Tag: Soeharto

  • Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    Dicap Bagian dari Geng Solo, Nasib Listyo Sigit di Ujung Tanduk, Oktober Bakal Diganti?

    GELORA.CO – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Sosok Listyo belakangan jadi sorotan tajam terutama pasca aksi massa berujung ricuh yang terjadi antara 25-30 Agustus 2025 lalu.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***

  • Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan percepatan dalam membangun kampung nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai titik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mendapat mandat untuk segera merealisasikan KNMP yang termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Gibran meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengawal program Presiden itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai tahap awal di tahun ini.

    “Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak, Ibu semua ini enggak mungkin bisa berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    KKP memiliki percontohan dalam membangun KNMP seperti di Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    Oleh karenanya, KKP juga akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

    “Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

    Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

    “Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

    Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

    “Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu.

    Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

    Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    Pasar global ‘seafood’ diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS

    Batam (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perkembangan ekonomi biru yakni pemanfaatan sektor sumber daya laut, dengan panen perdana budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa penelitian dan riset pengembangan lobster telah dilakukan selama hampir dua tahun.

    “Sekarang kita sudah berhasil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal agar Indonesia bisa memiliki kekuatan di sektor perikanan dan kelautan. Nilai panen perdana ini mencapai sekitar 1,7 ton dengan harga Rp400 ribu per kilogram,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada acara panen lobster perdana di BPBL Batam, Rabu.

    Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar karena ketersediaan bibit lobster yang melimpah secara alami.

    “Pasar global seafood diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, sementara kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS. Jadi kami memiliki potensi yang sangat besar di Kepri dan Batam,” kata dia.

    Sebagai informasi, lobster yang berhasil dipanen sebanyak 6.000 ekor, terdiri dari tiga macam yakni jenis pasir, bambu dan mutiara.

    Panen perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

    Wapres Gibran menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru, serta mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan penyelundupan benih-benih lobster (BBL).

    “Survival rate lobster kita sudah 80 persen. Tinggal digencarkan lagi dan dimodelkan ke daerah lain,” katanya.

    Sementara itu, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi atas capaian KKP. Menurut dia, teknologi pembesaran lobster ini memberi nilai tambah signifikan.

    “Selama ini benih banyak diekspor, namun sekarang kita bisa membesarkan sendiri. Ke depan, kerja sama luar negeri harus diarahkan agar pembesaran dilakukan di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa,” katanya.

    Melalui program ini, KKP menargetkan pengembangan lobster tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk menggerakkan ekonomi biru secara nasional dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, hingga industri perikanan lokal.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungan ke Batam, Gibran Tinjau MBG hingga KEK Nongsa Digital Park

    Kunjungan ke Batam, Gibran Tinjau MBG hingga KEK Nongsa Digital Park

    Bisnis.com, BATAM – Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Batam, Rabu (10/9/2025). Dalam lawatannya kali ini, agenda Gibran yakni meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Batuaji Batam hingga mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP).

    Gibran tiba di di SMKN 1 Batam sekitar pukul 09.00 WIB. Ia didampingi istrinya Selvi Ananda dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, dan disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

    Dia mengenakan setelan baju safari berwarna krem, serta celana dan sepatu formal berwarna hitam.

    Gibran disambut meriah oleh ratusan siswa dan puluhan guru SMKN 1 Batam. Setelah menginjakkan kakinya di sekolah unggulan Batam tersebut, ia langsung berkeliling kelas demi kelas meninjau siswa yang tengah menikmati menu MBG.

    Setelah usai dengan tinjauan MBG, Gibran pun bergerak meninggalkan sekolah. Sebelum sampai di pintu gerbang, ia menjalani sesi foto bersama ratusan murid dan puluhan guru, yang telah menunggunya di lapangan sekolah.

    Para siswa terlihat antusias berebut untuk mendekati orang kedua di Indonesia ini. Ada kalanya Gibran berhenti untuk selfie sejenak bersama para guru dan murid.

    Hal tersebut membuat Pasukan Pengamanan Presiden (Presiden) dan TNI yang mengawalnya terlihat cukup kewalahan. Gibran kemudian mengakhiri kunjungannya di SMKN 1 dan melanjutkan ke lokasi berikutnya.

    Kepala Sekolah SMKN 1 Batam Deden Suryana mengatakan kunjungan Gibran memang bertujuan meninjau program MBG bagi 3.291 siswa SMKN 1 yang terbagi dalam dua sif, pagi dan siang.

