Xcloud.id

Tag: Soeharto

  • Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Bisnis.com, JAKARTA —  Tanggal 10 Januari memiliki arti penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari inilah gelombang tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) mulai menguat dan menjadi simbol tekanan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno di penghujung masa Orde Lama.

    Masa Orde Lama itu ditandai dengan berbagai penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan setelah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejumlah lembaga negara dibentuk di luar ketentuan UUD 1945, sementara stabilitas politik terus melemah, seperti yang dilansir dari jurnal Tumbangnya Masa Orde Lama dan Datangnya Masa Orde Baru karya Mochamad Fikri, Jumat (9/1/2026).

    Situasi semakin rumit dengan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan, yang memicu kecemasan di berbagai kalangan, termasuk Angkatan Darat dan kelompok mahasiswa. Ketegangan ini memuncak setelah peristiwa G30S 1965, yang kemudian mempercepat krisis legitimasi pemerintahan Soekarno.

    Isi Tritura dan Aksi Mahasiswa

    Dalam kondisi tersebut, berbagai kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), serta organisasi profesi dan pemuda lainnya membentuk Front Pancasila. Melalui front inilah Tritura disampaikan secara terbuka kepada pemerintah.

    Tritura memuat tiga tuntutan utama, yaitu:

    1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

    2. Perombakan Kabinet Dwikora

    3. Penurunan harga kebutuhan pokok

    Aksi besar penyampaian Tritura dilakukan dengan mendatangi Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966, yang kemudian memperkuat posisi 10 Januari sebagai momentum awal rangkaian tuntutan rakyat.

    Eskalasi Konflik dan Supersemar

    Presiden Soekarno merespons tekanan tersebut dengan melakukan reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Namun langkah ini justru memicu kekecewaan lebih luas karena dinilai masih melibatkan unsur-unsur yang dianggap dekat dengan PKI.

    Situasi memanas pada 24 Februari 1966 saat pelantikan kabinet baru. Dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan pengamanan, mahasiswa Arief Rachman Hakim gugur tertembak. Peristiwa ini semakin melemahkan wibawa pemerintah dan memperbesar gelombang perlawanan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.

    Peran mahasiswa dalam peristiwa 1966 terdokumentasi dalam buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2011. Buku tersebut memuat kesaksian tokoh-tokoh Angkatan 66 mengenai dinamika gerakan mahasiswa dan perannya dalam perubahan politik nasional.

    Tekanan politik yang terus meningkat akhirnya berujung pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Melalui surat tersebut, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

    Dalam jurnal karya Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dijelaskan bahwa Supersemar menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno semakin tergerus, sementara Soeharto mulai mengambil peran dominan dalam pemerintahan.

    Langkah-langkah seperti pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur komunis, penataan lembaga negara, serta pembentukan Kabinet Ampera menandai lahirnya Orde Baru. Proses ini berpuncak pada Sidang Istimewa MPRS 1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. (Angela Keraf)

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

    Prabowo juga menuturkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

    Presiden ke-8 RI itu menyebut CBP tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sementara pada 2025 telah menembus lebih dari 3 juta ton CBP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

    “Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angkanya naik 13,36% dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

    Kendati demikian, produksi beras dalam negeri susut 1,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 30,62 juta ton pada 2024 dari 31,1 juta ton pada 2023.

    Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada beras:

    1. Produksi Beras

    Sepanjang Januari—Desember 2025, produksi beras diperkirakan naik 13,36% yoy dari 30,62 juta ton menjadi 34,71 juta ton.

    Sejalan dengan hal itu, potensi luas panen padi pada 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 1,29 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Potensi produksi padi juga diperkirakan meningkat 13,37% yoy menjadi 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya 53,14 juta ton GKG.

    2. Nihil Impor

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras pada 2025. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Zulhas mengatakan realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada 2025, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    3. Impor Beras Khusus

    BPS mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025, yang berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Adapun pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

    Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia, melainkan beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

    Secara terperinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Kemudian, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    4. Tren Harga Beras

    BPS juga mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Begitu pula secara tahunan yang naik 6,38%.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92 persen secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara month-to-month, dan naik 6,72 persen secara year-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

    Hal yang sama juga terjadi pada beras di tingkat eceran yang naik 0,18% mtm dan naik 3,64% yoy. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di eceran dibanderol Rp15.081 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp15.054 per kilogram.

