Tag: Soeharto

Evolusi Syarat Capres-Cawapres: Dari Era Soekarno hingga Kini Nasional 10 Oktober 2025

Evolusi Syarat Capres-Cawapres: Dari Era Soekarno hingga Kini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Syarat untuk menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia mengalami perjalanan panjang, mengikuti perubahan konstitusi dan dinamika politik sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno hingga kini.
Dari semula berlandaskan semangat revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kini ketentuan itu kian kompleks, menyesuaikan sistem demokrasi elektoral yang diatur undang-undang dan peraturan pemilu.
Pakar kepemiluan Titi Anggraini menilai, perubahan syarat pencalonan dari masa ke masa menunjukkan dua sisi mata uang antara demokratisasi dan pembatasan.
“Kalau kita telusuri, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden memang mengalami pergeseran mengikuti dinamika politik dan perubahan konstitusi. Pada masa awal kemerdekaan, syaratnya sederhana dan menekankan integritas kebangsaan. Setelah reformasi, muncul penegasan baru seperti kewajiban dukungan partai serta syarat administratif dan moral yang lebih detail,” kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
Namun, menurutnya, perubahan itu tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi.
“Ada kecenderungan bahwa regulasi pencalonan semakin berfungsi sebagai instrumen kontrol politik dan pembatasan untuk ikut berkontestasi, bukan untuk penyaringan calon yang berkualitas,” kata dia.
Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi Indonesia masih sederhana.
UUD 1945 sebelum amendemen menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tidak ada mekanisme pemilihan langsung, dan tidak ada syarat elektoral yang rumit.
Syarat utama seorang calon presiden saat itu hanya mencakup warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam praktiknya, Soekarno terpilih secara aklamasi oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai presiden pertama RI, tanpa ada kompetisi politik atau mekanisme pencalonan seperti saat ini.
Memasuki masa Orde Baru, mekanisme pemilihan presiden tetap dilakukan oleh MPR.
Namun, prosesnya berubah menjadi sangat formalistik.
Presiden Soeharto terpilih secara berulang melalui MPR dengan pencalonan yang praktis tanpa pesaing.
Syarat calon presiden tetap merujuk pada UUD 1945, tetapi dalam praktiknya, dukungan politik di MPR yang didominasi Golkar dan ABRI memastikan Soeharto menjadi calon tunggal.
Meski demikian, pada masa ini mulai diperkenalkan ketentuan administratif, seperti batas usia minimum 35 tahun dan kewajiban setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Perubahan besar terjadi setelah amendemen UUD 1945 pada awal 2000-an.
Amandemen ketiga UUD mengubah sistem pemilihan presiden menjadi langsung oleh rakyat.
Pasal 6A UUD 1945 hasil amendemen menegaskan, pasangan capres-cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Sejak saat itu, aturan teknis diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu.
Pada Pemilu 2004, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilihan presiden secara langsung.
Syarat pencalonan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003, yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai memiliki sekurang-kurangnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah nasional.
Ambang batas ini, yang dikenal sebagai presidential threshold, kemudian menjadi perdebatan panjang karena dianggap membatasi munculnya alternatif calon di luar partai besar.
Titi menilai,
presidential nomination threshold
merupakan salah satu hambatan paling nyata terhadap demokratisasi elektoral di Indonesia.
“Awalnya, aturan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial agar tidak terlalu fragmentaris. Tapi dalam praktiknya justru membatasi jumlah calon, menghambat regenerasi elite, dan mempersempit pilihan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden telah mengubah hak pencalonan menjadi privilege partai besar.
“Dalam sistem presidensial yang demokratis, setiap partai peserta pemilu seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan pasangan calon. Membatasi pencalonan berbasis hasil pemilu legislatif sebelumnya sangat tidak relevan, baik secara konstitusional maupun demokratis,” jelas Titi.
Ia menambahkan, untuk menjaga efektivitas pemerintahan presidensial, bukan jumlah calon yang harus dibatasi, melainkan sistem kepartaian dan proses pencalonannya yang diperkuat.
“Caranya dengan mendorong koalisi berbasis platform serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan,” kata Titi.
Dalam perkembangannya, peraturan pemilu terus berubah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas kembali ambang batas pencalonan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga beberapa kali memutus perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan, termasuk soal usia minimal capres-cawapres dan status pejabat kepala daerah.
Putusan MK pada 2023, misalnya, membuka peluang bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden, asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah terpilih.
Putusan ini memicu perdebatan publik karena dianggap membuka ruang politik dinasti.
Titi menilai, perdebatan batas usia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencapai meritokrasi dan keadilan kesempatan.
“Batas usia dibenarkan jika tujuannya memastikan kematangan dan kapasitas calon. Tapi kalau digunakan secara politis untuk membuka jalan bagi pihak tertentu atau menutup peluang pihak lain, maka itu bentuk ketidakadilan baru,” katanya.
Ia menegaskan, fenomena politik dinasti bukan semata soal hubungan keluarga, tetapi menyangkut etika kekuasaan.
“Demokrasi akan tetap sehat selama peluang politik didasarkan pada kemampuan dan pilihan rakyat, bukan pada akses istimewa terhadap sumber daya negara,” ujar Titi.
Untuk itu, menurutnya, arah regulasi ke depan perlu difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, bukan sekadar pelarangan hubungan keluarga semata.
Titi juga menekankan pentingnya penguatan proses rekrutmen politik di internal partai.
“Salah satu caranya dengan menerapkan syarat minimal sebagai kader bagi calon yang akan dinominasikan partai. Misalnya, berstatus sebagai kader minimal tiga tahun bagi calon anggota DPR dan DPRD. Dengan begitu, mereka yang dicalonkan benar-benar hasil proses kaderisasi,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 08:31
Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