    “Distribusi MBG berjalan tertib. Menu Bergizi sudah sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

    Menurut Deden, SMKN 1 dipilih karena merupakan sekolah dengan prestasi akademik di tingkat nasional dan internasional. “Kunjungan ini menjadi apresiasi bagi kami, sekaligus motivasi bagi guru dan siswa untuk menjaga kualitas pendidikan,” ungkapnya.

    Meski berjalan dengan lancar, Deden menilai program MBG di SMKN 1 punya tantangan tersendiri, mulai dari konsistensi kualitas menu, ketetapan distribusi hingga kontinuitas anggaran.

    “Kami berharap, program MBG ini terus berlanjut dengan kualitas menu yang tetap terjaga, distribusi tepat waktua agar memiliki dampak bagi perkembangan anak,” tuturnya.

    Setelah dari SMKN 1 Batam, Gibran kemudian melanjutkan kunjungannya ke Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPPL) Batam untuk melihat acara panen perdana modeling budidaya lobster sekaligus penebaran benih baru.

    Selanjutnya usai makan siang, ia bertemu dengan Aliansi Ojek Online Batam. Dan terakhir, kunjungan ke Infinite Framework Studio di KEK NDP.

  • Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan panen lobster bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025) siang.
    Pantauan Kompas.com, Gibran melakukan panen lobster didampingi istrinya, Selvi Ananda.
    Tampak, Gibran memakai baju kemeja safari warna coklat yang senada dengan Titiek.
    Di area BPBL Batam juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
    Kemudian, Gibran dan rombongan terbatas mendapat penjelasan singkat tentang budi daya laut yang ada.
    Di lokasi yang sama, mereka juga melakukan prosesi seremonial pelepasan benih hingga memanen lobster.
    Saat melakukan panen, Gibran sempat berbincang dengan para nelayan yang ada di lokasi, namun tak begitu jelas suaranya.
    Mereka juga tampak berjalan mengelilingi area keramba untuk mengecek panen komoditas laut yang ada, di antaranya lobster, bawal bintang, hingga ikan napoleon.
    Adapun di BPBL Batam ini juga melakukan budidaya ikan hias seperti ikan clownfish.
    Usai memanen lobster, Wapres RI turut memberikan bantuan berupa benih lobster kepada para perwakilan nelayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Wapres Gibran Panen Lobster Bersama Titiek Soeharto di Batam

    Momen Wapres Gibran Panen Lobster Bersama Titiek Soeharto di Batam

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi panen perdana lobster di Balai Prasarana Budi Daya Laut (BPBL) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (10/9/2025).

    Gibran didampingi istrinya Selvi Gibran Rakabuming dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

    Berdasarkan keterangan resmi Setwapres, kegiatan Gibran tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industrialisasi pada sektor perikanan, mendorong peningkatan ekspor, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama produk kelautan bernilai tinggi.

    Panen perdana tersebut juga diharapkan menjadi model pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan yang mampu membuka lapangan kerja baru di Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

    Sebelum panen lobster di BPBL, Gibran juga dijadwalkan meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Batam untuk mendorong program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi pelajar sekaligus menekan angka stunting.

    Selain itu, Gibran dijadwalkan mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, untuk meninjau berbagai fasilitas unggulan di bidang industri digital.

    Setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan, Gibran dan istrinya akan kembali ke Bandara Internasional Hang Nadim untuk bertolak ke Jakarta.

  • Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Sjafrie Sjamsoeddin, kini jabat Menhan dan Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menggantikan Budi Gunawan.

    Pemberhentian Budi Gunawan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Hari ini Sjafrie tengah memimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu orang terdekat Prabowo Subianto. Kedekatan itu terjalin sejak Sjafrie dan Prabowo mengenyam bangku pendidikan akademi militer pada 1974.

    Dalam jenjang pendidikan itu, Sjafrie berhasil lulus dengan menyabet gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik.

    Pria kelahiran Makasar, 30 Oktober 1952 itu telah banyak mengemban jabatan strategis selama berdinas di TNI AD.

    Lulus dari pendidikan akademi militer, Sjafrie langsung masuk Korps Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopashanda) yang saat ini bernama Kopassus.

    Selama berada di korps Kopashanda bersama Prabowo, Sjafrie telah melakoni beragam penugasan di wilayah konflik seperti Timor-Timor, Aceh, Irian dan Jaya.

    Sjafrie kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden Ke-2 RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia Herzegovina.

    Setelah mengemban pangkat perwira menengah TNI selama mengawal Presiden Soeharto, Sjafrie akhirnya mendapat jabatan pemimpin wilayah dengan pangkat yang lebih tinggi yakni bintang satu atau Brigjen TNI.