    Beras di tingkat grosir juga naik 0,22% mtm dan naik 5% yoy. Rinciannya, rata-rata harga beras di grosir naik dari Rp14.131 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp14.162 per kilogram pada Desember 2025.

    5. Potensi Gagal Panen Imbas Bencana

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

    Adapun, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa 11,43% lahan padi di tiga wilayah tersebut saat ini berisiko gagal panen akibat banjir, atau setara dengan sekitar 125.000 hektare.

    Namun, tidak semua lahan yang berisiko akan gagal panen. Dengan asumsi 70% lahan berisiko benar-benar gagal panen. Dari luas lahan ini, maka potensi kehilangan produksi gabah kering panen (GKP) diperkirakan mencapai 440.000 ton atau setara dengan 270.000 ton beras.

    Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram.

    “Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

  • Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Penyebab Harga Beras Tetap Mahal meski Prabowo Klaim Telah Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dinilai masih cukup tinggi saat Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada 2025. Salah satu penyebabnya imbas kebijakan harga gabah kering.

    Presiden Prabowo menyebut saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, lebih tinggi dari era Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton.

    Sayangnya, meski produksi beras dalam negeri melimpah, harga beras masih bertahan mahal. Produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,38% secara tahunan.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. 

    Kebijakan ini, menurutnya, mendorong kenaikan biaya produksi penggilingan sehingga berujung pada penyesuaian harga di tingkat konsumen.

    “Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 [per kilogram] karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

    Di satu sisi, Eliza mengakui kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi petani pangan. Dia menuturkan, nilai tukar petani (NTP) yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104 namun kini mulai membaik, terutama dengan dukungan kebijakan serapan gabah oleh Perum Bulog.

    Namun, Eliza menekankan swasembada pangan tidak seharusnya hanya dimaknai sekadar surplus produksi semata. Menurutnya, makna swasembada perlu didefinisikan lebih luas agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lapisan masyarakat.

    Dia juga mengingatkan, harga beras yang terus tinggi berisiko menekan daya beli masyarakat menengah—bawah, terutama di tengah kondisi lapangan kerja yang sempit, upah stagnan, dan inflasi pangan yang berulang.

    “Yang menjadi soal ini adalah kalangan menengah bawah, yang mana untuk kondisi saat ini lapangan pekerjaan sulit, upah relatif stagnan, inflasi terus-terusan terjadi terutama volatile food. Jadi daya beli mereka semakin tergerus,” tuturnya.

    Eliza menilai pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan swasembada pangan agar tidak membebani masyarakat menengah—bawah. Menurutnya, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram semestinya diimbangi dengan operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Selain itu, sambung dia, distribusi stok Bulog juga harus diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras mahal di pasar. Dia mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko pergeseran konsumsi ke pangan substitusi yang lebih murah bisa terjadi.

    “Kalau misalkan [beras] menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instant atau ke gorengan karena untuk substitusi dari nasi,” ucapnya.

    Untuk itu, Core menyatakan tanpa kebijakan subsidi yang terarah, swasembada beras berpotensi hanya menjadi capaian statistik, bukan solusi nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.

    “Kalau menurut saya seharusnya diimbangi, targeted, untuk kalangan menengah bawah itu disubsidi berasnya. Jadi swasembada pangan ini berdampak positif untuk semua hal,” pungkasnya.

  • Mentan Pede RI Ekspor Beras Tahun Ini

    Mentan Pede RI Ekspor Beras Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir pasti mengekspor beras tahun ini. Hal ini disampaikan Amran saat momentum pengumuman swasembada pangan di Karawang hari ini yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini, dan itu sejarah pertama Indonesia,” kata Amran disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2026).

    Amran mengatakan ekspor beras bisa terjadi jika pola serapan gabah oleh Perum Bulog sama seperti 2025. Pada tahun lalu, Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah dari petani mencapai 3 juta ton setara beras. Tahun ini, Bulog akan menyerap gabah hasil panen petani 4 juta ton setara beras.

    Cadangan Beras Indonesia

    Kendati begitu, Amran belum membeberkan lebih detail terkait hal tersebut. Ia hanya menyebut saat ini stok cadangan beras Indonesia mencapai 3,2 juta ton.

    “Tapi beras. Kalau bisa, izin Bapak Presiden yang penting Bulog serapannya 3 bulan ke depan sama saja 2025. Aku tidak minta lebih, sama saja,” tambah Amran.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga sempat berseloroh kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi apabila rencana ekspor beras dapat terealisasi.

    “Jadi, Pak Mensesneg. Itu tadi nanti aku menghadap. Kesempatan kami sampaikan karena ada bapak presiden,” jelas Amran.

    Rencana Ekspor Beras

    Sebelumnya, Amran juga sempat berbicara terkait rencana pemerintah mengekspor beras tahun ini. Hal ini disampaikan Amran saat menjadi menjadi penguji Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor.

    Amran menyebut stok cadangan beras dalam negeri mencapai 3,25 juta ton pada awal 2026. Kemudian, Indonesia akan memasuki musim panen pada Februari hingga April.

    Amran mengingatkan Bulog yang berperan mengurus sektor pertanian, termasuk beras pascapanen agar tidak terjadi gagal panen. Sebab, musim panen awal tahun menyumbang produksi nasional terbesar.

    “Bulan Februari sampai April, itu adalah produksi 70%. Kalau gagal produksi dari Februari hingga April, gagal Republik ini untuk mengekspor,” ujar Amran di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (5/1/2026).

    Pada kesempatan terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Malaysia meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negaranya. Indonesia baru mengekspor beras sebagai bantuan ke Palestina, namun beberapa permintaan ekspor beras juga datang dari beberapa negara tetangga, salah satunya Malaysia.

    Bagi pemerintah, apabila pasokan di dalam negeri sudah cukup, bisa saja permintaan itu dilakukan. Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia.

    “Kalau kemudian itu ada negara lain atau sahabat-sahabat kita belum berhasil membutuhkan bantuan ya kalau memang kita sanggup ya kita akan berikan bantuan. Contohnya dari Malaysia,” papar Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (7/1/2026) malam.

    Tonton juga video “Prabowo Bangga RI Swasembada Beras, Bandingkan dengan Era Soeharto”

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana acara mendadak riuh ketika Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam sambutannya di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Karawang, Rabu (7/1/2026).

    Tepuk tangan panjang dari para hadirin langsung menggema dan memancing reaksi spontan Prabowo yang disambut tawa yang ada di Karawang, Jawa Barat. 

    Momen itu terjadi saat Prabowo membuka pidatonya dengan menyapa sejumlah tokoh yang hadir. Awalnya, Prabowo menyebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga dikenal memegang sejumlah jabatan organisasi petani.

    “Yang saya hormati Wakil Menteri Pertanian saudara Sudaryono, yang merangkap Ketua Umum HKTI, Ketua Umum APSI, masih? Ketua Umum Petani Merdeka, banyak sekali kau ketua umumnya,” ujar Prabowo disambut gelak tawa hadirin seperti dikutip dari Youtube Setpres RI.  

    Namun, suasana semakin meriah ketika Prabowo melanjutkan sambutannya dengan menyebut nama Titiek Soeharto.

    “Ketua Komisi IV DPR RI yang saya hormati saudari Siti Hediati Soeharto,” kata Prabowo.

    Tepuk tangan panjang langsung menggema dari penonton. Melihat respons tersebut, Prabowo pun melontarkan komentar yang kembali memancing tawa.

    “Tepuk tangannya kok panjang banget,” ucap Prabowo, yang kembali disambut gelak tawa dan sorakan hadirin.  

    Prabowo menghadiri Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pagi ini Rabu (7/1/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penegasan keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras sepanjang 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

    Prasetyo menjelaskan, panen raya tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penanda bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras sepanjang 2025. Namun, dia menegaskan capaian tersebut baru sebatas swasembada karbohidrat, khususnya beras, dan belum mencakup seluruh komoditas pangan.

    “Semacam penegasan bahwa kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras. Belum swasembada pangan, karena pangan terdiri dari beberapa hal. Kita baru berhasil swasembada karbohidrat, dalam hal ini beras,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, Presiden Prabowo dalam pembekalan kabinet menekankan perlunya percepatan swasembada komoditas lain, seperti jagung, bawang, serta protein hewani. Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan kampung-kampung nelayan dan meningkatkan kapasitas produksi perikanan.