Malang (beritajatim.com) – Desa Lebakharjo adalah sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Desa tersebut, berjarak lebih dari 2 jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen. Lebakharjo, pernah menjadi pusat perkemahan tingkat dunia. Atau Community Development Camp (Comdeca) pada tahun 1993 silam. Ketika itu, Presiden Repubilik Indonesia ke 2 HM Soeharto, hadir langsung di desa terpencil yang dulunya kawasan hutan belantara Malang bagian selatan.

Dalam literatur sejarahnya, Desa Lebakharjo awalnya di persiapkan sebagai lahan pertanian oleh sang pembabat alas pertama yang bernama Soleh. Padahal, kawasan tersebut saat itu masih berupa hutan belantara.

Soleh berhasil menyulap hutan tersebut menjadi lahan untuk bercocok tanam. Lahan itu kemudian tertanami jagung dan ubi-ubian.

Karena hasil panen dari lahan pertanian melimpah-ruah, Soleh dan kelompoknya mendiami kawasan tersebut. Hal itu pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang dan ikut mendirikan rumah-rumah sederhana. Seiring waktu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan.

Setelah banyak pendatang, kisaran tahun 1922 terdapat lahan baru yang lebih terbuka. Mereka menyebutnya lahan Tengon. Karena tempat itu banyak ditemukan hewan sejenis kutu, yang dalam Bahasa Jawa terkenal dengan nama ‘tengu’. Pada tahun 1923, datang pula warga dari Sekarlindu, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang bagian selatan yang juga turut membuka lahan.

Sebelum resmi menjadi desa sendiri, Lebakharjo dulunya masuk wilayah Dukuh Sumbertangkil. Banyaknya penduduk yang datang ke sana, maka berdirilah Desa Lebakharjo. Peresmian desa itu dilakukan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1924 ketika itu. Soleh, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Lebakharjo pertama.

Meski berada cukup jauh dari pusat ibukota Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo pernah dinobatkan sebagai Desa Pramuka tingkat Dunia. Berawal dari Lebakharjo menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya tingkat Asia Pacific atau PW Aspac pada tahun 1978. Para peserta perkemahan dari berbagai negara saat itu, menetap 3 bulan di Lebakharjo.

Seusai gelaran itu, di Tahun 1993, Desa Lebakharjo kembali mendunia. Mendiang Presiden Republik Indonesia ke-2 HM Soeharto, membuka langsung kegiatan sejenis bernama Community Development Camp (Comdeca) tingkat Dunia. Perkemahan tingkat Dunia di Lebakharjo saat itu, menjadi ruh bagi penduduk disana akan arti pentingnya menumbuhkan jiwa jiwa kepanduan.

