Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Lika-liku Djamari Chaniago: Pernah Pecat Prabowo, Kini jadi Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

    Pasalnya, kata dia, Djamari pernah menjabat sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998, yang memecat Prabowo Subianto dari militer.

    Hal ini tidak lepas dari dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat era Soeharto itu. Ray mengatakan pengangkatan Djamari menumbuhkan tanda tanya terkait etika jabatan elit politik.

    “Djamari dilantik oleh Prabowo sebagai pembantunya dalam kementerian. Etika jabatan ini, tentunya, dialamatkan ke Djamari. Sekalipun pertanyaan yang sama bisa dialamatkan ke Prabowo. Betapa peristiwa penculikan 1998 lalu dilihat sebagai peristiwa biasa, bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (18/9/2025).

    Dia mempertanyakan apakah Prabowo membuat pertimbangan atas pengangkatan Menko Polkam yang pernah memecat dirinya saat berkiprah di militer.

    Ray juga menilai perombakan atau reshuffle yang dilakukan Prabowo lekat dengan kepentingan politik dan cenderung mengedepankan konsolidasi politik.

    “Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini,” jelasnya.

    Hal yang sama disampaikan, pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe. Dia meragukan perombakan kabinet mampu meningkatkan kualitas kerja pemerintah untuk jangka panjang.

    Pasalnya, dia menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo kental dengan unsur kedekatan politik sehingga merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah.

    “Kalau mau jujur sebetulnya pos-pos kementerian dan wamen juga jabatan yang lainnya masih bernuansa politis. Penempatan orang-orang tersebut juga tidak lepas dari korelasi politik tidak ada yang benar-benar jalur profesional berdasarkan aspek kualifikasi khusus,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menekankan Prabowo seharusnya memperkuat posisi menteri yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, hingga pendidikan. Menurutnya perombakan ini sulit untuk menggaet kepercayaan publik

  • Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

    Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Digugat Tutut Soeharto ke PTUN

    Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Digugat Tutut Soeharto ke PTUN

    GELORA.CO – Putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, melayangkan gugatan administrasi negara terhadap Menteri Keuangan (Menkeu).

    Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.

    Langkah hukum Tutut ini terbilang cepat, mengingat gugatan masuk belum genap sepekan setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati usai reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin 8 September 2025.

    Belum Ada Rincian Perkara

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, hingga saat ini belum ada klasifikasi perkara yang ditampilkan terkait gugatan Tutut Soeharto.

    “Klasifikasi Perkara: Lain-lain. Gugatan: Belum dapat ditampilkan,” tertulis dalam SIPP PTUN Jakarta, Selasa 16 September 2025.

    Dengan status itu, duduk perkara maupun alasan Tutut menggugat Menkeu masih belum diketahui publik.

    Profil Singkat Tutut Soeharto

    Untuk diketahui, Tutut Soeharto kini berprofesi sebagai pengusaha. Di era pemerintahan Orde Baru, ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

    Sebagai putri sulung Presiden Soeharto, Tutut masih dikenal luas di ranah politik maupun bisnis.

    Langkahnya menggugat Menkeu baru tentu menjadi sorotan, mengingat posisinya yang punya sejarah erat dengan kekuasaan di masa lalu.

    Menunggu Konfirmasi Pihak Terkait

    Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak Tutut Soeharto maupun dari Kementerian Keuangan terkait substansi gugatan tersebut.

    Publik kini menunggu bagaimana proses hukum di PTUN Jakarta berjalan, dan apa dampaknya terhadap kebijakan di Kementerian Keuangan ke depan.***

  • Ekspansi Peran TNI di Era Prabowo Dinilai Bukan Dwifungsi, tapi Konsolidasi Kekuasaan Nasional 16 September 2025

    Ekspansi Peran TNI di Era Prabowo Dinilai Bukan Dwifungsi, tapi Konsolidasi Kekuasaan Nasional 16 September 2025

