Tag: Soeharto

Jakarta –

Kepergian Kwik Kian Gie tentu membuat kita kehilangan satu dari sedikit ekonom publik yang mampu menggabungkan intelektualitas dengan nilai dan keberanian. Kwik tidak sekedar paham data dan angka, tetapi juga memiliki moral courage.

Keberanian moral itu yang membuat Kwik sering dikenal sebagai ekonom ‘lone ranger’. Kwik tidak pernah takut berbeda walaupun kadang berjalan sendirian. Kwik selalu berpihak pada kepentingan publik dengan berbagai gagasan yang logis dan kritis.

Kwik Kian Gie merupakan satu dari sedikit tokoh Tionghoa pada generasinya yang memilih tetap mempertahankan nama Tionghoa-nya secara utuh.

Anda tentu masih ingat, pada 1966 Pemerintah Orde Baru membuat sebuah kebijakan yang mendorong warga keturunan Tionghoa untuk mengganti nama menjadi nama yang ‘lebih berbunyi Indonesia’. Banyak warga keturunan Tionghoa pada masa itu mengganti namanya demi penerimaan sosial dan kemudahan birokrasi.

Dengan tetap menggunakan nama aslinya, Kwik Kian Gie meniti kariernya sebagai pengusaha dan ekonom. Kwik kemudian memilih jalan yang lagi-lagi berbeda: keluar total dari dunia bisnis dan masuk ke dunia politik di tahun 1987.

Dalam wawancara-nya kepada Majalah Tempo pada Agustus 2000, Kwik mengungkapkan alasan menarik mengapa ia keluar dari dunia bisnis dan masuk ke dunia politik: “Saya sudah punya uang untuk membiayai semua yang saya butuhkan.”

Perjalanan politik akhirnya membawa Kwik dipercaya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) pada Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Kwik Kian Gie merupakan Menteri Tionghoa pertama di era reformasi. Munculnya Kwik sebagai Menteri saat itu mematahkan ‘tabu politik’ yang terbangun selama masa Orde Baru.

Kwik adalah simbol keberagaman yang substansial, bukan hanya sekedar ‘kosmetik politik’. Ia menunjukkan contoh bahwa setiap anak bangsa, apapun latar belakangnya, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mencintai dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Mengawal Reformasi Ekonomi Pasca Krisis

Kwik Kian Gie dilantik sebagai Menko Ekuin Kabinet Persatuan Nasional pada 29 Oktober 1999, hanya 19 bulan setelah kurs rupiah terhadap US Dollar melemah pada level: Rp 16.900. Indonesia saat itu masih berada dalam bayang – bayang krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997.

Sebagai Gambaran, pada tahun 1998 ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi pada level 13,1% dengan inflasi yang sebesar 77,63%. Sebagai Menko Ekuin saat itu, Kwik tentu menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang porak poranda akibat krisis dan mereformasi keuangan negara.

Pemerintah saat itu juga mewarisi program Stand By Arrangement (SBA) dan Extended Fund Facility (EFF) sebuah program bantuan jangka menengah dari International Monetary Fund (IMF) untuk negara-negara yang mengalami defisit neraca secara serius. IMF sendiri berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar total 15 Milyar US Dollar lewat program ini.

Letter of Intent (LoI) pertama antara Indonesia dengan IMF untuk program ini pertama kali ditandatangani pada 31 Oktober 1997 oleh Presiden Soeharto. Sampai saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat, LoI antara Indonesia dengan IMF sudah ditandatangani sebanyak tujuh kali. Setiap LoI bersifat evaluatif dan berisi komitmen baru atau lanjutan untuk memperoleh pencairan likuiditas dari IMF pada tiap tahapannya.

Menko Ekuin Kwik Kian Gie saat itu secara terbuka mempertanyakan dan mengkritik intervensi IMF dalam letter of intent yang memberikan banyak tekanan soal kebijakan fiskal dan privatisasi BUMN. Kwik berpendapat bahwa bantuan dari IMF tidak akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia, alih – alih justru menambah ketergantungan negara pada kreditor asing.

Kwik secara logis dan kritis menyampaikan gagasan mengenai pentingnya ekonomi yang berdaulat. Kwik berpendapat bantuan luar negeri dari berbagai lembaga kreditor asing saat itu sejatinya adalah ‘jebakan’ yang akan mengakibatkan negara lama-kelamaan kehilangan kendali dan kedaulatan atas ekonominya sendiri.

Objektif di Setiap Zaman

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie kembali dipercaya masuk kabinet sebagai Kepala Bappenas. Walau berada di dalam pemerintahan, Kwik tak kehilangan independensi berpikir. Ia tetap bersikap kritis dan objektif menyuarakan pandangan serta pemikiran yang terkadang berbeda dari arus utama.

Setelah pensiun dari posisi di pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan semangatnya dalam menyuarakan pandangan dan gagasannya mengenai kebijakan ekonomi dan arah pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Kwik selalu konsisten pada pemikiran yang logis dan objektif tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak berarti apa-apa tanpa pemerataan yang nyata. Ia percaya bahwa indikator makro ekonomi tidak boleh menjadi ilusi yang menutupi permasalahan utama : disparitas sosial dan ekonomi.

Bagi Kwik Kian Gie, keberhasilan ekonomi bukan hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat inflasi yang terkendali atau neraca perdagangan yang positif.

Tapi lebih daripada itu, bagaimana negara dapat mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pandangan inilah yang selalu menjadi pondasi pemikiran dari berbagai kritiknya yang objektif terhadap kebijakan ekonomi di setiap zaman.

Kwik Kian Gie akan selalu dikenang sebagai ekonom yang tidak pernah takut berbeda.

Ketika banyak intelektual dan pembuat kebijakan memuji angka dan statistik makro ekonomi, Kwik kadang bersuara dengan lugas dan objektif menyuarakan realitas riil yang tersembunyi di balik statistik.

Kwik Kian Gie telah tiada, ia meninggalkan sebuah warisan berharga berupa sikap dan pemikiran yang akan terus relevan di tiap zaman: bahwa kebijakan yang paling baik bukanlah yang paling populer, melainkan kebijakan yang paling benar dan yang paling berpihak pada rakyat.

Terimakasih dan Selamat Jalan Pak Kwik!

A Renard Widarto. Pengusaha dan Doktor Ilmu Ekonomi.

(rdp/rdp)