Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

    “Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

    “Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

    “Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

    “Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

    Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

    “Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.

  • Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Bisnis.com, JAKARTA— Ada suasana berbeda di ruang utama Gedung Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025) pagi. Tak tampak baju adat dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama satu serta menjadi simbol kuat keberagaman Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI.

    Seperti halnya sidang tahunan tahun-tahun sebelumnya, tamu perempuan yang hadir dalam sidang tahunan MPR RI tetap mengenakan kebaya, sebagai simbol pakaian tradisional Indonesia.

    Pertama, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna hijau bermotif bunga dengan dikombinasikan selendang merah. Penampilannya dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

    Sedangkan Titiek Soeharto mengenakan kebaya berwarna biru langit senada dengan warna dasi Prabowo. Penampilannya dilengkapi dengan selendang dengan corak bermotif biru lebih tua.

    Alih-alih mengenakan baju adat daerah seperti Jokowi, Presiden Prabowo Subianto memakai setelan jas abu-abu gelap dengan dasi berwarna biru muda. Penampilan Prabowo yang formal, tegas, dan sederhana. Berbeda dengan tampilan Jokowi yang berganti-ganti mengenakan baju adat dari berbagai wilayah di Nusantara selama 10 tahun terakhir. 

    Tiba pada pukul 08.33 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan mengenakan dasi berwarna biru muda. Kehadirannya pun didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo sebagai kepala negara. Dan sejak langkah pertamanya memasuki ruang sidang, sebuah pergeseran tradisi langsung terasa, tidak ada lagi parade busana adat yang selama ini menyemarakkan hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan RI.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tampil serasi dalam jas formal yang sempat berganti dasi dari merah ke biru muda, sementara istrinya, Selvi Ananda, tetap anggun dengan kebaya krem.

    Ketika ditanya soal hilangnya pakaian adat di acara tahun ini, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid hanya menjawab singkat bahwa pakaian tersebut adalah simbol patriotisme.

    “Pak Prabowo patriot, jadi pakai (baju) nasional [setelan jas],” katanya singkat kepada wartawan, Jumat (15/8/2025)

    Tentu, ini kontras dengan suasana satu dekade terakhir. Sebab, era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) identik dengan ragam budaya yang diwujudkan lewat busana adat. Dari Suku Badui di Banten, Sasak dari NTB, sampai Tanimbar dari Maluku, Jokowi tak hanya mengenakan baju, tapi juga menyisipkan pesan filosofis tentang persatuan, identitas, dan penghargaan terhadap keberagaman.

    Setiap tahun, kehadiran Jokowi selalu ditunggu, bukan hanya karena isi pidatonya, tapi juga karena rasa penasaran akan pakaian adat apa yang akan dia kenakan. Tahun lalu, sebagai penutup masa jabatannya, Jokowi memilih baju Ujung Serong khas Betawi yang merupakan simbol perpisahan yang dalam kepada Jakarta sebagai ibu kota lama negara.

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pantun Ketua MPR Singgung Makan Gratis, Danantara dan Prabowo Pemimpin Sejati, Titiek Soeharto Senyum-Senyum – Page 3

    Pantun Ketua MPR Singgung Makan Gratis, Danantara dan Prabowo Pemimpin Sejati, Titiek Soeharto Senyum-Senyum – Page 3

    Indonesia kaya akan sunber daya,

    Asta cita untuk indonesia tercinta,

    Danantara optimalkan aset negara,

    Menuju masa depan yang cerah dan sejahtera

     

    Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi,

    Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki,

    Prabowo Subianto adalah pemmpin sejati,

    Untuk Indonesia Raya yang tetap abadi

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Refleksi HUT RI: delapan dekade membangun ekonomi negeri

    Refleksi HUT RI: delapan dekade membangun ekonomi negeri

    Perjalanan ekonomi Indonesia selama 80 tahun adalah kisah tentang daya tahan, adaptasi, dan tekad untuk terus maju

    Jakarta (ANTARA) – Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, dan perjalanan panjang dalam membangun ekonomi negeri pun telah dilalui.

    Indonesia yang yang lahir di tengah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik, kini bertransformasi menuju salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah pembangunan fisik, tetapi juga transformasi struktur ekonomi, kebijakan strategis, dan daya juang masyarakat yang membentuk fondasi menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045

    Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada tahun 1967 hanya sekitar 7,7 miliar dolar AS, telah melampaui 1,5 triliun dolar AS pada 2024. Tingkat kemiskinan yang pada awal kemerdekaan diperkirakan di atas 70 persen populasi, turun menjadi sekitar 9,36 persen per Maret 2024 (BPS).

    Perjalanan ini menunjukkan transformasi besar dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah, meski tantangan middle income trap masih membayangi.

    Untuk itu tahun 2025 menjadi momentum refleksi nasional yang penting: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah politik dan sosial, tetapi juga perjalanan ekonomi yang berliku, penuh tantangan, tetapi sarat capaian.

    Selama 80 tahun Indonesia telah melewati fase-fase krusial, dari perekonomian yang porak-poranda akibat perang, menuju tahap pembangunan, krisis, reformasi, hingga era digital dan hilirisasi sumber daya alam.

    Era Pembangunan Ekonomi

    Era fondasi ekonomi (1945–1965) merupakan masa awal kemerdekaan yang diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia saat itu masih berbasis agraris, dengan infrastruktur terbatas dan inflasi yang sangat tinggi.

    Pada 1965, inflasi bahkan mencapai 650 persen (BPS), akibat dari defisit fiskal besar, pembiayaan melalui pencetakan uang, dan situasi politik yang memanas. Pemerintah pada saat itu fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang terdiri dari nasionalisasi aset-aset Belanda pada awal 1950-an, pembentukan bank sentral (Bank Indonesia pada 1953), dan perencanaan pembangunan lima tahun pertama. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal dan lemahnya basis industri membuat pembangunan berjalan lambat. Meski demikian, pada periode ini lahir kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari kedaulatan nasional.

    Setelah itu dilanjutkan era Pembangunan Orde Baru (1966–1998) di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Langkah awalnya adalah mengendalikan inflasi, yang berhasil ditekan dari 650 persen pada 1965 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an.

    Pemerintah membuka pintu investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing 1967 dan memanfaatkan boom minyak 1970-an untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Pada dekade 1980-an, diversifikasi ekonomi mulai dilakukan seiring jatuhnya harga minyak dunia. Industrialisasi menjadi agenda utama, termasuk pengembangan industri manufaktur dan ekspor non-migas. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1989–1996 rata-rata mencapai 7 persen per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu “macan Asia” baru. Tingkat kemiskinan turun signifikan dari 40 persen pada 1976 menjadi sekitar 11 persen pada 1996 (BPS).

    Namun, fondasi ekonomi yang rapuh, terutama ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya regulasi perbankan membuat Indonesia terpukul hebat oleh krisis moneter Asia 1997–1998. Nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.300 per dolar AS menjadi lebih dari Rp 15.000, PDB mengalami kontraksi hingga -13,1 persen pada 1998, dan kemiskinan melonjak menjadi 24 persen.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja dan panen raya di Kelurahan Raya, Kabupaten Maros, Selasa (12/8).

    Kegiatan diawali perjalanan perahu menyusuri kawasan Kars Rammang-rammang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan Geopark Maros-Pangkep yang terkenal dengan bentang alam karst terbesar ketiga di dunia.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, berperan sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun.

    “Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari combine harvester, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujar Titiek dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

    Titiek menekankan sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” ucap Titiek.

    Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp 420 juta untuk Pemkab Maros. Bantuan benih jagung senilai Rp 900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menyampaikan produksi padi Sulsel pada Januari-Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik.

    Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid. “Surplus beras di Maros dan Sulsel mencerminkan kekuatan kerja sama pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fatmawati mengungkapkan pertumbuhan produksi tahun ini naik 443 ribu ton GKG dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi bantalan ketahanan pangan nasional.

    Terkait panen raya dan tudang sipulung, Fatmawati menilai kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil bumi, tetapi juga meneguhkan komitmen Sulawesi Selatan mengamankan pasokan beras Indonesia.

    Selain itu, forum tudang sipulung yang merupakan forum musyawarah petani khas Sulsel juga dinilai menjadi ruang strategis untuk membahas strategi peningkatan produktivitas, adaptasi teknologi, dan mitigasi risiko pertanian.

    “Melalui sinergi pentahelix – pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, dan media-, kita bisa menjaga Sulsel tetap menjadi lumbung pangan nasional,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Fatmawati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang dapat memperkuat produksi pada musim tanam berikutnya.

    Dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan kerja sama lintas sektor, ia memastikan Sulsel siap melangkah sebagai lumbung pangan nasional.

    “Kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Ada Tambang Ilegal di IKN, ESDM Siap Tindak

    Ada Tambang Ilegal di IKN, ESDM Siap Tindak

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara soal dugaan tambang ilegal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. ESDM memastikan sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk penindakan.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Rilke Jeffri Huawe, mengatakan proses pidana menjadi kewenangan penyidik Polri. Pihaknya akan fokus pada penegakan sisi administratif.

