Xcloud.id

Tag: Sinta Nuriyah

  • 7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya

    7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya

    Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    – Para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
    Kegiatan tersebut turut mengundang Rais A’am
    PBNU
    KH
    Miftahul Akhyar
    dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau
    Gus Yahya
    . Namun, Rais A’am PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada
    Muhammad Nuh
    , salah satu Rais Syuriyah PBNU.
    “Beliau (Rais A’am PBNU) sedang ada acara haul di Lasem, sehingga berhalangan. Demikian juga dengan Wakil Rais A’am Kiai Anwar Iskandar,” kata M Nuh di Pesantren
    Tebuireng
    .
    Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan
    Mustasyar NU
    itu, M Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat
    Syuriah PBNU
    yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi.
    “Posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU. Bagi Syuriah, keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah, tentu sudah selesai,” ujar M Nuh.
    Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi.
    “Tidak ada perselisihan individu. Tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan,” kata M Nuh.
    Menurutnya, keputusan
    rapat Syuriah
    PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui
    rapat pleno PBNU
    pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU.
    “Hari Selasa akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Agendanya antara lain mengangkat PJ Ketua umum,” ujar M Nuh.
    Pertemuan para sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng diikuti Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan dr Umar Wahid selaku sohibul hajat. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
    Selain itu, hadir Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang KH Abdus Salam Sohib, serta putri pendiri NU Hj Mahfudhoh. Dari jajaran PBNU tampak Muhammad Nuh, Gus Yahya, dan KH Amin Said Husni.
    Beberapa tokoh hadir melalui zoom meeting, seperti KH Ma’ruf Amin, Hj Sinta Nuriyah Wahid, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.
    Seusai pertemuan, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan pernyataan sikap. HM Abdul Mu’id, kiai dari Pesantren Lirboyo, ditunjuk sebagai juru bicara.
    Ia mengatakan, salah satu kesimpulan forum adalah penilaian bahwa pencopotan Gus Yahya oleh Syuriah PBNU tidak sah secara aturan organisasi.
    “Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ujar Gus Mu’id.
    Namun, forum juga menilai perlu adanya klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
    Para kiai sepuh dan Mustasyar NU menilai terdapat informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum PBNU sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
    “Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
    Forum Sesepuh dan Mustasyar NU merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
    “Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Mu’id.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Forum Sesepuh NU Rekomendasikan Pleno Penetapan Pj Ketua PBNU Ditunda

    Forum Sesepuh NU Rekomendasikan Pleno Penetapan Pj Ketua PBNU Ditunda

    Jombang, Beritasatu.com – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai babak baru setelah Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari kiai sepuh dan tokoh mustasyar memberikan rekomendasi penting. Forum yang berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merekomendasikan agar rapat pleno penetapan penjabat (Pj) ketua PBNU yang baru ditunda.

    Penundaan ini didasarkan pada penilaian para sesepuh bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) oleh Syuriah NU tidak sesuai dengan peraturan organisasi (AD/ART).

    Penegasan Aturan Organisasi oleh Sesepuh

    Juru Bicara Forum Sesepuh dan Mustasyar NU, Mohammad Abdul Mu’id, menjelaskan bahwa mekanisme musyawarah internal organisasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum langkah penetapan Pj dilakukan.

    “Forum merekomendasikan agar rapat pleno menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum forum dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” kata Mu’id usai pertemuan, Sabtu (6/12/2025).

    Meski demikian, Forum Sesepuh tidak menutup mata terhadap isu yang melatarbelakangi pemakzulan. Mereka mencermati adanya informasi tentang dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya yang juga perlu diklarifikasi secara menyeluruh melalui mekanisme internal.

    Para sesepuh mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga ketertiban. “Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiyah,” tegas Mu’id. 

    Forum juga mengusulkan agar Rais Aam dan ketua umum PBNU dipertemukan dalam satu forum untuk mencari solusi damai.

    Klarifikasi dan Ancaman Gus Yahya

    Di sisi lain, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku lega dapat bertemu jajaran Syuriah PBNU dalam forum Tebuireng untuk menyampaikan klarifikasi lengkap disertai dokumen.

    Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Syuriyah PBNU terkait pemakzulan dirinya bermasalah, terutama karena syuriah melakukan penghakiman tanpa memberikan kesempatan klarifikasi yang memadai.

    “Itu juga di luar wewenangnya. Semua yang dilakukan syuriah itu bermasalah,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Gus Yahya memberikan ancaman keras jika syuriah tetap bersikukuh akan mengadakan rapat pleno untuk menetapkan Pj ketua umum PBNU. Ia menyatakan akan melawan keputusan tersebut dengan menggalang dukungan akar rumput.

    “Karena apa yang dilakukan syuriah semuanya salah, ya kita nanti akan koordinasi para kiai sepuh, PCNU maupun PWNU,” pungkas Gus Yahya, mengindikasikan kemungkinan koordinasi dengan pengurus cabang dan pengurus wilayah NU di daerah.

    Pertemuan di Tebuireng ini dihadiri tokoh-tokoh sentral NU, di antaranya KH Ma’ruf Amin (via Zoom), mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, serta Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menunjukkan keseriusan krisis internal yang tengah dihadapi organisasi.

  • Tim Reformasi Polri Buka Layanan Hotline, Siap Tampung Masukan Masyarakat

    Tim Reformasi Polri Buka Layanan Hotline, Siap Tampung Masukan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan soal rekomendasi untuk Polri.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat yang ingin memberikan rekomendasi atau masukan bisa dikirim melalui WhatsApp maupun email.

    Nomor WA hotline tim reformasi Polri itu adalah 0813-1797-771. Kemudian, untuk email bisa dikirim ke Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com. 

    “Jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WA,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Di samping itu, Jimly menjelaskan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya bakal terus menampung tiap masukan dari sejumlah pihak terkait dengan Polri ke depannya.

    Setelah itu, pihaknya bakal merumuskan kebijakan untuk nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang punya ini punya pendapat sendiri-sendiri, mulai kasak-kusuk ini. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita denger aja dulu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejauh ini tim reformasi Polri telah menerima audiensi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diprakarsai istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid pada Kamis (13/11/2025).

  • Tanggapi Kritik Gus Mus Soal Soeharto, Fadli Zon Ungkit Keluarga Gus Dur

    Tanggapi Kritik Gus Mus Soal Soeharto, Fadli Zon Ungkit Keluarga Gus Dur

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi kritik budayawan dan ulama Nahdatul Ulama (NU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Terkait penolakan terhadap Presien ke-2 RI, Soeharto jadi pahlawan nasional.

    Menanggapi hal itu, Fadli mengungkit kehadiran keluarga Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Istana Negara. Saat pengumuman sepuluh pahlawan nasional baru pada Senin (10/11/2025).

    “Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Sinta Nuriyah kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yenny (Wahid), ada cucu-cucunya (Gus Dur), itu menandakan (perwakilan NU),” kata Fadli usai gelaran Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

    Fadli bahkan mengklaim Sinta Nuriyah senang dengan penyematan gelar pahlaawn nasional kepada Soeharto

    “Tadi juga beliau (Sinta) menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi, saya kira itu sudah cukup menjelaskan,” akunya.

    Walau demikian, diketahui keluarga Gus Dur menghadiri upacara tersebut karena Gus Dur juga diumumkan sebagai pahlawan nasional. Bersamaan dengan pengumuman Soeharto.

    Adapun Gus Mus sebelumnya blak-blakan mengungkapkan penolakannya terhadap penganugerahan Soeharto jadi pahlawan nasional.

    Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus.

    Dia mengatakan banyak ulama dan pejuang memiliki jasa besar. Tapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan untuk mereka.

    “Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya,” ucap dia.

  • Istri Gus Dur Dialog dengan Tim Reformasi Polri: Aparat Tak Boleh Sakiti Rakyat

    Istri Gus Dur Dialog dengan Tim Reformasi Polri: Aparat Tak Boleh Sakiti Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

    “Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat,” kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

    Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

    “Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi,” pungkasnya.

    Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

    Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

    “Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” pungkasnya.

  • Tim Reformasi Polri Terima Saran GNB, Polisi Harus Lepas dari Intervensi Politik-Bisnis

    Tim Reformasi Polri Terima Saran GNB, Polisi Harus Lepas dari Intervensi Politik-Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melakukan audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

    Dari hasil audiensi itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan pihaknya telah mencatat masukan untuk Polri.

    Salah satu catatan itu berkaitan dengan rekomendasi GNB itu yakni terkait dengan cara agar Polri bisa terlepas dari pengaruh politik dan bisnis dari luar institusi.

    “Banyak masukan yang kami catat penting, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ujar Jimly di PTIK, Kamis (13/11/2025).

    Dia menambahkan masukan dari GNB itu menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri ke depan. 

    Di samping itu, Jimly menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji masukan dari GNB secara internal. Setelah itu, tim reformasi Polri bakal menyerahkan rekomendasi ke Presiden Prabowo.

    “Nah hari ini, ya, kami mendapat masukan luar biasa, ya, banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem kepolisian Republik Indonesia,” pungkasnya.

    Di samping itu, perwakilan GNB sekaligus istri Presiden ke-4, Sinta Nuriyah Wahid mengatakan Polri yang mewakili negara harus bisa menjadi institusi yang berpihak pada rakyat, selalu adil dan berlandaskan kedaulatan sipil dan hukum.

    “Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” ujar Sinta.

  • Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Tokoh GNB soal Hal Teknis-Filosofis

    Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Tokoh GNB soal Hal Teknis-Filosofis

    Jakarta –

    Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam audiensi itu, GNB memberikan catatan kepada kepolisian mulai dari hal teknis hingga filosofis.

    “Hari ini, kami mendapat masukan luar biasa, banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem Kepolisian Republik Indonesia,” kata Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis (13/11/2025).

    Salah satunya, kata Jimly, GNB memberikan catatan agar polisi bisa lepas dari pengaruh politik serta bisnis praktis di masa yang akan datang.

    “Kami mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting, ialah bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” jelas Jimly.

    Jimly menyebut masukan yang disampaikan GNB tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terlebih untuk memperkuat Polri di masa depan. Masukan itu nantinya akan dikaji oleh komisi untuk kemudian dirumuskan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti masukan ini kami jadikan bahan. Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” ucap Jimly.

    “Bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri, nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri,” lanjut dia.

    Pada kesempatan itu perwakilan tokoh GNB yakni istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid menyambut baik pembentukan Komisi Reformasi Polri. Dia menyatakan pun telah memberikan aspirasinya terhadap kepolisian.

    “Kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimanapun Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat,” ucap Sinta.

    “Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, tokoh GNB lainnya, Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa polisi memiliki tugas mulia, yakni untuk menjaga ketertiban sosial dan kemuliaan moral masyarakat. Karena itu diperlukan evaluasi atas kritik yang disampaikan masyarakat.

    “Oleh karena itu sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” imbuh Komaruddin.

    Dia juga mengapresiasi keterbukaan komisi dalam menampung setiap aspirasi dari kelompok masyarakat. “Komisi percepatan reformasi membuka diri bagi masyarakat, intelektual, agamawan, profesional untuk menyampaikan kritik dan masukan, bahkan juga siap komisi itu untuk dipantau, dikawal kinerjanya dan seterusnya,” pungkas dia.

    Halaman 2 dari 3

    (ond/isa)

  • Tim Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Hari Ini

    Tim Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari ini, Kamis (13/11/2025).

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    “Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

    Pertemuan ini nantinya akan membahas soal rekomendasi atau masukan terhadap tim reformasi Polri untuk nantinya disampaikan kepada Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, GNB merupakan gerakan yang dipelopori tokoh nasional. Kelompok ini juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pascademonstrasi akhir Agustus 2025.

    Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri. Wacana itu muncul seiring dengan insiden kematian ojek online Affan Kurniawan.

    Adapun para tokoh GNB yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

      1. Sinta Nuriyah Wahid;

     2.⁠ ⁠Quraish Shihab; 

     3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom; 

     4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno; 

     5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

     6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

     7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;  

     8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

     9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

    10.⁠ ⁠Francisia SS Seda; 

    11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

    12. Hong Thin;

    13. Kamaruddin Amin;

    14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

    15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

    16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

  • Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah dan Putri Gus Dur Yenny Wahid,

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, bersama Syaikhona Muhammad Kholil dan Marsinah, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar mereka dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

    Menurut Khofifah, Gus Dur adalah sosok lintas batas yang memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Gus Dur, terang dia, bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tapi milik seluruh bangsa. Gus Dur adalah pahlawan yang memperjuangkan kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia, siapa pun dia, berhak mendapatkan penghormatan yang sama di mata Tuhan dan negara.

    Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan negara kepada ayahandanya. Ia mengatakan, perjuangan Gus Dur tidak pernah diarahkan untuk mendapatkan gelar, tetapi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

    “Gus Dur tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar. Gus Dur tidak berjuang untuk mendapatkan posisi. Gus Dur hanya mengikuti hati gelaran di beliau, berjuang untuk mewujudkan masyarakat di mana ada keadilan di sana. Di mana semua orang diperlakukan setara,” kata Yenny.

    Ia menambahkan, nilai-nilai perjuangan Gus Dur merupakan warisan yang perlu diteruskan oleh generasi penerus bangsa. “Tentu bagi kami ini pengakuan dari negara bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang paling penting. Kita berharap bahwa ke depan apa yang diperjuangkan Gus Dur akan terus berlanjut, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Setelah Gus Dur Ditetapkan Pahlawan Nasional, Yenny Wahid di Jombang: Perjuangan Beliau dari Nurani

    Jombang (beritajatim.com) – Setelah Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), almarhum Presiden ke-4 RI, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), keluarga besar almarhum melakukan ziarah ke makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (11/11/2025).

    Yenny Wahid, putri Gus Dur, bersama sang ibunda, Hj. Sinta Nuriyah, hadir untuk mengenang perjuangan dan warisan besar yang telah ditinggalkan oleh almarhum.

    Dalam momen khidmat tersebut, Yenny Wahid menyampaikan pandangan mendalam tentang perjuangan Gus Dur. “Gus Dur tidak pernah mencari gelar atau jabatan. Semua yang beliau lakukan lahir dari nurani dan keberpihakan pada keadilan. Itulah yang seharusnya kita lanjutkan,” ujar Yenny dengan penuh penghormatan.

    Ia mengingatkan bahwa perjuangan Gus Dur tidak pernah terfokus pada pencapaian pribadi atau pengakuan, melainkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

    Ziarah yang disertai doa dan tabur bunga itu juga dihadiri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), serta masyarakat yang turut serta mengenang almarhum.

    Dalam suasana penuh refleksi ini, Yenny dan Hj. Sinta mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Gus Dur. “Penghargaan ini bukan hanya untuk Gus Dur sebagai pribadi, tetapi untuk nilai-nilai perjuangan yang beliau wakafkan bagi bangsa,” kata Yenny.

    Sementara itu, Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, menegaskan bahwa semangat dan pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan tidak akan pernah pudar. “Itu adalah warisan besar yang akan terus hidup di hati rakyat,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

    Dalam refleksinya, Hj. Sinta menggambarkan kondisi bangsa saat ini seperti ‘pusaran angin’ yang tengah mencari keseimbangan. Ia juga menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional hanyalah pengakuan formal, karena bagi rakyat, Gus Dur sudah lama menjadi pahlawan sejati.

    “Beliau adalah pahlawan rakyat karena cinta dan doa masyarakat tak pernah putus untuknya,” tuturnya.

    Ziarah ini tidak hanya menjadi penghormatan terhadap sosok Gus Dur, tetapi juga sebagai panggilan untuk generasi muda agar terus meneruskan perjuangan almarhum dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan di tanah air. [suf]