Xcloud.id

Tag: Silmy Karim

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Telkom Indonesia Pastikan Bakal Terus Dukung Kedaulatan Digital RI

    Telkom Indonesia Pastikan Bakal Terus Dukung Kedaulatan Digital RI

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan bakal terus berupaya untuk mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia. Hal itu sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin usai RUPST di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Telkom tidak hanya membangun dan mengelola infrastruktur, tetapi juga harus berperan sebagai enabler dalam mewujudkan kedaulatan digital nasional,” kata Awaluddin dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Muhammad Awaluddin menambahkan Telkom harus menjadi akselerator pembangunan infrastruktur digital nasional.

    “Sebagai flag carrier di industri telco, Telkom memiliki tanggung jawab besar untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Program-program yang telah dijalankan oleh jajaran manajemen sebelumnya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke depannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya peran Telkom dalam memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai portofolio dan lini usaha strategis.

    “Dengan portofolio seperti fixed dan mobile broadband, data center, infrastruktur digital, serta ekosistem pendukung lainnya, Telkom berkomitmen menjadi pemimpin ekosistem digital yang secara nasional memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, serta berbagai program strategis yang digagas pemerintah saat ini,” lanjutnya.

    Dia mengatakan Telkom terus mengakselerasi langkah transformasi perusahaan melalui strategi Five Bold Moves (5BM) dan telah melewati berbagai milestone di sepanjang tahun 2024. Implementasi Fixed-Mobile Convergence (FMC) semakin menunjukkan hasil yang positif dan berhasil menyelesaikan integrasi One-Billing untuk mempermudah transaksi pelanggan.

    InfraCo melalui PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) telah memperoleh dua lisensi utama, yaitu JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal) dan JARTUP (Jaringan Tetap Tertutup) Terrestrial yang menjadi landasan bagi pengembangan kapabilitas layanan TIF.

    “DataCenterCo (DC Co) melalui NeutraDC, fokus membangun hyperscale data center dan edge data center untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terutama pada segmen hyperscaler dan enterprise. Selanjutnya B2B Digital IT Services, Telkom terus membuka peluang kemitraan strategis dengan para pelaku industri teknologi global guna menyediakan solusi digital terbaik bagi pasar B2B. Serta DigiCo, Telkom menghadirkan solusi digital inovatif yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan pasar, baik bagi pelanggan B2C maupun B2B,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, dia menjelaskan kinerja Telkom juga tergolong memuaskan di tahun 2024. Hal itu terlihat dari disetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 21,0 triliun kepada para pemegang saham, atau setara 89% dari total laba bersih tahun 2024 (dividend payout ratio).

    Angka ini mencerminkan pertumbuhan dividen sebesar 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar 11% atau Rp 2,6 triliun akan digunakan sebagai laba ditahan untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan.

    “Setiap pemegang saham Telkom akan menerima dividen sebesar Rp 212,47 per lembar saham. Pembagian dividen ini akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Juni 2025. Pembayaran dividen tersebut akan dilakukan secara sekaligus selambat-lambatnya pada 2 Juli 2025,” jelasnya.

    Pada RUPST tersebut, para pemegang saham menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. Aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, serta sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah dinamika pasar.

    Dia menambahkan, tahun 2024 menjadi periode yang menantang bagi industri telekomunikasi global, ditandai dengan tekanan kondisi makroekonomi serta persaingan industri yang semakin ketat.

    Di tengah dinamika tersebut, Telkom menunjukkan kemampuan adaptasi yang solid dengan mencatatkan kinerja positif. Perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 150,0 triliun atau tumbuh 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “EBITDA konsolidasi yang tetap terjaga di angka Rp 75,0 triliun dengan margin EBITDA stabil sebesar 50,0%, meskipun terdampak oleh implementasi program Pensiun Dini (Early Retirement Program/ERP) pada kuartal II 2024. Selain itu, Perseroan juga mencatat laba bersih sebesar Rp23,6 triliun dengan margin laba bersih pada 15,8%,” jelasnya.

    Sementara itu , SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengumumkan susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Telkom.

    “Rapat juga menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Perseroan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk peningkatan kinerja Perseroan serta menyukseskan langkah transformasi Telkom,” paparnya.

    Adapun susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi hasil RUPST Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama : Angga Raka Prabowo Komisaris Independen : Yohanes Surya Komisaris Independen : Rizal Mallarangeng Komisaris Independen : Deswandhy Agusman Komisaris : Ismail

    Komisaris : Ossy Dermawan

    Komisaris : Rionald Silaban

    Komisaris : Silmy Karim

    Jajaran Direksi

    Direktur Utama : Dian Siswarini

    Wakil Direktur Utama : Muhammad Awaluddin

    Direktur Enterprise & Business Service : Veranita Yosephine

    Direktur Human Capital Management : Henry Christiadi

    Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Arthur Angelo Syailendra Direktur Network : Nanang Hendarno

    Direktur Strategic Business Development & Portfolio : Seno Soemadji Direktur Wholesale & International Service : Honesti Basyir

    Direktur IT Digital : Faizal Rochmad Djoemadi

    “Telkom menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat fundamental bisnis guna menghadapi tantangan industri ke depan. Perseroan optimistis sinergi dari struktur manajemen yang baru dan langkah transformasi perusahaan akan membawa Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan dan berdaya saing global,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Barang-barang milik jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno Hatta akan langsung dikirim ke debarkasi, sehingga para jemaah dapat mengambilnya dengan lebih mudah di debarkasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kesiapan pelayanan menyambut kepulangan jemaah haji di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/6/2025) malam.

    Anggito menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan pelayanan untuk jemaah haji yang pulang ke Tanah Air, misalnya layanan pindai pengenalan wajah (face recognition) untuk mendeteksi manifes penumpang atau jemaah. Lalu, terdapat pula layanan pengangkutan barang jemaah langsung ke debarkasi.

    “Barang-barang tidak lagi melalui conveyor tapi langsung diangkut dari penerbangan langsung diangkut ke debarkasi di Pondok Gede. Jadi, ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan nanti akan dilakukan juga di beberapa bandara,” ujar Anggito pada Rabu (11/6/2025) malam.

    Menurut Anggito, pemerintah akan memberlakukan layanan itu di bandara-bandara lainnya, tetapi saat ini telah berlaku di Bandara Soekarno Hatta. Dia menilai bahwa pelayanan bandara tersebut lebih terdepan sehingga dapat menjadi tolok ukur bagi bandara lain.

    “Kami mengadari jamaah haji yang sudah pulang itu ingin segera bertemu dengan keluarganya, kan. Jadi, kami fasilitasi supaya proses di bandara dan di debarkasi cepat. Ini alhamdulillah sudah kami praktikkan untuk kepulangan jemaah haji di Tanah Suci, mulai kepulangan pertama, jam 2 pagi,” ujarnya.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman jemaah haji yang mencapai US$149.144 atau setara Rp2,4 miliar (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS).

    Anggito mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut diberikan mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/2025 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang kiriman untuk dua kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,39 juta.

    “Itu adalah fasilitas yang diberikan khusus yang baru berlaku tanggal 6 [Juni 2025]. Kita sudah menerima barang kiriman, perhari ini 1.188 dokumen,” ujar Anggito.

    Secara perinci, dari 1.188 dokumen barang kiriman selama 1 Mei hingga 11 Juni 2025, seluruhnya merupakan barang milik jemaah haji plus dan tidak ada kiriman dari jemaah haji reguler.

    Sebanyak 1.169 diantaranya mendapatkan fasilitas bea masuk dan PDRI. Sementara sisanya atau 19 dokumen tidak mendapatkan fasilitas karena tidak sesuai dengan ketentuan pembebasan bea masuk dan PDRI.

  • Wamen Silmy nilai kerja sama industri pertahanan jadi atensi RI-Turki

    Wamen Silmy nilai kerja sama industri pertahanan jadi atensi RI-Turki

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menilai bahwa kerja sama di bidang industri pertahanan menjadi salah satu atensi dalam 75 tahun hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Turki.

