Tag: Soeharto

  • Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto, akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025).
    Pengumuman penganugerahan gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
    “Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Prasetyo belum menyebut siapa saja nama selain Soeharto yang turut menerima gelar itu. Namun, dia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
    “(Kesepuluh tokoh tersebut) sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Namun, ketika itu pengusulan belum dilanjutkan, dengan pertimbangan masih diperlukan proses “pengendapan.”
    Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi lagi-lagi keputusan tersebut tidak diambil pemerintah.
    Tahun 2025 menjadi kali ketiga usulan kembali dibahas, hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Fadli yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menjelaskan pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif.
    Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
    Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam.
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
    “Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” sambungnya.
    Dalam proses penilaian itu, kata Fadli, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
    Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
    Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut.
    Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
    “Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Gus Ipul memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, dia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
    “Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
    Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
    “Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soeharto Diumumkan sebagai Pahlawan Nasional Hari ini? PDIP Respons Begini

    Soeharto Diumumkan sebagai Pahlawan Nasional Hari ini? PDIP Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto rencananya bakal diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (10/11/2025), tepat momen Jati Pahlawan Nasional.

    Jubir PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli ikut bersuara persoalan dorongan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, Guntur Romli memberikan kritikannya soal rencana ini.

    Ia mengungkit perbuatan Soeharto saat masih jadi Presiden RI saat itu dengan menyelewengkan dana negara

    Penyelewengan dana negara ini dilakukan melalui Yayasan Supersemar yang angkanya mencapai triliunan rupiah

    “Soeharto menyelewengkan dana negara melalui Yayasan Supersemar triliunan rupiah,” tulisnya dikutip Jumat (7/11/2025).

    “Hingga saat ini eksekusi putusan MA ini belum sepenuhnya dilaksanakan,” sebutnya.

    Terkait rencana menjadi Soeharto sebagai pahlawan nasional, ia menyebut langkah ini sebagai keputusan melawan hukum.

    Dengan menjadikan sebagai pahlawan nasional, disebut Guntur sebagai upaya pemutihan terhadap kasus-kasus korupsi Soeharto.

    “Usulan gelar pahlawan bagi Soeharto adalah perbuatan melawan hukum & upaya pemutihan terhadap kasus-kasus korupsi Soeharto,” tuturnya.

    “Mahkamah Agung (MA) menolak perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar,” tambahnya.

    Karena alasan inilah, ia mengaku tidak sepakat dengan adanya rencana menjadi Presiden RI kedua itu sebagai Pahlawan Nasional.

    “Atas hal itu, yayasan yang dibentuk Presiden Soeharto tersebut nyata-nyata menyelewengkan dana triliunan rupiah,” terangnya.

  • Prabowo bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional Hari ini, Termasuk Soeharto

    Prabowo bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional Hari ini, Termasuk Soeharto

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional di Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Salah satunya adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    “Iya masuk, masuk (nama Soeharto),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada wartawan di depan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) malam.

    Menurut dia, Prabowo telah melakukan finalisasi terkait 10 nama tokoh nasional yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Fadli juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    “Tadi juga kemudian bapak presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR kemudian dari Wakil Ketua DPR karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan,” kata Prasetyo.

    Lebih lanjut, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu bilang kalau penganugerahan gelar pahlawan nasional ini merupakan bagian dari menghormati para pendahulu.

