Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Ketika Suara Rakyat Ditukar dengan Liter Dolar

    Ketika Suara Rakyat Ditukar dengan Liter Dolar

    OLEH: DENNY JA

    PADA awal Januari 2012, Presiden Goodluck Jonathan mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar bensin. Maka harga yang selama ini sangat murah, sekitar ?65, naik menjadi ?141 per liter. 

    Kenaikan harga ini memicu kemarahan publik. Terutama ibu-ibu dan keluarga miskin protes.  Mereka mengandalkan transportasi murah untuk kebutuhan dasar seperti pergi ke pasar atau ke puskesmas.

    Seorang ibu di Lagos, Antonia Arosanwo, menggambarkan efeknya dengan jelas:

    “Saya marah. Biaya perjalanan saya di bus melambung dua kali lipat sejak subsidi dihapus.”   

    Gerakan ini meluas menjadi protes nasional yang dikenal sebagai Occupy Nigeria (2?”14 Januari 2012). 

    Unjuk rasa besar dilakukan. Bus dihentikan, jalan diblokir. Dan puluhan orang tewas akibat bentrokan dengan aparat  .

    Hanya dalam dua minggu, pemerintah tersentak, mengembalikan harga bensin ke level sekitar ?97 per liter. 

    Ketika pencabutan subsidi menentukan nasib pemimpin, apakah ini jenis demokrasi yang sehat?

    Dalam sejarah negara-negara berkembang, subsidi energi adalah candu politik. Ia menenangkan protes, menekan inflasi, dan membeli loyalitas instan. 

    Di Mesir, revolusi Arab Spring dipicu bukan hanya oleh otoritarianisme, tapi juga pencabutan subsidi bahan pokok. 

    Di Venezuela, rezim Chávez bertahan bertahun-tahun di atas fondasi bensin gratis. Di Indonesia, lebih dari Rp500 triliun anggaran pernah dikucurkan hanya untuk menjaga harga BBM tetap “terasa murah”.

    Padahal, data membongkar ilusi itu. Menurut Bank Dunia, 70% subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 30% kelompok terkaya. 

    Pemilik mobil SUV mendapat porsi lebih besar dibanding pengayuh becak atau nelayan. Subsidi ini bukan keadilan sosial.

    Melainkan ini hadiah politik untuk kelas menengah urban yang paling vokal di media sosial dan paling menentukan di TPS kota.

    Kita dimenangkan hari ini. Tapi esok hari, sekolah anak kita kekurangan guru. Puskesmas tak punya vaksin. Jalan desa tetap berlubang.

    Inilah ironi: energi memberi panas yang cepat, tapi meninggalkan arang yang panjang. Subsidi memang populis. Tapi ia seringkali memiskinkan.

    Jauh di balik kampanye dan baliho, ada sumber uang yang lebih berkuasa daripada rakyat: sumur minyak dan tambang batu bara. 

    Kita hidup di era ketika industri energi bukan sekadar penggerak ekonomi, tapi pendonor utama pesta demokrasi.

    Contoh paling vulgar adalah Brasil: skandal Petrobras menyeret presiden, anggota parlemen, hingga eksekutif top ke penjara. 

    Di Nigeria, “oil bunkering” ilegal melahirkan tentara bayaran yang lebih setia pada pengusaha energi daripada konstitusi.

    Dan Indonesia? Kita punya cerita sendiri: Petral, anak usaha Pertamina yang pernah menjadi ladang mafia impor minyak. 

    Ada juga permainan tender yang membiayai koalisi politik. Surat izin tambang berubah menjadi mata uang politik: siapa mendukung siapa, akan dapat konsesi dimana.

    Banyak suara rakyat ditukar satu kontrak blok migas. Itulah mata uang baru demokrasi.

    Negara yang hidup dari rente minyak kerap menjadi negara yang malas. Pajak tak lagi dikembangkan secara adil. 

    Regulasi tunduk pada pemain besar. Dan pembangunan institusi demokrasi tertunda, karena yang diperlukan bukan sistem meritokrasi, tapi jaringan loyalis yang bisa mengamankan blok eksplorasi.

