Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Respons Santai Fadli Zon Usai Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil: Biasa Aja, Saya Dulu Pernah Gitu

    Respons Santai Fadli Zon Usai Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil: Biasa Aja, Saya Dulu Pernah Gitu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons santai protes yang disampaikan oleh Koalisi Masyaralat Sipil yang berlangsung di tengah rapat kerja Menteri Kebudayaan dengan Komisi X DPR..

    Fadli Zon menuturkan bahwa aksi protes merupakan hal biasa yang bisa terjadi. Perlu diketahui, salah satu tuntutan yang diajukan Koalisi tersebut adalah mereka ingin agar penulisan ulang sejarah nasional Indonesia dihentikan.

    Adapun menurut Fadli Zon, penggerudukan itu sah-sah saja dilakukan karena merupakan bentuk dari aspirasi. Dia juga menyebut dirinya pernah melakukan hal seperti itu pada masa lampau.

    “Ya biasa ajalah saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya, menurut saya aspirasi kan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Meski mendapat reaksi seperti itu dari koalisi masyarakat sipil, Fadli Zon menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan proyek penulisan sejarah ulang, sehingga tidak ada penundaan.

    “Enggak [ditunda]. Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis, ya bulan Juli ini,” beber dia.

    Eks Wakil Ketua DPR RI ini pun mengingatkan bahwa sebaiknya jangan menghakimi sesuatu yang belum ada, terlebih proyek penulisan ulang sejarah ini masih berjalan, belum rampung.

    “Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada. Misalnya kita menghakimi kue ini enak atau tidak gitu kalau belum kita makan atau kita sajikan bagaimana?” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa sejarah yang digarapnya ini tidak ditulis secara detail, tetapi secara umum. Ini karena sudah lama sekali sejarah Indonesia tidak ditulis lagi sejak era Presiden ke-3 RI Habibie selesai.

    “Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie itu yang terakhir yang dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini. Termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia,” jelas dia.

    Sebelumnya, anggota koalisi, Jane Rosalina mengatakan kedatangannya di tengah-tengah raker merupakan bentuk aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    “Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya,” kata Jane, di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas juga meminta agar adanya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, sekaligus meminta penghentian penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

    “Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” lanjut dia.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Fadli Zon Minta Maaf hingga Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Fadli Zon Minta Maaf hingga Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas membeberkan alasan melakukan penggerudukan di tengah rapat kerja (raker) Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Komisi X DPR hari ini, Rabu (2/7/2025).

    Anggota koalisi, Jane Rosalina mengatakan kedatangannya ini merupakan bentuk aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    “Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya,” kata Jane, di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas juga meminta agar adanya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, sekaligus meminta penghentian penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

    “Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” lanjut dia.

    Sementara itu, anggota lainnya bernama Afifah menyampaikan pihaknya mengecam dan menyayangkan pernyataan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan tahun 1998.

    “Oleh itu kami juga sangat ingin menuntut permintaan maaf dan pengusutan tuntas untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya terhadap perempuan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk ruang rapat kerja (raker) Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Mereka meminta agar pemerintah menghentikan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Terlebih, usai viralnya pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, unjuk suaranya ini dilakukan di balkon ruang rapat Komisi X DPR pukul 12:13 WIB. Mereka memulai aksinya setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mempersilakan Fadli Zon menanggapi pertanyaan fraksi dan pimpinan komisi.

    Saat itu, mereka mulai mengeluarkan spanduk dan poster dengan bermacam tajuk seperti “Tolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional” hingga “Catatan Hitam yang Tak Bisa Dihilangkan”. Sembari memegang poster, mereka meneriakkan hal-hal serupa.

    “Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM! Hentikan pemutihan sejarah! Dengarkan suara korban! Tolak gelar pahlawan soeharto!” seru salah seorang aktivis.

  • Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Hari Bhayangkara
    yang seharusnya menjadi momentum peringatan hari jadi institusi Polri, justru diwarnai aksi demonstrasi di Kota
    Yogyakarta
    .
    Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer, Senin (1/7/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.
    Dalam aksinya, massa menyampaikan kritik keras terhadap institusi Polri, serta sejumlah tuntutan yang mereka nilai penting untuk demokrasi dan hak asasi manusia.
    Koordinator aksi, Bung Koes, menyebut bahwa sejak awal berdiri, Polri tidak pernah benar-benar melayani kepentingan rakyat, melainkan menjadi alat kekuasaan.
    “Secara historis, Polri sejatinya merupakan kelanjutan langsung dari struktur kepolisian kolonial Hindia Belanda, seperti Veldpolitie dan Politietroepen, yang dibentuk untuk mengamankan kepentingan ekonomi kolonial, menekan pemberontakan rakyat, serta menjaga stabilitas kekuasaan negara kolonial Hindia Belanda,” ucapnya dalam orasi.
    Ia juga menilai bahwa setelah Kemerdekaan 1945, warisan kolonial itu justru tidak dilepaskan, melainkan diadopsi dalam bentuk baru di bawah sistem nasional.
    “Selama Orde Baru, Polri berada dalam struktur ABRI dan menjadi alat utama rezim Soeharto untuk menindas gerakan rakyat, membungkam lawan politik, dan mengamankan kekuasaan,” lanjutnya.
    Setelah reformasi, meskipun Polri telah dipisahkan dari militer secara administratif, menurut Bung Koes, fungsinya sebagai penjaga kekuasaan tetap dipertahankan.
    Aliansi juga menyoroti alokasi anggaran Polri tahun 2025 yang mencapai Rp 126,62 triliun, dengan belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 59 triliun.
    Bahkan setelah pemotongan anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, realisasi anggaran Polri tetap mencapai Rp 106 triliun.
    “Ironisnya, pemotongan tidak menyentuh pos belanja pegawai dan alat-alat represi. Di tengah kondisi rakyat yang makin sulit mengakses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak, negara justru terus menyuntikkan dana raksasa untuk memperkuat aparatus represi,” katanya.
    Mereka juga mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah dibahas. RUU ini dinilai membuka ruang penyadapan tanpa izin pengadilan, pembatasan akses informasi, dan penggalangan intelijen tanpa mekanisme akuntabilitas.
    “Pasal 14 dan 16 memperkuat fungsi Polri dalam mengawasi dunia digital dan mengatur urusan sipil, menjadikannya lembaga superbody yang menyerap peran Kominfo, BSSN, hingga BIN,” tegas Bung Koes.
    Menurutnya, ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih birokrasi dan memperbesar kekuasaan tanpa kontrol publik.
    Aliansi Jogja Memanggil juga menyoroti kekerasan yang terjadi terhadap massa aksi di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru pada 2025.
    “Di Semarang, massa aksi diserang dengan gas air mata dan empat orang ditangkap. Di Jakarta, Bandung, Malang, Bojonegoro, Jember, puluhan aktivis dan relawan ditangkap, termasuk tim dokumentasi dan tim medis yang mengalami kekerasan,” katanya.
    “Demokrasi kerakyatan tidak akan pernah lahir di bawah bayang-bayang gas air mata dan borgol,” tambahnya.
    Bung Koes menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan hari yang patut dirayakan.
    “Kami menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukanlah hari agung yang perlu dirayakan. Ia adalah pengingat atas darah, air mata, dan ketakutan yang terus ditanamkan oleh aparat bersenjata kepada rakyat,” ujarnya.
    Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

    Diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

    Jakarta – Pemikiran Soekarno tentang perempuan sudah tergolong maju pada jamannya. Bukunya berjudul Sarinah tergolong buku pertama di Asia tentang emansipasi perempuan yang ditulis oleh seorang kepala negara. 

    Ia meramu pemikirannya tentang perempuan dengan landasan nasionalisme anti-kolonial, feminisme dengan dimensi praktik revolusioner. Namun sayangnya kemajuan gagasan tersebut urung menguat karena pergantian kekuasaan oleh Soeharto. 

    Di mana ia melakukan transformasi gerakan perempuan dari agen perubahan menjadi ‘mitra pembangunan’ yang apolitis. Untuk menghidupkan kembali pemikiran Sukarno tentang perempuan, Ruang Literasi Kaliurang menggelar diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa pada tanggal 28 Juni 2025. 

