Tag: Soeharto

  • Diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

    Diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

    Jakarta – Pemikiran Soekarno tentang perempuan sudah tergolong maju pada jamannya. Bukunya berjudul Sarinah tergolong buku pertama di Asia tentang emansipasi perempuan yang ditulis oleh seorang kepala negara. 

    Ia meramu pemikirannya tentang perempuan dengan landasan nasionalisme anti-kolonial, feminisme dengan dimensi praktik revolusioner. Namun sayangnya kemajuan gagasan tersebut urung menguat karena pergantian kekuasaan oleh Soeharto. 

    Di mana ia melakukan transformasi gerakan perempuan dari agen perubahan menjadi ‘mitra pembangunan’ yang apolitis. Untuk menghidupkan kembali pemikiran Sukarno tentang perempuan, Ruang Literasi Kaliurang menggelar diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa pada tanggal 28 Juni 2025. 

    Dua pembicara dihadirkan, Fanda Puspitasari (DPP GMNI) dan Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Fakultas Hukum UGM), dimoderatori oleh Wasingatu Zakiyah. Diskusi tentang Sarinah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Satu Pekan Bersama Bung Besar.
     

    Kegiatan ini diselenggarakan Ruang Literasi Kaliurang bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yayasan Bumi Pancasila, dan Yayasan Bung Karno.
     
    Kegiatan ini bukan seremonial semata, namun merupakan bagian dari gerakan literasi, yaitu merawat, menjaga, dan melakukan keteladanan pemikiran para pendiri bangsa, kata Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP.

    Sementara itu dalam sambutan pembukaan diskusi, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D menyampaikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa unik. 

    Lantaran peristiwa tersebut telah membebaskan dan menyatukan kembali minimal 57 negara/kerajaan yang ada di wilayah Indonesia saat ini. Selain itu juga proklamator kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang sipil padahal waktu itu kita sedang berada dalam situasi Perang Dunia Kedua. 
     

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, karena itu mendalami pemikiran para tokoh pendiri bangsa merupakan hal penting untuk terus dilakukan.
     
    Dalam diskusi Sri Wiyanti mengatakan, pemikiran Bung Karno tentang perempuan adalah sebuah gagasan yang maju dan luar biasa. Namun kita juga harus obyektif bahwa dalam praktiknya ada hal-hal problematis yang dilakukan Bung Karno terkait perempuan. 

    Sedangkan Fanda menyampaikan bahwa sosok Sarinah adalah sosok yang sangat mempengaruhi kehidupan Sukarno. Sosok ini oleh Sukarno disejajarkan tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi. 

    Padahal dia adalah sosok kelas bawah yang bekerja sebagai pengasuhnya. Bagi Sukarno, Sarinah inilah yang mengajarinya tentang kemanusiaan.

    Jakarta – Pemikiran Soekarno tentang perempuan sudah tergolong maju pada jamannya. Bukunya berjudul Sarinah tergolong buku pertama di Asia tentang emansipasi perempuan yang ditulis oleh seorang kepala negara. 
     
    Ia meramu pemikirannya tentang perempuan dengan landasan nasionalisme anti-kolonial, feminisme dengan dimensi praktik revolusioner. Namun sayangnya kemajuan gagasan tersebut urung menguat karena pergantian kekuasaan oleh Soeharto. 
     
    Di mana ia melakukan transformasi gerakan perempuan dari agen perubahan menjadi ‘mitra pembangunan’ yang apolitis. Untuk menghidupkan kembali pemikiran Sukarno tentang perempuan, Ruang Literasi Kaliurang menggelar diskusi Sarinah, Narasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa pada tanggal 28 Juni 2025. 

    Dua pembicara dihadirkan, Fanda Puspitasari (DPP GMNI) dan Sri Wiyanti Eddyono (Dosen Fakultas Hukum UGM), dimoderatori oleh Wasingatu Zakiyah. Diskusi tentang Sarinah ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Satu Pekan Bersama Bung Besar.
     

     
    Kegiatan ini diselenggarakan Ruang Literasi Kaliurang bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yayasan Bumi Pancasila, dan Yayasan Bung Karno.
     
    Kegiatan ini bukan seremonial semata, namun merupakan bagian dari gerakan literasi, yaitu merawat, menjaga, dan melakukan keteladanan pemikiran para pendiri bangsa, kata Ir. Prakoso MM, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP.
     
