Tag: Soeharto

  • Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto terus menuai pro dan kontra. Kalangan aktivis tegas menolak wacana tersebut.

    Penolakan salah satunya disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Kelompok ini menilai pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, sebagai pemutihan terhadap kejahatan negara masa lalu.

    Hal demikian dikatakan Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza diskusi publik di Jakarta, Rabu (5/11).

    Ibnu mengatakan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terjadi selama Soeharto memimpin Indonesia.

    Dia menyebut pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sebagai amnesti rezim era Prabowo Subianto terhadap kekejian Orde Baru. “Apakah ini bukan suatu impunitas. Apakah rekonsiliasi ini tidak lebih dari sebenarnya sebuah amnesti yang tidak resmi,” ujarnya.

    Toh, kata Ibnu, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto menjadi kontradiksi, karena mertua Presiden RI Prabowo Subianto itu bagian dari negara dengan pernah menjabat pemimpin Indonesia.

    Dia menganggap tidak logis apabila negara memaafkan dirinya sendiri atas pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat.

    “Hanya orang gila atau orang yang secara logika hukum cacat ketika negara melakukan pelanggaran, kemudian memaafkan dirinya sendiri terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negaranya,” katanya.

    Selain itu, Ibnu menilai pemerintahan era Soeharto banyak melakukan pelanggaran hukum dan korupsi.

    Dia bahkan menyebut negara sendiri telah mengakui masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) era Orde Baru “Nah, ini sudah artinya negara mengakui bahwa ada permasalahan selama 32 tahun pemerintahan (Soeharto),” katanya.

  • Ketua PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Ketua PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta

    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Dewan Gelar atas menetapkan Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional pada tahun ini.

    Menurut Gus Fahrur, Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya. Kita perlu belajar dari kebaikan masa lalu dan mengambil hikmah dari kekurangannya. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11).

    Gus Fahrur menilai baik Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.

    “Pak Harto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” jelasnya.

    “Pak Harto membangun ratusan masjid di seluruh Indonesia tercatat sekitar 999 masjid dibangun atas prakarsa beliau. Beliau juga mendorong kerukunan antarumat beragama dan berperan penting dalam menjaga persatuan nasional pasca pemberontakan G30S/PKI,” ungkapnya.

    Sementara itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurutnya berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.

    Ketua PBNU ini juga mengapresiasi langkah Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang tengah selesai memproses sejumlah tokoh yang lantas sudah diserahkan ke Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

    Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.

    “Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • 24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut 24 nama calon pahlawan nasional masuk dalam daftar prioritas dari total 49 orang.
    Hal itu diungkapkannya pasca bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi, mungkin bisa menjadi prioritas,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan, Rabu.
    Fadli juga mengungkapkan, seluruh nama yang diusulkan telah memenuhi syarat.
    Adapun sejumlah nama yang diusulkan menjadi
    pahlawan nasional
    meliputi Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    ; Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Sayangnya, Fadli enggan menjawab gamblang apakah Soeharto masuk dalam daftar prioritas, di tengah banyaknya penolakan yang bergema di kalangan masyarakat.
    Ia hanya menyebut Soeharto sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional hingga tiga kali.
    “Nanti kita lihatlah, ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya, seperti saya bilang, itu memenuhi syarat, ya, termasuk nama Presiden Soeharto yang sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya,” beber Fadli.
    Ia menyampaikan, 24 nama itu akan diseleksi lebih lanjut sebelum diberikan kepada Presiden Prabowo.
    Termasuk, nama
    Gus Dur
    dan Marsinah yang merupakan simbol perjuangan buruh.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi, ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga,” beber Fadli.
    Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, proses pengusulan nama-nama tersebut dimulai dari tingkat terkecil di kabupaten/kota.
    Berbagai peneliti dan pakar dari berbagai latar belakang mengusulkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya diberikan kepada pemerintah pusat.
    “Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” jelas Fadli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis Tapol Napol Jawa Timur Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Nilai Soemitro Lebih Layak

    Aktivis Tapol Napol Jawa Timur Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Nilai Soemitro Lebih Layak

    Surabaya (beritajatim.com) — Polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

    Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyebut bahwa Soeharto berpeluang mendapat gelar tersebut sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.

