Tag: Soeharto

Kata Zulhas 28 Tahun Ekonomi RI Terlalu Liberal, Prabowo Mau Luruskan

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menilai bahwa selama hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan. Ia menyebut masa reformasi membuat Indonesia terlalu bergantung pada pasar bebas dan impor. Padahal pada zaman orde baru di Bawah rezim Soeharto impor pakan bisa ditekan.

“Bapak-bapak tahu, 28 tahun memang kita ini dirusak betul-betul. Saya berani katakan melalui yang pahamnya kurang lah, saya berani katakan itu. Sekarang kita impor gandum 13 juta ton per tahun, pakan kita pindah ke gandum, kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa tanam. Kita impor gula 6 juta, kita impor kedelai 3 juta, dulu Pak Harto bisa produksi kedelai 2 juta per tahun. Kita impor garam 2,8 juta, kita impor jagung 3 juta, kita impor beras tahun lalu 4,5 juta,” kata Zulhas pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).

Ia menyoroti kondisi sektor pangan dan industri dalam negeri yang kini banyak bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi ini membuat ekonomi nasional rapuh dan mudah dipengaruhi modal asing.

“Kita mau gagal dari mana? Ritel mau gagal dari mana, wong hasil di ritel dari impor semua. Apalagi minyak, minyak produksi turun terus, 70-80% kita impor semua,” ujarnya.

Situasi ini merupakan dampak dari sistem ekonomi pasar bebas dan politik liberal yang berjalan selama 28 tahun terakhir.

“Kita udah 28 tahun reformasi, semua yang kita lakukan itu ekonomi pasar bebas, politik sangat liberal. Tentu kalau pasar bebas, politiknya liberal, pasti semua akan dipengaruhi oleh modal, dan sebagainya, neolib dan lain-lain. Modal segalanya, karena kita pasar bebas, itu 28 tahun,” jelasnya.

Namun, Zulhas mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi kini mulai dikoreksi setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan Indonesia pada prinsip ekonomi Pancasila.

“Setelah Pak Prabowo terpilih, ini dikoreksi. Karena itu kebijakan mendasar, besar, luas, dan berdampak signifikan. Karenanya nggak mudah. Saya perlu jelaskan karena perlu dipahami, nggak separuh-separuh nanti paham salah atau salah paham,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa perubahan besar seperti ini membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Melalui koreksi kebijakan ini, Zulhas optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kekuatan modal.

“Karenanya, koreksi kebijakan yang sangat liberal itu hari-hari ini mungkin seperti orang baru ganti sesuatu, ada sedikit-sedikit perubahan, mungkin kerasa, mungkin ada oleng dikit, mungkin bertanya-tanya,” ujar Zulhas.

Lebih lanjut, arah kebijakan baru di bawah pemerintahan Prabowo diklaim akan menyesuaikan diri dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan gotong royong.

“Pertama ingin kebijakan disesuaikan, diluruskan sesuai cita-cita Indonesia merdeka. Harus seiring sejalan, nggak bisa lari dari cita-cita Indonesia merdeka, kesepakatan waktu kita merdeka. Ada UUD, ekonomi Pancasila, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, gotong royong – itu prinsip dasar. Karena itu negara mesti kuat,” pungkasnya.

(fys/wur)

[Gambas:Video CNBC]

11/11/2025 16:15
Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada keluarga besar Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

“Kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Pak Harto, atas pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah kepada Pak Harto,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem.

Sebelumnya, Surya Paloh juga telah menekankan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.

Meski ada kekurangan, ia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

Menurutnya, selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan, namun peran Pak Harto juga harus dihargai bersama.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:

1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/11/2025 13:05
Taufiq MS: Penganugerahan Pahlawan Nasional Harus Jadi Refleksi, Ada Ironi Marsinah dan Soeharto

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda Surabaya, Taufiq MS, mengajak publik menjadikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun ini sebagai bahan refleksi sejarah. Menurutnya, ada ironi ketika nama Marsinah, aktivis buruh yang gugur karena melawan represi, bersanding dengan Soeharto, yang berkuasa pada masa ketika penindasan itu terjadi.