    Sementara itu dalam sambutan pembukaan diskusi, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D menyampaikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa unik. 
     
    Lantaran peristiwa tersebut telah membebaskan dan menyatukan kembali minimal 57 negara/kerajaan yang ada di wilayah Indonesia saat ini. Selain itu juga proklamator kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang sipil padahal waktu itu kita sedang berada dalam situasi Perang Dunia Kedua. 
     

     
    Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar, karena itu mendalami pemikiran para tokoh pendiri bangsa merupakan hal penting untuk terus dilakukan.
     
    Dalam diskusi Sri Wiyanti mengatakan, pemikiran Bung Karno tentang perempuan adalah sebuah gagasan yang maju dan luar biasa. Namun kita juga harus obyektif bahwa dalam praktiknya ada hal-hal problematis yang dilakukan Bung Karno terkait perempuan. 
     
    Sedangkan Fanda menyampaikan bahwa sosok Sarinah adalah sosok yang sangat mempengaruhi kehidupan Sukarno. Sosok ini oleh Sukarno disejajarkan tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi. 
     
    Padahal dia adalah sosok kelas bawah yang bekerja sebagai pengasuhnya. Bagi Sukarno, Sarinah inilah yang mengajarinya tentang kemanusiaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UDA)

  • Khofifah: Teladani nasionalisme dan persatuan Bung Karno

    Khofifah: Teladani nasionalisme dan persatuan Bung Karno

    pepatah orang tua yang sering disampaikan Bung Karno, yakni ‘Rukun agawe santosa’. Artinya adalah jika kita bersatu dan rukun, maka kita akan menjadi kuat

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat meneladani dan mengamalkan ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno (Bung Karno), khususnya terkait pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme menjadi landasan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Nasionalisme yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama merupakan hal yang sangat penting,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

    Saat mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar (25/6), yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati pada 1 Juli 2025, Khofifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat nasionalisme dan menjaga persatuan serta kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Selain semangat nasionalisme, kata Khofifah, Bung Karno juga menekankan pentingnya menjaga persatuan demi keutuhan bangsa. “Bung Karno meyakini bahwa persatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang kuat, terutama dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan ideologi, suku, dan agama,” katanya.

    Khofifah mengingatkan sebuah pepatah orang tua yang sering disampaikan Bung Karno, yakni ‘Rukun agawe santosa’. “Artinya adalah jika kita bersatu dan rukun, maka kita akan menjadi kuat,” ucapnya.

    Menurut Khofifah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, termasuk Bung Karno.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ziarah tersebut bertujuan untuk menggali, menyerap, sekaligus mengamalkan nilai-nilai sejarah perjuangan Bung Karno.

    “Banyak hal yang menjadi pelajaran bagi generasi penerus untuk menjalankan dan mengamalkan cita-cita beliau, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam rangkaian yang sama, Kapolri juga telah berziarah ke makam Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, dan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu.

    Ziarah tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, setelah sebelumnya Kapolri berziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Setibanya di kompleks pemakaman, Khofifah dan Kapolri bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Timur melakukan tabur bunga dan doa bersama yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyemai dan melestarikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang telah diajarkan Gus Dur semasa hidupnya.

    “Semasa hidupnya, Gus Dur selalu menanamkan pentingnya toleransi dan pluralisme. Maka dari itu, melalui ziarah ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Khofifah.

    Khofifah menambahkan meski dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur lebih senang disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Hal ini, menurutnya, tergambar dari tulisan pada batu nisan Gus Dur yang berbunyi “Here rests a Humanist.”

    “Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan adalah dasar utama dari pluralisme itu sendiri,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema “Polri Presisi: Mendekatkan Diri, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat dengan Hati Nurani.”

    Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, termasuk saat pengamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita bersyukur arus mudik tahun ini berjalan lancar. Tidak ada kemacetan panjang, terutama di jalur tol. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pendekatan Polri yang Presisi dan humanis,” katanya.

    Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dapat berjalan lancar dan Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat serta mampu melindungi dan mengayomi dengan hati nurani.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah disebut telah mengantongi nama bakal calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon
    Dubes Indonesia
    untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    “Ada yang dari diplomat, ada yang dari politik. Ada beberapa lah,” ujar Bambang di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Kendati demikian, ia juga enggan mengungkap nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah untuk mengisi posisi Dubes di AS.
    Bambang hanya menyampaikan, pihaknya menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menetapkan satu nama sebelum diserahkan ke DPR.
    “Kita tunggu arahan presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama cuma sedang kita proses,” ujar Bambang.
    Sementara itu, posisi Dubes Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC sudah pernah diisi oleh 21 nama.
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode pemerintahan Presiden Soekarno setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, dan Roesmin Noerjadin.
    Kemudian ada Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi
    Dubes Indonesia untuk AS
    di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan
    Rosan Roeslani
    .
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah Rosan, Jokowi pasa sisa kepemimpinannya belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS. Namun, Prabowo disebut sudah mengantongi nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (24/6) siang. Prabowo tampak didampingi putranya Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto.

    Momen Prabowo berkunjung ke Mal Sarinah itu dibagikan di akun Instagram @prabowo, Rabu (25/6/2025) dini hari tadi. Ada beberapa foto yang diunggah Prabowo.

    Dari foto-foto tersebut, Prabowo tampak melihat toko sepatu, kain, hingga buku. Prabowo juga sempat melihat-lihat lukisan yang ada di Mal tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Sarinah bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Momen Prabowo berkunjung ke Sarinah ini juga diunggah di akun TikTok Wamen Perdagangan RI @sahabat.dyahroroesti. Wamendag Dyah Roro Esti juga terlihat mendampingi kunjungan Prabowo ke Mal Sarinah.

    Dalam video tersebut, terlihat momen lucu saat Prabowo melihat-lihat kain. Prabowo melontarkan candaan yang mengundang gelak tawa.

    “Bawa uang nggak kita?” tanya Prabowo sambil tertawa.

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Di akhir video, Prabowo sempat menyapa warga di Mal Sarinah. Prabowo tampak bersalaman dan mengobrol sesaat dengan warga.

    Warga di lokasi terlihat antusias melihat Prabowo. Mayoritas mereka mengeluarkan telepon selulernya untuk mengabadikan momen itu.

    (eva/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 8 ton
    kopi
    hasil Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
    Sumatera Barat
    diekspor perdana ke
    Dubai
    , Uni Emirat Arab, Sabtu (21/6/2025).
    Ekspor perdana itu dilepas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Harau,
    Lima Puluh Kota
    .
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya,” ujar Raja Juli.
    Pemasaran kopi dari KUPS ini diketahui sudah menerapkan sistem
    traceability
    berbasis teknologi
    blockchain
    sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
    “Kita bisa
    ekspor kopi ke Dubai
    dan dengan teknologi
    traceability
    -nya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa,” ujar Raja Antoni.
    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut, dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut, pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.
    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan, pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial.
    Ia menyebut, salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
    “Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman.
    Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial.
    Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
    “Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati Lima Puluh Kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing,” ungkapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah Nasional 21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    meminta inovasi
    Sawah Pokok Murah
    (SPM) oleh
    petani
    di Agam, Sumatera Barat (Sumbar), dapat dikembangkan ke daerah lain di Indonesia.
    Titiek mengungkapkan, sistem budidaya padi SPM menunjukkan bahwa petani Indonesia cerdas karena mampu membuat terobosan pertanian yang unggul dengan berbiaya rendah.
    “Saya rasa metode SPM ini patut dipertimbangkan untuk ditiru dan dilakukan di daerah lain agar
    swasembada pangan
    lebih cepat tercapai,” kata Titiek, dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
    Titiek memuji petani Kabupaten Agam yang kreatif karena mampu menghasilkan budidaya padi berbiaya rendah, ramah lingkungan, dengan produktivitas lebih tinggi hingga 40 persen dibandingkan pertanian konvensional.
    Menurut Titiek, SPM bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi petani dalam negeri, seperti ketergantungan pupuk anorganik hingga kebutuhan air yang tinggi.
    “Metode budidaya ini membuat petani hemat pupuk hingga 30 persen, tidak membutuhkan banyak air, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika musim tanam dilakukan saat kemarau datang. Bahkan, hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan baik,” ungkap Titiek.
    Dia menegaskan SPM merupakan jawaban atas keterbatasan lahan serta menyusutnya tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia.
    Politikus Partai Gerindra ini menilai, sistem budidaya SPM bisa ditiru dan diterapkan petani di tempat lain demi tercapainya swasembada pangan.
    “Bayangkan, rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Agam ini tidak lebih dari 3.000 meter persegi, namun hasil panen padinya jauh lebih baik,” kata dia.
    Pihaknya akan mendukung
    pertanian berkelanjutan
    guna meningkatkan kesejahteraan petani.
    Titiek memastikan pihaknya juga akan berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan petani.
    Diketahui, Sawah Pokok Murah adalah program dari pemerintah Kabupaten Agam.
    Program ini diharapkan menjadi solusi bagi mahalnya biaya bertani, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dengan cara yang lebih hemat dan ramah lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut-Pimpinan Komisi IV Lepas Ekspor Kopi KUPS dari Sumbar ke Dubai – Page 3

