Xcloud.id

Tag: Sigit Wijatmoko

  • Kesiapsiagaan bencana perlu didiskusikanoleh OPD dan masyarakat

    Kesiapsiagaan bencana perlu didiskusikanoleh OPD dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyebutkan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus sering didiskusikan, baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat.

    “Dengan itu maka akan lebih kuat kepedulian dan pemahaman kita tentang bagaimana melakukan mitigasi maupun antisipasi dari kebencanaan itu semua,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Sigit kemudian mendorong kolaborasi akademisi, dunia usaha (bisnis), komunitas (masyarakat), dan media bersama pemerintah untuk terus berinovasi dalam antisipasi maupun penanganan kebencanaan.

    “Bagaimana sebetulnya menumbuhkan tanggung jawab dan rasa cinta kita akan lingkungan sekitar. Rasa kepedulian yang diwujudkan dalam kesiapsiagaan maupun ketangguhan terhadap mitigasi dan tanggap di dalam melawan bencana,” jelas dia.

    Dia berharap budaya siaga bencana di masyarakat serta langkah nyata dalam mewujudkan kota yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan, dapat diperkuat.

    Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

    Salah satunya dengan menumbuhkan budaya sadar bencana sejak dini melalui jalur pendidikan.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengingatkan bencana adalah ancaman nyata yang dapat jadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja.

    Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi kunci penting untuk melindungi nyawa, harta, benda, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

    BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki visi dan misi dalam mewujudkan ketangguhan kota Jakarta dalam menghadapi bencana.

    “Pendidikan kesiapsiagaan bencana merupakan hal yang sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya meminimalkan dampak buruk dari bencana,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gak Cuma Jualan, Jaga Lingkungan Jadi Komitmen Chery di Indonesia

    Gak Cuma Jualan, Jaga Lingkungan Jadi Komitmen Chery di Indonesia

    Jakarta –

    PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyadari keberlangsungan ekosistem lingkungan menjadi perhatian bersama. Demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan, Chery Sales Indonesia bersama Forum Purna Pejabat (FPP) Pemprov DKI Jakarta, berpartisipasi dalam penanaman pohon produktif di Waduk Karian, Pesantren La Tansa Lebak, Banten.

    Dalam siaran pers yang diterima detikOto, program kesetiakawanan sosial pelestarian lingkungan yang digagas FPP DKI Jakarta, merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif dalam menjaga kelestarian alam. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren (Ponpes) La Tansa, yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Karian.

    “Chery bersama FPP Pemprov DKI Jakarta dengan penuh semangat menginisiasi gerakan penghijauan melalui penanaman berbagai jenis pohon produktif serta pohon khas Jakarta yang ikonik, seperti Alpukat dan Cempedak yang kaya manfaat,” tutur Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan.

    Rifkie menambahkan pemilihan jenis pohon produktif ini diharapkan juga memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Lebak dan sekitarnya.

    “Dengan demikian, program tersebut menciptakan sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan,,” Rifkie menambahkan.

    Sebagai wujud komitmen terhadap mobilitas berkelanjutan dan kepedulian lingkungan, Chery melepas unit kendaraan terbaiknya yang didominasi kendaraan listrik (EV), antara lain Chery OMODA E5 dan Chery J6 yang tampil fenomenal di industri Otomotif Tanah Air. Acara pelepasan dilangsungkan di Balai Kota DKI Jakarta dan diresmikan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jakarta, Sigit Wijatmoko.

    Demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkesinambungan, Chery Sales Indonesia bersama Forum Purna Pejabat (FPP) Pemprov DKI Jakarta, berpartisipasi dalam penanaman pohon produktif di Waduk Karian, Pesantren La Tansa Lebak, Banten. Foto: dok. Chery Sales Indonesia

    Rombongan kemudian bergerak menuju Lebak, Banten, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan meliputi penanaman sekitar 300 bibit pohon dan pelepasan 200 bibit ikan. Kegiatan ini menjadi simbolisasi sinergi dan dimulainya aglomerasi dalam upaya pelestarian lingkungan.

    Adapun kegiatan tersebut sejalan dengan visi keberlanjutan global Chery yang mengusung tema For Us For Future. Sebagai perusahaan otomotif yang terus berinovasi dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan, Chery juga aktif dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di berbagai negara.