“Ada ironi sejarah di sana. Di satu sisi, kita memuliakan korban perjuangan buruh; di sisi lain, kita juga memuliakan penguasa pada masa ketika suara buruh dibungkam,” ujar Taufiq, yang juga Ketua IKA FISIP UINSA, Selasa (11/11/2025).

Ia menilai publik pasti menangkap kontras tersebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Situasi itu, kata Taufiq, perlu menjadi renungan bersama agar penghargaan pahlawan tidak berhenti pada seremoni semata. “Ini paradoks yang perlu menjadi bahan refleksi bersama,” tambahnya.

Meski demikian, Taufiq menyampaikan apresiasi terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada seorang kiai asal Madura yang dikenal sebagai guru KH Hasyim Asy’ari. Ia menyebut keputusan itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan pertempuran.

“Pemerintah telah menunjukkan sikap berkeadilan sejarah. Bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan tempur, tetapi juga para kiai dan guru bangsa yang menanamkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemerdekaan,” kata politisi muda dari Partai NasDem tersebut.

Taufiq juga memberi penghormatan terhadap penganugerahan gelar pahlawan untuk Marsinah, aktivis buruh perempuan yang gugur karena perjuangannya. Ia menyebut figur Marsinah sebagai simbol keberanian perempuan dan keteguhan kelas pekerja melawan ketidakadilan.

“Marsinah adalah simbol perjuangan kelas pekerja dan keberanian perempuan melawan ketidakadilan. Dia pantas mendapatkan gelar itu, bahkan mungkin sudah lama layak,” ujarnya.

Taufiq menegaskan, penghormatan kepada para pahlawan harus diwujudkan melalui kebijakan dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Menurutnya, semangat keadilan sosial adalah fondasi yang tidak boleh dilepaskan dari makna kepahlawanan.

“Semangat para kiai dan aktivis seperti Marsinah adalah napas bangsa ini. Jangan sampai penghargaan itu berhenti sebagai simbol dan mengaburkan makna perjuangan,” pungkasnya. [asg/kun]

11/11/2025 12:50
Lukman Hakim: Bangsa Ini Kembali Terbelah, Padahal Kita Sedang Bicara Pahlawan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, ikut merespons perdebatan publik terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional yang belakangan memicu pro dan kontra.

Dikatakan Lukman, gelar pahlawan seharusnya menjadi momentum pemersatu, bukan sumber perpecahan baru di tengah masyarakat.

“Setelah pertikaian cebong-kampret berlalu, kini bangsa ini kembali terbelah saling berseteru,” ujar Lukman di X @lukmansaifuddin (11/11/2025).

Lanjut Lukman, ironi justru tampak ketika gelar pahlawan, yang sejatinya simbol penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan, malah menjadi bahan pertikaian antar anak bangsa.

“Ironinya justru dipicu oleh penganugerahan sosok pahlawan yang mestinya membuat kami bersatu,” sesalnya.

Tidak berhenti di situ, Lukman mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi moral dan nurani bangsa yang perlahan memudar.

“Tuhanku, ampuni kami yang tak lagi malu menabrak tabu, akibat nurani yang membeku,” kuncinya.

Sebelumnya, Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa keputusan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dikaji dari sisi sejarah dan politik kekuasaan.

“Saya sebagai warga negara melihat kondite atau berbicara bagaimana sejarah berawal, dimulai, diperjuangkan, dan bahkan pada akhirnya dikontrol oleh sebuah rezim,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

Dikatakan Heru, dalam perjalanan sejarah pembentukan negara, banyak tokoh-tokoh yang produktif namun akhirnya berbenturan dengan kepentingan kekuasaan.

“Pertanyaannya berakhir ketika banyak di antara mereka harus berbenturan arah karena kepentingan politik,” sebutnya.