    “Kita sudah koordinasi. Jadi pidananya nanti dilaksanakan oleh teman-teman penyidik di Mabes Polri. Nah, kita akan lihat aspek administrasinya. Jadi, kita akan kedepankan sanksi administrasi,” ujar Rilke di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (12/8/2025).

    Jeffri menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki tata kelola pertambangan. Harapannya, kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal bisa ditekan.

    “Perbaiki tata kelola lewat optimalisasi penegakan hukum. Kita mengupayakan langkah preventif, karena yang paling utama itu penyelamatan cadangan negara,” tegasnya.

    Dikutip dari detikJatim, tambang ilegal tersebut memanfaatkan dokumen perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) resmi. Kasus ini terungkap setelah ada laporan masyarakat soal pengiriman batu bara dalam kontainer.

    Polisi kemudian menerbitkan 4 laporan polisi dan memeriksa 18 saksi dari KSOP Kelas I Balikpapan, Pelabuhan PT Kaltim Kariangau Terminal, agen pelayaran, pemilik IUP, penambang, perusahaan jasa transportasi, hingga ahli dari Kementerian ESDM.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaiffudin mengatakan sudah ada tiga tersangka, yakni YH, CH, dan MH, yang berperan sebagai penjual dan pembeli batu bara.

    Modusnya, batu bara dikeruk dari kawasan konservasi lalu dikirim keluar pulau melalui Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Setibanya di pelabuhan, para pelaku melengkapi batu bara tersebut dengan dokumen resmi seolah berasal dari tambang legal pemegang IUP.

    (rrd/rrd)

  • Titik Soeharto Pantau Stok Beras di Gudang Bulog Makassar, Didampingi Wali Kota Appi

    Titik Soeharto Pantau Stok Beras di Gudang Bulog Makassar, Didampingi Wali Kota Appi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin langsung mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto bersama rombongan. Saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin (11/8/2025).

    Rombongan Komisi IV DPR RI yang berjumlah 10 anggota, dipimpin langsung oleh Siti Hediati Soeharto, meninjau langsung gudang penyimpanan dan unit pengolahan beras Bulog.

    Agenda ini bertujuan memastikan ketersediaan stok beras nasional, memeriksa proses pengemasan, dan mengevaluasi kualitas beras yang disimpan dalam jangka panjang.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan bahwa stok beras di Bulog Makassar dalam kondisi penuh, bahkan sampai memerlukan sewa gudang tambahan untuk penampungan.

    “Kita masuk ke gudang-gudang Bulog, melihat langsung proses pengolahan beras untuk packaging. Kualitas beras yang sudah lama disimpan diperbaiki melalui proses pembersihan, sehingga tetap layak untuk dikonsumsi,” jelasnya.

    Menurut Abdul Kharis, unit pengolahan beras di Makassar memiliki kualitas kerja yang baik, meski kapasitasnya masih terbatas. Kapasitas pengemasan saat ini hanya sekitar 30 ton per hari.

    “Jika ada program penyaluran beras SPHP dalam jumlah besar, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama,” tambahnya.

    Ia menjelaskan bahwa proses pengolahan beras di unit tersebut meliputi pembersihan debu dan pemisahan butir beras yang patah atau rusak akibat penyimpanan jangka panjang.

    “Beras yang kualitasnya kurang baik dikeluarkan terlebih dahulu, lalu dilakukan penyegaran. Setelah diproses, tingkat kerusakan bisa ditekan hingga hanya 15 persen,” ungkapnya.

  • Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Kilas Balik Pesawat N250, Simbol Teknologi Nasional yang Berakhir di Museum

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 10 Agustus 1995 atau 30 tahun yang lalu, pesawat asli buatan Bapak Teknologi Nasional, Bacharudin Jusuf Habibie, N250 untuk pertama kalinya mengudara di langit Indonesia. 

    Terbangnya pesawat N250 Gatotkaca secara perdana di langit Kota Bandung dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto, diabadikan sebagai peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) setiap tanggal 10 Agustus. 

    Sayang, masa depan N250 yang diciptakan Habibie tak berlangsung lama usai krisis moneter yang menerpa Indonesia. Memaksa Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berhenti dengan imbalan utang dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF). 

    Alhasil, pesawat tersebut harus mendekam di hangar PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN), kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (Persero), selama 25 tahun sebelum akhirnya dibawa ke museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta pada 2020. 

    Spesifikasi Pesawat N250 

    Melansir dari laman resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, pesawat N250 Memiliki spesifikasi mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE 2100C dengan 6 bilah baling-baling. 

    Pesawat ini memiliki berat kosong 13.665 kg, berat maksimum saat lepas landas 22.000 kg,  panjang 26,30 meter, tinggi 8,37 meter, serta rentang sayap 28 meter.

    N250 Gatotkaca mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Kecepatan ini menjadi angka tertinggi di kelas turboprop dengan 50 penumpang. 

    Sedangkan untuk ketinggian operasinya adalah 25.000 kaki atau 7.620 meter di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2.040 km. Sementara bahan bakar standar pada N250 mampu menjelajah hingga 1.480 km. 

    Pesawat Gatotkaca N250 di Museum

    Sementara berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, salah satu keunggulan yang ditonjolkan IPTN untuk memenangkan pertempuran di medan pemasaran pesawat komuter 80 penumpang kala itu adalah melengkapi N-250 dengan sistem pengendali penerbangan fly by wire (FBW).

    Selama ini, teknologi FBW baru diterapkan pada pesawat tipe besar seperti Airbus A-320 dan Boeing 777. Dengan demikian, N-250 merupakan jenis pesawat yang ketiga menggunakan teknologi tersebut, atau yang pertama dalam kelas komuter.

    Selain pertimbangan keamanan, sistem FBW juga dimaksudkan untuk memudahkan pilot mengendalikan pesawat tersebut dalam setiap kondisi.

    Sejarah Pesawat N250 

    Rencana pengembangan pesawat N250 ini pertama kali diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat N250 Gatotkaca dimulai pada tahun 1992.

    Awalnya, pesawat ini dibuat dengan kapasitas 30 penumpang, namun pada tahun 1989 desain tersebut diubah dan dibuat dengan kapasitas 50 penumpang. Sejatinya, pesawat ini dibuat untuk menjadi alat transportasi antar pulau dan antar kota, karena itu bentuk N250 tidak terlalu besar.

    Pemberian nama pesawat N250 Gatotkaca tentu bukanlah tanpa alasan. Kode N pada nama pesawat memiliki arti sebagai “Nusantara” yang menunjukkan bahwa proses desain hingga produksinya dikerjakan di Indonesia. Sedangkan “Gatotkaca” yang disematkan pada pesawat tersebut adalah nama pemberian presiden RI ke-2 Soeharto untuk prototipe N250.

    Sementara itu angka 250 mengacu pada 2 mesin dan 50 mewakili kapasitas pesawat dengan 50 penumpang. Pesawat hasil rancangan BJ Habibie ini menggunakan teknologi yang cukup canggih yang dibuat untuk 30 tahun kedepan. 

    Mendiang Bacharudin Jusuf Habibie, yang kala itu memimpin IPTN, nyatanya sudah menyiapkan 4 desain prototipe pesawat komuter dengan kapasitas angkut 50 orang—termasuk N250. 

    BJ Habibie

    Empat gambar desain pesawat itu kini masih dipajang di kantor PT Dirgantara Indonesia (Persero). Presiden Kedua RI Soeharto bahkan sempat memberikan nama pada masing-masing gambar rancangan pesawat N250 tersebut. 

    Pertama, Gatotkoco, lalu Kerincing Wesi, Konconegoro, dan terakhir Putut Guritno. Sobekan kertas halaman buku tulis berisi tulisan tangan masing-masing nama-nama pesawat itu dipajang bersama gambar 4 desain pesawat itu, diparaf Habibie tanggal 17 Agustus 1993.

    Dua di antaranya, yakni Gatotkoco dan Koconegoro sudah rampung dibangun kala itu. Sementara empat pesawat seluruhnya disiapkan untuk menjalani uji sertifikasi agar lebih cepat rampung melalap jam terbang yang dipersyaratkan bagi pesawat baru. 

    “Dua sudah terbang. Sudah mulai start sertifikasi, tapi belum selesai. Belum tuntas, sampai krisis terjadi dan proyek ini dihentikan,” kata Direktur PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro kala itu. 

    Habibie menyebutkan harga jual N-250 diperkirakan mencapai US$13,5 juta atau sekitar Rp27 miliar. dengan harga jual sebesar itu, IPTN akan mencapai break even point setelah melahirkan Gatotkaca yang ke-260. 

    Jumlah penjualan itu diperkirakan tercapai pada 2007, kalau pemasaran lancar. Sementara itu, IPTN cukup banyak menyedot dana untuk pengembangan proyek prestisius tersebut. Setidaknya US$650 juta dana dari kantung pemerintah yang akan dilahap guna memenuhi keperluan tersebut.

    Harapan penjualan dan cita-cita N250 hilir mudik di langit Nusantara pun tak pernah terjadi imbas krisis moneter. N250 bahkan menjadi salah satu poin dalam perjanjian dengan IMF, di mana penghentian program ditukar dengan dukungan utang IMF untuk membantu ekonomi Indonesia.