    “Terutama para pemimpin-pemimpin kita yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengapresiasi masuknya nama Presiden ke-2 RI sekaligus pendiri Partai Golkar, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
    Bahlil
    menegaskan bahwa
    Golkar
    sejak awal telah menyampaikan aspirasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar
    Soeharto
    diberi gelar
    Pahlawan Nasional
    .
    “Dari awal, kami DPP Partai Golkar telah menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah, secara langsung kepada Presiden Bapak Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    “Dalam pandangan Partai Golkar, Bapak Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, sangat layak diberikan penghargaan nasional,” ujarnya lagi.
    Bahlil menyebut, jasa Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia menjadi salah satu dasar Golkar mendorong pemberian gelar tersebut.
    “Kenapa? Karena jasa beliau sangat panjang, 32 tahun memimpin bangsa ini. Tidak hanya itu, Pak Harto (Soeharto) juga pendiri Partai Golkar,” katanya.
    Bahlil pun menyinggung awal berdirinya Partai Golkar yang disebut bertujuan menangkal ancaman ideologi lain pada masa itu.
    “Tujuan dari berdirinya Partai Golkar adalah melawan ideologi partai lain yang ingin mengganti ideologi partai komunis. Nah, ini penting. Sejarah ini sejarah, bukan kata saya,” ujarnya.
    Menurut Bahlil, masa kepemimpinan Soeharto juga dinilai berkontribusi besar terhadap capaian ekonomi, mulai dari swasembada pangan hingga menurunkan inflasi.
    “Pak Harto waktu memimpin bangsa 32 tahun, kita mencapai apa? Yang sebenarnya swasembada pangan, swasembada energi, mampu menurunkan inflasi 600 persen, mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun menyebut, jelang akhir masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat dikenal sebagai “macan Asia”.
    “Dan di ujung masa kekuasaan, tahun 1997–1998 Indonesia terkenal macan Asia. Inilah referensi yang dijadikan rujukan Partai Golkar untuk menyampaikan kepada pemerintah diberi gelar pahlawan,” ujar Bahlil.
    Terkait kabar bahwa pengumuman pemberian gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan pada Senin besok, Bahlil berharap hal itu terwujud.
    “Ya mudah-mudahan, kita doain,” kata dia.
    Sebelimnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto bakal mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    Pemberian gelar Pahlawan Nasional itu bakal diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) besok.
    “Ya, masuk, masuk,” jawab Prasetyo saat ditanya apakah Soeharto masuk dalam daftar nama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, saat ditemui di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kemudian, Prasetyo menyebut, ada setidaknya 10 nama yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama,” ujarnya.
    Namun, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa Soeharto termasuk dalam daftar yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik, yakni nama Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Demokrat Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Soeharto

    Partai Demokrat Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Soeharto

    Jakarta: Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa, termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY dalam keterangan resminya, Minggu, 9 November 2025.

    Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.
     

    “Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” lanjut AHY.

    AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soekarno, pada tahun 2012.

    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” imbuh AHY.

    Partai Demokrat menilai bahwa keputusan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi kebangsaan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    Semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap jasa para pemimpin bangsa akan memperkokoh fondasi kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

    Jakarta: Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa, termasuk Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.
     
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
     
    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY dalam keterangan resminya, Minggu, 9 November 2025.

    Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.
     

     
    “Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” lanjut AHY.
     
    AHY mencontohkan, ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI, beliau juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soekarno, pada tahun 2012.
     
    “Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” imbuh AHY.
     
    Partai Demokrat menilai bahwa keputusan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi kebangsaan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
     
    Semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap jasa para pemimpin bangsa akan memperkokoh fondasi kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional Besok, Ada Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional besok, Senin (10/11/2025). Nama Presiden ke-2 Soeharto dikonfirmasi masuk dalam daftar nama tersebut. 

    Pada hari ini, Minggu (9/11/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang mengikuti rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Fadli membahas terkait dengan persiapan Hari Pahlawan yang jatuh esok hari. Presiden disebut akan mengumumkan sekitar 10 nama yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya yakni Presiden ke-2 Soeharto. 

    “Kurang lebih 10 nama. Ya [Presiden ke-2 Soeharto] masuk, masuk,” ujar Prasetyo ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    Menurut Prasetyo, pertemuan Fadli di Kertanegara hanya untuk memfinalisasi daftar nama-nama figur yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo juga menerima masukan dari Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Prasetyo mengatakan, kedua petinggi Partai Gerindra itu ditugaskan oleh Prabowo untuk menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh terkait dengan hal tersebut. 

    “Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” terang Prasetyo, yang juga merupakan pengurus DPP Partai Gerindra.

    Prasetyo mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional termasuk kepada Soeharto adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menghormati para pendahulu dan pemimpin negara.

    “Terutama para pemimpin kita, yang apapun sudag pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Fadli sudah menemui Presiden Prabowo pekan ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dia memaparkan bahwa pengusulan nama-nama calon Pahlawan Nasional sudah melalui proses dari kabupaten/kota, termasuk dari tim peneliti yang terdiri dari para pakar berbagai latar belakang. 

    Setelah dari tataran kabupaten/kota, lanjut ke provinsi yang juga memiliki tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh. Kemudian, nama-nama itu akan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP di Kementerian Sosial, sebelum diberikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK). 

    Fadli menyebut masuknya nama Soeharto dalam daftar tersebut lantaran sudah memenuhi syarat dan berbagai kajian dari level kabupaten/kota hingga Dewan GTK. 

    “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” terangnya. 

  • Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.
    Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
    Selain itu, hadir juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
    Bersama Menhan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI,
    Prabowo
    membahas kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Morowali dan Bangka Belitung.
    “Jadi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas, Minggu.
    Di sisi lain, menurut Prasetyo, Prabowo meminta Kapolri melaporkan perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dalam rapat tersebut.
    Pada pembahasan dengan Kapolri, Prabowo juga disebut mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian karena menangani kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dengan cepat.
    Namun, terlepas dari hal itu, Kepala Negara menyatakan bahwa kasus ledakan di SMA 72 Jakarta merupakan alarm bagi semua pihak.
    “Jadi tadi beliau (Prabowo) juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.
    Belajar dari peristiwa ledakan tersebut, Prabowo juga meminta agar tenaga pendidik lebih sadar dengan sesuatu yang mencurigakan.
    “Termasuk, beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga harus mulai berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” ujarnya.
    Game

    online
    yang dimaksud Prasetyo dalam pembahasan Prabowo dengan jajarannya adalah permainan PUBG.
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo lagi.
    Sementara itu, dengan Fadli Zon dan Ketua MPR, Prabowo membahas finalisasi nama-nama yang akan diberikan
    gelar Pahlawan Nasional
    pada 2025.
    Dari hasil pembahasan, disimpulkan 10 nama yang mendapat gelar
    Pahlawan Nasional
    dan akan diumumkan oleh Prabowo pada Senin (10/11/2025).
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo.
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama itu, Prasetyo membenarkan.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya.
    Prasetyo lantas menjelaskan alasan pemerintah memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama penerima gelar
    Pahlawan Nasional
    lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa
    Soeharto
    termasuk dalam daftar tersebut.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya saat dikonfirmasi soal masuknya Soeharto sebagai penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menyebut, Presiden
    Prabowo
    rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar Pahlawan Nasional kepada publik pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok.
    Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan
    Hari Pahlawan
    yang jatuh setiap tanggal 10 November.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden
    Prabowo
    langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama tersebut, Prasetyo pun membenarkannya.
    “Ya, masuk, masuk,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo lalu menjelaskan, alasan pemerintah hendak memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Tak heran, sejumlah nama pun menuai perdebatan.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah penuhi syarat jadi pahlawan

    Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah penuhi syarat jadi pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menyatakan Presiden ke-2 Republik Indonesia HM Soeharto, Presiden ke-4 Republik Indonesia H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    “Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat hingga Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata dia di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, banyak lagi nama-nama pejuang dari berbagai provinsi di Indonesia yang diusulkan ke pusat menjadi Pahlawan Nasional.

    “Itu banyak sekali, nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata dia.

    Ia mengatakan gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan dan semua proses telah dilalui secara berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas.

    “Siapa pun nanti yang diumumkan oleh Presiden RI, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata dia.

    Selain itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat kebaikan para pendahulu dan sambil dicatat yang kurang-kurang sehingga tidak terulang lagi ke depan.

    “Mari kita ingat yang baik-baik,” kata dia.

    Terkait adanya penolakan terhadap Presiden RI ke-2 HM Soeharto, Gus Ipul menilai itu adalah bagian dari proses, dinamika, lampiran dari keputusan gelar pahlawan ini.

    “Kita tunggu sebentar lagi ya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.