Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Orlando –

    Di tengah gemerlap teknologi satelit global, ada sosok yang diam-diam mengukir sejarah di Indonesia. Sosok tersebut adalah Adi Rahman Adiwoso, CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

    Banyak orang yang menjulukinya sebagai ‘Bapak Satelit Indonesia’ karena perannya membangun konektivitas nasional melalui satelit, salah satunya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara

    Namun pria berusia 72 tahun ini santai saja dengan julukan tersebut. “Saya cuma menikmati hidup saya,” ujarnya santai.

    Perjalanan Adi penuh keberanian melawan arus, dari menolak kewarganegaraan Amerika hingga mendirikan PSN di tengah ketiadaan regulasi. Ini kisahnya.

    Awal Karier di Negeri Paman Sam

    Adi memulai petualangannya di Purdue University, Amerika Serikat, mengambil jurusan Aeronautics dan Astronautics. Ia lulus dalam waktu singkat, hanya 5 semester. Ia kemudian magang di Hughes Aircraft Company pada 1974, perusahaan di balik satelit Palapa yang legendaris.

    “Waktu itu saya kedinginan di Amerika, tapi semangat belajar besar,” kenangnya.

    Kesempatan emas datang saat ia mendapat Hughes Fellowship, beasiswa yang memungkinkannya melanjutkan S2 di California Institute of Technology (Caltech). Sambil kuliah, ia bekerja 20 jam seminggu untuk membiayai hidup.

    “Saya suka kerja sampai jam 3 sore, bahkan lebih, karena bisa pakai komputer kantor sendirian. Zaman dulu kan nggak ada laptop,” ceritanya dengan tawa.

    CEO PSN Adi Rahman Adiwoso Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Membangun Palapa: Menyatukan NKRI

    Pada 1975, Adi mendapat tugas memasang stasiun bumi Palapa di Indonesia. Ia berkeliling ke pelosok, dari Waingapu hingga Flores, di tengah minimnya infrastruktur.

    “Belum ada hotel, ATM, bawa tas penuh duit cash,” ujarnya.

    Pengalaman ini membuka matanya tentang betapa terbatasnya komunikasi di Indonesia saat itu.

    “Kalau mau telepon gubernur, pakai radio HF. Kadang nyambung, kadang nggak,” ungkapnya.

    Ketika satelit Palapa menyala, Adi menyaksikan momen bersejarah: seorang bupati di Waingapu terpukau melihat TVRI di layar 12 inch Sony Trinitron.

    “Saya baru sadar setelah 20 tahun, Palapa itu bukan sekadar satelit. Itu alat mempersatukan NKRI,” katanya.

    Saat itu, televisi dan radio nasional belum ada, dan kebijakan pusat bisa butuh berbulan-bulan sampai ke daerah.

    Unicorn Pertama Indonesia

    Adi Rahman Adiwoso usai peluncuran Satelit Nusantara Lima. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Setelah hampir 9 tahun di Amerika, Adi ditawari kewarganegaraan Amerika oleh Hughes Aircraft. Ia menolak. “Banyak orang pengen jadi warga Amerika, saya malah nggak kepengen,” ungkapnya. Di usia 28, ia memilih pulang ke Indonesia dengan semangat membangun. “Kalau gagal, saya bisa balik. Kalau berhasil, saya tinggal,” katanya kepada bosnya saat itu.

    Keputusan ini terbayar. Adi mendirikan PT RKN, startup yang membuat gerbang jalan tol pertama di Indonesia, mengalahkan kompetitor dari Perancis dan Jepang.

    “Anak Indonesia kalau dikasih kesempatan, pasti bisa. Yang kurang cuma keberanian,” tegasnya.

    Pada 1991, bersama Profesor Iskandar Alisjahbana, Adi mendirikan PSN, perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia. Tantangannya besar: regulasi satelit saat itu hanya mengizinkan Telkom dan Indosat beroperasi. Dengan keberanian dan dukungan dari Presiden Soeharto serta Menteri BJ Habibie, PSN akhirnya mendapat izin, meski awalnya tak boleh melayani pasar dalam negeri.