Atribut Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya, tidak hanya terpasang pada bagian depan rumah warganya. Namun tumbuh dalam nafas dan jiwa warga Desa Lebakharjo yang terkenal setia kawan, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong nan tinggi.

Tak salah jika hari ini, Desa Lebakharjo, menjadi pusat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 126 Tahun 2025. Program TMMD, digagas langsung Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Satuan Tugas TMMD di Lebakharjo, dikendalikan oleh Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho.

Desa Tertua di Malang yang Rawan Bencana Banjir :
Menjadi program TMMD ke-126 tahun ini, Kepala Desa Lebakharjo Sumarno mengaku senang. “Alhamdulillah desa kami masuk program TMMD 126, karena sejauh ini butuh banyak pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,” tegas Sumarno, Kamis (9/10/2025) saat berbincang dengan beritajatim.com.

Sumarno bangga dengan Lebakharjo. Desa yang sudah mendunia sejak jadi bumi Perkemahan Dunia hingga terkenal jadi Bumi Pramuka. “Tahun 1993 Presiden Suharto pernah ke Lebakharjo. Saat itu saya baru saja pindah dari Lumajang ke Lebakharjo. Kalau kegiatan tingkat Nasional banyak sekali kegiatan digelar di Lebakharjo mas. Pramuka Nasional tahun 2018 dulu juga digelar disini,” tuturnya.

Sumarno bilang, dulunya Lebakharjo memang hutan belantara yang memiliki 6 sungai besar. Satu sungai bahkan hulunya langsung dari Gunung Semeru, yakni sungai Kalimanjing namanya. Sehingga, Desa Lebakharjo juga menjadi daerah rawan terjadinya bencana banjir. “Ada 6 sungai besar di desa kami. 5 sungai itu berasal dari hutan dan satu dari aliran gunung Semeru. Tahun 2022 lalu banjir besar terjadi hingga menggenangi 642 rumah warga kami,” bebernya.

Kata Sumarno, sungai glidik dan sungai Kalimanjing, hulunya berada di Gunung Semeru. Jika hujan deras dikawasan Semeru, membawa gelontoran banjir lahar dingin dan bertemu dengan aliran sungai kedungondo dan sungai Kalisat dikawasan hutan Lebakharjo.

Selain sungai Kalisat dan kedungondo, sungai dari hutan seperti sungai sengkaringan, kondangkutuk, sungai antrokan juga membelah Desa Lebakharjo. Menjadikan kawasan berpenduduk 7.800 jiwa lebih ini, rawan bencana banjir.

“Desa kami cukup rawan banjir. Karena memang dialiri banyak sungai. Bahkan jika aliran lahar dingin Semeru bertemu sungai di desa kami, selalu meluap. Ini yang kami usulkan pada pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem agar ada upaya penyudetan sungai. Nanti akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Karena penyudetan sungai ini kalau tidak dilakukan tingkat Propinsi kami rasa tidak maksimal. Karena potensi pengerjaannya besar,” tegasnya.

Dari 378 desa se Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo adalah satu satunya Desa yang berusia cukup tua. “Desa ini usianya sudah 101 tahun. Ini desa tua, asli sudah berbentuk desa sejak jaman pemerintahan Belanda. Hari Jadi Desa kami yakni tanggal 20 Agustus 1920, setelah Pak Soleh sebagai Kepala Desa yang pertama ditunjuk langsung pemerintah Belanda ketika itu,” tuturnya.

Infrastruktur yang Dibangun Dalam TMMD 126 :
Dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.300, mata pencaharian utama warga Desa Lebakharjo adalah bertani. Hanya 64 orang saja yang bergelut sebagai nelayan. “Mayoritas warga kami hidup dari pertanian. Ada juga yang nelayan, hanya 64 orang saja,” ucap Sumarno, Kepala Desa Lebakharjo.

Terdapat 6 Dusun di Desa Lebakharjo. Yakni Dusun Krajan 1B, Dusun Krajan 1A, Dusun Krajan 2B, Dusun Krajan 2A, Dusun Sukomaju A, Dusun Sukomaju B, dan Dusun Lebkasari. Dusun terakhir ini, berada di tepi kawasan Pantai Licin. Daerah pinggir Samudera Indonesia dengan pemandangan laut yang elok.