    Di tingkat global, Chery telah bekerja sama dengan UNICEF untuk peningkatan kesejahteraan anak-anak dan perlindungan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Sementara di Indonesia, Chery terus memperkuat kontribusinya melalui berbagai program keberlanjutan, termasuk inisiatif bersama FPP Pemprov Jakarta. Diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah besar dalam membangun lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

    “Ini adalah wujud nyata dari komitmen Chery dalam mendukung ekosistem berkelanjutan. Tidak hanya melalui teknologi kendaraan ramah lingkungan, melainkan juga melalui aksi nyata dalam pelestarian alam,” tutup Rifkie.

    (lth/rgr)

  • Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    Reklamasi Dekat Pulau Pari Terindikasi Pelanggaran, Menteri KKP Jatuhi Sanksi Korporasi

    loading…

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran menggelar raker bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan reklamasi dekat Pulau Pari , Kepulauan Seribu terindikasi melanggar peraturan. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi korporasi yang melakukan pengembangan destinasi wisata.

    Hal itu diungkapkan Trenggono saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Pemanfaatan pulau untuk pariwisata di Pulau Pari dilakukan PT CPS. “Statusnya KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang diterbitkam pada 12 Juli 2024 untuk cottage apung dan dermaga wisata luasnya 180 hektare, terindikasi pelanggaran dengan melakukan reklamasi tanpa izin,” ujar Trenggono.

    Aktivitas pengerukan dengan alat berat yang viral di Pulau Pari dilakukan PT CPS dalam area KKPRL. “Area di sekitar kegiatan pengerukan menggunakan backhoe berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik,” ucapnya.

    Menurut dia, pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan PT CPS terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Dengan temuan itu, PT CPS terindikasi melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.

    Dalam klausul itu menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa persetujuan kesesuaian kegiatan ruang laut dari Menteri KKP.

    “Rencana tindak lanjut, KKP mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan,” tegas Trenggono.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas pengerukan pasir di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Asisten Pemerintahan Setda Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pengerukan pasir dengan melakukan pembabatan hutan mangrove itu terjadi di Pulau Biawak yang merupakan pulau private. Hasil penyelidikan aktivitas pengerukan pasir tidak berizin.

    (jon)

  • Heboh Pengerukan Pasir di Dekat Pulau Pari Kepulauan Seribu, Ternyata Tak Berizin

    Heboh Pengerukan Pasir di Dekat Pulau Pari Kepulauan Seribu, Ternyata Tak Berizin

    loading…

    Pengerukan pasir menggunakan alat berat di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Aktivitas tersebut dihentikan Pemprov DKI karena tidak berizin. FOTO/X @Kopipait__78

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghentikan aktivitas pengerukan pasir di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu . Aktivitas pengerukan pasir tidak berizin itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menghebohkan publik.

    Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pengerukan pasir yang juga diduga melakukan pembabatan hutan mangrove itu terjadi di Pulau Biawak yang merupakan pulau privat. Namun, hasil penyelidikan aktivitas pengerukan pasir tidak berizin.

    “Kaitan dengan berita di media sosial pertanggal 17 Januari 2025, kami langsung bertindak melalui Plt Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bahwa kegiatan itu ada di wilayah Pulau Biawak yang merupakan pulau private, artinya pulau yang dimiliki oleh orang-orang. Namun langsung dilakukan pengecekan bahwa izin KKPRL-nya belum diurus atau belum diterbitkan,” ujar Sigit kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    “Maka seketika teman-teman dari Pemkab melakukan penghentian pembangunan di lokasi dimaksud,” tambahnya.

    Sigit menekankan Pemprov DKI Jakarta tak tinggal diam langsung menindaklanjuti kasus pengerukan pasir di dekat Pulau Pari itu.

    “Jadi kami langsung proaktif, meskipun itu ada di wilayah private, tetapi karena tidak dilengkapi dengan izin, maka langsung proses penghentian. Oke ya, sementara itu ya, artinya saya juga mengikuti tentang Pulau Pari, depan Pulau Biawak, belum ada izin KKPRL-nya, tapi ya pilih orang yang mengikuti,” ungkapnya.

    (abd)

  • Warga Sunter yang Menolak Digusur

    Warga Sunter yang Menolak Digusur

    JAKARTA – Pemprov DKI menggusur sejumlah bangunan tempat usaha rongsokan dan tempat tinggal warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 14 November.

    Para korban mempertanyakan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya tak akan melakukan penggusuran. 

    Warga pun mengklaim, mereka merupakan pendukung Anies saat Pilkada 2017.

    “Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye,” kata salah satu warga, Subaidah, dilansir Antara, Sabtu 16 November.

