Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • 2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh.
    Dia menilai, penganugerahan gelar itu tidak bisa dilakukan secara mudah tanpa menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.
    “Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    Hal itu disampaikan Megawati saat menceritakan kondisi ayahnya, Presiden Pertama RI Soekarno, yang pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
    Soekarno, lanjut Megawati, diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai presiden RI melalui TAP MPR tanpa proses pengadilan.
    “Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan,” kata Megawati.
    Dia mengatakan, meski Bung Karno dicabut mandatnya dan diisolasi, sang ayah tetap diam demi menghindari perang sesama bangsa Indonesia.
    “Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara,” ujar Megawati menirukan pesan Bung Karno kepadanya.
    Menurut Megawati, sikap Bung Karno yang tetap diam meski diperlakukan tidak adil adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
    “Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya,” katanya.
    Pernyataan Megawati itu pun memicu spekulasi bahwa hal tersebut untuk menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pesan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam memberikan gelar pahlawan.
    “Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan soal apakah pernyataan Megawati terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto, seusai acara.
    Menurut Hasto, Megawati hanya menekankan bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan berdasarkan kepeloporan dan keteladanan yang menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa.
    “Pesan Ibu Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati, dengan mendengarkan suara rakyat, dan memastikan sosok itu betul-betul menjadi contoh bagi perjuangan bangsa di masa kini dan mendatang,” kata Hasto.
    Saat ditanya mengenai sikap PDI-P soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto, Hasto menyatakan bahwa pihaknya mendengarkan pandangan dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
    “Banyak catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).
    Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Masuknya nama Soeharto menimbulkan perdebatan publik.
    Sejumlah kalangan menilai, pemerintah perlu menimbang kembali usulan itu karena masih ada persoalan pelanggaran HAM yang belum selesai pada masa pemerintahannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Penghinaan Korban Orba

    Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Penghinaan Korban Orba

    GELORA.CO -Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menolak rencana pemerintah yang memasukkan nama mantan Presiden Soeharto dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional.

    Kadiv Advokasi LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengabaian terhadap sejarah kelam bangsa, terutama berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Orde Baru alias Orba.

    “Memberikan gelar pahlawan kepada sosok dengan rekam jejak pelanggaran HAM adalah penghinaan terhadap para korban dan keluarganya yang hingga kini masih memperjuangkan keadilan,” kata Prabowo dikutip dari RMOLLampung, Sabtu 1 November 2025.

    Ia mencontohkan peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989 di Lampung Timur, di mana ratusan warga sipil menjadi korban operasi militer yang menewaskan dan menahan warga secara paksa. Hingga kini, kata dia, banyak keluarga korban belum mendapat pemulihan dan keadilan.

    Selain Talangsari, LBH juga menyinggung tragedi UBL Berdarah yang menewaskan dua mahasiswa, serta berbagai tindakan represif lainnya terhadap masyarakat dan aktivis selama masa pemerintahan Soeharto.

    “Rezim Soeharto menggunakan kekuatan negara untuk membungkam kritik dan menciptakan ketakutan sistemik. Luka sejarah itu belum sembuh, negara tidak boleh melupakannya,” kata Prabowo.

    LBH Bandar Lampung menegaskan, gelar pahlawan hanya pantas disematkan kepada tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keberanian membela rakyat.

  • 8 Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia Nasional

    8 Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia Nasional

    Prabowo Jadi Muslim Paling Berpengaruh Urutan ke-15 Dunia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menempati urutan ke-15 versi
    The Muslim 500
    atau 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2026.
    Dikutip
    Kompas.com
    dari situs
    The Muslim 500
    , Jumat (31/10/2025), Prabowo menempati urutan ke-15, di bawah Putra Mahkota Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau pangeran MBS dari Saudi.
    Perdana Menteri Malaysia ada di urutan ke-10 dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempati ranking ke-7.
    Pada posisi tiga besar, ada Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di urutan pertama, disusul mufti dari Pakistan Sheikh Muhammad Taqi Usmani, dan di urutan ke-3 ada Sheikh Al Habib Umar bin Hafiz.
    Ayatolah Ali Khamenei yang merupakan pemimpin Iran ada di urutan ke-4. Presiden Palestina Mahmoud Abbas ada di peringkat ke-45. Perdana Menteri Interim Bangladesh, Muhammad Yunus, menempati urutan ke-50.
    Selain Prabowo, ada nama lain dari Indonesia di urutan 50 besar, yakni Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
    The Muslim 500
    menjelaskan bahwa Prabowo berpengaruh karena menjadi pemimpin 285 juta orang Indonesia.
    Penduduk Indonesia itu terdiri dari orang-orang yang berbicara lebih dari 300 bahasa.
    The Muslim 500
    juga menyebut 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , angka itu merupakan target penerima MBG untuk 2025.
    The Muslim 500
    disebut punya pengalaman politik di bidang militer hingga parpol yakni Partai Gerindra. Perjalanan kontestasi Prabowo dari pilpres ke pilpres juga diulas singkat.
    Prabowo, disebut
    The Muslim 500
    , juga disebut punya kontroversi masa lalu yakni dari masa dia bertugas di militer, meliputi peristiwa Timor Timur, dan masa-masa pengujung rezim Soeharto.
    Tantangan terbaru yang dihadapi Prabowo adalah pada kabinetnya yang mengalami reshuffle. Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Budi Gunawan.