    Dia sempat mengemban beberapa jabatan strategis diantaranya Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana (1995–1996), kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) 1-Ibu Kota (1996), Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Jaya (1996), dan Panglima Daerah Militer V Jaya.

    Salah satu puncak karir Sjafrie yakni saat menjadi Pangdam Jaya di tengah terjadinya gelombang aksi massa yang berupaya menurunkan Presiden Soeharto yakni di tahun 1998.

    Kala itu, Sjafrie menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam menjaga keamanan masyarakat di tengah situasi massa yang tidak kondusif.

    Setelah era Soeharto selesai, karir Sjafrie tidak serta merta terhenti. Sjafrie masih mengikuti beberapa jabatan strategis yakni Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI (2002), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan atau yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pertahanan (2005–2010).

    Setelah purna tugas dari institusi TNI AD, Sjafrie masih dipercaya untuk menempati beberapa posisi strategis di pemerintahan, terkhusus di bidang pertahanan.

    Sjafrie langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014), kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan bidang Manajemen Pertahanan (2019–2024).

    Kini, menteri tertua di Kabinet Merah Putih ini harus mengemban dua jabatan strategis sekaligus yakni Menko Polkam dan Menhan. Dua jabatan penting yang sangat mempengaruhi stabilitas politik, keamanan dan pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Media Asing Ramai Soroti Menkeu Baru Purbaya Pengganti Sri Mulyani

    Media Asing Ramai Soroti Menkeu Baru Purbaya Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah media asing menyoroti pergantian Menteri Keuangan RI dari Sri Mulyani menjadi oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) kemarin.

    Reuters menyoroti pergantian menteri ini dan rekam jejak Purbaya sebelum menjabat sebagai Bendahara Negara. Dalam artikel yang berujudul “Indonesia Replaces Respected Finance Minister with Economist Promising Rapid Growth”, media asal Inggris ini menyebut pergantian terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

    “Presiden Indonesia pada Senin mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal berkomitmen pada disiplin fiskal, dengan seorang ekonom yang berjanji mendorong percepatan pertumbuhan. Pergantian ini terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi di negara terbesar Asia Tenggara,” demikian kutipan artikel tersebut, Selasa (9/9/2025).

    Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Dia juga pernah menempati berbagai posisi di sejumlah kementerian, termasuk Wakil Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Dalam pidatonya pada 20 Agustus lalu, Purbaya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan demi keadilan sosial, sekaligus mengenang pemikiran ekonomi ayah Presiden Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang pernah menjadi ekonom sekaligus menteri di era pemerintahan otoriter Soeharto.

    “Salah satu kunci menciptakan stabilitas ekonomi adalah program berkelanjutan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Purbaya dikutip dari artikel tersebut

    Purbaya juga menyampaikan bahwa target Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil. Dia berjanji akan mencari cara untuk mempercepat laju ekonomi dengan mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta maupun pemerintah.

    Dia juga menegaskan bahwa tidak diperlukan pajak baru untuk mencapai sasaran tersebut.

    Sementara itu, Bloomberg dalam artikel bertajuk ‘Prabowo Removes Finance Chief, Risking Turmoil for Indonesia’ menyoroti sosok Purbaya yang cenderung kurang dikenal berpotensi menggoyahkan keyakinan investor global terhadap Indonesia.

    “Dengan pengumuman mendadak bahwa Sri Mulyani digantikan oleh sosok yang relatif kurang dikenal, Purbaya Yudhi Sadewa, pasar kini menghadapi potensi volatilitas yang lebih tinggi,” tulis media tersebut.

    Bloomberg juga menyoroti pencopotan mendadak Sri Mulyani Indrawati dapat mengguncang investor global yang selama ini melihatnya sebagai simbol disiplin fiskal di tengah dorongan belanja besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Bloomberg juga membahas pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Purbaya setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    “Tugas pertama Sadewa sebagai Menteri Keuangan adalah meyakinkan investor, baik domestik maupun asing, bahwa transisi kekuasaan akan berjalan mulus. Namun, hal ini jelas bukan tanpa tantangan,” tulis ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran dalam berita tersebut.

    Sementara itu, media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) dalam artikel berjudul ‘Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Removed as Prabowo Reshuffles Cabinet Following Weeks of Protests’  menyoroti profil dan latar belakang pendidikan Purbaya.

    Purbaya memiliki gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari Universitas Purdue. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan pialang milik negara Danareksa Securities.

