Xcloud.id

Tag: Siti Nurbaya

  • Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Indonesia Terima USD60 Juta untuk Aksi Iklim RBC-4

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.

    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.

    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 

     

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.

    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.

    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.

    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.

    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.

    Jakarta: Indonesia dan Norwegia menjalin kerja sama strategis dalam upaya mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Wujud sinergi kedua negara tersebut di antaranya dengan melakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4).
     
    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta pada 10 Desember 2024.
     
    Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO?e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO?e.
     
    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” kata Menteri Hanif.
     
    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.
     
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan di antara dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030.
     
    “Dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” kata Menteri Raja Juli. 
     
     

     
    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.
     
    Pada 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
     
    Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.
     
    Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024,  Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesia-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara masing-masing.
     
    Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.
     
    Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.
     
    “Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama kami,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Kurangi Emisi Karbon

    loading…

    Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat RBC-4 untuk pengurangan emisi akibat deforestasi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Indonesia bersama Norwegia meluncurkan tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 (RBC-4). Peluncuran ini sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

    Peluncuran dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta.

    RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD56 juta diberikan untuk pengurangan emisi 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran RBC-2 dan 3 sebesar USD100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.

    “Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (12/12/2024).

    “Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan,dana Result-Based Contribution sebesar USD156 juta, kata Hanif, telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum.

    Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

  • Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    JAKARTA – Suara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh lantang ketika menyinggung ada partai yang merasa paling pancasilais tapi tak mau berangkulan bahkan bersalaman dengan teman sendiri. Sindiran Paloh ini, disampaikan di hadapan kadernya saat acara pembukaan Kongres II NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 8 November.

    “Semua penuh dengan kecurigaan, maka kita makin jauh dari nilai Pancasila. Pancasila sebagai pegangan, way of life. Ngakunya partai nasionalis pancasilais, buktikan saja,” kata Surya waktu itu disambut riuh ribuan kadernya yang hadir dalam acara itu.

    “Rakyat membutuhkan pembuktian. Partai mana yang menjalankan nilai-nilai pancasilais. Kalau partai melakukan sinisme, propaganda kosong, pasti bukan partai Pancasila itu,” imbuhnya.

    Sindiran demi sindiran terus disampaikan oleh Paloh. Bahkan, dia menyindir pernyataan Presiden Jokowi yang sempat mempertanyakan pelukan hangatnya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Padahal dia mengklaim, pelukannya dengan Sohibul hanyalah sebuah bentuk persahabatan.

    “Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. Kecurigaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung ke kawan mengundang kecurigaan,” tegasnya.

    Usai membuka acara kongres, pengusaha media ini enggan menjawab lebih jauh siapa partai pancasilais yang disindirnya itu. 

    Sambil tersenyum lebar, Paloh hanya mengatakan siapapun yang melanggar semua norma pancasila adalah partai yang tidak pancasilais.

    “Ya siapa kita enggak tahu. […] Jadi kalau ada partai kita yang bawa marah, nah, dia kurang pancasilais,” ujarnya saat itu.

    Ketum NasDem Surya Paloh (Wardhany/VOI)

    Sindiran Paloh untuk PDI Perjuangan

    Meski Surya Paloh mengaku tak menyindir siapapun dalam pidato pembukanya itu tapi Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan secara tersirat Paloh menyindir partai besutan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan.

    Menurut dia, saat ini Paloh tengah kecewa dan meradang. Puncaknya, kekecewaan itu disampaikan dalam pidato di depan para kadernya. 

    “Secara implisit, Surya Paloh sedang menyindir PDIP dan Megawati,” kata Ujang saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Sabtu 9 November.

    Bukan hanya sebagai bentuk kekecewaan, Ujang juga bilang, NasDem mulai menyatakan posisinya yang merasa dirugikan saat penyusunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin di Periode 2019-2024. 

    “NasDem merasa dirugikan dalam banyak hal, terutama hilangnya Jaksa Agung dari kader NasDem dan diambil alih oleh PDIP,” ungkapnya.

    Bukan rahasia lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung politikus PDIP, TB Hasanuddin. Tapi, PDIP mengklaim terpilihnya Burhanuddin bukan karena diendorse oleh pihaknya melainkan langsung dipilih oleh Presiden Jokowi. 

    Padahal, saat Jokowi menentukan Jaksa Agung, NasDem dikabarkan mengajukan kembali nama M Prasetyo untuk menduduki jabatan tersebut. Prasetyo merupakan eks kader NasDem dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 sebelum menjadi Jaksa Agung.

    Kembali soal pidato Paloh, Ujang mengatakan, kerugian NasDem bukan hanya karena ditikung dalam jabatan Jaksa Agung tapi juga partai ini dianggap mendapat tiga jatah kursi menteri yang tak strategis. 

    Dalam Kabinet Indonesia Maju, ada tiga kader NasDem yang menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Siti Nurbaya Bakar yang menduduki jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Syahrul Yasin Limpo yang duduk sebagai Menteri Pertanian.

    Selain soal kerugian, masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi juga dianggap merubah peta koalisi. Menurut Ujang, hal ini membuat NasDem tak nyaman. 

    “Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada sindiran jika tak ada masalah. Jadi sesungguhnya masalah utama NasDem adalah dengan PDIP,” tegasnya.

    Buntut dari saling sindir ini, maka bisa dipastikan kalau koalisi obesitas Jokowi-Ma’ruf ke depan bakal menjadi tak sehat. Ujang bahkan menyebut, perang dingin bisa saja terjadi setelah ini. Namun, pecah atau tidaknya koalisi ini tergantung dari dinamika politik yang terjadi ke depan.

    Sementara Jokowi yang bertindak sebagai pimpinan koalisi, dianggap Ujang tak akan mampu berbuat banyak. Sebab, Ujang menduga pangkal permasalahan yang menyebabkan Paloh kerap melakukan safari ke partai di luar gerbong koalisi adalah sakit hati. 

    “Sulit bagi Jokowi merapikan dan menyolidkan kembali koalisinya. NasDem ini kan sakit hati karena Jaksa Agung yang tadinya kader NasDem malah diberikan Jokowi kepada PDIP,” tutupnya.

  • Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.

    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 

    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.

    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.

    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.

    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.

    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.

    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 

    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 

    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.

    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 

    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.

    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  

    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.
     
    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 
     
    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.
     
    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
     
    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 
     
    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.
     
    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.
     
    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
     
    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.
     
    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
     

     
    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.
     
    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.
     
    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 
     
    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.
     
    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 
     
    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.
     
    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 
     
    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  
     
    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.

    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.

    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.

    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.

    (Foto: Dok.)

    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 

     

    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.

    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)

    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.

    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.

    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 

    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.
     
    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.
     
    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.
     
    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 
     
     

     
    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.
     
    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.
     

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)
     
    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.
     
    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.
     
    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 
     
    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Ace Hasan: Prabowo tunjukkan komitmen dalam benahi lingkungan

    Ace Hasan: Prabowo tunjukkan komitmen dalam benahi lingkungan

    “Saya kira sesuatu yang sangat positif karena political will pak Prabowo sudah menunjukkan satu komitmen yang kuat bahwa isu lingkungan dikelola kementerian khusus,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam membenahi lingkungan dengan cara membentuk kementerian khusus.

    “Saya kira sesuatu yang sangat positif karena political will pak Prabowo sudah menunjukkan satu komitmen yang kuat bahwa isu lingkungan dikelola kementerian khusus,” kata Ace saat ditemui kantor DPP Partai Golkar, Senin.

    Menurut Ace, komitmen Prabowo dalam mengatasi permasalahan lingkung sudah terlihat sejak menyusun Asta Cita sebelum kampanye Pilpres 2024.

    Dalam Asta Cita itu, lanjut Ace, disebutkan dengan jelas komitmen Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka untuk membenahi lingkungan serta memajukan ekonomi hijau dan biru.

    Kini setelah Prabowo terpilih dan Kementerian Lingkungan Hidup terbentuk, masyarakat tinggal menunggu kerja konkret yang akan dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan.

    “Bagaimana mengimplementasikan atau memetakan isu isu prioritas lingkungan yang bisa menyelamatkan yang mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait isu lingkungan. Misalnya pengurangan karbon emisi, yang termasuk di dalamnya soal polusi udara di Indonesia,” jelas Ace.

    Sebelumnya, Indonesia memiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di era Presiden Joko Widodo. Kala itu kementerian tersebut dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar.

    Kini di era kepemimpinan Prabowo Subianto, kementerian tersebut dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

    Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Raja Juli Antoni dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh
    Hanif Faisol.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri LHK Bertemu Penasihat Senior Presiden AS, Bahas Penguatan Kebijakan Perubahan Iklim

    Menteri LHK Bertemu Penasihat Senior Presiden AS, Bahas Penguatan Kebijakan Perubahan Iklim

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menggelar pertemuan bilateral dengan John Podesta, Penasihat Senior Presiden Amerika Serikat (AS) Untuk Kebijakan Perubahan Iklim Internasional (Senior Advisor to the President on International Climate Policy/SPEC).

    Pertemuan tersebut digelar dalam rangka Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) di Oslo, Norwegia, pada Senin (24/6/2024) malam waktu setempat.

    “Saya bersama delegasi baru mendarat di Oslo hari ini, dan malam ini langsung bertemu Excelency Mr. Podesta, merespon surat beliau sebelumnya kepada saya. Pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti partnership and friendship saya dengan Excelency Mr. John Kerry,” kata Menteri Siti, dalam keterangannya Rabu (26/6/2024).

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Siti dan SPEC Podesta membahas komitmen dan upaya kedua negara untuk menguatkan ambisi iklim. 

    Menteri Siti menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dalam kerangka Perjanjian Paris, untuk bersama-sama menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan menekannya lebih lanjut menuju 1,5 derajat Celcius.  

    “Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen unconditionally, dan 43,20% conditionally. Ini merupakan transisi menuju komitmen Second NDC (SNDC) yang akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK pada tahun 2031 sampai 2035,” ucap Menteri Siti.

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut, diantaranya rencana aksi penanganan emisi gas methan di sektor limbah melalui pengembangan methan capture. Prioritas lokasi diarahkan pada 35 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah (landfill) yang mengalami kejadian kebakaran sebagai dampak musim panas yang luar biasa di tahun 2023.  

    Selain itu, Amerika Serikat menawarkan kerjasama dalam pengembangan metode dan standar untuk inventarisasi padang lamun (seagrass) melalui dukungan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

    Dalam kerangka Working Group 2 Task Force (Natural Capital and Ecosystem Services: FOLU, Mangroves, and Ocean) akan dibahas, serta rencana penyelenggaraan Workshop mengenai Carbon Market pada bulan Agustus 2024.

    Pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan mengawali pertemuan Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) yang dilaksanakan tanggal 25-26 Juni 2024.

    Pada kesempatan ini, Menteri LHK didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Kerajaan Norwegia, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Dubes RI untuk Norwegia dan Staf Senior Menteri LHK.