu sebagai hal ‘aneh’. Pasalnya, tidak seluruh daerah di Arab Saudi merupakan daerah tandus. Ada juga daerah yang sudah ditumbuhi tumbuhan hijau sejak lama. Salah satunya daerah Taif.

    “Sebenarnya Saudi itu tidak seluruhnya tandus. Daerah Taif itu hijau…. Ya memang sejak dulu sudah hijau, jangan lantas dianggap bahwa ya itu tanda kiamat,” ujar Shihab dalam program Shihab&Shihab di YouTube, dikutip Minggu (15/1/2023).

    Mantan Menteri Agama di era Presiden Soeharto itu menambahkan, Nabi Muhammad SAW memang pernah menyebutkan sejumlah tanda-tanda kiamat, dan sebagian sudah terlihat sejak lama.

    “Memang ada tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Nabi SAW dan itu banyak sudah kita lihat. Misalnya kedurhakaan anak terhadap orang tua, misalnya perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Itu sudah kita lihat. Misalnya menjamurnya perzinaan, itu tanda-tanda kiamat, semua itu tanda-tanda umum,” ucapnya.

    Namun, Quraish mengatakan ada tanda-tanda besar kiamat yang saat ini belum muncul seperti matahari yang terbit dari sebelah barat.

    Sebelumnya, mengutip The New Arab, fenomena penghijauan ini buntut dari kekeringan parah pada Oktober-November. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kerajaan, Raja Salman sempat meminta semua orang untuk berdoa mendatangkan hujan.

    Sebenarnya peningkatan hujan juga diupayakan badan meteorologi setempat. Mengutip The National News, program peningkatan hujan telah dimulai November di Riyadh, Hail dan Qassim, dan akan dipindahkan pada musim panas ke Abha.

    Hal sama juga dimuat media Haramain Sharifain. Disebutkan bagaimana Makkah menerima hujan 2-3 hari setiap tahun mengalami hujan terus menerus setiap dua hari sekali selama sekitar seminggu terakhir.

    “Alhasil lanskap dan lembah Dua Kota Suci menjadi hijau di tengah pasokan air hujan yang terus menerus. Namun diperkirakan lanskap akan kembali tandus setelah musim hujan reda,” tulis media itu dikutip Selasa (10/1/2023).

    Di sisi lain, fenomena ini ditanggapi berbeda-beda oleh warga Arab Saudi. Mereka malah membagikan gambar dan video mereka sendiri tentang tanaman hijau yang mengesankan, yang telah menyebar ke daerah lain, termasuk pemerintahan kota Laith, Taif dan Jeddah.

    “Alhamdulillah dan terima kasih kepada Tuhan saja, kami meminta Yang Mahakuasa untuk mengabadikan (tanaman hijau) sebagai berkah bagi kami dan melindunginya. dari menghilang,” kata seorang pengguna Twitter.

    (tps/tps)

  • Masjid Agung Yogyakarta Dipadati Ribuan Umat Muslim

    Masjid Agung Yogyakarta Dipadati Ribuan Umat Muslim

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ribuan umat Muslim memadati kompleks Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, Jumat pagi (6/6/2025), untuk melaksanakan salat Iduladha 1446 Hijriah. Salat berlangsung khusyuk sejak pukul 06.30 WIB.

    Bertindak sebagai imam dan khatib, ustaz Drs. H. Sukirman, M.A. menyampaikan khotbah dengan tema Implementasi Ibadah Salat dan Kurban dalam Kehidupan Masyarakat.

    Pelaksanaan salat Iduladha di Masjid Gedhe Kauman tahun ini berlangsung tertib dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas oleh pihak kepolisian dan relawan. Masjid yang berada di kompleks Keraton Yogyakarta ini memotong puluhan hewan kurban yang kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk luar kota.

    Penyembelihan hewan kurban di kawasan Kampung Kauman dilakukan di tiga titik, salah satunya di halaman Masjid Gedhe Kauman sebagai Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta, di barat Alun-Alun Utara.

    Di Masjid Gedhe Kauman sendiri, tercatat sebanyak 11 ekor sapi dan 16 ekor kambing yang akan dipotong. Jumlah tersebut masih dapat bertambah menjelang sore atau malam hari.

    Beberapa hewan kurban yang dipotong di lokasi ini berasal dari sejumlah tokoh, seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan anggota DPR RI Titiek Soeharto.

    Dua titik pemotongan lainnya berada di sekitar makam pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, yang memotong 6 sapi dan 29 kambing, serta titik di sebelah timur Kauman yang menyembelih 4 sapi dan 4 kambing.

    Pembagian lokasi penyembelihan dilakukan untuk mempercepat proses dan mengatasi keterbatasan tempat. Panitia pun menyiapkan empat jagal yang dibantu oleh puluhan anggota Pemuda Muhammadiyah.

    Daging kurban tahun ini tidak hanya dibagikan kepada warga Kauman dan Kota Yogyakarta, tetapi juga disalurkan hingga ke luar kota bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    GELORA.CO –  Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufufafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu, bukan milik Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Sandi mengatakan, akun Fufufafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran.

    Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut ‘merestui’ pemakzulan Gibran.

    “Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa; akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran,” ungkapnya, dikutip dari Wartakotalive.com, Rabu (4/6/2025).

    Terkait dengan akun Fufufafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran.

    Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan.

    Tentang Akun Fufufafa

    Sebelumnya, akun Fufufafa yang disorot jejak digitalnya karena diduga milik Gibran itu, pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X.

    Akun itu menemukan jejak digital penghinaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hediprasetyo. 

    Berdasarkan penelusuran, Fufufafa juga melontarkan hinaan kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Selain itu, akun Fufufafa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, salah satu adalah etnis Papua. 

    Pakar Telematika, Roy Suryo pun meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun Fufufafa itu loud and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo ataupun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

    Roy Suryo mengaku menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan socio technical, Roy Suryo mengamati pada cara menulis di akun Fufufafa dan hasilnya beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari, nama usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Kemudian, pada pendekatan pure technical, kata Roy Suryo, akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufufafa, yakni 0899 belakangnya 33.

    “Nomor tersebut ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan yakni email Chili Pari langsung masuk ke Fufufafa. Itu artinya clear betul tidak bisa terbantahkan lagi,” ujar Roy Suryo.

    Mengenai hal ini, Roy Suryo mengaku tidak memiliki niatan apapun saat memberikan pernyataan soal Fufufafa, dirinya hanya berharap kejujuran segera diungkap.

    “Kalau iya katakanlah iya kalau tidak katakanlah tidak,” katanya lagi.

    Landasan Usulan Pemakzulan Gibran

    Selain menyinggung persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial “Fufufafa” itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan Gibran sebagai wapres. 

    Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Forum Purnawirawan TNI menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai sarat pelanggaran hukum. 

    Dalam hal ini, mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. 

    Menurut Forum Purnawirawan TNI, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan.

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka,” tulis Forum dalam surat tersebut.

    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan.

    Di mana, mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

    “Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” demikian forum membeberkan alasan kepatutan.

    Tak hanya itu saja, Forum Purnawirawan TNI juga kembali mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun pada 2022.

    Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya.

    “Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” ucap Forum dalam suratnya.

    Diketahui bahwa ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni sebagai berikut:

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

  • Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Jakarta, Beritasatu.com – Siti Hediati Soeharto, yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, merupakan salah satu anggota aktif di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra. Sebagai tokoh politik yang berasal dari keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, Titiek Soeharto menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas legislatif di parlemen.

    DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Siti Hediati Soeharto turut berperan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU), khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Namun, bagaimana sosok Titiek Soeharto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Titiek Soeharto

    Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 April 1959. Ia merupakan anak keempat dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartinah (Tien Soeharto). Titiek menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1985.

    Selain aktif di dunia politik, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan bisnis, yang memperkaya pengalamannya sebagai anggota DPR.

    Karier politik Titiek Soeharto dimulai pada 2012 saat bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Ia dipercaya memimpin bidang pertanian dan nelayan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hingga 2015.

    Pada Pemilu 2014, dia terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan 61.655 suara dan menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV DPR periode 2014–2019. Komisi IV fokus menangani isu pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Setelah beralih ke Partai Gerindra, Titiek kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan berhasil meraih 145.489 suara dari daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai ketua Komisi IV DPR periode 2024–2029.

    Dalam posisinya, dia memprioritaskan isu strategis seperti ketahanan pangan dan kemandirian pertanian. Ia menyoroti surplus beras nasional sebesar 4 juta ton sebagai capaian positif kebijakan pertanian pemerintah dan mendorong ekspor beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain politik, Titiek Soeharto aktif dalam organisasi sosial dan budaya. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dan ketua umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI).

    Pengalaman tersebut memperkuat pemahamannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    Dengan latar belakang keluarga yang kuat di dunia politik dan pengalaman luas di berbagai sektor, Titiek Soeharto terus berkontribusi pada pembangunan nasional melalui perannya di DPR.

    Fokusnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan mencerminkan komitmennya untuk mendukung petani, nelayan, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai ketua Komisi IV DPR, dia berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sektor agraria.

    Titiek Soeharto tetap menjadi figur yang relevan dalam politik Indonesia, menggabungkan pengalaman, dedikasi, dan visi untuk kemajuan bangsa. Perannya di DPR menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    Jakarta –

    Emiten pelayaran PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) mendapatkan restu dari Pemegang Saham mengubah status dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan tertutup (go private) dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 2 Juni 2025, di Jakarta, dengan dua agenda. Pertama, persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup (rencana Go Private).

    Kedua, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk perubahan nama emiten yang terafiliasi dengan Tommy Soeharto itu.

    Selain itu, pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

    “Dalam hal rencana go private dan delisting disetujui RUPSLB, penawaran untuk membeli saham dari para pemegang saham publik pun akan dilakukan melalui penawaran tender sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP),” terang Direktur Utama HITS Setiawan T. Widjojo.

    JAP akan melakukan tender sukarela dengan harga penawaran yang ditentukan kemudian. Harga penawaran menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 36 POJK No. 45/2024, dimana Harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir, sebelum pengumuman RUPSLB pada 10 April 2025, yaitu sebesar Rp330 per saham.

    Para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para pemegang saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual sahamnya setelah proses penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan.

    Alasan Go Private

    Setiawan mengungkapkan alasan go private dan delisting saham HITS. Pertama, terdapat perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan sehingga kegiatan usaha utama grup perusahaan sebagian besar akan ditopang oleh PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), anak usaha Perseroan.

    “Kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk mengalihkan investasinya ke HUMI. Kami sebagai pemegang saham utama HUMI, dapat memastikan bahwa seluruh anak usaha di bawah HUMI memiliki kinerja yang baik, dan sebagai Pemegang Saham utama HUMI, kami akan meminta kepada HUMI agar dapat lebih aktif dalam melakukan Company Introduction dan Recognition kepada market dengan cara lebih mengaktifkan Investor Relation-nya,” tambahnya.

    “Selain itu, saat ini, Perseroan tidak lagi memerlukan pendanaan [capital raising] dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa depan,” tuturnya.

    Kedua, Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik.

    Ketiga, Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi, melakukan pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha.

    “Keempat, mengingat dan dengan mempertimbangkan cash flow yang dimiliki, Perseroan tidak lagi dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya,” terang Setiawan

    (hns/hns)