    Kita bisa belajar dari sejarah: di era Orde Baru, Soeharto membagikan ladang minyak kepada kroni dan militer. Dari sinilah tumbuh kekuatan bisnis-politik yang kini masih bertahan, dengan wajah baru.

    Di Malaysia, Petronas pernah menjadi ATM partai penguasa UMNO. Transparansi hanya menjadi etalase.

    Di Meksiko, selama puluhan tahun, minyak adalah milik negara?”tapi negara hanya milik satu partai.

    Negara tidak lagi rasional. Ia menjadi korporasi raksasa dengan dewan direksi yang dipilih bukan oleh rakyat, tapi oleh pemilik modal.

    Kita tahu kekayaan alam Indonesia melimpah. Tapi siapa yang menikmatinya? Di Aceh, ladang gas Arun mengalir ke Jakarta, tapi desa sekitar tak punya listrik. Konflik bersenjata ikut lahir dari rasa ketidakadilan itu.

    Di Papua, tambang emas dan eksplorasi migas berjalan, tapi kampung-kampung adat hanya menerima debu dan penggusuran. 

    Di sana, suara rakyat tak pernah diukur dalam desibel, hanya dalam meter kubik minyak yang bisa ditambang.

    Inilah luka struktural yang tak kunjung sembuh. Ketika energi tak dibagi secara adil, maka demokrasi tak akan lahir secara utuh.

    Kita tak perlu pesimis. Dunia telah menunjukkan jalan lain. Norwegia, negeri penghasil minyak, justru menjadi salah satu negara paling demokratis. 

    Dana abadi mereka menyimpan ratusan miliar dolar, dikelola secara transparan, dan setiap warga bisa mengakses informasi keuangan negara secara daring.

    Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) jadi standar global. Negara yang mau jujur, akan dihormati pasar dan rakyat sekaligus.

    Bahkan di Afrika, negara seperti Botswana berhasil mengelola kekayaan tambang secara relatif adil?”bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka berani.

    Maka pertanyaannya bukan: apakah bisa? Tapi: apakah kita cukup berani?

    Indonesia: Di Persimpangan Sumur dan Suara

    Indonesia kini bukan lagi negara pengekspor minyak. Kita sudah menjadi importir. Tapi mentalitas elite kita masih seperti pemilik sumur raksasa.

    Politik masih didanai oleh bisnis batu bara, kontrak migas, dan rente eksplorasi. Transisi energi dibicarakan, tapi tak sungguh dijalankan, karena para pemilik warisan lama belum rela melepaskan kendali.

    Apakah koperasi energi lokal bisa lahir? Apakah rakyat bisa terlibat dalam tata kelola sumber daya? Apakah kita bisa menciptakan demokrasi yang tak lagi tunduk pada harga bensin?

    Jalan tengah itu masih belum jelas. Tapi sejarah menanti mereka yang berani menulis bab baru.

    Demokrasi bukan hanya pemilu lima tahunan. Ia hidup dari kontrol rakyat atas sumber dayanya. Jika sumur dimiliki rakyat, suara pun tak bisa dibeli.

    Tapi jika energi hanya dikuasai oleh elite yang takut kehilangan kuasa, maka demokrasi kita bukan sedang tumbuh?”melainkan dalam koma yang panjang.

    Apa yang bisa Indonesia pelajari?

    Bahwa kedaulatan energi bukan tentang siapa yang menguasai ladang, tapi siapa yang berani membagi hasilnya secara adil. 

    Bahwa demokrasi bukan soal harga BBM, tapi siapa yang menentukan anggaran negara: suara, atau rente?

    Indonesia wajib membentuk badan independen pengawas energi dengan kewenangan memveto kontrak merugikan. 

    Juga ia mengalokasikan 30% pendapatan migas langsung ke dana desa terpencil.”

    Jika kita ingin demokrasi yang sehat, maka energi harus kembali ke tangan rakyat.