    Menhut-Pimpinan Komisi IV Lepas Ekspor Kopi KUPS dari Sumbar ke Dubai – Page 3

    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut dirinya ingin melakukan cluster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial. Ia menyebut salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.

    “Komisi 4 sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi 4 DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek.

     

  • Akankah Jadi Jawaban Kesulitan Kelas Menengah?

    Akankah Jadi Jawaban Kesulitan Kelas Menengah?

    JAKARTA – Kelas menengah disebut kesulitan membeli rumah karena harganya yang semakin tak terjangkau. Rumah subsidi seluas 18 meter persegi yang sedang digodok pemerintah sejauh ini tidak menarik minat masyarakat.

    Rumah subsidi berukuran 18 meter persegi menjadi perbincangan khalayak setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengeluarkan wacana tersebut.

    Kata pria yang karib disapa Ara ini, wacana tersebut disampaikan sebagai solusi perumahan di perkotaan. Menurutnya, generasi muda menginginkan rumah yang dekat dengan tempat kerja atau di tengah kota.

    Wacana pengurangan luas rumah subsidi tertuang dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomoe/KPTS/M/2025. Di draf tersebut dijelaskan bahwa luas tanah dikurangi menjadi 25 meter persegi, sedangkan luas bangunan minimal 18 meter persegi.

    Padahal dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, ditentukan bahwa luas rumah tapak subsidi adalah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Sementara luas bangunan ditetapkan minimal 21 meter persegi sampai 36 meter persegi.

    Mirip Rumah Barbie

    Rancangan aturan baru terkait luas rumah subsidi memang masih dalam proses pembahasan dan uji publik. Namun, masyarakat kadung menolak gagasan tersebut.

    Apalagi, di tengah proses Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggodok aturan baru tersebut, Lippo Group mengeluarkan contoh rumah subsidi 14 meter persegi.

    Representasi visual atau mock-up konsepnya bahkan sudah dipamerkan di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta. James Riady selaku CEO Lippo Group bilang, rumah tipe satu kamar tidur itu dibanderol mulai Rp100 juta, bisa disetujui masuk skema subsidi. Konsumen disebut bisa mencicil Rp600 ribu per bulan dengan bunga flat.

    Pameran rumah subsidi ini memang berhasil menarik perhatian banyak orang. Tapi berdasarkan reaksi di media sosial, banyak yang mengeluhkannya. Dengan luas bangunan hanya 14 meter persegi, interior rumah dibuat minimalis.

    Terdapat dua ruangan utama yang terpisah dinding, yaitu kamar tidur dan ruangan serbaguna. Di pameran tersebut, ruangan serbaguna ini berisi sofa dan meja, kompor listrik, mesin cuci, kulkas, hingga tempat cuci piring. Saking kecilnya rumah tersebut, warganet menyebut rumah subsidi seperti rumah Barbie.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Senin (16/6/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Rumah contoh dengan lebar 2,6 meter ini mendapat reaksi negatif dari warganet. Terlebih lokasi rumah mungil itu kecil kemungkinan berada di dalam Kota Jakarta. Padahal, generasi Z dan generasi milenial mengharapkan rumah harga terjangkau ini dibangun di Jakarta. Salah satu alasannya adalah supaya tak kehabisan energi karena harus jauh-jauh menempuh perjalanan dari rumah ke kantor, yang biasanya di Kota Jakarta.

    Sejauh ini memang belum ada informasi pasti di mana rumah mungil ini akan dibangun. Tapi Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati berujar, kecil kemungkinan hunian tersebut berlokasi di Jakarta.