    Dua pembicara dihadirkan, Fanda Puspitasari (DPP GMNI) dan Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Fakultas Hukum UGM), dimoderatori oleh Wasingatu Zakiyah. Diskusi tentang Sarinah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Satu Pekan Bersama Bung Besar.
     

    Kegiatan ini diselenggarakan Ruang Literasi Kaliurang bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yayasan Bumi Pancasila, dan Yayasan Bung Karno.
     
    Kegiatan ini bukan seremonial semata, namun merupakan bagian dari gerakan literasi, yaitu merawat, menjaga, dan melakukan keteladanan pemikiran para pendiri bangsa, kata Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP.

    Sementara itu dalam sambutan pembukaan diskusi, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D menyampaikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa unik. 

    Lantaran peristiwa tersebut telah membebaskan dan menyatukan kembali minimal 57 negara/kerajaan yang ada di wilayah Indonesia saat ini. Selain itu juga proklamator kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang sipil padahal waktu itu kita sedang berada dalam situasi Perang Dunia Kedua. 
     

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, karena itu mendalami pemikiran para tokoh pendiri bangsa merupakan hal penting untuk terus dilakukan.
     
    Dalam diskusi Sri Wiyanti mengatakan, pemikiran Bung Karno tentang perempuan adalah sebuah gagasan yang maju dan luar biasa. Namun kita juga harus obyektif bahwa dalam praktiknya ada hal-hal problematis yang dilakukan Bung Karno terkait perempuan. 

    Sedangkan Fanda menyampaikan bahwa sosok Sarinah adalah sosok yang sangat mempengaruhi kehidupan Sukarno. Sosok ini oleh Sukarno disejajarkan tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi. 

    Padahal dia adalah sosok kelas bawah yang bekerja sebagai pengasuhnya. Bagi Sukarno, Sarinah inilah yang mengajarinya tentang kemanusiaan.

    Jakarta – Pemikiran Soekarno tentang perempuan sudah tergolong maju pada jamannya. Bukunya berjudul Sarinah tergolong buku pertama di Asia tentang emansipasi perempuan yang ditulis oleh seorang kepala negara. 
     
    Ia meramu pemikirannya tentang perempuan dengan landasan nasionalisme anti-kolonial, feminisme dengan dimensi praktik revolusioner. Namun sayangnya kemajuan gagasan tersebut urung menguat karena pergantian kekuasaan oleh Soeharto. 
     
    Di mana ia melakukan transformasi gerakan perempuan dari agen perubahan menjadi ‘mitra pembangunan’ yang apolitis. Untuk menghidupkan kembali pemikiran Sukarno tentang perempuan, Ruang Literasi Kaliurang menggelar diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa pada tanggal 28 Juni 2025. 

    Dua pembicara dihadirkan, Fanda Puspitasari (DPP GMNI) dan Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Fakultas Hukum UGM), dimoderatori oleh Wasingatu Zakiyah. Diskusi tentang Sarinah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Satu Pekan Bersama Bung Besar.
     

     
    Kegiatan ini diselenggarakan Ruang Literasi Kaliurang bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yayasan Bumi Pancasila, dan Yayasan Bung Karno.
     
    Kegiatan ini bukan seremonial semata, namun merupakan bagian dari gerakan literasi, yaitu merawat, menjaga, dan melakukan keteladanan pemikiran para pendiri bangsa, kata Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP.
     
    Sementara itu dalam sambutan pembukaan diskusi, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D menyampaikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa unik. 
     
    Lantaran peristiwa tersebut telah membebaskan dan menyatukan kembali minimal 57 negara/kerajaan yang ada di wilayah Indonesia saat ini. Selain itu juga proklamator kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang sipil padahal waktu itu kita sedang berada dalam situasi Perang Dunia Kedua. 
     

     
    Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, karena itu mendalami pemikiran para tokoh pendiri bangsa merupakan hal penting untuk terus dilakukan.
     
    Dalam diskusi Sri Wiyanti mengatakan, pemikiran Bung Karno tentang perempuan adalah sebuah gagasan yang maju dan luar biasa. Namun kita juga harus obyektif bahwa dalam praktiknya ada hal-hal problematis yang dilakukan Bung Karno terkait perempuan. 
     