    Selain itu, CNA juga menyoroti reshuffle dilakukan setelah aksi demonstrasi besar-besaran, yang salah satunya berujung pada penjarahan rumah Sri Mulyani.

    “Selama beberapa aksi protes di akhir Agustus, penjarah menyerbu rumah Sri Mulyani di Tangerang Selatan, kota tetangga ibu kota Jakarta,” tulis media tersebut.

    Selain itu, CNA juga menyoroti masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang bekerja di bawah tiga presiden.

    “Dia mendapat banyak pujian atas reformasi sistem perpajakan serta perannya dalam menakhodai perekonomian terbesar di Asia Tenggara melewati berbagai krisis, termasuk pandemi Covid-19 dan krisis keuangan global,” demikian kutipan artikel tersebut.

    Sementara itu, South China Morning Post juga ikut menyoroti pergantian Sri Mulyani sebagai Menkeu. Media asal Hong Kong ini menyebut pergantian ini berisiko memicu guncangan baru bagi ekonomi RI yang tengah dilanda gelombang aksi protes keras terhadap pemerintah.

    SCMP mengatakan keputusan ini langsung mengguncang pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang semula sempat menguat berbalik melemah 1,3% hingga penutupan. Rupiah non-deliverable forward (NDF) satu bulan juga merosot 0,7% ke 16.516 per dolar AS.

    SCMP menyoroti reputasi Sri Mulyani yang selama hampir 14 tahun menjadi simbol kredibilitas fiskal Indonesia.

    ”Sri Mulyani telah memimpin kementerian keuangan Indonesia selama hampir 14 tahun dari 20 tahun terakhir, sebuah simbol kredibilitas fiskal bagi tiga presiden, yang secara luas dipuji karena telah membantu Indonesia mendapatkan peringkat kredit layak investasi,” tulis SCMP.

  • Kafe AR KTV Kediri Pertanyakan Garis Polisi yang Belum Dilepas

    Kafe AR KTV Kediri Pertanyakan Garis Polisi yang Belum Dilepas

    Kediri (beritajatim.com) – Garis polisi yang terpasang di AR KTV dan Cafe Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri masih belum dicabut meski sudah lebih dari sebulan pasca insiden dua wanita tewas akibat overdosis, pada Jumat (1/8/2025). Kondisi ini membuat pihak kafe mengalami kerugian karena tidak bisa beroperasi.

    Merasa keberatan, manajemen kafe bersama penasihat hukumnya mendatangi Polres Kediri Kota, pada Senin (8/9/2025). Mereka mempertanyakan alasan garis polisi tersebut belum dilepas.

    “Kedatangan kami ke Polres Kediri Kota untuk mempertanyakan, kenapa garis polisi di kafe AR KTV kok belum dilepas. Karena dampaknya pihak kafe belum beroperasi, sehingga klien kami merugi,” kata penasihat hukum kafe AR KTV, Akson Nul Huda, usai mendatangi Polres Kediri Kota, pada Senin (8/9/2025).

    Akson menjelaskan bahwa pertemuan dengan kepolisian hanya diterima oleh Kanit, sebab Kasatreskrim AKP Cipto Dwi Leksono sedang tidak berada di tempat.

    “Dari Kanit tadi menyampaikan, terkait belum dilepasnya garis polisi, pihaknya belum bisa menjawab dan akan menyampaikan kepada Kasatreskrim,” tambah Akson.

    Manajemen AR KTV, Dicky Soeharto, turut menyampaikan harapan agar garis polisi segera dicabut sehingga kafe bisa kembali beroperasi. Menurutnya, penutupan yang berlarut-larut menimbulkan kerugian finansial karena pihaknya tetap harus membayar gaji karyawan meski usaha tidak berjalan.

    “Kami hanya berharap agar garis polisi segera dilepas. Karena kita tetap menggaji para karyawan, meskipun kafe belum buka. Dan kita akan selalu kooperatif terhadap kasus tewasnya 2 wanita, di lokasi kafe kami,” ujar Dicky Soeharto.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksono belum memberikan keterangan resmi terkait alasan garis polisi belum dilepas dari lokasi kafe.

    Diketahui, kasus ini berawal dari pesta miras yang diikuti enam orang di AR KTV, yang mengakibatkan dua wanita berinisial IB, warga Kecamatan Mojoroto, dan G, warga Kecamatan Gampengrejo, meninggal dunia. Hasil uji medis dan laboratorium menunjukkan keduanya mengalami intoksikasi alkohol akibat konsumsi minuman keras dalam kadar berlebih yang bersifat racun bagi tubuh. [nm/ian]