    Namun rencana ini langsung mendapatkan kritik keras, khususnya dari mantan tahanan politik era Orde Baru.

    Ketua Forum Tapol Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, menegaskan bahwa Soeharto justru merupakan sosok yang tidak layak diberikan gelar kehormatan negara.

    “Mantan Presiden Soeharto tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ada banyak pelanggaran HAM di era Orba. Dengan dalih pembangunan dan stabilitas politik, pemerintah Soeharto selalu melakukan kekerasan, mulai penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan terhadap para pengkritiknya,” ujar Trio di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Trio menilai pemberian gelar tersebut justru akan menjadi preseden buruk bagi sejarah bangsa dan memunculkan upaya pemutihan sejarah Orde Baru.

    “Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan mengkhianati keadilan dan semangat rekonsiliasi masa lalu. Ada upaya glorifikasi yang dilakukan beberapa pihak untuk memutihkan sejarah kekerasan Orde Baru,” ujarnya.

    Usulkan Soemitro sebagai Calon

    Di tengah perdebatan tersebut, Trio Marpaung justru mengusulkan tokoh nasional lain yang dianggap lebih layak mendapat gelar Pahlawan Nasional, yakni ekonom terkemuka Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

    “Saya melihat, jika pemerintah ingin memberikan gelar Pahlawan Nasional, maka Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo jauh lebih pantas. Beliau adalah Begawan Ekonomi Indonesia yang memajukan perekonomian bangsa,” tegas Trio.

    Trio Marpaung Aktivis 98 Jawa Timur

    Trio menyebut integritas moral Soemitro tidak diragukan dan jauh berbeda dibanding Soeharto.

    “Secara integritas moral, Soemitro tidak pernah melakukan KKN dan dugaan pelanggaran HAM berat. Berbeda jauh dengan Soeharto,” lanjut Aktivis ‘98 tersebut.

    Jasa Soemitro dalam Ekonomi Nasional

    Soemitro dikenal sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia yang melahirkan sejumlah kebijakan fundamental di awal sejarah republik, antara lain:

    Pencetus Program Benteng (1950) untuk mendorong industrialisasi dan pemberdayaan pengusaha pribumi.
    Menjadi perumus fondasi ekonomi nasional yang menjadi arah pembangunan bangsa.
    Kontribusi Intelektual: Menulis sekitar 130 buku dan makalah, serta menjadi Pendiri Fakultas Ekonomi UI yang hingga kini menjadi salah satu pusat pendidikan ekonomi nasional.

    “Soemitro memenuhi syarat integritas moral yang ketat bagi seorang Pahlawan Nasional dan berkontribusi intelektual secara fundamental bagi ekonomi Indonesia di rezim manapun,” imbuh Trio.

    Trio juga menanggapi isu keterlibatan Soemitro dalam PRRI di Sumatera. Menurutnya, Soemitro telah mendapat amnesti dan kembali diangkat dalam jabatan pemerintahan.

    “Jika ada yang mempertanyakan tentang keterlibatan Soemitro dalam PRRI di Sumatera, maka kita wajib jujur bahwa beliau telah mendapat amnesti dan kembali aktif di pemerintahan. Pemberian amnesti ini menghapus konsekuensi pidana, sehingga integritas moralnya tetap terjaga,” pungkasnya. (ted)

  • Selapis Kisah Kekerasan 1965 di Aceh dari Puisi Tak Terkuburkan

    Selapis Kisah Kekerasan 1965 di Aceh dari Puisi Tak Terkuburkan

    Liputan6.com, Jakarta Aku bertemu dengan “Puisi Tak Terkuburkan” di ruang tengah sebuah rumah kayu yang terwalak di siku jalan Desa Kemili, menyambut Asar. Rumah ini membawaku pada ingatan beberapa tahun lalu saat sebuah berita membentangkan paragrafnya pertamanya dengan kalimat, “dunia seni, budaya, dan sastra Gayo, Aceh Tengah berduka”.