    PSN melesat cepat. Pada 1995, perusahaan ini go public di Nasdaq, Amerika Serikat, dengan valuasi USD 1 miliar, menjadikannya unicorn pertama Indonesia.

    Namun, perjalanan tak selalu mulus. Krisis moneter 1997-1998 membuat PSN terlilit utang USD 650 juta. “Saat itu Rp 2.000 jadi Rp16.000 per dolar, babak belur,” kenang Adi.

    Tapi ia tak menyerah. Dengan strategi rekapitalisasi, PSN bangkit dan meluncurkan satelit Nusantara 1 pada 2014 hingga akhirnya pada 11 September 2025 melesatkan Satelit Nusantara Lima.

    Filosofi Hidup: Never Give Up

    Adi memegang filosofi ‘never give up’. Baginya, kegagalan adalah ‘sukses yang tertunda’.

    Meski dijuluki ‘Bapak Satelit Indonesia’, Adi tetap rendah hati. “Saya nggak peduli orang bilang apa. Saya cuma ingin bikin sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

    Visi ini terlihat dari usahanya membangun bandar antariksa di Biak dan mendorong anak muda terjun ke bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Kini, di usia 72 tahun, Adi tak berhenti bermimpi. Ia ingin Indonesia punya kedaulatan antariksa, dengan PSN sebagai pemimpin kapasitas satelit di Asia Pasifik.

    “Kalau elo mau jadi nomor satu, harus kerja keras. Indonesia punya potensi, tapi kita jangan jadi juara mediocrity,” pesannya.

    Kisah Adi adalah bukti bahwa keberanian, kerja keras, dan visi besar bisa mengubah wajah teknologi Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya untuk masa depan?

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/fay)

  • Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengamankan AA (29), seorang tukang parkir yang melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian di depan Pos Lalu Lintas Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Belakangan diketahui, AA menderita gangguan jiwa berat atau skizofrenia.

    Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, membenarkan pelaku sempat diamankan ke Polsek, namun kemudian dipulangkan untuk menjalani perawatan medis dengan pengawasan keluarganya.

    “Dari dokumen medis berupa hasil visum RS Polri Kramat Jati dan surat pulang rawat RS Jiwa Soeharto Heerdjan, terungkap AA menderita skizofrenia berat. Kami ingin semua pihak merasa aman. Bukan hanya korban, tapi juga pelaku yang dalam kondisi tidak stabil secara psikologis. Dalam kondisi seperti ini, empati dan komunikasi dengan keluarga menjadi kunci,” ujar Rahmat, Sabtu (13/9/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan sembari menunggu hasil resmi pemeriksaan medis pelaku.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menambahkan bahwa hukum tetap ditegakkan, namun aspek kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

    “Kami sangat menghargai pengabdian anggota kami yang sedang bertugas, dan kami prihatin atas kejadian ini. Namun, kami juga memahami bahwa pelaku ini sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mentalnya yang berat. Dalam penegakan hukum, kami tidak hanya mencari keadilan, tapi juga berusaha menempatkan manusia di atas segalanya,” katanya.

     

    Beberapa jam sebelumnya pada Kamis sore, massa yang menguasai jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipukul mundur polisi hingga radius 1 kilometer setelah sempat terlibat bentrokan.

  • Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    GELORA.CO – Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah melayangkan surat presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

    Berdasarkan informasi, terdapat ada dua nama calon Kapolri yang dikirimkan ke legislatif di Senayan.

    Kedua calon Kapolri pengganti Listyo Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

    Namun, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI tak merespons terkait beredarnya kabar Supres pergantian Kapolri tersebut.

    Desakan Copot Kapolri

    Sejumlah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo muncul usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Saat itu di Jakarta, seorang pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob.

    Desakan salah satunya datang dari Seratus aktivis 98. Ubedillah Badrun, sebagai perwakilan mengatakan, peristiwa driver ojol dilindas rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat.