Selama program TMMD 126 dengan waktu 1 bulan penuh, sejumlah infrastruktur pembangunan yang akan diwujudkan yakni berupa normalisasi saluran air di Dusun Lebkasari. Kemudian pipanisasi oleh Dinas Cipta Karya bersama TNI AD sepanjang 2,5 kilometer di Dusun Sukomaju B.

Pembuatan Bronjong dari Dinas Sumber Air bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B RT 40. Sebanyak 30 Bronjong disiapkan sebagai antisipasi terjadinya luapan sungai dan banjir.

Pengerjaan berikutnya, sambung Sumarno, yakni pembuatan Jalan Usaha Tani dari Dinas Pertanian bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B yang ada di RT 39. “Panjang jalan usahan Tani 315 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 3 meter. Lalu ada rabat beton ada di beberapa titik. Juga pembuatan drainase dari Binarmarga bersama TNI AD di Dusun Krajan 1B, ada di RT 15. Panjang Drainase 240 meter,” bebernya.

Pembangunan infrastruktur berikutnya di Desa Lebakharjo yakni perbaikan saluran irigasi di Dusun Krajan 2 yang ada di RT26. Adapun pekerjaan yang kini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan mulai selesai adalah hotmix jalan sepanjang 415 meter.

“Jalan hotmix desa kami sudah selesai, panjangnya 415 meter. Terimakasih pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem. Semoga seluruh pengerjaan ini berkah dan bermanfaat buat warga desa kami,” ujar Sumarno.

Terpisah Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho sebagai Pelaksana Tugas di TMMD 126 mengungkapkan, melalui TMMD ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bayu menekankan, pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan TMMD. “Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Dengan semangat itu, kita bisa menyelesaikan setiap sasaran fisik tepat waktu dan hasilnya dapat langsung dirasakan warga,” tegasnya.

Letkol Bayu bilang, bahwa TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan peningkatan wawasan masyarakat. “Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja keras agar hasil TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.

Program TMMD ke-126 Kodim 0818/Malang-Batu ini akan berlangsung selama satu bulan, dengan berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pertanian.

Penandatanganan naskah kerja sama ini menandai komitmen kuat antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan TMMD yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat. “Melalui TMMD, kita bisa melihat sinergi nyata antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Sanusi.

Usai penandatanganan naskah kerjasama, Sanusi menegaskan, mendukung kelancaran agenda TMMD. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 1.736.000.000.

Anggaran tersebut ditujukan guna merealisasikan 10 kegiatan fisik pada pelaksanaan TMMD ke-126 yang diselenggarakan di Desa Lebakharjo. Antara lain meliputi pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan, pengaspalan jalan di Dusun Krajan, pembangunan drainase di Dusun Krajan.

Kemudian pembangunan pipanisasi, peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pemasangan kawat bronjong, hingga pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sukamaju. “Program TMMD merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” tegas Sanusi.

Apa yang disampaikan Sanusi tersebut sebagaimana tema yang diusung dalam HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni: TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Di mana, makna dari tema tersebut menitikberatkan pada TNI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan berjuang demi rakyat sebagaimana yang ditekankan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Hal ini lah yang menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil dan makmur,” beber Sanusi.

Sanusi juga berharap kepada seluruh jajaran TNI, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut menyukseskan program TMMD ke-126.

“Program TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, juga dibutuhkan kekuatan TNI yang dekat dengan rakyat, serta didukung dengan aparat desa dan partisipasi aktif dari masyarakat,” imbuhnya.

Sanusi menyebut, darma bakti TMMD dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa yang maju dan mandiri tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Malang. Terutama dalam membangun Kabupaten Malang menuju kesejahteraan yang merata.

“TMMD bukan hanya sebagai jembatan pembangunan infrastruktur fisik, akan tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sehingga dapat tercipta desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.

Sanusi menambahkan, dalam konteks nasional, Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan hingga menjaga stabilitas bangsa.