11/11/2025 10:40
1 PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh Nasional

PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan, pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh.
Sementara itu, untuk penganugerahan gelar
pahlawan nasional
kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya.
”
PDI Perjuangan
menerima gelar
pahlawan
bagi Gus Dur, Marsinah, dan lain-lain, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto,” ujar Guntur kepada
Kompas.com
, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98.
“Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” tuturnya.
“Negara/pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” imbuh Guntur.
Sebelumnya, Presiden
Prabowo
Subianto menganugerahkan
gelar pahlawan nasional
kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
Adapun acara penganugerahan dimulai dengan pengumandangan lagu “Indonesia Raya”.
Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, diiringi dengan lagu mengheningkan cipta.
“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” kata Prabowo saat mengheningkan cipta.
Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
Berikut ini 10 nama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Prabowo:
1. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Jawa Timur
2. Jenderal Besar TNI Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah
3. Marsinah, tokoh dari Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja, tokoh dari Jawa Barat
5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah, tokoh dari Sumatera Barat
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Jawa Tengah
7. Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari NTB
8. Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Jawa Timur
9. Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Sumatera Utara
10. Zainal Abisin Syah, tokoh dari Maluku Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2025 10:06
DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Apresiasi Penetapan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

Pasuruan (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 10 tokoh bangsa sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap jasa para pemimpin yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

Dari sepuluh tokoh yang menerima gelar tersebut, dua di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya dianggap memiliki peran besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan, M. Syaifullah, menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Ia menyebut penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Jenderal Besar H.M. Soeharto adalah wujud pengakuan negara atas jasa-jasanya yang luar biasa.

“Ini bentuk penghormatan atas kiprah beliau, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, serta saat memimpin Indonesia,” ujar Syaifullah.

Menurutnya, anugerah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Partai Golkar. Sebab, Soeharto juga dikenal sebagai mantan Dewan Pembina Partai Golkar yang banyak berjasa dalam membangun fondasi pemerintahan modern di Indonesia.

“Kami merasa bangga sekaligus terharu karena perjuangan beliau diakui oleh negara. Ini menjadi momen yang akan dikenang dalam sejarah bangsa,” tambahnya.

Syaifullah juga menilai bahwa penetapan ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, namun dekat dengan rakyat. Ia menyebut hasil sejumlah survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas rakyat mendukung keputusan tersebut.

“Berdasarkan beberapa lembaga survei, lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia setuju atas penetapan gelar pahlawan nasional bagi Pak Harto,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo ini menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para tokoh lintas zaman. Selain itu, penetapan tersebut juga mencerminkan semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional.

“Partai Golkar akan terus mendukung semangat persatuan ini. Kami juga berbangga karena Gus Dur dan Syaikhona Kholil turut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” tutup Syaifullah. [ada/aje]

11/11/2025 09:47
Top 3 News: Prabowo Tetapkan 10 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional Mulai Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya. Itulah top 3 news hari ini.

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Senin 10 November 2025.

Salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional yakni, Presiden kedua RI Soeharto (Jawa Tengah) dan Presiden keempat RI Abdurachman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Ada pula nama mertua Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo.

Sementara itu, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan ada sebanyak tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku di kasus ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana membenarkan temuan timnya, bahwa ada sebanyak tujuh peledak berdasarkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Jumat, 7 November 2025.

Menurutnya, sebanyak empat peledak berhasil diledakkan di dua lokasi berbeda dalam lingkungan SMAN 72 Jakarta. Meski begitu, dia belum merinci lebih jauh perihal temuan peledak tersebut.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Penyelidikan difokuskan pada indikasi ketidakwajaran harga lahan yang dibeli untuk proyek strategis nasional tersebut.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan awal, dengan fokus pada aspek pengadaan tanah, bukan pada proses pembangunan fisik proyeknya.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 10 November 2025:

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang kontra terkait penetapan mendiang ayahnya sebagai Pahlawan Nasional. Mbak Tutut memastikan keluarganya tidak dendam.

11/11/2025 09:30
Viral, Postingan Lawas Fufufafa Soal Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan Ke Soeharto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Muhammad kembali mengungkit postingan lawas diduga milik akun Fufufafa.

Postingan ini ramai setelah Prabowo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh berpengaruh di Indonesia.

Salah satunya diberikan kepada mertuanya sekaligus presiden kedua RI, Soeharto.

Dalam unggahannya Fufufafa yang diambil pada 2014 itu mengungkap soal pemberian gelar ini dimasa depan.

“Saya lagi membayangkan Prabowo ngasih gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” tulisnya dikutip Selasa (11/11/2025).

Lalu kemudian Fufufafa menyebut Prabowo akan berteriak pada istrinya Titiek Soeharto untuk kembali padanya.

“Terus pas udah dinyatakan resmi
lalu dia berteriak, ‘titiekkkkk kembalilah ke pelukanku’,” sambungnya.

Postingan ini kemudian disebut Yusuf sebagai sebuah tanda. Bahkan dia menyebut Fufufafa seolah bisa meramal masa depan.

“Ternyata fufufafa punya bakat jadi peramal 🤔,” ungkapnya.

Yusuf melanjutkan masih ada satu perkataan Fufufafa yang menurutnya belum terbukti. Tidak dijelaskan pasti apa yang dimaksudnya.

“Tinggal satu lagi yang belum terbukti. Kita tunggu saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui akun Fufufafa cukup kontroversial. Akun tersebut diduga milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sempat juga disebut milik Roy Suryo.

(Elva/Fajar)

11/11/2025 07:47
Kabar Mbak Tutut Hari ini, Tetap Setia di Samping Pak Harto

Liputan6.com, Jakarta – Di ruang megah Istana Negara, Senin pagi, 10 November 2025, sorotan muncul ketika nama Presiden Indonesia ke-2, Soeharto disebut sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional. Momen selama lebih dari satu dekade itu akhirnya tiba tepat pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November.

Di antara barisan tamu undangan, Siti Hardijanti Rukmana, atau akrab disapa Mbak Tutut, tampak menunduk haru. Dengan tenang, ia menyeka sudut matanya, barangkali mengingat kembali begitu banyak kenangan bersama ayahnya, dari masa keemasan Orde Baru, hingga hari-hari ketika sang ayah mengumumkan pengunduran diri dari kursi kepresidenan 27 tahun silam.

Kini, di ruang yang sama, sejarah seakan berputar. Soeharto, yang dulu turun di tengah badai kritik, kini diakui negara sebagai salah satu pahlawan bangsa.

Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan tanpa perdebatan. Selama lebih dari 10 tahun, nama Soeharto selalu muncul dalam daftar usulan, namun urung ditetapkan karena perbedaan pandangan di masyarakat. Mbak Tutut, yang sejak muda menjadi tangan kanan sekaligus bayang-bayang setia ayahnya, menanggapi dinamika itu dengan bijak.

“Untuk yang kontra, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa. Negara kita ini kan Bineka, banyak macamnya. Monggo-monggo saja,” ujarnya lembut usai upacara di Istana.

Ia memahami bahwa warisan sejarah tak pernah hitam putih. Bagi sebagian orang, Pak Harto, biasa Soeharto disapa, adalah Bapak Pembangunan yang menegakkan stabilitas dan swasembada pangan. Bagi yang lain, masa pemerintahannya diingat dengan luka dan pembatasan kebebasan.

Namun bagi Tutut, semuanya adalah bagian dari perjalanan bangsa yang harus diterima dengan lapang dada.

“Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan. Pro dan kontra itu wajar, yang penting jangan ekstrem,” katanya dengan nada teduh.

Presiden ke-2 Indonesia Soeharto mendapat anugerah Pahlawan Nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto.

11/11/2025 07:05
Netizen Sebut Bapak Pembangunan Vs Diktator

Jakarta –

Pemerintah resmi menetapkan Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025). Pengangkatan ini diumumkan dalam upacara di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga Cendana.

Keputusan tersebut disambut dengan reaksi publik yang terbelah di media sosial. Sebagian menganggap Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pemimpin otoriter yang meninggalkan rekam jejak pelanggaran HAM dan korupsi.

Saking ramainya yang membahas, nama Soeharto masih memuncaki daftar trending topic di X.com hingga Selasa pagi (11/10/2025). Lebih dari 115 ribu postingan membahas polemik pengangkatan pahlawan nasional tersebut.

Bapak Pembangunan

Pendukung pengangkatan ini banyak yang menyoroti era Orde Baru sebagai masa stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

“soeharto bukan sekadar presiden, ia adalah bapak pembangunan yang membawa indonesia dari ketidakpastian menuju kemajuan. dari swasembada pangan hingga listrik masuk desa, karya nyatanya tak terbantahkan,” ujar @textcicicuit.

Sementara @pranatadayken menambahkan “Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan yang telah memberikan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa, dengan berbagai karya dan kebijakan yang membawa Indonesia menuju era pertumbuhan dan stabilitas.”

Akun @are_inismyname juga membela, “Suka atau tidak dia pernah memimpin di negeri ini dan Indonesia menjadi negara macan asia. Stabilitas tercapai saat itu baik bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.”

Diktator

Di sisi lain, gelombang penolakan turut membanjiri X. “Benar-benar berita di luar nalar: Soeharto dikabarkan memperoleh gelar pahlawan nasional! Sudah mempersekusi etnis Tionghoa, melarang jilbab di sekolah, melakukan tindakan penghilangan orang dan penangkapan tanpa pengadilan, parahnya belum diadili semasa hidupnya terus tau-tau jadi pahlawan nasional,” kata @erlanishere.

“Resmi sudah, Orde Baru hidup kembali. Soeharto jadi pahlawan nasional. Pembunuh begitu banyak orang, diktator yang mengurung begitu banyak tahanan politik, jadi pahlawan,” ujar @sunatlaserbeam.

“Kau bisa aja mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan. Tapi bagi kami yg pernah ikut peristiwa Trisakti, Soeharto adalah DIKTATOR yang tangannya berlumuran darah.!!!” ucap @pejuang_nasib.

Penetapan Pahlawan Nasional

Penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional. Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Diberitakan sebelumnya oleh detiknews, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke sepuluh tokoh. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Pemberian gelar pahlawan nasional ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Dari sepuluh tersebut, terdapat nama Presiden ke-2 Soeharto.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menegaskan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli seusai melaporkan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya, kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis.

Menurut Fadli, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa dan negara.

Dukungan terhadap penilaian tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr Adian Husaini, turut menyatakan dukungannya terkait penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Fadli, nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, termasuk pengusulan sebelumnya pada 2011 dan 2015, dan semua pengusulan tersebut telah memenuhi syarat. Dalam usulan tahun 2025 ini, nama Soeharto menjadi salah satu dari 40 usulan nama penerima gelar pahlawan nasional dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.

Fadli menjelaskan proses pengkajian gelar kehormatan tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pengkajian turut melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu.

Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom) Foto: Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom)

Menanggapi polemik di masyarakat terkait penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana, mengaku tak masalah dengan pro dan kontra yang terjadi.

“Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar sosok yang dikenal Tutut Soeharto ini di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Dia mengajak semua pihak melihat apa yang telah dikerjakan Soeharto. Dia menyebut Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun, telah banyak berjuang untuk negara dan masyarakat Indonesia.

“Yang pentingkan kita melihat apa yang telah dilakukan bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat itu semua perjuangan untuk negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Tutut berharap pihak yang kontra dengan Soeharto menjadi pahlawan tak bersikap ekstrem. Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan.

“Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

Simak Video “Video: Mengulik Sejarah dan Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional”
[Gambas:Video 20detik]
(afr/afr)

11/11/2025 06:14