    “(Energi adalah darah negara. Tapi jika darah itu hanya mengalir ke jantung oligarkhi elite, maka demokrasi kita bukan sedang hidup -melainkan koma.”)

  • Pertambangan Batu Bara Ilegal di IKN Rugikan Negara Rp5,7 Triliun

    Pertambangan Batu Bara Ilegal di IKN Rugikan Negara Rp5,7 Triliun

    SURABAYA – Polri membongkar praktik pertambangan batu bara ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang ditaksir merugikan negara senilai Rp5,7 triliun.

    Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap pertambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara itu berlangsung sejak tahun 2016.

    “Hingga kini bukaan tambang tercatat telah mencapai seluas 160 hektare,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis, 17 Juli.

    Selama ini, berdasarkan penelusuran penyidik Polri, hasil penambangan batu bara ilegal tersebut dikumpulkan dalam stockroom untuk dikemas menggunakan karung.

    Kemudian didistribusikan lewat jalur laut menggunakan kontainer melalui Pelabuhan Kalimantan Timur Kariangau Terminal, Palembang, tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Terungkap kontainer berisi batu bara dari hasil tambang ilegal yang didistribusikan telah diberikan dokumen resmi oleh dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu MMJ dan BMJ yang berkantor pusat di Kutai Kertanegara.

    Sementara polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing berinisial YH dan CH selaku penjual, serta MH sebagai pembeli untuk dijual kembali.

    “IKN merupakan marwah dari pemerintah, jadi kita harus clear dan clean-kan. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan di kawasan IKN,” ujar Brigjen Nunung, menegaskan.

    Kerugian negara dari kegiatan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan di kawasan konservasi IKN ditaksir mencapai Rp5,7 triliun.

    Direktur Dittipidter Brigjen Nunung menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan dipastikan segera menetapkan banyak tersangka lainnya.

    “Kami memburu otak pelaku hingga para penadahnya. Karena kegiatan pertambangan ilegal ini telah berlangsung lama, kami dapat menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, selain dengan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.

  • Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.

  • 15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perjuangannya untuk Bangsa

    15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perjuangannya untuk Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan wanita Indonesia adalah tokoh perempuan yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan kemajuan masyarakat.

    Pahlawan perempuan berperan aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perjuangan bersenjata, diplomasi, dan gerakan sosial. Peran pahlawan wanita menjadi tanda bahwa perempuan juga berperan penting dalam sejarah bangsa.

    Gelar Pahlawan Wanita Indonesia

    Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar “Pahlawan Nasional” kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa, baik saat berjuang melawan penjajah, berjuang dalam peran sosial, budaya, dan pendidikan. Di antara para tokoh itu, banyak perempuan yang turut berjuang tak hanya melawan penjajah, tapi juga menghadapi pembatasan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi terbatas.

    Perjuangan pahlawan wanita kini telah memberikan dampak positif di dalam pendidikan, perjuangan politik, hingga pengabdian sosial, hingga mendorong adanya kesetaraan gender. Perjuangan mereka membantu membuka jalan bagi pengakuan lebih luas terhadap hak dan kontribusi perempuan di Indonesia.

    Daftar 15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perannya

    1. R.A. Kartini

    Dilansir dari Arsip Nasional, Rabu (16/7/2025), R.A. Kartini adalah tokoh perempuan dari Jepara yang menuliskan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan lewat surat kepada sahabatnya di Belanda. Gagasan-gagasannya dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi inspirasi gerakan perempuan Indonesia.

    2. Cut Nyak Dien

    Setelah Teuku Umar gugur, Cut Nyak Dien melanjutkan perlawanan di pedalaman Aceh. Meski sudah lanjut usia dan dalam kondisi kesehatan yang buruk, ia tetap memimpin pasukan rakyat hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda.

    3. Dewi Sartika

    Dewi Sartika adalah pelopor pendidikan perempuan di Tanah Sunda. Ia membuka Sakola Istri pada 1904 di Bandung, sebuah sekolah yang mengajarkan baca tulis dan keterampilan praktis untuk kaum perempuan agar lebih mandiri.