“TMMD ini menjadi momentum di mana kekuatan bangsa Indonesia utamanya TNI dan rakyat bersatu, serta pemerintah juga turut hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sanusi menekankan, bahwa pembangunan desa harus sejalan dengan program prioritas nasional. Di antaranya mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa. “Sehingga, dalam hal ini TMMD juga berperan penting untuk memperkuat fondasi desa agar mampu berdaya saing dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

09/10/2025 19:23
Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah Nasional 7 Oktober 2025

Kepergian Karlinah, Istri Wapres Ke-4 Umar Wirahadikusumah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana duka menyelimuti rumah mendiang Wakil Presiden RI ke-4, Umar Wirahadikusumah setelah sang istri, Karlinah Djaja Atmadja menyusulnya pada Senin (6/10/2025) pagi.
Karlinah menghembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada pukul 04.33 WIB pagi pada usia 95 tahun.
Menjelang siang, kabar duka itu beredar dan dikonfirmasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI melalui akun media sosial Instagram resmi.
”
Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta segenap keluarga besar Sekretariat Wakil Presiden turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Hj. Karlinah Umar Wirahadikusumah binti Djajaatmadja,
” tulis keterangan Setwapres RI, Senin.
Duka cita juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Ia menyebut, Karlinah sebagai istri yang setia mendampingi Umar, jenderal yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Kami menyampaikan bahwa TNI turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah,” ucapnya.
Jenazah Karlinah dimandikan di rumah sakit militer itu sebelum disemayamkan di rumah duka, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa puluh meter dari Taman Suropati.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga, karangan bunga ucapan duka pun berdatangan.
Di tengah suasana duka keluarga Umar, para pejabat tinggi negara, terutama keluarga presiden dan wakil presiden berdatangan.
Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya. Ia bahkan sempat berbincang cukup lama dengan keluarga Karlinah hingga menjelang tengah hari.
Setelah itu, giliran Ketua DPR RI sekaligus putri Presiden RI Ke-5, Puan Maharani, tiba. Disusul putri mendiang Presiden RI Ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto bersama adik dan kakaknya.
Wakil Presiden RI Ke-11, Boediono juga hadir untuk menyampaikan duka cita.
Pejabat tinggi negara lainnya juga melayat: Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ditemui usai melayat, SBY yang tak lagi mengenakan kacamata hitamnya seperti pada saat datang, memperlihatkan kedua matanya yang sembap.
SBY mengaku sudah mengenal Karlinah sejak ia menjadi Koordinator Taruna, semacam badan eksekutif mahasiswa (BEM) di universitas.
Saat itu, Umar menjabat sebagai KSAD dan Karlinah ditetapkan sebagai Ibu Taruna.
“Saya datang ke Jakarta atas nama Taruna Akademi Militer mengasih medali,” kenang SBY.
Ia juga mengenang saat bertugas sebagai Komandan Batalyon di Timor Timur.
Saat itu, ia dipercaya mengamankan kunjungan Umar dan Karlinah di Timor Timur karena lokasinya merupakan zona perang.
“Waktu itu saya menjadi komandan batalion, mengamankan kunjungan karena daerah operasi daerah pertempuran, dan alhamdulillah kunjungan beliau sukses, aman, dan sesuai dengan agenda beliau,” tutur dia.
Selain SBY, Titiek juga keluar dari rumah duka dengan mata berkaca-kaca. Ia mengaku kehilangan sosok Karlinah.
Menurutnya, keluarga Karlinah dekat dengan Keluarga Cendana karena Umar pernah menjadi Wakil Presiden, ketika Soeharto berkuasa.
“Beliau adalah sangat dekat dengan kami, Pak Umar adalah Wapresnya Pak Harto, jadi kami merasa kehilangan,” kata Titiek, saat ditemui di rumah duka.
Titiek mengenang, Karlinah kerap datang dan seperti sudah menjadi bagian dari Keluarga Cendana. Kedatangan Karlinah yang ia kenang terutama saat momen ulang tahun.
“Sering kumpul, apalagi kalau ulang tahun, beliau kayak keluarga saja kumpul datang ke Cendana. Sama ibu saya tentu saja sangat dekat,” tutur dia.
Setelah disemayamkan, jenazah Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Pemakaman dilakukan dengan upacara militer.
Puluhan prajurit berbaris di makam, membawa senjata laras panjang dengan pakaian putih dan hijau.
Di sana, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi inspektur upacara, memimpin pemakaman Karlinah.
“Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
Gibran menyebutkan Karlinah meninggal di RSPAD Gatot Soebroto pada Senin dini hari. Ia berharap, sosoknya bisa menjadi teladan.
“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 06:58
Wapres pimpin upacara militer pemakaman Karlinah Wirahadikusumah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara militer pemakaman istri Wapres ke-4 RI, Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin.

Dalam prosesi pemakaman itu, Wapres Gibran selaku inspektur upacara menerima lebih dulu laporan dari Komandan Upacara Letkol Cpm. Safiq.

Kemudian, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup almarhumah Karlinah, yang selama hidupnya dikenal sebagai sosok pendamping setia untuk Wapres Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, penuh keteladanan, dan Karlinah juga disebut berjasa dan berperan besar dalam mendukung pengabdian almarhum Umar Wirahadikusumah.

Prosesi selanjutnya, Wapres Gibran membacakan apel persada dan melakukan prosesi penimbunan tanah secara simbolis ke liang lahat mendiang Karlinah.

“Apel persada, saya Wakil Presiden Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa, nama Karlinah Umar Wirahadikusumah,” kata Wapres Gibran saat membacakan apel persada dalam upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah di TMP Kalibata.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” sambung Wapres RI.

Selepas itu, Wapres Gibran lanjut meletakkan karangan bunga di atas pusara almarhumah Karlinah sebagai bentuk penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Wapres kemudian menyerahkan bendera Merah Putih kepada putri almarhumah, Nila Shanti.

Rangkaian upacara berlangsung selama kurang lebih sejam dan berakhir pada pukul 14.25 WIB.

Di TMP Kalibata, Wapres Gibran juga menyampaikan ucapan duka cita secara langsung kepada keluarga Karlinah Djaja Atmadja Wirahadikusumah.

Upacara militer pemakamah almarhumah Karlinah di TMP Kalibata turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono, dan beberapa pejabat negara lainnya.

Karlinah menghembuskan napas terakhirnya pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Jasadnya kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat. Upacara persemayaman di rumah duka dipimpin Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Komisi IV DPR yang juga putri Presiden Ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Karlinah Djaja Atmadja merupakan istri dari Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah yang menjabat pada era Orde Baru periode 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

Karlinah, semasa hidupnya, aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan pernah menerima anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 1982 dari Pemerintah Indonesia.

Tidak hanya itu, daftar penghargaan lainnya yang pernah diterima almarhumah semasa hidupnya, antara lain Bintang Mahaputera Adipradana pada tahun 1987, Lencana Melati – Gerakan Pramuka, kemudian Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany dari Pemerintah Jerman, dan Grand Cordon 1st Class of the Supreme Order of the Renaissane pada tahun 1986 dari Pemerintah Jordania.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

06/10/2025 19:21
Istri Wapres Ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah Tutup Usia

Bisnis.com, JAKARTA – Karlinah Umar Wirahadikusumah, istri dari Wakil Presiden Ke-4 Republik Indonesia Umar Wirahadikusumah, dikabarkan meninggal dunia di Jakarta pada Senin.

Adapun informasi tersebut di antaranya disampaikan oleh organisasi istri prajurit TNI yakni Pengurus Pusat Dharma Pertiwi melalui akun Instagram-nya. Karlinah wafat pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan medis.

“Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan,” tulis unggahan akun Dharma Pertiwi dikutip dari Antara, Senin (6/10/2025).

Dari informasi yang diterima, almarhumah disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Nomor 61, Jakarta. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Senin siang.

Adapun dia merupakan perempuan kelahiran Bandung pada 30 Juli 1930 saat masih dalam masa penjajahan Hindia Belanda, dengan nama Karlinah Djaja Atmadja. Selain sebagai istri Wakil Presiden, Karlinah juga dikenal sebagai aktivis sosial di masanya.

Karlinah mendampingi Umar Wirahadikusumah yang menjadi Wakil Presiden dalam kurun waktu 1983-1988 saat era Orde Baru Presiden Ke-2 Soeharto.

Selama hidupnya, Karlinah pun mendapatkan sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah, yakni Bintang Mahaputera Adipradana, Satyalancana Kebhaktian Sosial. Selain itu, dia juga mendapatkan tanda kehormatan dari Jerman dan Yordania.