  • Prabowo Sebut Indonesia Resmi Swasembada Beras 2026, Stok CBP Cetak Rekor Tertinggi 3,2 Juta Ton

    Prabowo Sebut Indonesia Resmi Swasembada Beras 2026, Stok CBP Cetak Rekor Tertinggi 3,2 Juta Ton

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025 dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah melampaui 3 juta ton. Pencapaian ini sekaligus memenuhi target kemandirian pangan lebih cepat dari estimasi awal pemerintahan yang sebelumnya diproyeksikan memakan waktu empat tahun.

    Pengumuman bersejarah ini disampaikan dalam Taklimat Terbuka Awal Tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI-Polri, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Alhamdulillah target yang saya berikan kepada tim pangan kita waktu awal pemerintahan saya pimpin adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025, waktu 24.00. Bisa kita dengan resmi mengatakan Republik Indonesia swasembada beras,” ujar Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga negara.

    Data Badan Pangan Nasional mengonfirmasi bahwa Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah menyentuh angka 3,248 juta ton pada penghujung tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui rekor cadangan pangan di era Presiden Soeharto yang kala itu sempat menyentuh angka puncak 2 juta ton.

    Prabowo menekankan bahwa kemandirian sektor agraria merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan sebuah negara. Baginya, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri adalah indikator utama kemerdekaan bangsa yang hakiki dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

    “Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya,” tegas Prabowo.

    Langkah percepatan swasembada ini diambil untuk memitigasi risiko ketergantungan impor di tengah eskalasi konflik geopolitik internasional. Presiden menyoroti potensi gangguan rantai pasok global apabila Indonesia terus bergantung pada negara mitra yang tengah dilanda ketegangan militer maupun diplomatik.

    Ia mencontohkan ketidakpastian suplai dari Thailand dan Kamboja yang sebelumnya merupakan negara eksportir beras utama bagi Indonesia. Konflik yang fluktuatif di wilayah tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas stok dalam negeri jika Indonesia tidak segera melakukan swasembada.

    “Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” jelas Prabowo.

    Selain faktor konflik, pengalaman pahit selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Saat itu, banyak negara produsen menutup pintu ekspor demi mengamankan pasokan domestik masing-masing, yang membuat proses impor menjadi sulit meskipun suatu negara memiliki daya beli yang memadai.

    Melalui Strategi Transformasi Nasional, pemerintah menjalankan program pangan yang terukur dan berbasis kajian jangka panjang. Swasembada ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan barang, tetapi juga meningkatkan rasio cadangan terhadap produksi (Reserve to Production) untuk kepentingan ekonomi rakyat.

    “Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” kata Presiden.

    Dengan tercapainya swasembada beras di awal tahun 2026, pemerintah optimis intervensi pasar dan program perlindungan sosial berbasis pangan dapat berjalan lebih maksimal. Posisi cadangan yang kuat di gudang-gudang pemerintah menjadi fondasi stabilisasi harga pangan secara nasional.

    “Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Indonesia,” tegasnya. [hen/ian]

  • Klaim Swasembada Beras pada 2025, Prabowo Singgung Konflik Thailand-Kamboja

    Klaim Swasembada Beras pada 2025, Prabowo Singgung Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah. Dia pun menyinggung konflik geopolitik antara Thailand dan Kamboja. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand, dan Kamboja, dan Vietnam. Sekarang, Thailand sama Kamboja perang terus,” ujarnya. 

    Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan keharusan strategis bagi Indonesia. Dia mengungkapkan, sejak awal masa pemerintahannya, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun.

    “Target yang saya berikan kepada tim pangan adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025 pukul 24.00, kita bisa secara resmi mengatakan bahwa pada tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras,” imbuhnya. 

    Selain mencapai swasembada beras, Presiden juga menyampaikan capaian signifikan terkait cadangan beras nasional. Menurutnya, stok beras yang tersimpan di gudang-gudang pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

    “Saya juga merasa besar hati dan bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia,” katanya.

