Xcloud.id

Tag: Sinthya Roesly

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

    Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan hibah dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.

    Penggunaan dana hibah ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dari total dana hibah itu sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dipergunakan untuk  program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) oleh PLN.

    “Dana digunakan PLN mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM,” kata Dadan saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih yang menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

    “Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40 persen, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, program  IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan, mendorong inovasi sehingga  kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Di saat peluncuran juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. 

    Perjanjian berinsi penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), 

    Lebih lanjut, kata Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan, dana akan digunakan untuk mendukung berbagai program transisi energi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Dukungan ini akan dimanfaatkan untuk renovasi proyek, asistensi teknis, serta memastikan kelancaran proyek transmisi dan distribusi energi terbarukan,” tuturnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengklaim pendapatannya bakal tergerus Rp10 triliun. Imbas pemberlakuan diskon listrik 50 persen selama Januari hingga Februari 2025.

    Kebijakan tersebut, diketahui bagian dari stimulus ekonomi. Untuk mengimbangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

    Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp5 triliun setiap bulannya akibat program ini.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” ungkap Sinthya dalam pernyataannya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/12/2024).

    Sinthya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hal itu, kata dia, untuk menghadapi potensi kerugian ini, PLN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tentu kami harus mengantisipasi, tadi arahan dari Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Diketahui, diskon tarif listrik ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 volt ampere (VA), yang mencakup 97 persen dari total pelanggan PLN, yaitu sebanyak 81,4 juta pelanggan.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa diskon ini akan langsung diterapkan, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

  • Diskon Tarif Listrik Bakal Gerus Pendapatan PLN pada 2025

    Diskon Tarif Listrik Bakal Gerus Pendapatan PLN pada 2025

    Jakarta, FORTUNE – PT PLN (Persero) mengungkap tantangan pada awal 2025 akibat kebijakan pemberian diskon 50 persen tarif listrik untuk pelanggan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

    Potongan harga tersebut diberikan seiring kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan. Diskon Tarif Listrik menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, mengatakan kebijakan itu berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan hingga Rp5 triliun per bulan, sehingga bila dilakukan dua bulan mencapai Rp10 triliun. Meski demikian, secara keseluruhan kondisi keuangan PLN akan tetap terjaga, dan perusahaan itu siap menjalankan program dimaksud pada 2025.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” kata Sinthya kepada pers, Jumat (27/12).

    Meski kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat, terutama golongan pelanggan rumah tangga kecil, PLN perlu menjaga aspek keuangan perusahaan agar tetap stabil.

    Menurut Sinthya, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi langkah utama demi mengatasi dampak kebijakan ini.

    “Kami harus menyikapi kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar aspek keuangan PLN tetap terjaga, sesuai arahan yang telah diberikan oleh Wakil Menteri ESDM,” kata Sinthya.

    Dia menyatakan kondisi keuangan PLN telah mampu melewati tahun 2024 dengan baik berkat pengawasan ketat dari Kementerian BUMN dan pengelolaan keuangan yang hati-hati.

    “Insya Allah kinerjanya juga dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.

    Stimulus menyasar 81,4 juta pelanggan PLN

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan diskon tarif listrik 50 persen ditujukan bagi 81,4 juta pelanggan PLN yang memakai daya di bawah 2.200 VA.

    Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta. 

    “Artinya, dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” kata Darmawan saat konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12).

    Darmawan mengatakan diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar. Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000. Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. 

     

  • Diskon Tarif Listrik, PLN Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp10 Triliun

    Diskon Tarif Listrik, PLN Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp10 Triliun

    Bisnis.com, DEPOK – PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 dapat mengurangi potensi pendapatan Perseroan hingga Rp10 triliun.

    Adapun, diskon tersebut diberikan seiring kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai tahun depan. Diskon tarif listrik menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menyebut, Perseroan siap menyalurkan diskon tersebut. Dia pun memastikan keuangan PLN tetap aman meski kebijakan diskon berpotensi memangkas pendapatan perusahaan dari pelanggan hingga Rp5 triliun tiap bulannya.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” kata Sinthya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) milik PLN di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12/2024).

    Sinthya mengatakan, pihaknya bakal tetap melakukan antisipasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dia juga menyebut PLN memastikan kondisi keuangan PLN terjaga dengan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tentu kami harus mengantisipasi tadi arah dari Pak Wamen [Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo] bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya,” jelas Sinthya.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN.

    Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta. 

    “Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” kata Darmawan dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Darmawan mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar. Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000. Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. 

    Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian. 

    “Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital,” jelas Darmawan.

  • PLN Pastikan Listrik Andal Selama Libur Nataru, 4.000 Posko Siaga

    PLN Pastikan Listrik Andal Selama Libur Nataru, 4.000 Posko Siaga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik aman untuk memenuhi permintaan periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Bahkan, cadangannya jauh di atas perkiraan kebutuhan.

    Direktur Utama Transmisi PLN Evy Haryadi dalam kunjungannya Bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki cadangan daya yang sangat mencukupi.

    “Untuk Nataru ini sistem kita, khususnya di Jawa Bali, cukup. Cadangan kita mencapai 40 persen lebih karena beban turun. Beban puncak kita perkirakan hanya 26 ribu MW nanti di Natal dan Tahun Baru, dan cadangannya mencapai sekitar 46 ribu MW jadi sangat cukup untuk itu,” ujar Haryadi di Unit Pengatur Beban Gandul, Depok, pada Jumat (27/12),

    Haryadi menambahkan perusahaan setrum pelat merah ini menyiapkan sekitar 4.000 posko kesiapan yang dilengkapi peralatan memadai untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama periode libur panjang tersebut.

    Sistem transmisi 500 kV sebagai tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali juga dipastikan bekerja optimal dengan mengalirkan daya hingga transmisi 150 kV dan 70 kV.

    Tambah SPKLU

    Selain menjaga stabilitas pasokan listrik, PLN juga mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik selama periode Nataru. Ia menyebut jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ditingkatkan secara signifikan.

    “Kita sudah menyiapkan SPKLU. Kalau kita lihat dari pertumbuhan pergerakan pelanggan, tahun lalu sekitar 2.700. Tahun ini kita perkirakan menembus angka sekitar 5.600, jadi sekitar 2,5 kali tumbuh. Di Jakarta dan tempat wisata seperti Bali, jumlah SPKLU telah dinaikkan delapan kali lipat, dari 64 menjadi 500 SPKLU,” jelas Haryadi.

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya mitigasi terhadap potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, seperti hujan deras, longsor, dan pohon tumbang. Perusahaan pun melakukan inspeksi menyeluruh dan tindakan preventif untuk menjaga keandalan jaringan.

    “Sudah kita pastikan jaringan kita aman dari hal-hal seperti ini. Semoga kita bisa mengatasi hal itu. Di samping itu juga kita sudah menyiapkan regu untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.

    (lau/sfr)

  • Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris PLN, Arcandra Tahar dan Dudy Purwagandhi Dicopot – Page 3

    Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris PLN, Arcandra Tahar dan Dudy Purwagandhi Dicopot – Page 3

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN adalah sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

  • Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham PT PLN (Persero) menetapkan empat komisaris baru dan memperpanjang masa jabatan dua direksi PT PLN (Persero).

    Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

    Berdasarkan keterangan resmi PLN, RUPS ini menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris, antara lain:

    1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

    2. Nawal Nely sebagai Komisaris

    3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

    4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

    5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

    Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

    1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    2. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dengan penetapan tersebut, maka susunan jajaran Dewan Komisaris PLN terbaru berubah menjadi sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN terbaru menjadi sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

    (wia)

  • PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

    Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.

    “Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

    PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.

    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.

    Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.

    Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

    “GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.

    Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.

    Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
    Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklim

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
    PLN
    ) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
    investasi hijau
    .
    “Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
    Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
    pembiayaan hijau
    dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
    Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
    energi terbarukan
    di Indonesia.
    Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
    Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
    Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
    “Untuk memperoleh pembiayaan
    transisi energi
    , yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
    smart grid
    ,” ujarnya.
    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
    Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
    Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
    “Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
    Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
    Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
    SDGs
    ).
    “Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
    Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
    Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
    Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
    COP 29
    ) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.