    Karena itu, adalah wajar para aktivis menuntut adanya pergantian terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    “Kami sudah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Presiden agar memberhentikan Kapolri,” desak Ubedilah Badrun, mengutip Jumat 5 September 2025.

    Kang Ubed -sapaan Ubedilah Badrun- menjelaskan, insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol almarhum Affan Kuriawan pada Kamis pekan kemarin, telah merusak citra Indonesia di mata dunia. Jadi adalah layak bagi seratus aktivis 98 menuntut Kapolri dicopot.

    “Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yakni Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB,” tegasnya.

    Aktivis 98 pun menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak kunjung mengganti Jenderal Pol Listyo pascakejadian itu.

    Padahal pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional.

    Pencopotan Kapolri sendiri sebenarnya adalah agenda reformasi Kepolisian.

    “Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi structural. Di antaranya, memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elite kepolisian jika terjadi kesalahan fatal, dalam konteks saat ini ialah memberhentikan Kapolri, Kapolda, dan lain-lain yang bertanggungjawab atas peristiwa tragis pelindasan Affan Kurniawan,” tuturnya.

    Seratus aktivis 98, ujar Kang Ubed, berpendapat elite politik Indonesia kehilangan moral jika Presiden tidak mencopot Jenderal Listyo seusai peristiwa mematikan itu.

    “Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligacy justru dari lapisan elit kekuasaan. Tentu ini menyedihkan dan meremukan jiwa bangsa,” sesalnya.

    Geng Solo dan Nasib di Ujung Tanduk

    Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

  • Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    GELORA.CO – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Sosok Listyo belakangan jadi sorotan tajam terutama pasca aksi massa berujung ricuh yang terjadi antara 25-30 Agustus 2025 lalu.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

  • Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan percepatan dalam membangun kampung nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai titik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mendapat mandat untuk segera merealisasikan KNMP yang termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Gibran meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengawal program Presiden itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai tahap awal di tahun ini.

    “Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak, Ibu semua ini enggak mungkin bisa berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    KKP memiliki percontohan dalam membangun KNMP seperti di Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    Oleh karenanya, KKP juga akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

    “Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

    Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

    “Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

    Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

    “Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu.

    Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

    Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    Pasar global ‘seafood’ diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS

    Batam (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perkembangan ekonomi biru yakni pemanfaatan sektor sumber daya laut, dengan panen perdana budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa penelitian dan riset pengembangan lobster telah dilakukan selama hampir dua tahun.

    “Sekarang kita sudah berhasil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal agar Indonesia bisa memiliki kekuatan di sektor perikanan dan kelautan. Nilai panen perdana ini mencapai sekitar 1,7 ton dengan harga Rp400 ribu per kilogram,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada acara panen lobster perdana di BPBL Batam, Rabu.

    Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar karena ketersediaan bibit lobster yang melimpah secara alami.

    “Pasar global seafood diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, sementara kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS. Jadi kami memiliki potensi yang sangat besar di Kepri dan Batam,” kata dia.

    Sebagai informasi, lobster yang berhasil dipanen sebanyak 6.000 ekor, terdiri dari tiga macam yakni jenis pasir, bambu dan mutiara.

    Panen perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

    Wapres Gibran menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru, serta mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan penyelundupan benih-benih lobster (BBL).

    “Survival rate lobster kita sudah 80 persen. Tinggal digencarkan lagi dan dimodelkan ke daerah lain,” katanya.

    Sementara itu, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi atas capaian KKP. Menurut dia, teknologi pembesaran lobster ini memberi nilai tambah signifikan.

    “Selama ini benih banyak diekspor, namun sekarang kita bisa membesarkan sendiri. Ke depan, kerja sama luar negeri harus diarahkan agar pembesaran dilakukan di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa,” katanya.

    Melalui program ini, KKP menargetkan pengembangan lobster tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk menggerakkan ekonomi biru secara nasional dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, hingga industri perikanan lokal.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungan ke Batam, Gibran Tinjau MBG hingga KEK Nongsa Digital Park

    Kunjungan ke Batam, Gibran Tinjau MBG hingga KEK Nongsa Digital Park

    Bisnis.com, BATAM – Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Batam, Rabu (10/9/2025). Dalam lawatannya kali ini, agenda Gibran yakni meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Batuaji Batam hingga mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP).

    Gibran tiba di di SMKN 1 Batam sekitar pukul 09.00 WIB. Ia didampingi istrinya Selvi Ananda dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, dan disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

    Dia mengenakan setelan baju safari berwarna krem, serta celana dan sepatu formal berwarna hitam.

    Gibran disambut meriah oleh ratusan siswa dan puluhan guru SMKN 1 Batam. Setelah menginjakkan kakinya di sekolah unggulan Batam tersebut, ia langsung berkeliling kelas demi kelas meninjau siswa yang tengah menikmati menu MBG.

    Setelah usai dengan tinjauan MBG, Gibran pun bergerak meninggalkan sekolah. Sebelum sampai di pintu gerbang, ia menjalani sesi foto bersama ratusan murid dan puluhan guru, yang telah menunggunya di lapangan sekolah.

    Para siswa terlihat antusias berebut untuk mendekati orang kedua di Indonesia ini. Ada kalanya Gibran berhenti untuk selfie sejenak bersama para guru dan murid.

    Hal tersebut membuat Pasukan Pengamanan Presiden (Presiden) dan TNI yang mengawalnya terlihat cukup kewalahan. Gibran kemudian mengakhiri kunjungannya di SMKN 1 dan melanjutkan ke lokasi berikutnya.

    Kepala Sekolah SMKN 1 Batam Deden Suryana mengatakan kunjungan Gibran memang bertujuan meninjau program MBG bagi 3.291 siswa SMKN 1 yang terbagi dalam dua sif, pagi dan siang.

    “Distribusi MBG berjalan tertib. Menu Bergizi sudah sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

    Menurut Deden, SMKN 1 dipilih karena merupakan sekolah dengan prestasi akademik di tingkat nasional dan internasional. “Kunjungan ini menjadi apresiasi bagi kami, sekaligus motivasi bagi guru dan siswa untuk menjaga kualitas pendidikan,” ungkapnya.

    Meski berjalan dengan lancar, Deden menilai program MBG di SMKN 1 punya tantangan tersendiri, mulai dari konsistensi kualitas menu, ketetapan distribusi hingga kontinuitas anggaran.

    “Kami berharap, program MBG ini terus berlanjut dengan kualitas menu yang tetap terjaga, distribusi tepat waktua agar memiliki dampak bagi perkembangan anak,” tuturnya.

    Setelah dari SMKN 1 Batam, Gibran kemudian melanjutkan kunjungannya ke Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPPL) Batam untuk melihat acara panen perdana modeling budidaya lobster sekaligus penebaran benih baru.

    Selanjutnya usai makan siang, ia bertemu dengan Aliansi Ojek Online Batam. Dan terakhir, kunjungan ke Infinite Framework Studio di KEK NDP.

  • Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan panen lobster bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025) siang.
    Pantauan Kompas.com, Gibran melakukan panen lobster didampingi istrinya, Selvi Ananda.
    Tampak, Gibran memakai baju kemeja safari warna coklat yang senada dengan Titiek.
    Di area BPBL Batam juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
    Kemudian, Gibran dan rombongan terbatas mendapat penjelasan singkat tentang budi daya laut yang ada.
    Di lokasi yang sama, mereka juga melakukan prosesi seremonial pelepasan benih hingga memanen lobster.
    Saat melakukan panen, Gibran sempat berbincang dengan para nelayan yang ada di lokasi, namun tak begitu jelas suaranya.
    Mereka juga tampak berjalan mengelilingi area keramba untuk mengecek panen komoditas laut yang ada, di antaranya lobster, bawal bintang, hingga ikan napoleon.
    Adapun di BPBL Batam ini juga melakukan budidaya ikan hias seperti ikan clownfish.
    Usai memanen lobster, Wapres RI turut memberikan bantuan berupa benih lobster kepada para perwakilan nelayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.