    Ekspansi Peran TNI di Era Prabowo Dinilai Bukan Dwifungsi, tapi Konsolidasi Kekuasaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti politik dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner, menilai ekspansi peran TNI di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa disamakan dengan konsep dwifungsi ABRI pada era Orde Baru.
    Menurutnya, langkah Prabowo lebih tepat dipahami sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan politik.
    “Menurut saya yang lebih canggih, ini suatu konsep yang baru itu disesuaikan dengan zaman abad ke-21, di mana TNI bukan lagi ditempatkan paling depan seperti dwifungsi, tapi diberikan peran untuk memperkuat peran seorang Presiden yang punya agenda untuk konsolidasi kekuasaan, itu kira-kira,” kata Marcus dalam peluncuran Jurnal Prisma edisi khusus “Hubungan Sipil-Militer di Tengah Krisis Demokrasi”, Selasa (16/9/2025).
    Ia menjelaskan, dwifungsi yang lahir pada 1966 menempatkan ABRI sebagai aktor utama pemerintahan.
    Pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, menurut Marcus, pemerintah pada dasarnya dijalankan oleh ABRI secara kelembagaan, bukan hanya sekadar memberi posisi atau peran tertentu.
    Namun, situasi tersebut berubah sejak akhir 1970-an ketika Soeharto mulai memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri sebagai otokrat personal. Bahkan, menjelang akhir pemerintahannya di 1990-an, Soeharto sempat membatasi ruang gerak ABRI.
    “Nah, itu (dwifungsi ABRI) bukan tujuannya Prabowo saat ini. Dia akan pilih-pilih beberapa orang dari militer yang dia percaya dan dia mau memberikan terang dalam pemerintahannya. Tapi dia tidak punya kepentingan untuk menghidupkan kembali dwifungsi sebagai konsep seperti dipakaikan pada awal pemerintahan,” jelas Marcus.
    Meski demikian, ia mengingatkan ekspansi peran TNI di era Prabowo tetap berpotensi membahayakan demokrasi dan profesionalisme militer.
    Menurutnya, praktik politik yang dijalankan saat ini lebih modern dan sesuai dengan pola rezim abad ke-21, yakni menempatkan militer sebagai instrumen untuk memperkuat posisi presiden.
    “Nah itu yang sebenarnya intinya dwifungsi dan yang saya maksudkan dengan perbandingan dengan saat ini, kita jangan berfokus terlalu obsesif terhadap semacam agenda pembangkitan kembali dwifungsi, itu terlalu kasar begitu,” pungkas dia.
    Catatan Kompas.com, pembicaraan soal bangkitnya kembali dwifungsi ABRI muncul pada Maret 2025 di mana DPR dan Pemerintah hendak mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
    RUU yang kemudian disahkan menjadi UU itu, salah satu poinnya adalah perluasan penempatan jabatan sipil bagi militer aktif.
    Poin ini tercantum dalam draf RUU TNI pasal 47. Lewat poin itu, prajurit TNI aktif kini dapat menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga, naik dari 10 lembaga sebelumnya.
    Keputusan ini menuai kekhawatiran karena berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit oleh Perusahaan Jusuf Hamka Nasional 14 September 2025

    Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit oleh Perusahaan Jusuf Hamka Nasional 14 September 2025

    Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit oleh Perusahaan Jusuf Hamka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek perpanjangan konsesi tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).
    Dikutip dari laman resmi CMNP, Jusuf Hamka tercatat sebagai Direktur Utama.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa pihaknya masih mencari peristiwa pidana dalam dalam proyek pembangunan jalan tersebut.
    “Masih lid (penyelidikan), masih tahap klarifikasi,” ujar Anang, Minggu (14/9/2025).
    Anang mengungkapkan, penyidik tengah meminta klarifikasi dari sejumlah pihak terkait kasus ini. Namun, dia enggan mengungkap secara rinci siapa saja pihak yang sudah dimintai keterangan.
    Menurut Anang, proses pengusutan masih bersifat tertutup lantaran perkara masih dalam tahap penyelidikan.
    “Kalau klarifikasi pasti ada yang diminta keterangan. Tapi sifatnya masih tertutup, kalau sifatnya penyelidikan masih tertutup,” kata Anang.
    Perusahaan yang didirikan pada 13 April 1987 ini awalnya disebut milik dari keluarga Cendana, sebutan untuk keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Namun, sejak 10 Januari 1995, CMNP telah berubah statusnya menjadi perusahaan terbuka yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
     
    Dikutip dari laman resmi CMNP, perusahaan itu kini memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Citra Margatama Surabaya pemegang konsesi jalan tol ruas Simpang Susun Waru-Bandara Juanda Surabaya.
    Kemudian, PT Citra Waspputowa pemegang konsesi jalan tol ruas Antasari-Depok-Bogor; PT Citra Persada Infrastruktur sebagai sepesialis operation and maintenance jalan tol yang sekaligus induk usaha dari PT Girder Indonesia sebagai spesialis precast concrete atau beton pra cetak.
    Lalu, PT Citra Marga Nusantara Propertindo yang bergerak di bidang properti dan pengembangan kawasan; serta PT Citra Marga Lintas Jabar yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol pemegang konsesi ruas Soreang-Pasir Koja (Soroja) Bandung, Jawa Barat, sepanjang 8,15 kilometer (km).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Adi Rahman Adiwoso, Bapak Satelit Indonesia yang Melawan Arus

    Orlando –

    Di tengah gemerlap teknologi satelit global, ada sosok yang diam-diam mengukir sejarah di Indonesia. Sosok tersebut adalah Adi Rahman Adiwoso, CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

    Banyak orang yang menjulukinya sebagai ‘Bapak Satelit Indonesia’ karena perannya membangun konektivitas nasional melalui satelit, salah satunya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Rudiantara

    Namun pria berusia 72 tahun ini santai saja dengan julukan tersebut. “Saya cuma menikmati hidup saya,” ujarnya santai.