    Suara laki-laki tua dari seberang telepon yang menyambut saat itu masih terngiang. Tak salah lagi, ini adalah orang yang sama, aku dapat melihat namanya pada sebuah papan kayu kira-kira sepanjang 30 sentimeter yang tertempel di atas pintu depan rumah tersebut.

    Ibrahim Kadir. Demikian huruf-huruf timbul tersebut tersusun dalam warna kecoklatan dipenuhi debu.

    Membubuhi nama pemilik rumah di depan pintu seperti itu sempat tren pada tahuan 90-an. Aku bahkan masih bisa menemukan sejumlah rumah di kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah yang di pintunya tertempel nama sang pemilik.

    Namun, di rumah itu tak ada lagi Ibrahim Kadir –ia berpulang pada 1 September 2020 silam— kecuali segenap poster penuh kebanggaan saat peluncuran film “Puisi Tak Terkuburkan,” serta riwayat kekerasan 1965 yang tersimpan di dalam kliping koran serta majalah di sekeliling dinding rumah tua itu.

    Salah satu pigura berisi tempelan judul berita koran dalam bahasa Belanda: Het doden van de geschiedenis, Er werd veel gehuild op de set, Het gekrijs van een aap in het bos. Demikian judul-judul itu ditempel secara acak.

    Semua potongan judul serta klipingan berita tersebut merupakan bagian dari pemberitaan tentang proses pembuatan sebuah film yang pernah dilakoni oleh Ibrahim Kadir. Di dalam film berjudul Puisi Tak Terkuburkan itu, Ibrahim Kadir jadi dirinya sendiri, sebagai salah satu saksi sejarah dari “dinginnya” pembunuhan massal 1965 yang berlangsung di dataran tinggi Gayo.

    Jauh sebelum itu, pria kelahiran 31 Desember 1942 juga sempat terlibat dengan film epos biografi yang disutradarai oleh Eros Djarot yaitu Tjoet Nja’ Dhien rilisan Desember 1988. Namun, Puisi Tak Terkuburkan (2000) adalah “sesuatu” yang membuat nama Ibrahim Kadir patut diletakkan pada makam tersendiri.

    Bukan hanya sebagai seniman, Puisi Tak Terkuburkan merupakan manifesto, dari jalan seni yang kelak akan diambil oleh seorang Ibrahim Kadir. Ia adalah saksi sejarah yang berani “bicara”, saat narasi terkait kekerasan 1965 masih didominasi jika tidak disebut dibungkam oleh narasi Orde Baru.

    Di dalam Puisi Tak Terkuburkan, senyap memuai di udara, sinopsis muncul disertai derit pintu serta engsel yang telah karatan. Perlahan terdengar syair didong didendangkan oleh sejumlah pria di dalam sebuah ruangan seolah tengah berlangsung perjamuan besar.

    “… Kemudian, saya lihat… kakinya yang menggelepar.”

    Visual kemudian mulai menampilkan tangan dan kaki manusia yang saling bertindihan. Tampak pula wajah-wajah para pemiliknya yang saling menggigil ketakutan.

    Roman melankolis pada wajah-wajah putus asa tersebut kian sarat berkat iringan biola yang mengalun di antara suara gonggongan anjing dan suara batukan. Kumpulan manusia yang terlihat kepayahan itu semakin risau tatkala pintu kerangkeng dibuka.

    “Krieeet….”

    Seorang pria berseragam muncul dari balik pintu. Bersamanya ikut lima orang lelaki berwajah masai yang berjalan memasuki ruangan dengan langkah gontai.

    Salah seorang di antara lelaki itu menatap ke arah sipir agak lama, sebelum sang sipir menutup pintu lalu menghilang bersama deru mobil truk. Ia adalah Ibrahim Kadir.

    Ibrahim Kadir saat itu seorang seniman didong cum guru dijemput di sekolah tempatnya mengajar karena tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Selasa, 12 Oktober 1965. Ia diseret ke sebuah ruangan di mana banyak tahanan lain yang dituduh terlibat PKI ditempatkan.

    Selama ditahan, dirinya dipaksa untuk menemani para penjagal saat melakukan eksekusi. Ibrahim Kadir kelak dibebaskan karena bantuan seorang pejabat Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kebetulan mendengarkan senandung didongnya, tetapi ingatan yang diakibatkan oleh kenangan selama 22 hari berada di dalam tahanan, sesungguhnya tidak pernah bebas dari benak.

    Ibrahim Kadir menyaksikan seratusan orang lebih dijagal silih berganti setiap malam. Ia hampir gila, teriakan-teriakan di tengah dinginnya malam sulit untuk dilupakan.

    Orang-orang yang kepalanya dibungkus karung, dipukul hingga meregang nyawa; wanita-wanita tak bersalah disembelih; para tahanan dipaksa saling bunuh; seorang ibu dieksekusi bersama bayinya. Semua tindakan tak berperikemanusiaan yang dapat dibayangkan oleh manusia berlangsung di depan mata Ibrahim Kadir.

    Ibrahim Kadir mencurahkan pengalamannya tadi ke dalam 23 bait 92 baris syair berbahasa Gayo berjudul, “Sebuku” atau ratapan. Namun, Puisi yang tak Terkuburkan sebenarnya hanya satu kepingan tipis dari serakan kaca getirnya pembunuhan massal yang menyelimuti dataran tinggi Gayo.

    Di balik bentang alamnya yang indah, pegunungan berkabut, danau Lut Tawar, dan kopinya yang mendunia, dataran tinggi Gayo menyimpan “kepedihannya” sendiri. Tanahnya yang subur menyimpan riwayat yang anyir, berasal dari tumpahan darah dengan kengerian yang tak tepermanai.

    “Sedikitnya 2.500 orang (khusus di tanah Gayo, red) yang dibantai. Hampir di setiap kampung terjadi pembunuhan terhadap orang yang di-PKI-kan,” ungkap mantan aktivis KontraS (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) Aceh, Mustawalad kepada Liputan6.com.

    Sejumlah titik kuburan massal di antara lain ada di Redelong, Kubangan Gajah, Totor Besi, dan Bur Lintang. Kuburan-kuburan ini sudah tidak ada lagi karena kerangka para korban telah dipindahkan oleh keluarga ke pemakaman umum dan biasanya sedapat mungkin dirahasiakan.

    Riset berbasis sejarah oleh Jess Melvin berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018) dapat menjadi acuan dari peristiwa kekerasan ini. Buku ini telah terbit dalam versi terjemahan berjudul Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965-1966.

    Buku setebal 322 halaman terbitan Routledge tahun 2018 tersebut meruntuhkan apa yang disebut Jess Melvin sebagai sebuah ‘propaganda’ setengah abad lebih. Gerakan penumpasan semua yang terlibat PKI selama ini disebut-sebut sebagai perlawanan spontanitas masyarakat.

    Namun, berkas yang ditemukan oleh Melvin mengungkap fakta lain. Ia menyebut, sesungguhnya kekerasan yang berlangsung pada saat itu itu merupakan rangkaian pembunuhan terkoordinasi yang tersambung hingga ke Mayor Jenderal Soeharto.

    Berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh Jess Melvin, operasi pengganyangan semua yang dianggap terlibat PKI di Aceh telah dimulai pada 4 Oktober. Program ini diterapkan berdasarkan rantai komando secara teritorial dan struktural, di mana warga sipil berada di barisan front.

    Adapun rangkaian pembunuhan mulai berlaku serentak di seantero Aceh sejak 7-13 Oktober 1965. Saat itu, kekuatan berbasis paramiliter mendapat perintah untuk memusnahkan seluruh anggota PKI beserta simpatisannya tanpa pandang bulu.

    Temuan sejarah seperti ini jadi torehan yang cukup gelap bagi lini masa narasi sejarah. Selama ini, sejarah Aceh kerap disajikan dalam pelbagai narasi yang epos dan apologia, berkutat soal kejayaan masa kesultanan, perang melawan penjajah, fase kemerdekaan, hingga niat ingin memisahkan diri, tetapi sedikit yang menyentuh pembantaian massal yang terjadi pada 1965-1966.

    Pada hari-hari terakhir Ibrahim Kadir ditahan, mereka masih menugaskannya mengikat serta mengarungi kepala para tahanan dan ikut ke lokasi eksekusi. Suatu malam, seorang tahanan perempuan terlihat enggan melepas bayi yang ada di dalam gendongannya.

    Namun, suara desing peluru mengakhiri perlawanan kecil perempuan tersebut. Di bawah terang bulan, malam itu seorang ibu dan bayinya rubuh bersama hati Ibrahim Kadir yang hancur.

    Bintang bulan cengang menjerit/Memandang tubuh yang terpaku/Ibarat patung tak berkutik/Risau rindu tak berulang (salah satu kutipan syair berjudul ‘Sebuku’ milik Ibrahim Kadir).

  • 24 Nama Calon Pahlawan Nasional Masuk Daftar Prioritas, Soeharto Termasuk?

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut tidak pernah ada bukti Presiden ke-2 RI Soeharto terlibat dalam genosida 1965-1966.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, bahwa
    Soeharto
    tidak layak menjadi pahlawan nasional.
    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Ia lantas melemparkan pertanyaan yang sama kepada awak media.
    Ia mempertanyakan, siapa yang berani memberi bukti, sedangkan keterlibatan dalam genosida tidak terjadi berdasarkan fakta sejarah.
    “Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?” ucapnya.
    Fadli Zon juga menegaskan, 49 nama yang telah diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat untuk mendapat
    gelar pahlawan nasional
    .
    Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi.
    Artinya, kata dia, bukan hanya Dewan GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” ucap Fadli.
    Bahkan, kata Fadli, nama Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 2011, tahun 2015, hingga tahun ini.
    Ia lalu memerinci berbagai jasa Soeharto sehingga dapat diberikan gelar pahlawan nasional.
    Soeharto memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949.
    Serangan tersebut merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia.
    Yogyakarta saat itu dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” tandas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menggodok 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
    Sebanyak 24 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto;
    Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.
    Tak jarang, nama-nama yang diusulkan juga diperdebatkan.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
    Kendati begitu, ada pula pihak yang pro terhadap usulan tersebut.
    Pada awal pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendatangi Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    Ia berpandangan, jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.
    Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.
    Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Tak Ada Bukti Genosida, Fadli Zon Sebut Soeharto Penuhi Syarat Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi seluruh syarat untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional, setelah melalui proses kajian berlapis yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari daerah hingga tingkat pusat.

    Pernyataan itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi pandangan sejumlah pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM berat terkait Soeharto, Fadli menilai hal tersebut sebagai bagian dari masukan yang tetap harus dihormati. 

    “Ya, saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita kan melihat jasa-jasanya yang luar biasa. Karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian, mereka berjasa luar biasa gitu. Makanya diusulkan, kalau tidak tidak mungkin diusulkan. Jadi soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat,” ujar Fadli.

    dia menjelaskan, proses penilaian terhadap tokoh calon penerima gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP) yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat.

    “Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP yang di dalamnya juga ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelasnya. 

    Fadli menilai bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah perjuangan bangsa, terutama saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi titik penting dalam pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.

    “Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” kata Fadli.

    Menurutnya, peran Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat juga menjadi catatan penting atas kontribusinya terhadap keutuhan wilayah Indonesia.

    Sementara itu, menanggapi pandangan sebagian pihak yang menuding Soeharto terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau genosida pasca peristiwa 30 September 1965, Fadli menegaskan tidak ada bukti yang bisa membenarkan tuduhan tersebut.

    “Tidak pernah ada buktinya kan, Tidak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Tidak ada. Saya kira enggak ada itu,” tegasnya.

    Selain membahas soal penganugerahan gelar pahlawan, Fadli juga menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran keraton dan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai bagian dari warisan budaya nasional yang harus dijaga dan direvitalisasi.

    “Pak Prabowo juga tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu istana-istana, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan untuk diperhatikan, diperbaiki, direnovasi, direvitalisasi. Beliau sangat peduli bahwa ini adalah warisan budaya yang penting, cagar-cagar budaya yang penting,” tandas Fadli.

  • Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan hasil kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan terkait pemberian anugerah gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 pada 10 November mendatang.

    “Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

    Fadli menjelaskan proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pengusulan dimulai dari masyarakat di kabupaten dan kota, kemudian dinilai oleh tim peneliti dan pakar di tingkat provinsi melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan (TP2GP).

    Setelah itu, lanjutnya, usulan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelasnya.

    Menurut Fadli, seluruh calon yang diusulkan telah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam. 

    “Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah,” kata dia.

    Dari 49 nama tersebut, Dewan GTK menyeleksi dan menetapkan 24 nama sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

    Fadli menambahkan, dalam proses seleksi, pihaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan gender, keterwakilan daerah, dan latar belakang perjuangan.

    Saat ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama prioritas tersebut, Fadli tidak memberikan jawaban pasti.

    “Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

    Fadli juga menyebut nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam daftar tokoh yang diseleksi tahun ini.

    “Itu juga termasuk yang kita seleksi, semuanya memenuhi syarat juga. Prosesnya benar-benar dari bawah, dari masyarakat hingga ke provinsi melalui berbagai kajian dan seminar,” ujarnya.

    Hingga kini, belum diumumkan siapa saja tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 mendatang.

  • Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon tiba di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025) pagi. 

    Kedatangan Fadli untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci topik pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Saat ditanya wartawan apakah kedatangannya untuk membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional, Fadli hanya menjawab singkat.

    “Ya laporan, nanti kita lihat, ini mau laporan,” ujarnya.

    Fadli menegaskan bahwa dirinya hendak menyampaikan perkembangan dari berbagai masukan yang telah diterima kementeriannya.

    “Bukan, saya mau laporan dulu perkembangan dari yang masukan,” katanya.

    Ketika disinggung apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, Fadli memilih tidak menjawab sambil berjalan menuju kompleks Istana.

    Adapun mengenai siapa saja tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun ini, Fadli menyebutkan hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Sosial.

    “Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemensos itu,” tandas Fadli Zon.

  • ​Google Doodle Rayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2025

    ​Google Doodle Rayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2025

    Jakarta: Laman muka mesin pencari Google hari ini, Rabu, 5 November 2025, tampil semarak dengan ilustrasi khusus yang menarik perhatian. Google Doodle hari ini didedikasikan untuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN), sebuah perayaan tahunan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati Nusantara.

    ​Doodle edisi spesial ini merupakan bentuk penghormatan global terhadap kekayaan flora (puspa) dan fauna (satwa) Indonesia yang dinobatkan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, setelah Brasil.

    ​Visual Doodle: Harmoni Satwa dan Puspa Nusantara

    ​Google Doodle HCPSN 2025 menampilkan sebuah karya seni buatan tangan yang menggabungkan berbagai spesies khas Indonesia. Ilustrasi ini dirancang untuk mewakili keharmonisan ekosistem serta hubungan erat antara manusia dan alam.

    ​Visual Doodle ini menyatukan spesies dari darat, laut, dan udara, menunjukkan aspek lengkap dari keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Ilustrasi yang cerah dan penuh warna ini menjadi ajakan bagi pengguna internet di seluruh dunia, khususnya Indonesia, untuk melindungi dan menghargai semua tumbuhan dan hewan unik yang menjadi harta karun bangsa.

    ​Google melalui laman resminya menyatakan bahwa HCPSN menjadi momentum penting untuk menghargai warisan alam Indonesia, yang sayangnya kini berada dalam ancaman akibat deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim global.
     

     

    ​Sejarah dan Simbol Kebanggaan Nasional
    ​Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1993 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian puspa dan satwa di Tanah Air.

    ​Keppres tersebut juga mengukuhkan enam jenis satwa dan bunga yang menjadi simbol identitas alam Indonesia:
    ​Puspa dan Satwa yang Dikukuhkan

    ​1. Puspa (Bunga) Nasional:

    ​- Puspa Bangsa: Bunga Melati (Jasminum sambac).
    – ​Puspa Pesona: Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis).
    ​- Puspa Langka: Padma Raksasa (Rafflesia arnoldii).