    “Mungkin yang dekat dengan pinggiran Jakarta, supaya harganya masih masuk,” ucap Sri.

    Selama ini, rumah subsidi memang banyak dibangun di luar Jakarta, seperti Tangerang dan Bekasi, karena harga tanahnya masih terbilang terjangkau.

    “Dengan harga yang kemarin kita sampaikan itu, ada di koridor timur, Cikampek, Purwakarta. Kalau di Bogor mungkin di daerah kabupatennya. Di area-area Tangerang,” kata Head of Project Management PT Lippo Karawaci Fritz Atmodjo, mengutip Antara.

    Tak Dinikmati Kelas Menengah

     Cikal bakal program rumah subsidi dimulai pada 1974, saat pemerintahan Presiden Soeharto memasukkan penyediaan rumah sederhana dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) II.

    Program rumah subsidi terus berjalan hingga era Presiden Joko Widodo pada 2015 dengan tajuk Program Sejuta Rumah. Artinya, pemerintah memiliki target pembangunan satu juta hunian subsidi setiap tahun.

    Sampai Oktober 2024, program ini diklaim telah berhasil membangun 9.872.741 unit rumah. Presiden Prabowo Subianto pun melanjutkan program ini setelah. Targetnya adalah membangun tiga juta rumah.

    Meski berganti pemerintahan, sejak dulu fokus utama program ini adalah menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

    Namun batas penghasilan MBR yang berhak membeli rumah subsidi ini kemudian juga menjadi polemik. Menurut Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, batas maksimal penghasilan MBR berbeda tergantung zona wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah warga berjalan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (30/8/2024). (ANTARA/Fauzan/nym)

    Daerah Jabodetabek misalnya, batas maksimal penghasilan untuk warga yang tidak kawin sebesar Rp12 juta per bulan, dan kawin dengan satu orang peserta Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sebesar Rp14 juta per bulan.

    Namun menurut ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira batas maksimal penghasilan ini hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang kelas menengah justru tidak masuk syarat membeli rumah subsidi. Hal ini, kata Bhma, menunjukkan pemerintah memang melupakan kelas atas.

    “Dianggap selama mereka bekerja, tidak menganggur, buat apa dibantu pemerintah?” kata Bhima.

    “Jadi memang kebijakannya ‘bolong di tengah’. Meski ada pertumbuhan ekonomi, kelas menengah tidak menikmati itu,” kata dia menambahkan.

  • GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) melontarkan pernyataan sikap keras terhadap pemerintahan saat ini dengan mengusung seruan bertajuk “Potong Satu Generasi: Bersihkan Pemerintahan Militer dari Warisan Orde Baru dan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti!”

    Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam dominasi elit politik dan militer yang disebut masih dipengaruhi oleh warisan Orde Baru.

    Ketua GMNI Jaksel, Dendy, menilai bahwa selama Indonesia masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang korup dan otoriter, cita-cita reformasi 1998 tak akan pernah terwujud.

    Dendy menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari semangat reformasi.

    “27 tahun pasca reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang dulu diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi-institusi seperti KPK,” tegasnya.

    GMNI menyoroti sejumlah hal sebagai indikasi kegagalan rezim saat ini yakni Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah, represi terhadap kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis, dominasi oligarki dalam proyek-proyek strategis nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.

    Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Jaksel menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI yakni: 

    Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.Menuntut pengusutan menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu.Mengadili Presiden Jokowi dan memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.Menjamin sandang, pangan, dan papan murah bagi rakyat serta mensejahterakan petani.Melaksanakan reforma agraria sejati.Membangun industrialisasi nasional berbasis kemandirian.Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.Peringatan Pemakzulan Prabowo-Gibran

    GMNI Jaksel secara terbuka mengancam akan mendorong pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, jika tuntutan tersebut diabaikan.

    “Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” ujar Dendy.

    Dendy menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar dorongan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus dominasi struktural warisan Orde Baru yang masih bercokol di tubuh birokrasi dan militer.

    “Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan terhadap reformasi,” jelasnya.

    Sebagai langkah lanjutan, GMNI Jaksel berencana menggelar aksi massa di depan DPR RI dalam waktu dekat. “Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.

    Langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pasca-Pemilu 2024.***