    Ada pula tantangan dari produk legislasi Maret 2025 yang meningkatkan peran militer yang dinilai bisa berefek ke demokrasi.
    Aspek penting dari Prabowo, menurut
    The Muslim 500
    , ada pada kemampuan komunikasi publik Prabowo yang bisa berpengaruh ke masyarakat pelosok serta kelas pekerja.
    Soal genosida Gaza, Indonesia mengutuk keras tindakan Israel dan menawarkan dukungan untuk Afrika Selatan yang ingin menyeret Israel ke Mahkamah Internasional dengan menyerahkan pendapat penasihat hukum.
    Pemeringkatan ini dibuat oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre, entitas penelitian independen yang terafiliasi dengan Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought.
    Adapun Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought adalah institut non-pemerintah di Amman, Yordania.
    The Royal Islamic Strategic Studies Centre ini membuat pemeringkatan muslim paling berpengaruh tiap tahun sejak 2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini penyebab tanggul Baswedan Jaksel jebol

    Ini penyebab tanggul Baswedan Jaksel jebol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua RW 06, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Abdul Kohar menyebutkan penyebab tanggul Baswedan jebol karena lahan yang semakin sempit.

    “Kan makin lama diameter kali itu makin lama makin hilang menyempit karena ya begitulah keadaan wilayah kami, medan yang ada di Kali Pulo ini,” kata Abdul kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Abdul mengatakan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang sebelumnya sudah delapan kali meninjau lokasi juga turut mengatakan demikian.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan mengapa jalur kali semakin hilang sampai ke utara. Terlebih dulunya, lahan rumah di sekitaran Masjid Al Ridwan merupakan ruang hijau.

    “Sebetulnya ini di bawah itu masih zamannya Pak Soeharto, itu adalah jalur hijau. Semua ini sekitar 7,4 hektare itu adalah jalur hijau,” ucapnya.

    Dia juga menceritakan ketinggian banjir di lokasi yang paling parah yakni mencapai 1,5 meter atau setinggi leher orang dewasa. Dengan adanya tanggul Baswedan sangat terbantu untuk menangani banjir.

    “Yang memberi nama itu juga warga, bukan Pak Anies yang minta. Tanggul Anies Baswedan itu RT dan warganya semua,” ucapnya.

    Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menyiapkan tujuh unit pompa stationer berkapasitas 400 sampai 1.000 liter untuk menangani banjir di kawasan Kemang, Mampang Prapatan dan Jati Padang, Pasar Minggu, akibat jebolnya tanggul di kawasan itu.

    Dua tanggul dua wilayah itu jebol pada Kamis (30/10) akibat tingginya curah hujan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 11 RT masih tergenang banjir, pada Jumat pagi.

    Di Jakarta Selatan terdapat 11 RT, yakni satu RT di Pela Mampang dengan ketinggian air 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi, lima RT di Duren Tiga dengan ketinggian 150 cm yang juga disebabkan curah hujan tinggi, serta lima RT di Jati Padang dengan ketinggian 40 cm yang diakibatkan curah hujan tinggi, luapan Kali PHB dan jebolnya tanggul Baswedan.

    Sebelumnya, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir PDI Perjuangan yang menentang keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto.

    Ia yakin penolakan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” kata Bestari dalam keterangannya dikutip pada Jumat (31/10).

    Mantan politisi Partai Nasdem itu menyebut, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan itu secara objektif, bukan hanya dilihat dari sisi kontroversinya.

    Menurutnya, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” tegas Bestari.

    Lebih lanjut, Bestari menilai, pandangan negatif terhadap Soeharto yang disertai kalimat merendahkan menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

    Bestari lantas mengatakan partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu belum siap berdamai dengan sejarah.

    Salah satu pernyataan kader PDIP yang disorotnya adalah ‘apa hebatnya Soeharto?’ dinilai Bestari tidak bijak.

  • Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah

    Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah

    Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan, bangsa Indonesia perlu menilai Presiden ke-2 Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya.
    Bestari pun sepakat Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
    “Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
    Bestari kemudian mengkritik sejumlah politisi PDI-P yang menolak usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.
    Menurutnya, penilaian subjektif tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.
    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” jelasnya.
    Lalu, Bestari menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.
    Dia bahkan menyinggung PDI-P yang belum siap berdamai dengan sejarah.
    “Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” kata Bestari.
    “Kalau PDI-P masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” sambungnya.
    Sebelumnya, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana, menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
    Diketahui, Soeharto menjadi salah satu dari 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    “Menurut hemat saya, ya kita harus tolak, saya sendiri menolak,” katanya, dilansir dari Kompas.id.
    Dia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin.
    Di antaranya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik korupsi.
    Namun, kata dia, jika seorang yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, maka generasi muda bisa kehilangan acuan tentang pemimpin yang baik.
    “Selama ini, kan, kita selalu ingin ada satu standar tentang bagaimana sih menjadi pemimpin publik yang demokratis, yang menghargai manusia, sehingga ketika seorang menjadi pemimpin publik, ya tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada korupsi, itu sudah clear. Kalau tokoh yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, anak muda akan kehilangan ukuran. Mereka bisa berpikir, ‘Oh, yang seperti ini pun bisa jadi pahlawan’,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana: Presiden masih pelajari usulan nama pahlawan dari Kemensos

    Istana: Presiden masih pelajari usulan nama pahlawan dari Kemensos

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

    “Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Prasetyo mengatakan keputusan mengenai nama-nama tersebut akan segera diumumkan setelah Presiden mengambil keputusan.

    Dia juga membenarkan salah satu nama yang masuk dalam usulan tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Termasuk yang diusulkan,” kata dia.

    Prasetyo mengatakan tidak ada ketentuan mengenai jumlah pasti tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.

    Dia mengatakan Pemerintah berupaya agar penetapan nama-nama tersebut dapat diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

    “Kita upayakan seperti itu. Biasanya seperti itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

    “Ya mudah-mudahan, Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu dipilih beberapa nama,” kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Berasal dari Kabupaten-Provinsi

    SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    “Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial,” kata Mensos di Semarang, Rabu, 29 Oktober.

    Menurut dia, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat.

    Pada tahun ini, lanjut dia, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.

    Ia menuturkan Presiden Ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional.

    40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan.

    Mensos mengatakan para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.

    Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Anggota DPR: Bulog jadi stabilisator harga bila di bawah presiden

    Anggota DPR: Bulog jadi stabilisator harga bila di bawah presiden

    Kalau tidak begitu, petani beras akan miskin karena harga beras ditentukan HET (harga eceran tertinggi) padahal harga lain naik seperti pupuk. (Bulog) langsung di bawah presiden bagusnya

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama mengungkapkan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bakal menjadi lembaga stabilisator harga beras apabila berada di bawah Presiden RI secara langsung.

    “Makanya pemerintah atau DPR, kami semua sedang berusaha bagaimana Bulog ini suatu saat nanti menjadi lembaga di bawah presiden yang tugasnya menjadi stabilisator harga,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama di sela meninjau stok beras di Gudang Bulog Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Bali itu, saat ini pembahasan terkait wacana itu sedang intensif dilakukan termasuk di kalangan parlemen di Senayan, Jakarta.

    Bupati Tabanan, Bali, periode 2000-2010 itu menambahkan posisi vital badan yang terkait urusan logistik itu karena diperkirakan hampir 80 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras, selain jagung dan sagu.

    Posisi vital tersebut berpotensi rawan apabila terjadi gejolak di masyarakat sehingga perlu dijaga stabilitas harga dan pasokannya.

    Apabila perannya sebagai stabilisator harga, lanjut dia, maka BUMN pangan itu akan membeli beras saat murah dan stok berlimpah, kemudian dikumpulkan dan dijaga kualitasnya.

    Ketika di pasaran terjadi kenaikan harga, maka Bulog dapat optimal mengeluarkan pasokan beras dengan harga terjangkau, imbuhnya lagi.

    “Kalau tidak begitu, petani beras akan miskin karena harga beras ditentukan HET (harga eceran tertinggi) padahal harga lain naik seperti pupuk. (Bulog) langsung di bawah presiden bagusnya,” katanya.

    Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen Bulog dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga.

    Seiring perjalanan waktu, kemudian pada 2003 berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

    Saat ini, pemerintah berencana akan mengembalikan status badan usaha itu sama seperti era Presiden ke-2 RI Soeharto yang berada di bawah Kepala Negara langsung.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. 

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.  

    “Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    “Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar,” kata dia.

    Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).