    Penggusuran ini sempat berujung bentrok karena warga tak mau pergi dari tempat tinggal mereka. Sejumlah warga masih bertahan hingga hari ini.

    Pada masa kepemimpinan Anies, dia sempat menjanjikan tak akan melakukan penggusuran. Pada Jumat 13 Januari 2017, dia pernah bilang, “Kami tidak akan menghilangkan orang miskin melalui penggusuran. Kami akan melakukan penataan ulang kota atau tour by renewal.”

    Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, warga sudah ditawarkan rumah susun di kawasan Marunda sebagai pengganti, namun tak ada yang mau menerimanya dan memilih bertahan di sana.

    “Kita siapkan rusun Marunda, tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar, karena rata-rata hanya sebagai tempat usaha (di Sunter),” kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 November.

    “Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal (lama), ada di Penggilingan, ada di daerah Kebon Bawang. ada ke Tanah Abang,” ujar dia.

    Sigit menambahkan, warga yang menentang itu tidak terdaftar dalam daftar pemiluh tetap dan tak ikut Pilkada Jakarta 2017. “(Mereka) ikut pemilu aja enggak kok. Itu klaim atas nama pemilih siapa?” kata Sigit.

    Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, menata Jakarta tak mungkin tanpa penggusuran. Karenanya, kalau Anies berjanji tak akan menggusur, itu adalah hal yang mustahi. Gembong menambahkan, apa yang dijanjikan Anies pada kampanye hanyalah sebuah ingkar.

    “Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran. Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujar Gembong.

    Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi soal penataan kawasan Sunter sejak September lalu. Mereka telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lokasi tersebut kepada warga yang menghuni tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah. 

    Penggusuran ini dilakukan karena wilayah tersebut akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan.

    Ada dua hal penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu penataan pembangunan jogging track sepanjang jalan inspeksi Danau Selatan (danau 1); sepanjang RW 001, 005 & 006

    Kedua, penataan pengembalian fungsi saluran yang terintegrasi dengan Danau Sunter Selatan (danau 2) sebagai solusi dalam menangani bencana banjir ketika musim hujan.

  • DKI kemarin, Penetapan UMP hingga Pj Gubernur temui korban kebakaran

    DKI kemarin, Penetapan UMP hingga Pj Gubernur temui korban kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Rabu (11/12) yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 Jakarta sebesar Rp5.396.761 hingga Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau lokasi kebakaran dan posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

    1. UMP DKI Jakarta Rp5,396 juta

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp5.396.761 atau naik sebesar 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp5.067.381 per bulan.

    “Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen, sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,” kata Teguh di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. BPBD DKI gandeng swasta untuk solusi banji Warga punya tenggang waktu 30 hari untuk bayar retribusi sampah

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan warga atau subjek retribusi di rumah tinggal mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayar biaya retribusi pelayanan kebersihan (sampah) yang mulai dibebankan pada 1 Januari 2025.

    Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar Supalal mengatakan durasi waktu tersebut dimulai sejak warga menerima surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) pada lima hari kerja pertama setiap bulan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DPRD DKI kawal APBD 2025

    DPRD DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terealisasi sesuai jadwal.

    “Kami akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI buka posko layanan kependudukan bagi korban kebakaran di Kemayoran

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membuka posko layanan kependudukan bagi korban kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

    “Hari ini kami mulai gelar layanan posko kependudukan bagi warga terdampak kebakaran di Kemayoran. Posko ini terbuka di SDN Kebon Kosong 09,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pj Gubernur DKI temui korban kebakaran di posko pengungsian

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Rabu pagi meninjau lokasi kebakaran dan posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Teguh datang pukul 07.15 WIB mengenakan pakaian dinas harian (PDH) putih bersama Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko serta jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus).

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur DKI temui korban kebakaran di posko pengungsian

    Pj Gubernur DKI temui korban kebakaran di posko pengungsian

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Rabu pagi meninjau lokasi kebakaran dan posko pengungsian di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Teguh datang pukul 07.15 WIB mengenakan pakaian dinas harian (PDH) putih bersama Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko serta jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus).

    Saat tiba di SDN 09 Kebon Kosong, Teguh memantau pasokan bantuan logistik di posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    Lalu, Teguh berkunjung ke posko pengungsian milik Dinas Sosial DKI Jakarta dan posko kesehatan milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Teguh juga berbincang dengan warga korban terdampak kebakaran.

    Saat berbincang, Teguh memperkenalkan dirinya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan menanyakan kabar warga terdampak kebakaran. