Xcloud.id

Tag: Siti Hardijanti Rukmana

  • Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    ANTARA – Putri sulung Presiden kedua RI Soeharto, Tutut Soeharto, berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ucapkan itu ia sampaikan usai sang ayah resmi dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11).(Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

    “Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

    “Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tutut: Pro-Kontra Itu Biasa

    Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Tutut: Pro-Kontra Itu Biasa

    Jakarta (beritajatim.com) – Putri Presiden RI ke-2, Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut Soeharto, menegaskan bahwa munculnya pro dan kontra mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

    Hal itu disampaikannya seusai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Tutut, Senin (10/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tutut yang hadir bersama adiknya, Bambang Trihatmodjo, menjelaskan bahwa keluarga tidak memiliki beban maupun dendam terkait kritik yang muncul. Ia meminta semua pihak tetap menjaga persatuan.

    “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

    Ucapan Terima Kasih untuk Presiden Prabowo

    Tutut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut muncul melalui penilaian terhadap rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

    “Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucap Tutut.

    Saat ditanya mengapa penetapan tidak dilakukan pada era presiden sebelumnya, Tutut menyebut bahwa pemerintah saat itu mempertimbangkan situasi masyarakat.

    “Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

    “Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” katanya.

    Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto diterima secara langsung oleh ahli warisnya, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) dan Bambang Trihatmodjo Soeharto.

    Turut hadir pula dalam acara khidmat tersebut, anggota keluarga Cendana lainnya, termasuk Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit Hediprasetyo).

    Tanggapi Isu Stigma Korupsi dan HAM.

    Menanggapi tudingan bahwa gelar tersebut diharapkan menghapus stigma terkait isu korupsi dan pelanggaran HAM yang kerap dikaitkan dengan Soeharto, Tutut menegaskan bahwa publik sekarang sudah dapat menilai secara objektif.

    Keluarga Akan Ziarah

    Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Soeharto berencana melakukan ziarah ke Astana Giribangun, tempat Soeharto dimakamkan.

    “Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” tambahnya.

    Prabowo Tetapkan Gelar Pahlawan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Gelar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata Jepang pada 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. (ted)

    Penganugerahan Pahlawan Nasional 

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
    3. Almarhumah Marsinah (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Tokoh Jawa Barat Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Tokoh Sumatera Barat Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    6. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata)
    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Tokoh NTB Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Tokoh Sumatera Utara Bidang Perjuangan Bersenjata)
    10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Tokoh Maluku Utara Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

     

     

  • Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    “Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Ia mengatakan, keluarga tidak memiliki dendam ataupun keberatan terhadap kritik yang muncul atas keputusan tersebut, yang terpenting adalah menjaga persatuan dan tidak bersikap berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

    “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” kata Tutut.

    Tutut menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Ia menilai keputusan itu lahir dari penilaian atas rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

    “Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ucapnya.

    Menanggapi pertanyaan mengapa gelar itu belum diberikan pada era presiden sebelumnya, Tutut menyebut bahwa saat itu pemerintah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

    “Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” ujarnya.

    Ditanya mengenai anggapan bahwa gelar tersebut dapat menghapus stigma terhadap Soeharto terkait isu korupsi dan pelanggaran HAM, Tutut menegaskan masyarakat kini dapat menilai sendiri.

    “Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” katanya.

    Sebagai bentuk syukur atas penganugerahan gelar tersebut, keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun.

    “Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” demikian Tutut.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soeharto resmi pahlawan, Prabowo serahkan gelar ke Tutut Soeharto

    Soeharto resmi pahlawan, Prabowo serahkan gelar ke Tutut Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, Jenderal Soeharto tercatat memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.

    Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh lain yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2025.

    Sembilan tokoh tersebut yaitu:

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam).

    2. Almarhumah Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan).

    3. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik).

    4. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam).

    5. ⁠Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata).

    6. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi).

    7. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam).

    8. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata).

    9. Almarhum Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Cucu Soeharto Harap Kakeknya Raih Gelar Pahlawan, Singgung Jasa 32 Tahun Nasional

    3 Cucu Soeharto Harap Kakeknya Raih Gelar Pahlawan, Singgung Jasa 32 Tahun Nasional

    Cucu Soeharto Harap Kakeknya Raih Gelar Pahlawan, Singgung Jasa 32 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Danty Indriastuti Purnamasari, Cucu Presiden Ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto, berharap agar kakeknya menerima gelar pahlawan dari pemerintah.
    Diketahui,
    Soeharto
    menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk mendapatkan
    gelar pahlawan
    nasional. 
    “Jujur, kalau namanya sebagai cucu, kan pasti harapannya adalah, ya namanya kakek, saya maunya sih beliau mendapatkan gelar pahlawan,” kata Danty di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Anak dari Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto itu berpendapat bahwa kakeknya telah membangun Indonesia selama 32 tahun. Masyarakat Indonesia, kata dia, telah merasakan dampak pembangunan itu.
    “Jadi kita (masyarakat) harus mengapresiasikan itu juga,” tegas dia.
    Namun, Danty menyadari bahwa tidak sedikit orang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
    “Namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tapi kan kita harus melihat beliau itu (dari) hal positifnya pun juga banyak gitu ya, dan banyak pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya. 
    “Dulu kita pernah swasembada pangan, dulu ada Klompencapir sehingga para petani juga tahu harus seperti apa. Kalau namanya
    pro dan kontra
    , itu adalah hak setiap manusia,” tambah dia.
    Danty sendiri mengaku telah menerima kabar tentang pemberian gelar nasional terhadap sejumlah nama yang diusulkan pada 10 November 2025.
    “Kalau itu (undangan), hehehe, saya belum bisa jawab. Tapinya mohon doa restunya dari semua, mudah-mudahan ya Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan,” jelas dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tengah menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Di antaranya, Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini mendukung Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, jadi pahlawan nasional. Hal itu dinilai kontras dengan sikap PSI sebelumnya.

    Pada 15 Mei 2018, PSI melalu akun resminya di X mengunggah sebuah video yang membandingkan keluarga Presiden ke-7 Jokowi dengan Soeharto. Di situ, PSI membeberkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) keluarga Cendana alias Soeharto.

    “Anak-anak Jokowi mah gak manfaatin jabatan bapaknya. Beda sama anak penguasa rezim Orba,” tulis PSI di video tersebut, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Setelahnya, dugaan KKN itu dipaparkan. Misalnya anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, serta anaknya yang lain.

    “Tutut misalnya, punya ribuah hektare lahan sawit, stasiun tv, dan jalan tol.
    Bambang bangun bimantara dan manfaatkan Bulog untuk impor pangan,” paparnya.

    “Tommy memonopili impor barang mewah dan tata niaga cengkeh,” sambungnya.

    Selain itu, disebutkan pula banyak yayasan dibentuk. Bahkan, kroni Soeharto pun disebut dipermudah membangun kerajaan bisnis.

    “Banyak yayasan mereka didirikan untuk keruk keuntungan. Para kroninya juga dipermudah menguasai lahan bisnis,” jelasnya.

    “1998, Cendana mengantongi kekayaan Rp200 triliun rupiah. Lawan rezim KKN, dukung presiden jujur!” tambahnya.

    Sebelumnya, PSI menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat dan berani. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh – bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional.

  • Cuma Bikin Ribut Aja, Mungkin Akan Kita Akhiri!

    Cuma Bikin Ribut Aja, Mungkin Akan Kita Akhiri!

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, Purbaya mengaku akan melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah itu diambil sebelum akhirnya ia benar-benar menghapus atau mengakhiri masa kerja Satgas BLBI.

    “Akan saya assess lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, kegaduhan Satgas BLBI timbul akibat putri presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan pada 12 September 2025. Dia tidak terima dicegah bepergian ke luar negeri karena dianggap sebagai penanggung utang perusahaan yang memiliki utang kepada negara atas BLBI.

    Kini gugatan itu telah dicabut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Purbaya mengaku sudah bertemu Tutut mengenai masalah tersebut.

    “Sudah dicabut oleh Mba Tutut, kita hormati. Saya sudah ketemu dengan Mba Tutut, saya diskusi lah ini itu ini itu, pada dasarnya dia menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah,” ucap Purbaya.

    (aid/ara)

  • Menkeu Purbaya Sindir Kinerja Satgas BLBI: Banyak Janji, Cuma Bikin Gaduh

    Menkeu Purbaya Sindir Kinerja Satgas BLBI: Banyak Janji, Cuma Bikin Gaduh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pengejaran piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) apabila hanya akan menimbulkan kegaduhan tanpa hasil optimal. Dia berkaca pada kinerja Satgas BLBI yang resmi dibubarkan akhir tahun lalu. 

    Pada sekitar akhir 2024 lalu, Kemenkeu sempat melontarkan rencana pembentukan Komite Khusus BLBI untuk menggantikan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI atau Satgas BLBI yang berakhir Desember 2024 lalu. 

    Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025), Purbaya menyebut penagihan piutang BLBI akan dilihat berdasarkan kasus per kasus. Dia membuka peluang untuk tak mengejar pengemplang BLBI apabila pengembalian ke negara tidak optimal dan hanya membuat gaduh. 

    “Nanti saya akan lihat seperti apa case-nya, tapi kalau memang betul-betul hanya gaduh aja, saya selesaikan aja. Kita kan mesti lihat ke depan. Saya enggak tahu, kalau lihat ke belakang udah bisa dapat enggak uang-uangnya [piutang BLBI]. Ternyata enggak dapat juga sampai sekarang kan. Sudah berapa tahun?” jelasnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Purbaya mengaku mendapatkan laporan bahwa Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keppres No.30/2023 itu menjanjikan hasil terlampau besar (overpromised). Namun, hasilnya tidak optimal. 

    Dalam catatan Bisnis, capaian Satgas BLBI sudah sebesar Rp38,88 triliun per 5 September 2024. Realisasi itu belum mencapai setengah dari target yakni Rp110 triliun. 

    “Satgas BLBI itu sudah berapa tahun hidupnya? Tiga tahun terakhir kan? Apa dapatnya? Kalau enggak ada, berarti emang enggak ada duitnya, udah habis. Tapi saya akan lihat seperti apa. Tapi kalau memang cuma menimbulkan keributan, enggak usah. Kita fokus ke depan, bangun ekonomi, kaya bareng,” ujarnya. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai peluang pembentukan Komite BLBI, Purbaya mengaku belum memiliki keputusan. Menkeu yang belum genap sepekan menjabat itu menilai apabila pembentukan komite hanya bisa menawarkan janji-janji tanpa realisasi, maka tidak akan dilakukan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, apabila ada piutang BLBI yang masih bisa dikejar maka akan dilakukan tanpa perlu membentuk komite khusus. 

    “Cuma bikin keributan aja. Kalau emang bisa dapat, kejar langsung, enggak usah pake komite-komite. Itu aja yang pentingnya. Itu cuma mau gaya-gaya kali,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Kemenkeu diketahui masih melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang dinyatakan memiliki utang terhadap negara berkaitan dengan dana BLBI. Para pihak tersebut pun menggugat Menkeu dan Kemenkeu ke PTUN Jakarta atas larangan bepergian ke luar negeri itu. 

    Salah satunya adalah putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Purbaya mengeklaim gugatan itu sudah dicabut oleh Tutut. Pencegahan ke luar negeri terhadap anak sulung Soeharto itu masih berlaku, namun tidak akan diperpanjang. 

    “Gini, yang jelas [pencegahan] itu enggak akan kita ubah. Tadi kan ada expired time-nya kan? Kita enggak akan perpanjang kira-kira,” jelas Purbaya. 

  • Mau Lari ke Mana Dia?

    Mau Lari ke Mana Dia?

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto terkait pengurusan piutang negara. Menurutnya, Tutut tak akan ke mana-mana.

    “Kalau dia juga orang sini, mau lari ke mana dia?” kata Purbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sebagai informasi, keputusan pencegahan itu dikeluarkan Sri Mulyani dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto dalam rangka Pengurusan Piutang Negara.

    Tutut pun menggugat Menteri Keuangan, yang saat itu adalah Sri Mulyani. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Keputusan yang dibuat itu menetapkan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena dikaitkan memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    Meski begitu, Purbaya mengonfirmasi bahwa gugatan Tutut terhadap Kemenkeu telah dicabut. Ia pun mengkritik kinerja Satgas BLBI yang dinilai terlalu banyak berjanji namun minim hasil.

    “Saya pikir kata orang, ada yang lapor ke saya, itu Satgas itu over promise. Dalam pengertian janji kebanyakan, tapi yang didapat juga nggak banyak. Akhirnya menimbulkan kegagalan,” ujar Purbaya.