    4. Martha Christina Tiahahu

    Martha Christina Tiahahu adalah remaja pemberani dari Maluku yang memilih mengangkat senjata bersama ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, dalam perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Keberaniannya muncul sejak usia sangat muda, saat ia ikut bergerilya dan menyusun strategi perang.

    Setelah ditangkap, ia dibuang ke Jawa. Dalam perjalanan pengasingan itu, ia jatuh sakit dan wafat. Kisah perjuangannya menjadi simbol keteguhan generasi muda dan keberanian perempuan dalam membela tanah air. bersama ayahnya melawan penjajahan Belanda. Ia ditangkap dan dibuang ke Jawa, namun meninggal dalam perjalanan karena sakit. Ia menjadi simbol semangat pemuda dan perempuan di medan perang.

    5. Maria Walanda Maramis

    Maria Walanda Maramis berasal dari Minahasa dan dikenal sebagai pelopor hak perempuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ia menyadari bahwa perempuan harus punya akses belajar dan ikut serta dalam kehidupan berbangsa.

    Ia mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Usahanya turut membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik. yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan dan politik. Ia mendirikan organisasi wanita pertama di Sulawesi Utara dan turut menyuarakan kesetaraan hak sipil.

    6. Nyai Ahmad Dahlan

    Sebagai pendamping KH Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan aktif dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam untuk perempuan. Ia turut mendirikan Aisyiyah, salah satu organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia.

    Melalui Aisyiyah, ia mengajarkan pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penguatan peran sosial perempuan dalam masyarakat modern., KH Ahmad Dahlan. Ia turut mendirikan organisasi perempuan Aisyiyah dan aktif menggerakkan pendidikan dan dakwah Islam bagi perempuan.

    7. Rohana Kudus

    Rohana Kudus adalah perempuan Minangkabau yang dikenal sebagai wartawati pertama Indonesia. Ia menggunakan tulisan sebagai alat perjuangan dan pendidikan bagi kaum perempuan.

    Selain menjadi jurnalis, ia mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan pengetahuan, menumbuhkan semangat mandiri dan sadar kebangsaan. yang juga mendirikan sekolah bagi anak perempuan di Sumatera Barat. Ia menggunakan jurnalisme untuk mengedukasi dan membangkitkan kesadaran nasional.

    8. Rasuna Said

    Hajjah Rasuna Said adalah pejuang dan orator dari Sumatera Barat yang vokal menyuarakan hak perempuan dan keadilan sosial. Ia sering tampil di muka umum untuk menentang penjajahan dan sistem yang merendahkan perempuan.

    Sebagai anggota parlemen dan aktivis pergerakan, ia juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Namanya kini diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Jakarta. dari Sumatera Barat. Ia menyuarakan keadilan sosial dan hak perempuan melalui organisasi dan pidato politik. Ia juga menjadi anggota parlemen dan diakui sebagai Pahlawan Nasional.

    9. Cut Nyak Meutia

    Cut Nyak Meutia adalah pejuang perempuan Aceh yang tetap gigih melawan penjajahan Belanda setelah suaminya, Teuku Cik Tunong, gugur. Ia mengambil alih kepemimpinan pasukan dan menjalankan taktik gerilya di hutan Aceh.

    Semangat juangnya dan keberaniannya memimpin perlawanan di tengah tekanan militer kolonial menjadikannya simbol ketangguhan perempuan dalam perang kemerdekaan.

    10. Hj. Fatmawati Soekarno

    Fatmawati dikenal sebagai Ibu Negara pertama Republik Indonesia. Ia menjahit bendera Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945, simbol berdirinya Indonesia merdeka.

    Selain peran simboliknya, Fatmawati juga aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. yang dikibarkan saat Proklamasi 1945. Selain perannya sebagai istri Presiden, ia aktif dalam gerakan sosial dan pemberdayaan perempuan.

    11. Siti Manggopoh

    Perpustakaan Nasional mencatatkan bahwa Siti Manggopoh adalah tokoh perjuangan dari Sumatera Barat yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam peristiwa Perang Manggopoh. Dia mengorganisir rakyat setempat dan memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda.