    Prabowo membandingkan capaian tersebut dengan periode sebelumnya. Dia menyebut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, cadangan beras pemerintah pernah mencapai puncak sekitar 2 juta ton. Namun saat ini, cadangan beras nasional telah melampaui angka tersebut.

    “Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujarnya.

    Presiden menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan. Ia menegaskan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta para pelaku di lapangan.

    “Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur,” kata Prabowo.

  • Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba Surabaya 31 Desember 2025

    Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba Surabaya 31 Desember 2025

    Menjemput Rezeki Jelang Malam Tahun Baru di Ranu Grati: Kisah Keluarga Penjaga Tradisi Ikan Keramba
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Di balik tenangnya permukaan air Ranu Grati di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada geliat kesibukan yang tak biasa menjelang penghujung tahun 2025.
    Bagi Ira Kusdiati Ningsi (40), malam pergantian tahun bukan sekadar perayaan kembang api, melainkan puncak dari ikhtiar panjang keluarganya.
    Sebab, permintaan ikan air tawar dari keramba miliknya melonjak tajam. Ikan nila, patin, dan lele yang diternaknya dengan penuh ketelatenan kini menjadi primadona bagi warga yang ingin menghabiskan malam
    tahun baru
    dengan tradisi bakar ikan bersama kerabat.
    Usaha ternak ikan keramba ini bukan sekadar urusan jual-beli bagi Ira. Ini adalah sebuah warisan, usaha dari keluarga.
    Ira bersama suaminya, Suparno, kini memegang tongkat estafet usaha yang dirintis oleh ibundanya, Jumikati.
    “Saya ini meneruskan usaha Ibu. Beliau sudah melakoni usaha ini sejak zaman Presiden Soeharto, akhir Orde Baru itu,” ujar Ira saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Rabu (31/12/2025).
    Meski zaman telah berganti, cara mereka merawat ikan tetap mengedepankan kebersamaan keluarga. Di tepi Ranu, mereka berbagi peran dengan harmonis.
    Suparno, menjaga dan mengontrol keramba agar ikan tetap sehat. Jumikati, ibu pemegang kendali jadwal pemberian pakan. Sedangkan Ira, garda terdepan dalam pemasaran dan melayani pelanggan.
    Kolaborasi generasi ini bertujuan satu, yakni memastikan ikan tidak gampang mati dan memiliki bobot yang memuaskan konsumen.
    Pada setiap pergantian tahun, usaha ini membawa berkah yang luar biasa bagi keluarga Ira.
    Jika pada hari biasa Ira hanya mampu menjual sekitar 10 kilogram ikan, kini angkanya melesat hingga sepuluh kali lipat.
    “Kalau
    malam Tahun Baru
    , penjualan bisa mencapai 100 kilogram ikan,” kata Ira dengan nada syukur.
    Harga ikan pun tergolong kompetitif di tengah tingginya permintaan. Ikan nila dibanderol Rp 35.000 per kilogram, sementara patin dan lele masing-masing Rp 25.000 per kilogram.
    Kualitas ikan segar langsung dari karamba menjadi daya tarik utama yang dicari pembeli.
    Warto, salah satu pelanggan, mengakui bahwa pasokan dari karamba lokal di Ranu sangat membantu memenuhi kebutuhan pasar dan rumah makan
    seafood
    di Kota
    Pasuruan
    .
    “Ikan ini kami distribusikan ke pasar tradisional dan rumah makan
    seafood
    di Kota Pasuruan dan sekitarnya. Ikan segar dari keramba lokal lebih diminati untuk konsumsi malam pergantian tahun,” ujar Warto.
    Untuk menjaga kualitas, Ira dan keluarganya baru akan memanen ikan sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Hal ini dilakukan agar ikan tetap dalam kondisi prima saat sampai di tangan konsumen.
    Bagi para nelayan karamba di Ranu, geliat ekonomi ini adalah napas segar. Setelah melewati bulan-bulan biasa dengan penjualan yang landai, akhir tahun menjadi pengingat bahwa ketekunan menjaga tradisi keluarga di sela jaring-jaring karamba selalu membuahkan hasil manis.
    Ira pun memprediksi, permintaan ikan ini akan terus bertahan hingga detik-detik pergantian tahun, sebelum akhirnya ritme kehidupan di Ranu kembali tenang di awal Januari tahun 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.