06/10/2025 15:00
10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional

Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi inspektur upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja, istri Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, pada Senin (6/10/2025).
Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan penghormatan militer.
“Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
Gibran menuturkan, Karlinah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran bangsa.
Sebelum meninggal, dia sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Senin sekitar pukul 04.33 WIB.
“Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan prosesi penguburan jenazah.
Sejumlah prajurit melepaskan tembakan penghormatan untuk mendiang Karlinah.
Setelah jenazah ditutup dengan papan, acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga mendiang Karlinah.
Mereka yang tampak hadir adalah Presiden ke-4 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Titiek Soeharto.
Kemudian, putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; dan eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Subuh tadi, Karlinah meninggal pada usia 95 tahun.
Dia mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.33 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Sejumlah pejabat tinggi negara telah menyampaikan dukacita atas meninggalnya istri mantan wakil presiden tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/10/2025 14:12
Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin profesional agar jalannya sistem demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
Harapan itu disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang jatuh pada Minggu (5/10/2025).
“TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
“Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” sambungnya.
Puan mengingatkan agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak sekadar ajang seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan lagi komitmen menjaga kedaulatan serta martabat bangsa dan negara.
“Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” ucap Puan.
Oleh karena itu, lanjut Puan, pemerintah perlu memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan, berbasis riset, serta berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
“Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” jelas Puan.
Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Puan juga memastikan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, kolaborasi erat antara TNI, pemerintah, dan DPR RI harus terus diperkuat sebagai dasar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global,” pungkas Puan.
Diberitakan sebelumnya, TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10). HUT ke-80 TNI ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.
Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini.
Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.
Dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara.
Sejumlah tokoh perwakilan parlemen turut hadir di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin hingga Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 11:40
Masif Kasus Keracunan MBG hingga 1,5 Tahun Vonis Razman

Recap berita pekan ini! dimulai dari ribuan anak dan ibu hamil keracunan program MBG karena dugaan pelanggaran SOP.

Di sisi hukum, Razman Arif divonis 1,5 tahun penjara. Sementara itu, Cikande ditetapkan sebagai zona radiasi setelah ditemukan Cesium-137.

Isu politik mencuat dengan masuknya nama Soeharto dalam usulan Pahlawan Nasional 2025, dan Kemkomdigi mewacanakan aturan balik nama HP second.

Tonton juga berita video lainnya di sini ya.

05/10/2025 11:18
Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
“Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 11:01
3 Hadiri HUT ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Cokelat, Titiek Soeharto Berkebaya Pink Nasional

Hadiri HUT Ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Krem, Titiek Soeharto Berkebaya Pink
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (5//10/2025).
Gibran tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem, serupa dengan yang dikenakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanahan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam acara tersebut, Gibran tampak tiba lebih dulu di kawasan Monas. Dia pun langsung menyambut Prabowo ketika tiba di lokasi menggunakan Mobil Maung MV3 Limousine dari Istana Merdeka.
Setelahnya, Gibran bersama Prabowo pun langsung bergegas menuju mimbar kehormatan di bagian tengah lapangan upacara.
Di barisan belakang mimbar kehormatan, tampak sejumlah tokoh duduk. Salah satu di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. Politikus Gerindra itu tampak mengenakan kebaya berwarna merah muda.
Di barisan yang sama tampak pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenakan batik.
Sebagai informasi, dalam Upacara HUT ke-80 TNI ini, Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.
Kemudian, Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara. Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.
TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade dan simulasi tempur.
Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, serta pesawat tempur dan angkut.
Lalu, sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan.
Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.
Dari udara, TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan 156 pesawat berbagai jenis yang akan bermanuver di langit Jakarta.
Sementara itu, TNI Angkatan Darat (AD) menyiapkan parade alutsista dengan dua alternatif rute. Pertama, mengelilingi kawasan Monas melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Timur, Utara, dan Barat.
Alternatif kedua, melalui kawasan Tugu Tani, berputar di Kwitang sebelum Senen, lalu kembali menuju Monas melalui pintu Gambir.
Kendaraan tempur yang diparkir di pelataran Monas pun tersedia bagi masyarakat yang ingin berfoto, serta naik ke atas tank atau pansernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/10/2025 08:38