    Sedangkan Fanda menyampaikan bahwa sosok Sarinah adalah sosok yang sangat mempengaruhi kehidupan Sukarno. Sosok ini oleh Sukarno disejajarkan tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi. 
     
    Padahal dia adalah sosok kelas bawah yang bekerja sebagai pengasuhnya. Bagi Sukarno, Sarinah inilah yang mengajarinya tentang kemanusiaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UDA)

  • Khofifah: Teladani nasionalisme dan persatuan Bung Karno

    Khofifah: Teladani nasionalisme dan persatuan Bung Karno

    pepatah orang tua yang sering disampaikan Bung Karno, yakni ‘Rukun agawe santosa’. Artinya adalah jika kita bersatu dan rukun, maka kita akan menjadi kuat

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat meneladani dan mengamalkan ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno (Bung Karno), khususnya terkait pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme menjadi landasan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Nasionalisme yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama merupakan hal yang sangat penting,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

    Saat mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar (25/6), yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati pada 1 Juli 2025, Khofifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat nasionalisme dan menjaga persatuan serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Selain semangat nasionalisme, kata Khofifah, Bung Karno juga menekankan pentingnya menjaga persatuan demi keutuhan bangsa. “Bung Karno meyakini bahwa persatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang kuat, terutama dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan ideologi, suku, dan agama,” katanya.

    Khofifah mengingatkan sebuah pepatah orang tua yang sering disampaikan Bung Karno, yakni ‘Rukun agawe santosa’. “Artinya adalah jika kita bersatu dan rukun, maka kita akan menjadi kuat,” ucapnya.

    Menurut Khofifah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, termasuk Bung Karno.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ziarah tersebut bertujuan untuk menggali, menyerap, sekaligus mengamalkan nilai-nilai sejarah perjuangan Bung Karno.

    “Banyak hal yang menjadi pelajaran bagi generasi penerus untuk menjalankan dan mengamalkan cita-cita beliau, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam rangkaian yang sama, Kapolri juga telah berziarah ke makam Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, dan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu.

    Ziarah tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, setelah sebelumnya Kapolri berziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Setibanya di kompleks pemakaman, Khofifah dan Kapolri bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Timur melakukan tabur bunga dan doa bersama yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyemai dan melestarikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang telah diajarkan Gus Dur semasa hidupnya.

    “Semasa hidupnya, Gus Dur selalu menanamkan pentingnya toleransi dan pluralisme. Maka dari itu, melalui ziarah ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Khofifah.

    Khofifah menambahkan meski dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur lebih senang disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Hal ini, menurutnya, tergambar dari tulisan pada batu nisan Gus Dur yang berbunyi “Here rests a Humanist.”

    “Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan adalah dasar utama dari pluralisme itu sendiri,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema “Polri Presisi: Mendekatkan Diri, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat dengan Hati Nurani.”

    Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, termasuk saat pengamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita bersyukur arus mudik tahun ini berjalan lancar. Tidak ada kemacetan panjang, terutama di jalur tol. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pendekatan Polri yang Presisi dan humanis,” katanya.

    Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dapat berjalan lancar dan Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat serta mampu melindungi dan mengayomi dengan hati nurani.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah disebut telah mengantongi nama bakal calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon
    Dubes Indonesia
    untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    “Ada yang dari diplomat, ada yang dari politik. Ada beberapa lah,” ujar Bambang di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Kendati demikian, ia juga enggan mengungkap nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah untuk mengisi posisi Dubes di AS.
    Bambang hanya menyampaikan, pihaknya menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menetapkan satu nama sebelum diserahkan ke DPR.
    “Kita tunggu arahan presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama cuma sedang kita proses,” ujar Bambang.
    Sementara itu, posisi Dubes Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC sudah pernah diisi oleh 21 nama.
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode pemerintahan Presiden Soekarno setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, dan Roesmin Noerjadin.
    Kemudian ada Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi
    Dubes Indonesia untuk AS
    di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan
    Rosan Roeslani
    .
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah Rosan, Jokowi pasa sisa kepemimpinannya belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS. Namun, Prabowo disebut sudah mengantongi nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (24/6) siang. Prabowo tampak didampingi putranya Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto.

    Momen Prabowo berkunjung ke Mal Sarinah itu dibagikan di akun Instagram @prabowo, Rabu (25/6/2025) dini hari tadi. Ada beberapa foto yang diunggah Prabowo.

    Dari foto-foto tersebut, Prabowo tampak melihat toko sepatu, kain, hingga buku. Prabowo juga sempat melihat-lihat lukisan yang ada di Mal tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Sarinah bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Momen Prabowo berkunjung ke Sarinah ini juga diunggah di akun TikTok Wamen Perdagangan RI @sahabat.dyahroroesti. Wamendag Dyah Roro Esti juga terlihat mendampingi kunjungan Prabowo ke Mal Sarinah.

    Dalam video tersebut, terlihat momen lucu saat Prabowo melihat-lihat kain. Prabowo melontarkan candaan yang mengundang gelak tawa.

    “Bawa uang nggak kita?” tanya Prabowo sambil tertawa.

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Di akhir video, Prabowo sempat menyapa warga di Mal Sarinah. Prabowo tampak bersalaman dan mengobrol sesaat dengan warga.

    Warga di lokasi terlihat antusias melihat Prabowo. Mayoritas mereka mengeluarkan telepon selulernya untuk mengabadikan momen itu.

    (eva/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 8 ton
    kopi
    hasil Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
    Sumatera Barat
    diekspor perdana ke
    Dubai
    , Uni Emirat Arab, Sabtu (21/6/2025).
    Ekspor perdana itu dilepas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Harau,
    Lima Puluh Kota
    .
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya,” ujar Raja Juli.
    Pemasaran kopi dari KUPS ini diketahui sudah menerapkan sistem
    traceability
    berbasis teknologi
    blockchain
    sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
    “Kita bisa
    ekspor kopi ke Dubai
    dan dengan teknologi
    traceability
    -nya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa,” ujar Raja Antoni.
    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut, dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut, pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.
    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan, pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial.
    Ia menyebut, salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
    “Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman.
    Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial.
    Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
    “Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati Lima Puluh Kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing,” ungkapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah Nasional 21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah Nasional 21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    meminta inovasi
    Sawah Pokok Murah
    (SPM) oleh
    petani
    di Agam, Sumatera Barat (Sumbar), dapat dikembangkan ke daerah lain di Indonesia.
    Titiek mengungkapkan, sistem budidaya padi SPM menunjukkan bahwa petani Indonesia cerdas karena mampu membuat terobosan pertanian yang unggul dengan berbiaya rendah.
    “Saya rasa metode SPM ini patut dipertimbangkan untuk ditiru dan dilakukan di daerah lain agar
    swasembada pangan
    lebih cepat tercapai,” kata Titiek, dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
    Titiek memuji petani Kabupaten Agam yang kreatif karena mampu menghasilkan budidaya padi berbiaya rendah, ramah lingkungan, dengan produktivitas lebih tinggi hingga 40 persen dibandingkan pertanian konvensional.
    Menurut Titiek, SPM bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi petani dalam negeri, seperti ketergantungan pupuk anorganik hingga kebutuhan air yang tinggi.
    “Metode budidaya ini membuat petani hemat pupuk hingga 30 persen, tidak membutuhkan banyak air, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika musim tanam dilakukan saat kemarau datang. Bahkan, hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan baik,” ungkap Titiek.
    Dia menegaskan SPM merupakan jawaban atas keterbatasan lahan serta menyusutnya tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia.
    Politikus Partai Gerindra ini menilai, sistem budidaya SPM bisa ditiru dan diterapkan petani di tempat lain demi tercapainya swasembada pangan.
    “Bayangkan, rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Agam ini tidak lebih dari 3.000 meter persegi, namun hasil panen padinya jauh lebih baik,” kata dia.
    Pihaknya akan mendukung
    pertanian berkelanjutan
    guna meningkatkan kesejahteraan petani.
    Titiek memastikan pihaknya juga akan berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan petani.
    Diketahui, Sawah Pokok Murah adalah program dari pemerintah Kabupaten Agam.
    Program ini diharapkan menjadi solusi bagi mahalnya biaya bertani, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dengan cara yang lebih hemat dan ramah lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.