    Keberaniannya mencerminkan kekuatan perempuan Minangkabau dalam membela tanah air, dan namanya dikenang dalam sejarah lokal maupun nasional. yang berperan dalam Perang Manggopoh melawan Belanda. Ia mengorganisir perlawanan rakyat dan dikenal sebagai tokoh revolusioner lokal.

    12. Opu Daeng Risaju

    Opu Daeng Risaju berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui Partai Sarekat Islam Indonesia dan menjadi satu dari sedikit perempuan yang memimpin pergerakan politik di daerahnya.

    Ia beberapa kali dipenjara oleh Belanda karena aktivitas politiknya, namun semangat perjuangannya tidak pernah padam bahkan hingga usia senja. yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia. Ia dipenjara oleh Belanda dan terus menyuarakan kemerdekaan bahkan di usia senja.

    13. Lasminingrat

    Lasminingrat adalah pendidik perempuan asal Garut yang mendorong akses pendidikan modern bagi kaum wanita. Ia menerjemahkan buku-buku Barat ke dalam bahasa Sunda agar bisa dipahami masyarakat lokal.

    Sekolah yang ia dirikan mengajarkan keterampilan praktis dan literasi, membuka jalan bagi perempuan untuk lebih berdaya dalam kehidupan sosial dan keluarga. yang memperkenalkan pendidikan modern dan literasi bagi perempuan. Ia mendirikan sekolah yang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan umum bagi kaum wanita.

    14. Emma Yohanna

    Emma Yohanna adalah tokoh perempuan Minang yang terlibat dalam gerakan pendidikan dan sosial menjelang kemerdekaan. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan melalui organisasi dan aktivitas literasi.

    Ia juga menjadi salah satu perempuan pertama yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan memperjuangkan suara perempuan di parlemen., ia memperjuangkan hak perempuan dan pendidikan serta turut dalam gerakan sosial-politik menjelang kemerdekaan.

    15. Siti Hartinah Soeharto (Tien Soeharto)

    Tien Soeharto dikenal sebagai Ibu Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk mendirikan Yayasan Dharmais dan Taman Mini Indonesia Indah.

    Melalui inisiatifnya, dia turut memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dan mendukung upaya pelestarian warisan budaya di tingkat nasional. dan Taman Mini Indonesia Indah. Dia berperan dalam bidang sosial, kebudayaan, dan pelestarian budaya nasional.

    Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan bangsa. Melalui keteguhan, keberanian, dan kecerdasannya, mereka tak hanya berjuang di garis depan tapi juga membangun fondasi peradaban melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Hariyadi meminta Kementerian Pertanian mengusut tuntas kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. 

    Ia menilai perlu tindakan tegas agar praktik curang itu tidak kembali terulang, terutama di tengah semangat mewujudkan swasembada pangan.

    “Mengenai beras oplosan tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya kita minta supaya ini diusut tuntas, jangan sampai terjadi seperti ini,” ujar Titiek Soeharto kepada wartawan usai rapat kerja dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juli.

    Menurutnya, praktik pengoplosan yang mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan.

    “Kita ini lagi semangat-semangatnya swasembada beras. Tapi kok masih ditemukan beras oplosan. Ini jelas merugikan masyarakat,” lanjut politisi Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

    Titiek mendorong Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan merek yang terbukti melakukan praktik curang. Ia tak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban.

    “Yang mestinya beras kualitas rendah, dicampur yang bagus jadi premium. Kan gitu. Kami minta supaya menteri pertanian segera menindaklanjuti ini,” ucapnya.

    Bahkan, jika pelaku berasal dari perusahaan besar, Titiek menegaskan perlu ada tindakan tegas agar memberi efek jera.

    “Kalau memang ada yang nakal, apalagi dari perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak diberi efek jera agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran menyebut bahwa pihaknya telah menemukan 212 merek beras medium dan premium yang tidak sesuai standar mutu, bahkan sebagian di antaranya terindikasi dioplos. Dari hasil pengujian di 13 laboratorium, ditemukan beras curah yang dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    Amran menyebut hal ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola distribusi beras nasional, apalagi stok beras saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton.

  • Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume.

    Atas temuan tersebut, Amran telah menyampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung, di mana diharapkan itu ditangani dengan cepat.

    Terkait hal itu, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras terkait dugaan praktik kecurangan pada Kamis, 10 Juli 2025.

    Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. “Betul (dalam proses pemeriksaan),” ujar Helfi kepada wartawan, seperti dikutip Sabtu 12 Juli 2025.

    Empat produsen beras yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan praktik kecurangan itu adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu 12 Juli 2025.

     

  • Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

    Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa 15 Juli 2025.

    Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” ungkap Amran.

    Amran juga juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berbuat zalim terhadap petani dan konsumen. Ia menekankan bahwa beras adalah kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 287 juta jiwa.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Amran menuturkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga. Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

  • Dugaan Beras Oplosan: Diusut Polisi, Dipelototi Senayan

    Dugaan Beras Oplosan: Diusut Polisi, Dipelototi Senayan

    Jakarta –
    Terkuak beras oplosan beredar di masyarakat. Polisi hingga DPR mengawal permasalahan ini.

    Polemik praktik beras oplosan bermula dari investigasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung.

    “Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran kepada wartawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Amran menyayangkan sejumlah perusahaan besar terindikasi melakukan pengoplosan beras premium dengan beras berkualitas rendah. Dia menilai tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng tata niaga pangan nasional serta mengkhianati perjuangan petani.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran.

    Amran menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pengoplosan. Dia menyebutkan praktik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan.

    Bareskrim Periksa 25 Pemilik Merek

    Satgas Pangan Polri terus menyelidiki kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras oleh sejumlah produsen. Diketahui penyidik akan memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg.

    “Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf saat dikonfirmasi, Selasa, (15/7).

    Namun, Helfi tidak memerinci ke-25 pemilik merek beras yang dimaksudnya. Begitu pula terkait waktu pemeriksaan, apakah semua dilakukan hari ini atau tidak.

    Dia hanya menerangkan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 merek beras kemasan 5 kg. Totalnya, ada 22 orang saksi yang diperiksa.

    “Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman, ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya,” pungkas Helfi.

    Puan Pastikan DPR Awasi

    Ketua DPR Puan Maharani (dok DPR RI)

    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengusutan tuntas temuan pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah. Puan mewanti-wanti jangan sampai masyarakat dirugikan.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

    Puan mengatakan saat ini temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Namun, dia memastikan pihaknya akan mengawal pengusutan tersebut.

    “Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” paparnya.

    “Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” imbuh dia.

    Titiek Soeharto Ingin Ada Efek Jera

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto turut menyoroti permasalahan ini. Titiek meminta agar perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.

    “Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek.

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. (Foto: YouTube Komisi IV DPR)

    Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar pada Rabu (16/7).

    “Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga menekankan agar aparat penegak hukum segera memproses lebih lanjut terhadap para produsen nakal tersebut.

    “Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” ujarnya.

    Legislator perempuan itu pun menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus dugaan beras oplosan tersebut.

    “DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” katanya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan atas temuan dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran di tengah swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

    “Kami prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera. Kita semua lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan pangan,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menyebut Komisi IV DPR RI belum akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengecek langsung peredaran beras oplosan di pasaran.

    “Belum, kami masih sibuk urusan (rapat) anggaran,” ujarnya.

    Dia pun tak menutup kemungkinan untuk menanyakan langsung ihwal temuan dugaan beras oplosan di masyarakat saat Komisi IV DPR RI rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Hampir setiap hari kami pasti ada rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan. Adapun Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian hingga Kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras.

    Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras.

    Sumber : Antara

  • Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titiek meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.

    “Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar Rabu (16/7).

    “Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.

    Praktik ini diketahui usai dilaksanakannya investigasi oleh Kementerian Pertanian. Hasilnya di sejumlah wilayah ditemukan beras bermerek dijual dengan harga premium, namun isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).

    (amw/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini