Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Klaim Swasembada Beras pada 2025, Prabowo Singgung Konflik Thailand-Kamboja

    Klaim Swasembada Beras pada 2025, Prabowo Singgung Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah. Dia pun menyinggung konflik geopolitik antara Thailand dan Kamboja. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand, dan Kamboja, dan Vietnam. Sekarang, Thailand sama Kamboja perang terus,” ujarnya. 

    Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan keharusan strategis bagi Indonesia. Dia mengungkapkan, sejak awal masa pemerintahannya, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun.

    “Target yang saya berikan kepada tim pangan adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025 pukul 24.00, kita bisa secara resmi mengatakan bahwa pada tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras,” imbuhnya. 

    Selain mencapai swasembada beras, Presiden juga menyampaikan capaian signifikan terkait cadangan beras nasional. Menurutnya, stok beras yang tersimpan di gudang-gudang pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

    “Saya juga merasa besar hati dan bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia,” katanya.

    Prabowo membandingkan capaian tersebut dengan periode sebelumnya. Dia menyebut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, cadangan beras pemerintah pernah mencapai puncak sekitar 2 juta ton. Namun saat ini, cadangan beras nasional telah melampaui angka tersebut.

    “Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujarnya.

    Presiden menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan. Ia menegaskan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta para pelaku di lapangan.

    “Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur,” kata Prabowo.

  • Bulog gandeng BRIN untuk cegah beras berkutu pakai teknologi baru

    Bulog gandeng BRIN untuk cegah beras berkutu pakai teknologi baru

    Kami sudah koordinasi dengan Kepala BRIN. BRIN akan suport kami untuk pemeliharaan beras ke depan itu ada teknologi baru

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menerapkan teknologi baru pemeliharaan stok beras guna mencegah kutu, menjaga mutu produk, serta memperkuat ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

    “Kami sudah koordinasi dengan Kepala BRIN. BRIN akan suport kami untuk pemeliharaan beras ke depan itu ada teknologi baru,” kata Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat.

    Meski begitu, Rizal belum menyebutkan nama teknologi yang akan digunakan. Hanya saja pihaknya menegaskan langkah itu untuk melindungi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola BUMN pangan itu.

    Apalagi stok CBP pada awal tahun ini mencapai 3,25 juta ton. Stok beras tersebut merupakan beras peralihan dari 2025 ke 2026.

    Adapun kerja sama dengan BRIN menghadirkan teknologi pemeliharaan beras inovatif karya anak bangsa yang dirancang meningkatkan daya tahan stok tanpa ketergantungan teknologi luar negeri dalam sistem logistik pangan nasional.

    Teknologi baru tersebut diklaim mampu menjaga beras lebih sehat dan stabil kualitasnya sehingga mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah dalam jangka panjang.

    “Enggak usah pakai teknologi-teknologi dari luar. Teknologi orang Indonesia aja udah pintar-pintar. Nah ini syukur alhamdulillah dari Kepala BRIN kemarin menyampaikan ada teknologi baru untuk menjaga beras jadi lebih sehat, lebih kuat dan tahan lama,” beber Rizal.

    Bulog akan menindaklanjuti kerja sama itu melalui pembahasan teknis lanjutan bersama BRIN untuk memastikan teknologi dapat diterapkan efektif di seluruh fasilitas penyimpanan beras milik negara.

    “Nanti kami tindaklanjuti ini dan diskusikan dengan Kepala BRIN untuk diterapkan di Bulog,” jelasnya.

    Ia menegaskan komitmen perusahaan menjaga kualitas seluruh beras yang dikelola dari Sabang hingga Merauke melalui sistem pengawasan terpadu dan berlapis secara konsisten setiap waktu.

    Selama ini Bulog menerapkan pola pemeliharaan beras berjenjang meliputi pemeriksaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, hingga per semester guna memastikan kondisi stok tetap aman dan layak konsumsi masyarakat luas.

    Dia menuturkan setiap indikasi kerusakan kualitas maupun gangguan hama pada beras langsung ditangani melalui langkah percepatan seperti fumigasi terukur agar tidak menyebar dan merugikan stok lainnya di gudang penyimpanan Bulog.

    “Sehingga indikasi-indikasi penyakit (beras berkutu) itu tidak menyebar ke yang lain,” ucap Rizal.

    Upaya pemeliharaan tersebut menjadi prioritas strategis perusahaan untuk menjamin beras tetap sehat, kuat, serta tahan lama selama masa penyimpanan dan distribusi ke seluruh wilayah seluruh Indonesia.

    “Bulog itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas dari masing-masing produk beras,” kata Rizal.

    Sebelumnya, temuan beras berkutu di Gudang Bulog menjadi sorotan dari Komisi IV DPR RI.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengungkap temuan beras impor telah berkutu di Gudang Perum Bulog. Hal ini berdasarkan temuan saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta.

    Kunjungan ini dilakukan saat masa reses DPR beberapa waktu lalu. Titiek menyebutkan beras itu merupakan stok impor yang dilakukan tahun lalu.

    “Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Yogya, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam Gudang Bulog yang sudah banyak kutu,” kata Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba Surabaya 31 Desember 2025

    Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba Surabaya 31 Desember 2025

    Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Di balik tenangnya permukaan air Ranu Grati di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada geliat kesibukan yang tak biasa menjelang penghujung tahun 2025.
    Bagi Ira Kusdiati Ningsi (40), malam pergantian tahun bukan sekadar perayaan kembang api, melainkan puncak dari ikhtiar panjang keluarganya.
    Sebab, permintaan ikan air tawar dari keramba miliknya melonjak tajam. Ikan nila, patin, dan lele yang diternaknya dengan penuh ketelatenan kini menjadi primadona bagi warga yang ingin menghabiskan malam
    tahun baru
    dengan tradisi bakar ikan bersama kerabat.
    Usaha ternak ikan keramba ini bukan sekadar urusan jual-beli bagi Ira. Ini adalah sebuah warisan, usaha dari keluarga.
    Ira bersama suaminya, Suparno, kini memegang tongkat estafet usaha yang dirintis oleh ibundanya, Jumikati.
    “Saya ini meneruskan usaha Ibu. Beliau sudah melakoni usaha ini sejak zaman Presiden Soeharto, akhir Orde Baru itu,” ujar Ira saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Rabu (31/12/2025).
    Meski zaman telah berganti, cara mereka merawat ikan tetap mengedepankan kebersamaan keluarga. Di tepi Ranu, mereka berbagi peran dengan harmonis.
    Suparno, menjaga dan mengontrol keramba agar ikan tetap sehat. Jumikati, ibu pemegang kendali jadwal pemberian pakan. Sedangkan Ira, garda terdepan dalam pemasaran dan melayani pelanggan.
    Kolaborasi generasi ini bertujuan satu, yakni memastikan ikan tidak gampang mati dan memiliki bobot yang memuaskan konsumen.
    Pada setiap pergantian tahun, usaha ini membawa berkah yang luar biasa bagi keluarga Ira.
    Jika pada hari biasa Ira hanya mampu menjual sekitar 10 kilogram ikan, kini angkanya melesat hingga sepuluh kali lipat.
    “Kalau
    malam Tahun Baru
    , penjualan bisa mencapai 100 kilogram ikan,” kata Ira dengan nada syukur.
    Harga ikan pun tergolong kompetitif di tengah tingginya permintaan. Ikan nila dibanderol Rp 35.000 per kilogram, sementara patin dan lele masing-masing Rp 25.000 per kilogram.
    Kualitas ikan segar langsung dari karamba menjadi daya tarik utama yang dicari pembeli.
    Warto, salah satu pelanggan, mengakui bahwa pasokan dari karamba lokal di Ranu sangat membantu memenuhi kebutuhan pasar dan rumah makan
    seafood
    di Kota
    Pasuruan
    .
    “Ikan ini kami distribusikan ke pasar tradisional dan rumah makan
    seafood
    di Kota Pasuruan dan sekitarnya. Ikan segar dari keramba lokal lebih diminati untuk konsumsi malam pergantian tahun,” ujar Warto.
    Untuk menjaga kualitas, Ira dan keluarganya baru akan memanen ikan sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Hal ini dilakukan agar ikan tetap dalam kondisi prima saat sampai di tangan konsumen.
    Bagi para nelayan karamba di Ranu, geliat ekonomi ini adalah napas segar. Setelah melewati bulan-bulan biasa dengan penjualan yang landai, akhir tahun menjadi pengingat bahwa ketekunan menjaga tradisi keluarga di sela jaring-jaring karamba selalu membuahkan hasil manis.
    Ira pun memprediksi, permintaan ikan ini akan terus bertahan hingga detik-detik pergantian tahun, sebelum akhirnya ritme kehidupan di Ranu kembali tenang di awal Januari tahun 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun Nasional 31 Desember 2025

    Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun Nasional 31 Desember 2025

    Refleksi 2025: Wajah Retak di Cermin Akhir Tahun
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    MENJELANG
    denting lonceng pergantian tahun 2025, Indonesia seolah sedang berdiri di depan cermin besar yang permukaannya mulai memperlihakan goresan keretakan menyilang di beberapa lokasi.
    Yang tampak sekilas adalah bayangan bangsa yang terkesan ingin bergegas dan sangat berhasrat untuk mendapatkan panggung besar di aras global.
    Namun, sebenarnya napasnya tersengal ketika memasuki gang-gang sempit gelap, yang justru berada di negeri sendiri.
    Tahun pertama pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan kita drama kolosal baru, dari gertakan efisiensi yang membuat wajah fiskal daerah membiru karena pucat pasi, hingga kepulan gas air mata di bawah terik matahari akhir Agustus 2025 yang telah membakar kesadaran publik tentang berbagai keretakan yang ada di dalam
    kekuasaan
    .
    Sebagai bangsa, Indonesia hampir melewati 365 hari yang penuh dengan kontradiksi antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang dirasakan di atas meja makan rakyat kebanyakan.
    Mari kita putar kembali ingatan ke awal tahun, saat aroma kekuasaan “anyar” masih terasa segar.
    Saat itu, kita menyaksikan fenomena unik yang saya sebut sebagai “kejutan dingin tapi menyakitkan” dari Jakarta.
    Kebijakan efisiensi radikal yang dicanangkan Jakarta seketika mengubah wajah birokrasi di daerah menjadi pucat pasi. Niatnya mulia, setidaknya di atas kertas, yakni membersihkan lemak-lemak anggaran yang selama ini menjadi bancakan birokrat lokal.
    Namun, ketika keran itu diputar terlalu kencang tanpa bantalan yang dipersiapkan terlebih dahulu, yang terjadi bukanlah penghematan produktif, melainkan kepanikan kolektif yang pada beberapa kasus justru melumpuhkan layanan publik di daerah.
    Pemerintah daerah, dari pesisir hingga pegunungan, mendadak ketar-ketir tersengal sengal kehilangan napas fiskal karena pemotongan drastis dana transfer ke daerah.
    Dampak lanjutannya sudah bisa ditebak. Ketika “jatah” dari pusat menipis, rakyatlah yang diminta menanggung beban dosanya.
    Di Kabupaten Pati dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah serta luar Jawa, kenaikan pajak daerah menjadi pil pahit yang harus ditelan warga di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih pasca-pandemi.
    Pajak barang dan jasa tertentu, pajak hiburan, hingga pajak bumi dan bangunan melonjak tanpa kompromi.
    Negara seolah sedang berhemat di level atas demi citra fiskal yang sehat di mata investor. Namun di saat yang sama, kebijakan tersebut justru meminta rakyat di level paling bawah untuk merogoh kocek lebih dalam demi menutup lubang-lubang anggaran yang ada.
    Inilah paradoks efisiensi yang sebenarnya telah melukai rasa keadilan publik di semua daerah, kebijakan yang rapi di meja kantor kementerian di ibukota negara, tapi menyakitkan saat menyentuh kulit rakyat kecil.
    Ketegangan fiskal yang terpendam sejak awal tahun tersebut akhirnya menemukan muaranya pada Agustus 2025. Bulan yang seharusnya menjadi perayaan kemerdekaan, justru berubah menjadi panggung perlawanan.
    Sejarah mencatat bahwa kemarahan publik tidak pernah lahir dari ruang hampa, tapi akumulasi dari rasa ketidakadilan yang dipicu oleh kontrasnya kehidupan para elite dengan realitas kehidupan rakyat yang kian terjepit.
    Saat masyarakat masih berjuang dengan harga beras yang enggan turun dan tarif listrik yang kian mencekik, muncul kabar tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang angkanya melukai nalar sehat.
    Tentu bukan sekadar soal nilai nominal rupiah yang ditransfer ke rekening para wakil rakyat, tapi soal empati yang absen dari ruang-ruang kekuasaan.
    Demonstrasi besar-besaran pun pecah, bukan hanya di Jakarta, tapi menjalar seperti api yang tertiup angin ke kota-kota besar lainnya mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Mataram hingga Makassar.
    Selama satu minggu penuh, denyut nadi ekonomi dan politik seolah berhenti berdetak. Jakarta lumpuh dalam balutan orasi, barikade, dan kepulan asap.
    Peristiwa tersebut adalah momen di mana rakyat, dari mahasiswa hingga pengemudi ojek daring, bersatu untuk mengingatkan penguasa bahwa mandat bukanlah cek kosong untuk berfoya-foya di atas kondisi kemiskinan dan penderitaan yang kian menganga.
    Ketimpangan ekonomi yang melebar bukan lagi sekadar angka statistik dalam laporan BPS yang biasanya memang sangat kaku, melainkan menjadi kemarahan nyata yang tumpah ke aspal jalanan.
    Saat itu, kita melihat bangsa yang katanya kaya sumber daya alam dan kaya secara nilai-nilai luhur ini justru sedang menggugat nurani pemimpinnya sendiri, dengan amarah menuntut agar kebijakan tidak hanya berpihak pada segelintir orang yang duduk di singgasana empuk, sementara mayoritas rakyat harus mengencangkan ikat pinggang hingga sesak napas karena tercekik secara multidimensi.
    Di tengah kemelut domestik yang membara tersebut, Presiden Prabowo seolah menemukan panggung yang lebih nyaman dan jauh dari aroma gas air mata, yakni kancah internasional.
    Kita menyaksikan seorang pemimpin yang fasih berbahasa asing, terkesan gagah, dan tampak sangat berwibawa di depan kamera para jurnalis global.
    Pidatonya di markas PBB pada September 2025 lalu memang memukau secara estetika dan retorika, penuh dengan diksi-diksi tentang perdamaian dunia dan peran penting Indonesia sebagai jembatan peradaban.
    Dari sana, lahirlah apa yang disebut sebagai Gaza Plan, inisiatif perdamaian yang di atas kertas tampak heroik dan visioner. Di panggung itu, Indonesia seolah ingin mengukuhkan diri sebagai juru selamat di kawasan Timur Tengah.
    Namun, bagi mata yang jeli dan kritis, rencana tersebut terasa seperti bangunan megah tanpa fondasi yang kokoh.
    Inti dari luka yang menganga di Timur Tengah, yakni kedaulatan penuh Palestina dalam skema solusi dua negara yang diakui secara internasional, tetap tak tersentuh secara substansial.
    Diplomasi Indonesia di tahun 2025 ini terasa seperti pertunjukan kembang api di malam hari, indah dipandang, meriah dalam sekejap, membuat orang berdecak kagum, tapi meninggalkan kegelapan dan residu asap yang bau segera setelah cahayanya padam.
    Negara ini terlihat sibuk dengan kosmetik diplomasi yang cantik di layar televisi, tapi gagal menyentuh jantung persoalan yang sesungguhnya.
    Bahkan ada kesan bahwa panggung internasional hanya digunakan sebagai pelarian dari kerumitan persoalan di dalam negeri yang tidak kunjung menemukan solusi konkret.
    Ironisnya, kegagahan di level global itu berbanding terbalik dengan pengaruh nyata Indonesia di halaman rumah sendiri, kawasan Asia Tenggara.
    Indonesia seolah kehilangan magisnya sebagai “pemimpin alami” persemakmuran negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN.
    Indonesia tampak absen, atau setidaknya sangat minim berperan, dalam mendinginkan bara konflik yang kembali memanas antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa wilayah dan perbatasan.
    Padahal, stabilitas kawasan adalah marwah bagi kepemimpinan Indonesia sejak puluhan tahun lalu.
    Peran Indonesia sangat menonjol di era Orba sehingga Presiden kedua negeri ini, Soeharto, menjadi kebanggaan pemimpin di Burma (sekarang Myanmar), di Malaysia bahkan Singapura.
    Minimnya peran kepemimpinan ini secara otomatis berdampak memperlemah posisi tawar ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.
    Memang, pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur jelang akhir tahun 2025 ini, perjanjian damai antara Thailand dan Myanmar telah ditandatangani dengan disaksikan oleh Donald Trump, yang kembali memperlihatkan dominasi pengaruh luar negeri mondialnya juga di kawasan kita.
    Namun, kita semua mengetahui bahwa perjanjian perdamaian tersebut mendadak menjadi hambar kembali karena beberapa minggu kemudian, perang kembali pecah antara serdadu negeri Gajah Putih dan negeri The Land of Golden Pagodas.
    Diakui atau tidak, salah satu kerapuhan tersebut disebabkan oleh absennya “sentuhan tangan dingin” Jakarta sebagai kakak tertua di kawasan.
    Indonesia terlalu sibuk mengejar sorot lampu di panggung global yang lebih glamor, tapi lupa menyapu lantai kawasan di mana rumah kita berdiri yang mulai berdebu dan bahkan retak.
    Diplomasi yang terlalu berorientasi pada citra personal pemimpin seringkali melupakan kedalaman relasi geopolitik yang sifatnya organik dan berkelanjutan di tingkat regional.
    Dari sisi ekonomi, jika kita menilik angka-angka yang dirilis pemerintah di penghujung tahun, para teknokrat mungkin akan tersenyum bangga melihat pertumbuhan yang kembali ke jalur 5 persen.
    Secara makro, angka tersebut adalah prestasi. Namun, bagi saya sebagai seorang pengamat, angka tersebut hanyalah “fatamorgana statistik” yang berpotensi menyesatkan jika tidak dibedah lebih mendalam.
    Di lapangan, kehidupan masyarakat masih terasa mencekik dan sulit. Pertumbuhan tersebut masih belum menetes ke bawah, seolah tertahan di puncak-puncak gedung pencakar langit dan masuk ke kantong-kantong para pemilik modal besar. Dengan kata lain, ketimpangan masih berada pada titik yang mengkhawatirkan.
    Fakta sosiologisnya, pengangguran muda atau
    youth unemployment
    masih menjadi bom waktu yang terus berdetak di pusat-pusat kota hingga pelosok desa.
    Indonesia telah menciptakan generasi yang merasa asing di tanah airnya sendiri karena sulitnya mencari penghidupan layak, sementara syarat kerja kian tidak masuk akal dan upah riil terus tergerus inflasi.
    Kita melihat dengan jelas pertumbuhan ekonomi sekadar di atas kertas, tapi tidak melihat pemerataan “harga diri” tersebut melebar sampai ke meja makan rakyat.
    Kesenjangan ini jika dibiarkan akan menjadi bahan bakar bagi konflik sosial yang jauh lebih besar di masa depan.
    Ekonomi bukan hanya soal angka PDB, melainkan juga soal bagaimana seorang bapak bisa membelikan susu untuk anaknya tanpa harus meminjam pada platform kredit daring yang bunganya kian mencekik leher.
    Demikian pula fakta pasangan suami istri yang harus membawa serta seorang balita mereka bersepeda motor sebagai kurir jasa pengiriman paket demi sesuap nasi.
    Tak lupa, tahun 2025 pun ditutup dengan catatan kelam dan duka yang mendalam dari bumi Sumatera.
    Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang datang bertubi-tubi menggulung merenggut ratusan nyawa sekali sapu dan menghancurkan harta benda dalam skala yang memilukan.
    Korban mutakhir yang mencapai lebih dari 1000-an orang meninggal, bukan sekadar deretan angka kematian, melainkan duka ribuan keluarga yang harus kehilangan masa depan.
    Saya meneteskan air mata menggotong korban banjir yang pascaseminggu musibah baru berhasil dievakuasi lalu dimobilisasi dari Aceh ke rumah sakit di Medan, tapi akhirnya meninggal sehari di rumah sakit.
    Banyak kisah pilu semacam itu. Bagaimana pun, kita sebagai bangsa yang arif dan punya akal sehat juga tidak boleh dengan naif menyalahkan langit, curah hujan ekstrem, atau takdir Tuhan atas apa yang terjadi.
    Bencana di Sumatera adalah “bencana buatan manusia” atau
    man-made disaster
    yang sangat nyata.
    Deforestasi yang masif di paru-paru Sumatera, demi pembukaan lahan perkebunan skala besar dan pertambangan, adalah penyebab utama dari tanah yang kehilangan daya cengkeram atas air hujan dan sungai yang kehilangan daya tampungnya.
    Hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang bisa dikonversi menjadi dolar, tapi sistem penyangga kehidupan yang jika dirusak justru akan membalas dengan skala yang lebih masif dan mematikan.
    Pesan anti-deforestasi seharusnya bukan lagi sekadar slogan di atas materai atau janji manis dalam kampanye, melainkan harus menjadi ideologi pembangunan yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan modal mana pun.
    Jika pemerintah terus abai dan menganggap hutan sebagai komoditas semata yang bisa dikapling-kapling sesuai kontribusi fiskalnya, maka bencana akan menjadi tamu rutin yang tak pernah bosan mengetuk pintu rumah kita dengan cara yang semakin keras dan kejam dari waktu ke waktu.
    Sebagai penutup dari refleksi panjang tahun 2025 ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada nurani terdalam kita masing-masing sebagai anak bangsa, ke mana sesungguhnya arah besar kapal besar bernama Indonesia ini hendak dibawa?
    Indonesia tentu tidak butuh pemimpin yang hanya piawai bersolek di depan cermin internasional demi mendapatkan tepuk tangan asing, sementara rakyatnya di dalam negeri sibuk memungut sisa-sisa harapan di tengah pajak yang mencekik dan alam yang kian murka.
    Tahun ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa empati adalah kesia-siaan dengan banderol harga yang mahal di ujungnya.
    Ekonomi tanpa pemerataan hanyalah angka kosong yang melecehkan perut yang lapar.
    Di akhir tahun ini, biarlah retakan-retakan di cermin besar itu menjadi pengingat yang jelas bahwa kecantikan original bangsa tidak dilihat dari seberapa keras sorak-sorai di podium global dan pentas lokal, melainkan dari seberapa tenang seorang warga kebanyakan bisa tidur di malam hari tanpa rasa lapar dan cemas pada hari esok.
    Mari kita sambut tahun baru bukan dengan tumpukan janji-janji muluk baru untuk menutupi kegagalan dalam mewujudkan janji lama, melainkan dengan kerendahan hati untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang telah rusak, lalu menjahit kembali robekan sosial yang ada, dan menjaga apa yang masih tersisa.
    Karena pada akhirnya, negara bukan dibangun dari beton dan pidato, melainkan dari rasa aman dan keadilan yang dirasakan oleh setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Semoga!
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    GELORA.CO – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyoroti kembalinya otoritarianisme yang ditandai dengan maraknya penangkapan aktivis dan masyarakat sipil secara sewenang-wenang. Menurut dia, situasi sekarang ini merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Sejak zaman Presiden Jokowi telah terjadi pelemahan masyarakat sipil dengan meningkatnya represi terhadap aktivis. “Mereplikasi era Soeharto,” kata Busyro dalam forum refleksi akhir Tahun 2025 yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

    Menurut Busyro, pelemahan terhadap masyarakat sipil hampir terjadi di semua lini. Dia menyindir kampus yang tidak banyak bersuara tentang Proyek Strategis Nasional yang merugikan masyarakat sipil, misalnya, proyek food estate, Rempang Eco City, dan sejumlah proyek strategis lain yang dihapus dari PSN belum lama ini, seperti Pantai Indah Kapuk dan penambangan batuan andesit di Wadas.

    Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyindir akademisi kampus yang tak berani bersuara. Busyro mengibaratkan mereka sedang minum pil tidur dan terlena. Sikap diam akademisi, kata Busyro, berbahaya karena sama halnya dengan membiarkan kejahatan dan tidak bertanggung jawab.

    Selain itu, dia mengkritik pelemahan berbagai lembaga negara. Menurut dia, sumber malapetaka pelemahan itu adalah Undang-Undang Partai Politik yang muncul sejak pemerintahan Jokowi. Contohnya, lemahnya kaderisasi hingga praktik dinasti politik yang ditandai dengan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

    Busyro menyebut Indonesia kehilangan arah kepemimpinan. “Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan,” ujar Busyro.

    Dia juga menyingung peran lebih TNI dalam sejumlah proyek strategis seperti makan bergizi gratis, food estate, dan penanganan bencana di Aceh. Sejumlah akademisi UII dalam forum itu menyoroti menguatnya militerisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII menyatakan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang meniru Rezim Orde Baru.

    Kedua, pusat studi UII itu mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi berbagai program prioritas pemerintah, menghentikan penunjukan TNI dan Polri aktif menduduki jabatan sipil. TNI dan Polri harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai pengawal pertahanan dan keamanan negara. Adapun jabatan sipil tetap tunduk pada paradigma meritokrasi.

    Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Eko Riyadi mengatakan peran militer menguat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, dari yang remeh temeh hingga jabatan penting kenegaraan. Contohnya tentara ikut mengelola pangan hingga menduduki jabatan sipil. Penguatan peran militer ini menurut Eko menunjukkan Presiden Prabowo menganggap militer lebih kompeten ketimbang sipil.

    Eko mencontohkan, pemerintahan Prabowo-Gibran banyak menempatkan personel TNI dan Polri melalui cara-cara militeristik ketika menjalankan sejumlah program strategis seperti MBG, lumbung pangan, dan Koperasi Merah Putih. Dalam struktur Badan Gizi Nasional tercatat ada lima purnawirawan TNI, satu purnawirawan Polri. Militer mendominasi program MBG dengan pola terpusat.

    Di program lain seperti lumbung pangan, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dan pembentukan batalyon teritorial pembangunan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Dukungan militer dalam pembangunan Koperasi Merah Putih dianggap sebagai operasi militer selain perang.

    Menurut Eko, pelibatan militer dalam sejumlah pelaksanaan program strategus nasional berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil dalam negara demokratis. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah hilang dalam mengelola program berdasarkan konteks lokal. “Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko.

    Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Masduki menyatakan tidak ada negara dengan anasir militer yang berhasil membawa masyarakat berubah dari otoritariansisme menuju tatanan yang demokratis. Dia mencontohkan Thailand dan Myanmar yang dikuasai junta militer.

    Di Indonesia, otoritarianisme yang pernah terjadi pada masa Orde Baru kembali hidup. Sebagian orang, menurut dia, malah bernostalgia dengan Orba melalui berbagai slogan, misalnya, piye kabare? Iseh penak zamanku to?

    Slogan yang membangkitkan memori itu punya arti zaman Soeharto lebih baik dan paling berhasil memimpin Indonesia. Kondisi itu menunjukkan justifikasi terhadap otoritarianisme yang anti-demokrasi. “Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” kata Masduki.

    Penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme ini menyebutkan demokrasi di Indonesia hanya menekankan pada prosedur, bukan substansi.

    Hasilnya, pemerintahan menjalankan praktek otokratik legalisme yakni pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang menggunakan prosedur hukum seperti undang-undang dan berbagai produk hukum lainnya untuk memperkuat kekuasaan, mengendalikan masyarakat, dan melemahkan fungsi kontrol dalam negara yang demokratis.

  • Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak? Nasional 30 Desember 2025

    Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak? Nasional 30 Desember 2025

    Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan rakyat, kembali mencuat ke permukaan.
    Padahal, usulan ini sebenarnya telah lama muncul, dan pernah juga diterapkan di masa lalu sebelum diubah menjadi mekanisme pilkada langsung di mana
    kepala daerah dipilih oleh rakyat
    .
    Pada perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar, 12 Desember 2024 lalu,
    Presiden Prabowo
    Subianto pernah menyinggung ihwal
    kepala daerah dipilih oleh DPRD
    .
    Dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Prabowo menyinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal.
    Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien proses pemilihannya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Sebab, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” kata dia.
    Setahun berselang, di penghujung 2025, wacana
    pilkada tidak langsung
    kembali bergulir dan semakin kencang.
    Sejumlah partai politik terang-terangan mendukung kepala daerah dipilih lewat DPRD, meski hal itu tak ubahnya kembali ke masa Orde Baru.
    Lalu, bagaimana sikap partai politik atas wacana ini?
    Partai Golkar boleh jadi merupakan partai yang paling depan dalam mendukung pilkada melalui DPRD.
    Hasil rapat pimpinan nasional Golkar pada Desember 2025 membuahkan 10 rekomendasi, salah satunya adalah
    pilkada lewat DPRD
    .
    “Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak memungkiri bahwa wacana pilkada lewat DPRD akan menimbulka pro dan kontra.
    Namun, ia meyakini hal tersebut merupakan pilihan yang terbaik.
    Bahlil pun menegaskan perlunya kajian mendalam untuk membahas kemungkinan pilkada lewat DPRD.
    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan, Partai Gerindra mendukung pilkada lewat DPRD karena lebih efisien dibandingkan pilkada langsung seperti yang berjalan selama ini.
    Ia menyoroti tingginya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang dinilai menghambat sosok-sosok berkompeten untuk maju sebagai calon.
    “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Sugiono.
    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.
    Gerindra juga menyinggung tingginya dana hibah dari APBD pelaksanaan pilkada yang mencapai Rp 7 triliun pada 2015 dan Rp 37 triliun pada 2024.
    “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata dia.
    Sugiono mengeklaim, pilkada melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.
    “Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
    Sebelum menjadi perbincangan di akhir tahun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyatakan dukungan untuk pilkada lewat DPRD pada pertengahan 2025.
    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar megnatakan, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.
    “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, 23 Juli 2025.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar dia melanjutkan.
    Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan, wacana
    pilkada via DPRD
    merupakan ide lama Cak Imin.
    Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu bentuk perbaikan sistem pemilu di Tanah Air, sekaligus mencegah terjadinya kasus korupsi kepala daerah akibat mahalnya ongkos politik.
    “Saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu. Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah,” ujar Daniel.
    Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat menyatakan, pilkada melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila.
    Menurut Viktor, konstitusi Indonesia tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah sehingga mekanisme pilkada dipilih DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
    “Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Viktor menilai perubahan mekanisme pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.
    “Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” kata Viktor.
    Menurut dia, demokrasi Indonesia sejak awal tidak hanya dirancang sebagai demokrasi elektoral, tetapi sebagai demokrasi yang menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai fondasi pengambilan keputusan politik.
    “DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif,” ujar Viktor.
    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, PKS akan mengkaji wacana pilkada lewat DPRD dan akan mencari sistem terbaik demi masa depan demokrasi dan masyarakat.
    “Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Kholid menjelaskan, PKS ingin mendengar masukan dari ahli, masyarakat, ormas, kampus, dan tokoh bangsa terlebih dahulu.
    Selain itu, PKS juga ingin mendiskusikan usulan pilkada dipilih DPRD dengan partai koalisi.
    “Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” ucap Kholid.
    “Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi,” imbuh dia.
    Senada dengan PKS, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Syahrial Nasution menyampaikan, Partai Demokrat belum mengambil keputusan mengenai wacana pilkada lewat DPRD yang sedang bergulir.
    “Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik,” kata Syahrial kepada Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
    Syahrial menuturkan, masing-masing partai memiliki argumentasi kritis terkait wacana mengembalikan pilkada langsung menjadi dipilih lewat DPRD.
    Ia meyakini, argumentasi yang dikemukakan oleh partai-partai politik, termasuk yang ada di koalisi, diniatkan demi demokrasi yang lebih baik.
    “Di mana tujuan akhirnya membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat,” ujar Syahrial.
    Syahrial mengakui bahwa masih banyak kelemahan dalam sistem pemilihan langsung untuk konteks kepala daerah.
    Namun, ia tidak memungkiri bahwa pilkada via DPRD juga punya kelemahan.
    “Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin,” ucap Syahrial.
    Meski belum mengambil sikap, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, usul kepala daerah dipilih DPRD layak dipertimbangkan.
    Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, politik uang atau
    money politics
    dan politik dinasti justru semakin intens terjadi dengan sistem pemilihan langsung.
    “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, money politics. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
    Eddy juga menilai, pilkada langsung berdampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat karena adanya praktik politik uang untuk memilih kandidat tertentu.
    “Masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila ke-4 dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat,” ujar dia.
    Menurut Eddy, dengan dikembalikannya sistem pilkada melalui DPRD, ekses-ekses tersebut bisa saja berkurang.
    Meskipun begitu, Eddy mengakui bahwa sistem pilkada lewat DPRD akan mengambil hak rakyat.
    “Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata dia.
    Oleh sebab itu, Eddy menegaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD layak untuk dikaji demi memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
    Di antara 8 partai politik yang duduk di parlemen, sejauh ini baru PDI Perjuangan yang terang-terangan menolak gagasan pilkada melalui DPRD.
    Politikus PDI-P Guntur Romli mengatakan, PDI-P tetap ingin pilkada langsung, di mana rakyat yang memilih kepala daerah mereka.
    “Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Senin.
    Guntur menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat.
    Menurut dia, kalaupun pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.
    “Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi. Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” jelasnya.
    Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi.
    “Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana. Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” imbuh Guntur.
    Dihubungi terpisah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali.
    Andreas menduga rakyat akan marah jika pilkada dipilih oleh DPRD, bukan lagi oleh rakyat.
    “Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD, menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat,” jelas Andreas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Usul Pilkada Dipilih DPRD, Prof Didik J Rachbini: Sama dengan Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya, Bahkan Lebih Sadis

    Bahlil Usul Pilkada Dipilih DPRD, Prof Didik J Rachbini: Sama dengan Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya, Bahkan Lebih Sadis

    Menurutnya, selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    “Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, dilansir Jumat (26/12).

    Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal.

    “Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi,” paparnya.

    Ia menyatakan, jika pemilihan langsung dikurangi pada sisi pilkada, maka kita bisa mengurangi alien-alien dan mesin-mesin AI tersebut masuk ke dalam demokrasi kita.

    Tetapi jika kembali ke dalam sistem seperti dipraktekkan oleh presiden Soeharto, maka pembajakan demokrasi oleh elit terjadi kembali.

    “Ini sama dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, bahkan bisa lebih sadis lagi kebrutalan pembajakan demokrasi menjadi otoriter, seperti dulu,” tegasnya.

  • Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    GELORA.CO –  Habib Rizieq Shihab menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada tahun 2015 terkait penetapan bencana nasional, yang dinilainya berbeda dengan sikap pemerintah saat ini dalam menangani bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

    Dalam keterangannya kepada publik, Habib Rizieq mengingatkan bahwa Prabowo, ketika belum menjabat sebagai presiden, pernah secara terbuka mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menetapkan bencana besar sebagai bencana nasional demi percepatan penanganan dan terbukanya akses bantuan internasional.

    Ia merujuk pada unggahan Prabowo di media sosial pada 13 Oktober 2015, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo menulis agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan luar negeri dapat segera masuk.

    “Artinya, sejak dulu Presiden kita sebenarnya memiliki pandangan bahwa jika terjadi bencana besar, seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, ketika sekarang beliau menjabat sebagai presiden, sikap tersebut dinilai tidak terlihat dalam kasus bencana Aceh dan Sumatra,” ujar Habib Rizieq dikutip dari kanal Youtube pecinta ulama, Sabtu 20 Desember 2025.

    Habib Rizieq mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Menurutnya, status tersebut penting agar seluruh elemen negara dapat fokus, pengalokasian anggaran menjadi lebih besar, serta bantuan internasional dapat masuk secara optimal.

    Ia membandingkan situasi saat ini dengan penanganan bencana besar di masa lalu.

    Menurut Habib Rizieq, pada tsunami Nusa Tenggara Timur tahun 1992, Presiden Soeharto langsung menetapkan status bencana nasional sehingga bantuan dari dalam dan luar negeri dapat segera terkoordinasi.

    Hal serupa juga dilakukan pada tsunami Aceh tahun 2004 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Begitu dinyatakan bencana nasional, semua bergerak. Pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, hingga komunitas internasional. Aceh bisa dibangun kembali dalam waktu relatif singkat,” katanya.

    Habib Rizieq juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kepada Presiden.

    Ia menuding ada pejabat yang melaporkan situasi seolah-olah telah tertangani dengan baik, padahal kenyataannya belum demikian.

    Ia mencontohkan laporan mengenai pemulihan listrik di Aceh yang disebut telah normal, namun menurutnya masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman.

    Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena dapat membuat pengambilan kebijakan tidak berdasarkan fakta sebenarnya.

    “Saya yakin Presidennya orang baik. Tapi kalau laporan yang diterima hanya yang menyenangkan, itu bisa menyesatkan,” ujarnya.

    Meski mengkritik, Habib Rizieq mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang beberapa kali turun langsung ke Aceh dan Sumatra Barat untuk meninjau lokasi bencana.

    Namun, ia mengingatkan agar kunjungan tersebut benar-benar memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya area yang telah dipersiapkan secara khusus.

    Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih memiliki waktu untuk menetapkan bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional demi efektivitas penanganan dan pemulihan.

    Habib Rizieq juga menyampaikan bahwa Front Persaudaraan Islam (FPI) telah mengerahkan relawan dan bantuan sejak hari pertama bencana.

    Sebanyak 25 relawan diberangkatkan, disertai pengiriman sekitar 20 ton bantuan melalui jalur laut.

    Selain itu, FPI menghimpun bantuan dalam bentuk dana yang kemudian disalurkan ke posko-posko di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik dan mendirikan dapur umum.

    Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang agama, suku, organisasi, maupun afiliasi politik.

    “Dalam kondisi bencana, yang utama adalah kemanusiaan. Semua dibantu tanpa melihat perbedaan,” ujarnya.

    Habib Rizieq berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali penetapan status bencana nasional serta memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai kondisi di lapangan, demi keselamatan dan pemulihan para korban bencana di Sumatra.

  • DPR salurkan bantuan sarana budidaya ikan dan alsintan bagi Bantul

    DPR salurkan bantuan sarana budidaya ikan dan alsintan bagi Bantul

    Bantul (ANTARA) – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi menyalurkan bantuan sarana budidaya perikanan dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bantuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan di Bantul agar semakin produktif,” kata Siti Hediati Hariyadi dalam sambutan pada penyerahan bantuan tersebut di Bantul, Rabu.

    Bantuan produksi perikanan yang diserahkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul berupa collbox sebanyak 57 unit, chest freezer berjumlah tiga unit, 75 paket alat penangkap ikan berupa jaring, serta dua paket ekonomi produktif atau ecopros.

    Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, anggota DPR yang disapa Titiek Soeharto itu menyerahkan bantuan peralatan produksi pertanian berupa 31 unit pompa air dan 78 unit hand sprayer.

    Dengan bantuan tersebut, kata dia, harapannya hasil tangkapan ikan terjaga kualitasnya, pemasaran ikan dapat berjalan lebih baik, menjaga mutu ikan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

    “Serta dapat meningkatkan efektivitas kerja, mempermudah pengelolaan lahan, dan meningkatkan hasil produksi pertanian,” katanya.

    Dia juga berharap, peralatan produksi budidaya perikanan dan pertanian ini bukan hanya menjadi tambahan sarana, tetapi benar-benar menjadi jawaban nyata dalam meningkatkan efektivitas kerja dan meningkatkan hasil produksi.

    Oleh karena itu, kata dia, bagi para kelompok pembudidaya ikan dan petani penerima bantuan, harapan agar alat tersebut dapat digunakan sebagai milik bersama, dijaga dengan sebaik-baiknya, dan dimanfaatkan secara maksimal.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung korupsi yang saat ini dianggap kian besar dibandingkan sebelumnya.
    Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti
    Korupsi
    Sedunia, di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    “Jadi, kalau kita melihat persoalan-persoalan korupsi sekarang justru makin besar, itu juga tidak bisa terlepas dari potret diri terhadap etika, moral, nilai-nilai yang diyakini oleh suatu bangsa. Korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” kata Hasto, Selasa.
    Hasto menyinggung hal tersebut saat awalnya berbicara mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang ketika menjabat sebagai Presiden ke-5 RI bertindak sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    “Sebagai Mandataris MPR, Megawati terikat pada seluruh keputusan-keputusan MPR yang harus dijalankan. Dan di situlah bagaimana seluruh TAP MPR pascakejatuhan Soeharto, di situ sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang disebut sebagai nepotisme, kolusi, dan korupsi harus, harus, dan harus dihancurkan dari muka Republik ini,” ujar dia.
    Hasto menuturkan, saat itu lahirlah
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) pada masa awal reformasi.
    Ia menyebut, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum saat itu, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dinilai berada di bawah kendali kekuasaan.
    “Maka KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang begitu besar,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, yang disebutnya kerap menjadi mitra dialog.
    Hasto kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan pandangan ilmiah dalam buku “How Democracies Die” karya Steven Levitsky, yang menurutnya menggambarkan terbentuknya rezim otoriter, terutama ketika negara mengalami krisis.
    “Di dalam buku itu digambarkan bagaimana rezim otoriter itu terbentuk. Secara empiris sangat jelas, seringkali ada yang diwarnai dengan krisis,” ucap dia.
    Menurut Hasto, fenomena serupa terlihat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, di mana kekuasaan semakin terpusat pada eksekutif dan kemudian tidak dikoreksi saat situasi kembali normal.
    “Di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana negara-negara bisa membentengi terhadap otoriter, termasuk wajahnya yang populis. Itu karena suatu etika, moral, nilai yang menjadi
    values
    dari bangsa itu,” tegas Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.