    ​2. Satwa Nasional:

    ​- Satwa Nasional: Komodo (Varanus komodoensis).
    ​- Satwa Pesona: Ikan Siluk Merah atau Arwana (Sclerophages formosus).
    – ​Satwa Langka: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi).

    ​Ketiga satwa dan puspa ini memiliki nilai ekologis dan kebanggaan yang tak ternilai.
    ​Tema HCPSN 2025: Pulihkan Keanekaragaman Hayati
    ​Meskipun tema dapat bervariasi setiap tahun, secara umum peringatan HCPSN 2025 mengusung semangat untuk Pulihkan Keanekaragaman Hayati, Lestarikan Kehidupan Bumi. Tema ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam yang terancam.

    ​Melalui Google Doodle hari ini, kita diingatkan bahwa melestarikan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab kolektif. Setiap individu dapat berkontribusi, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga mendukung upaya konservasi spesies endemik yang terancam punah.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Laman muka mesin pencari Google hari ini, Rabu, 5 November 2025, tampil semarak dengan ilustrasi khusus yang menarik perhatian. Google Doodle hari ini didedikasikan untuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN), sebuah perayaan tahunan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keanekaragaman hayati Nusantara.
     
    ​Doodle edisi spesial ini merupakan bentuk penghormatan global terhadap kekayaan flora (puspa) dan fauna (satwa) Indonesia yang dinobatkan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, setelah Brasil.

    ​Visual Doodle: Harmoni Satwa dan Puspa Nusantara

    ​Google Doodle HCPSN 2025 menampilkan sebuah karya seni buatan tangan yang menggabungkan berbagai spesies khas Indonesia. Ilustrasi ini dirancang untuk mewakili keharmonisan ekosistem serta hubungan erat antara manusia dan alam.
     
    ​Visual Doodle ini menyatukan spesies dari darat, laut, dan udara, menunjukkan aspek lengkap dari keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Ilustrasi yang cerah dan penuh warna ini menjadi ajakan bagi pengguna internet di seluruh dunia, khususnya Indonesia, untuk melindungi dan menghargai semua tumbuhan dan hewan unik yang menjadi harta karun bangsa.

    ​Google melalui laman resminya menyatakan bahwa HCPSN menjadi momentum penting untuk menghargai warisan alam Indonesia, yang sayangnya kini berada dalam ancaman akibat deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim global.
     

     

    ​Sejarah dan Simbol Kebanggaan Nasional
    ​Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1993 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian puspa dan satwa di Tanah Air.
     
    ​Keppres tersebut juga mengukuhkan enam jenis satwa dan bunga yang menjadi simbol identitas alam Indonesia:

    ​Puspa dan Satwa yang Dikukuhkan

    ​1. Puspa (Bunga) Nasional:
     
    ​- Puspa Bangsa: Bunga Melati (Jasminum sambac).
    – ​Puspa Pesona: Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis).
    ​- Puspa Langka: Padma Raksasa (Rafflesia arnoldii).
     
    ​2. Satwa Nasional:
     
    ​- Satwa Nasional: Komodo (Varanus komodoensis).
    ​- Satwa Pesona: Ikan Siluk Merah atau Arwana (Sclerophages formosus).
    – ​Satwa Langka: Elang Jawa (Spizaetus bartelsi).
     
    ​Ketiga satwa dan puspa ini memiliki nilai ekologis dan kebanggaan yang tak ternilai.
    ​Tema HCPSN 2025: Pulihkan Keanekaragaman Hayati
    ​Meskipun tema dapat bervariasi setiap tahun, secara umum peringatan HCPSN 2025 mengusung semangat untuk Pulihkan Keanekaragaman Hayati, Lestarikan Kehidupan Bumi. Tema ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam yang terancam.
     
    ​Melalui Google Doodle hari ini, kita diingatkan bahwa melestarikan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab kolektif. Setiap individu dapat berkontribusi, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga mendukung upaya konservasi spesies endemik yang terancam punah.
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)