    Perjalanan Adi penuh keberanian melawan arus, dari menolak kewarganegaraan Amerika hingga mendirikan PSN di tengah ketiadaan regulasi. Ini kisahnya.

    Awal Karier di Negeri Paman Sam

    Adi memulai petualangannya di Purdue University, Amerika Serikat, mengambil jurusan Aeronautics dan Astronautics. Ia lulus dalam waktu singkat, hanya 5 semester. Ia kemudian magang di Hughes Aircraft Company pada 1974, perusahaan di balik satelit Palapa yang legendaris.

    “Waktu itu saya kedinginan di Amerika, tapi semangat belajar besar,” kenangnya.

    Kesempatan emas datang saat ia mendapat Hughes Fellowship, beasiswa yang memungkinkannya melanjutkan S2 di California Institute of Technology (Caltech). Sambil kuliah, ia bekerja 20 jam seminggu untuk membiayai hidup.

    “Saya suka kerja sampai jam 3 sore, bahkan lebih, karena bisa pakai komputer kantor sendirian. Zaman dulu kan nggak ada laptop,” ceritanya dengan tawa.

    CEO PSN Adi Rahman Adiwoso Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Membangun Palapa: Menyatukan NKRI

    Pada 1975, Adi mendapat tugas memasang stasiun bumi Palapa di Indonesia. Ia berkeliling ke pelosok, dari Waingapu hingga Flores, di tengah minimnya infrastruktur.

    “Belum ada hotel, ATM, bawa tas penuh duit cash,” ujarnya.

    Pengalaman ini membuka matanya tentang betapa terbatasnya komunikasi di Indonesia saat itu.

    “Kalau mau telepon gubernur, pakai radio HF. Kadang nyambung, kadang nggak,” ungkapnya.

    Ketika satelit Palapa menyala, Adi menyaksikan momen bersejarah: seorang bupati di Waingapu terpukau melihat TVRI di layar 12 inch Sony Trinitron.

    “Saya baru sadar setelah 20 tahun, Palapa itu bukan sekadar satelit. Itu alat mempersatukan NKRI,” katanya.

    Saat itu, televisi dan radio nasional belum ada, dan kebijakan pusat bisa butuh berbulan-bulan sampai ke daerah.

    Unicorn Pertama Indonesia

    Adi Rahman Adiwoso usai peluncuran Satelit Nusantara Lima. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Setelah hampir 9 tahun di Amerika, Adi ditawari kewarganegaraan Amerika oleh Hughes Aircraft. Ia menolak. “Banyak orang pengen jadi warga Amerika, saya malah nggak kepengen,” ungkapnya. Di usia 28, ia memilih pulang ke Indonesia dengan semangat membangun. “Kalau gagal, saya bisa balik. Kalau berhasil, saya tinggal,” katanya kepada bosnya saat itu.

    Keputusan ini terbayar. Adi mendirikan PT RKN, startup yang membuat gerbang jalan tol pertama di Indonesia, mengalahkan kompetitor dari Perancis dan Jepang.

    “Anak Indonesia kalau dikasih kesempatan, pasti bisa. Yang kurang cuma keberanian,” tegasnya.

    Pada 1991, bersama Profesor Iskandar Alisjahbana, Adi mendirikan PSN, perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia. Tantangannya besar: regulasi satelit saat itu hanya mengizinkan Telkom dan Indosat beroperasi. Dengan keberanian dan dukungan dari Presiden Soeharto serta Menteri BJ Habibie, PSN akhirnya mendapat izin, meski awalnya tak boleh melayani pasar dalam negeri.

    PSN melesat cepat. Pada 1995, perusahaan ini go public di Nasdaq, Amerika Serikat, dengan valuasi USD 1 miliar, menjadikannya unicorn pertama Indonesia.

    Namun, perjalanan tak selalu mulus. Krisis moneter 1997-1998 membuat PSN terlilit utang USD 650 juta. “Saat itu Rp 2.000 jadi Rp16.000 per dolar, babak belur,” kenang Adi.

    Tapi ia tak menyerah. Dengan strategi rekapitalisasi, PSN bangkit dan meluncurkan satelit Nusantara 1 pada 2014 hingga akhirnya pada 11 September 2025 melesatkan Satelit Nusantara Lima.

    Filosofi Hidup: Never Give Up

    Adi memegang filosofi ‘never give up’. Baginya, kegagalan adalah ‘sukses yang tertunda’.

    Meski dijuluki ‘Bapak Satelit Indonesia’, Adi tetap rendah hati. “Saya nggak peduli orang bilang apa. Saya cuma ingin bikin sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

    Visi ini terlihat dari usahanya membangun bandar antariksa di Biak dan mendorong anak muda terjun ke bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Kini, di usia 72 tahun, Adi tak berhenti bermimpi. Ia ingin Indonesia punya kedaulatan antariksa, dengan PSN sebagai pemimpin kapasitas satelit di Asia Pasifik.

    “Kalau elo mau jadi nomor satu, harus kerja keras. Indonesia punya potensi, tapi kita jangan jadi juara mediocrity,” pesannya.

    Kisah Adi adalah bukti bahwa keberanian, kerja keras, dan visi besar bisa mengubah wajah teknologi Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya untuk masa depan?

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/fay)

  • Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Polisi Dipukuli Tukang Parkir di Sawah Besar, Pelaku Ternyata Idap Skizofrenia Berat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengamankan AA (29), seorang tukang parkir yang melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian di depan Pos Lalu Lintas Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Belakangan diketahui, AA menderita gangguan jiwa berat atau skizofrenia.

    Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, membenarkan pelaku sempat diamankan ke Polsek, namun kemudian dipulangkan untuk menjalani perawatan medis dengan pengawasan keluarganya.

    “Dari dokumen medis berupa hasil visum RS Polri Kramat Jati dan surat pulang rawat RS Jiwa Soeharto Heerdjan, terungkap AA menderita skizofrenia berat. Kami ingin semua pihak merasa aman. Bukan hanya korban, tapi juga pelaku yang dalam kondisi tidak stabil secara psikologis. Dalam kondisi seperti ini, empati dan komunikasi dengan keluarga menjadi kunci,” ujar Rahmat, Sabtu (13/9/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan sembari menunggu hasil resmi pemeriksaan medis pelaku.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menambahkan bahwa hukum tetap ditegakkan, namun aspek kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

    “Kami sangat menghargai pengabdian anggota kami yang sedang bertugas, dan kami prihatin atas kejadian ini. Namun, kami juga memahami bahwa pelaku ini sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mentalnya yang berat. Dalam penegakan hukum, kami tidak hanya mencari keadilan, tapi juga berusaha menempatkan manusia di atas segalanya,” katanya.

     

    Beberapa jam sebelumnya pada Kamis sore, massa yang menguasai jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipukul mundur polisi hingga radius 1 kilometer setelah sempat terlibat bentrokan.

  • Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    Beredar Kabar Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Listyo Sigit sebagai Kapolri

    GELORA.CO – Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah melayangkan surat presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.

    Berdasarkan informasi, terdapat ada dua nama calon Kapolri yang dikirimkan ke legislatif di Senayan.

    Kedua calon Kapolri pengganti Listyo Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

    Namun, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI tak merespons terkait beredarnya kabar Supres pergantian Kapolri tersebut.

    Desakan Copot Kapolri

    Sejumlah desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo muncul usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.

    Saat itu di Jakarta, seorang pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob.

    Desakan salah satunya datang dari Seratus aktivis 98. Ubedillah Badrun, sebagai perwakilan mengatakan, peristiwa driver ojol dilindas rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat.

    Karena itu, adalah wajar para aktivis menuntut adanya pergantian terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    “Kami sudah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Presiden agar memberhentikan Kapolri,” desak Ubedilah Badrun, mengutip Jumat 5 September 2025.

    Kang Ubed -sapaan Ubedilah Badrun- menjelaskan, insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol almarhum Affan Kuriawan pada Kamis pekan kemarin, telah merusak citra Indonesia di mata dunia. Jadi adalah layak bagi seratus aktivis 98 menuntut Kapolri dicopot.

    “Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yakni Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB,” tegasnya.

    Aktivis 98 pun menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak kunjung mengganti Jenderal Pol Listyo pascakejadian itu.

    Padahal pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional.

    Pencopotan Kapolri sendiri sebenarnya adalah agenda reformasi Kepolisian.

    “Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi structural. Di antaranya, memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elite kepolisian jika terjadi kesalahan fatal, dalam konteks saat ini ialah memberhentikan Kapolri, Kapolda, dan lain-lain yang bertanggungjawab atas peristiwa tragis pelindasan Affan Kurniawan,” tuturnya.

    Seratus aktivis 98, ujar Kang Ubed, berpendapat elite politik Indonesia kehilangan moral jika Presiden tidak mencopot Jenderal Listyo seusai peristiwa mematikan itu.

    “Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligacy justru dari lapisan elit kekuasaan. Tentu ini menyedihkan dan meremukan jiwa bangsa,” sesalnya.

    Geng Solo dan Nasib di Ujung Tanduk

    Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’ juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

    “Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis,” ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk ‘Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir’ yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

    Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

    Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

    Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

    “Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan),” paparnya.

    Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

    “Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali,” terang Ginting.

    “Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian,” tandasnya.***