    Pernyataan Wamen Silmy dilatarbelakangi oleh pengalamannya sebagai Direktur Utama PT Pindad periode 2014–2016, BUMN bidang industri pertahanan dan keamanan serta merujuk pada kerja sama strategis saat kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Februari lalu.

    “Saya melihat kalau yang saat ini sedang menjadi atensi kedua negara adalah kerjasama di bidang industri pertahanan” kata Wamen Silmy ditemui di acara Turkish Cuisine Dinner di Jakarta, Selasa.

    Wamen Silmy menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu, Indonesia dan Turki, melalui PT Pindat dan perusahaan terkemuka Turki FNSS Savunma Sistemleri A.Ş menghasilkan produk bersama yang diberi nama Harimau, sebuah tank medium yang dirancang untuk medan tempur modern dengan kemampuan mobilitas tinggi dan perlindungan balistik tingkat lanjut.

    “Secara cost akan lebih murah karena dua-duanya akan sharing biayanya. Kemudian dari sisi kuantiti karena produksinya menjadi lebih banyak menjadi lebih turun biayanya. Ini juga tidak hanya mencakup dari sisi peralatan kendaraan lapis baja juga bisa ditingkatkan sampai telekomunikasi. Kemudian juga roket peluru kendali,” ucapnya.

    Minat Turki untuk meningkatkan kerja sama bidang pertahanan juga tercermin dari pertemuan antara Presiden Sekretariat Industri Pertahanan Turki (Savunma Sanayii Baskanligi/SSB) Haluk Gorgun dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/5).

    Berdasarkan unggahan Gorgun di akun Instagram resminya (@halukgrgn) Jumat (16/5) malam, dia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bersifat intensif dan sangat produktif.

    “Kami mengadakan pertemuan intensif dan sangat produktif dengan negara sahabat Indonesia dalam rangka lebih memperdalam potensi kerja sama di bidang industri pertahanan,” kata dia.

    Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan bahwa sejalan dengan visi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta dukungan kuatnya terhadap industri pertahanan Turki, kedua pihak melakukan evaluasi komprehensif untuk mengubah kolaborasi strategis menjadi proyek-proyek konkret.

    Adapun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Republik Turki menyepakati 13 poin kerja sama dengan penandatanganan dokumen kerja sama oleh masing-masing pejabat tinggi saat kunjungan kenegaraan Erdogan.

    Nota kesepahaman terkait kerja sama strategis di bidang industri pertahanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom, Ini Kata XLSmart

    Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom, Ini Kata XLSmart

    Jakarta –

    Dian Siswarini ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Pihak XLSmart pun menyambut gembira atas penunjukan tersebut.

    “Kami menyampaikan selamat atas penunjukan Ibu Dian Siswarini sebagai Direktur Utama Telkom. Kami bangga atas pencapaian beliau dan mendoakan kesuksesan dalam mengemban amanah baru ini. Semoga kepemimpinan beliau dapat terus mendorong kemajuan industri telekomunikasi Indonesia,” ujar Henry Wijayanto, Head External Communication XLSmart saat dihubungi detikINET.

    Seperti diketahui Dian Siswarini sebelumnya menjadi Presiden Direktur dan CEO XL Axiata sejak April 2025. Dia kemudian mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 3 Desember 2024 setelah proses merger XL Axiata dan Smartfren.

    Saat meninggalkan XL Axiata, karyawan menyambutnya dengan penghormatan emosional, menyalakan lampu flash ponsel dan memberikan bunga sebagai tanda terima kasih atas dedikasinya. Salah seorang karyawan menyebutnya sebagai sosok yang menginspirasi, khususnya bagi kaum perempuan.

    Dian sendiri sudah sejak lama menjadi bagian dari XL Axiata. Dia bergabung dengan PT XL Axiata Tbk pada 1996. Dia memegang berbagai posisi strategis, terutama di Departemen Network and Engineering.

    Pada 2007, ia diangkat sebagai Network Services Director, memimpin pengembangan dan perluasan jaringan XL Axiata, yang menjadi salah satu operator seluler terbesar di Indonesia.

    Karier Dian terus menanjak. Pada 2011, ia menjadi Director/Chief Digital Services Officer, memperkuat fokus XL Axiata pada inovasi digital. Pada 2014, ia menjabat sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer, sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tahun yang sama

    Kini Dian dipercaya memimpin Telkom. Dia terpilih sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), menggantikan Ririek Adriansyah. Keputusan ini disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Berikut jajaran lengkap Direksi Telkom 2025

    Direktur Utama Telkom: Dian SiswariniWakil Direktur Utama: Muhammad AwaluddinDirektur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo SyailendraDirektur Enterprise & Business Service: Verenita YosephineDirektur Network: Nanang HendarnoDirektur Strategic Business Development & Portofolio: Seno SoemadjiDirektur Human Capital Management: Henry ChristiadiDirektur IT Digital: Faizal Rochmad DjoemadiDirektur Wholesale & International Service: Honesti Basyir

    Berikut Susunan Komisaris Telkom 2025

    Komisaris Utama: Angga Raka PrabowoKomisaris Independen: Yohanes SuryaKomisaris Independen: Deswandhy AgusmanKomisaris: Ossy DermawanKomisaris: IsmailKomisaris Independen: Rizal MallarangengKomisaris: Rionald SilabanKomisaris: Silmy Karim

    (afr/afr)

  • Daftar Lengkap Jajaran Direksi dan Komisaris Telkom Indonesia 2025

    Daftar Lengkap Jajaran Direksi dan Komisaris Telkom Indonesia 2025

    Jakarta –

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan jajaran direksi dan komisaris terbaru. Berikut daftarnya.

    Rapat digelar pada Hari Selasa, 27 Mei 2025 yang berlokasi di Ballroom Hotel Four Seasons, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 18 pada pukul 14.00 WIB. Hasilnya cukup mengejutkan.

    Salah satunya mengesahkan Dian Siswarini sebagai direktur utama. Dian menggantikan Ririek Adriansyah yang telah menjabat dirut sejak RUPST Mei 2019.

    Sebelumnya, Dian tidak meneruskan kepemimpinannya di XL Axiata, setelah operator seluler ini merger dengan Smartfren. Dirinya mengundurkan diri pada bulan Desember 2024.

    Dian menjadi orang nomor satu di operator seluler yang identik warna biru ini dari tahun 2015. Selama karirnya di XL Axiata, Dian menjadi pelopor operator seluler yang menghadirkan fixed mobil covergence (FMC), pemberdayaan perempuan melalui Sisternet, dan XL Axiata tetap berkontribusi di tengah ekonomi yang menantang saat ini.

    Selain itu, hal yang patut menjadi sorotan ialah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka, yang resmi menjabat sebagai Komisaris Utama. Dirinya menggantikan Bambang Brodjonegoro.

    Angga merupakan sosok anyar di industri telekomunikasi. Ia menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan sekarang masih aktif menjadi Wamenkomdigi Meutya Hafid.

    Lantas bagaimana dengan jabatan lainnya? Berikut nama-nama lengkap yang saat ini mengisi posisi direksi dan komisaris Telkom Indonesia.

    Susunan Direksi Telkom 2025Direktur Utama Telkom: Dian SiswariniWakil Direktur Utama: Muhammad AwaluddinDirektur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo SyailendraDirektur Enterprise & Business Service: Verenita YosephineDirektur Network: Nanang HendarnoDirektur Strategic Business Development & Portofolio: Seno SoemadjiDirektur Human Capital Management: Henry ChristiadiDirektur IT Digital: Faizal Rochmad DjoemadiDirektur Wholesale & International Service: Honesti BasyirSusunan Komisaris Telkom 2025Komisaris Utama: Angga Raka PrabowoKomisaris Independen: Yohanes SuryaKomisaris Independen: Deswandhy AgusmanKomisaris: Ossy DermawanKomisaris: IsmailKomisaris Independen: Rizal MallarangengKomisaris: Rionald SilabanKomisaris: Silmy Karim

    (hps/asj)

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.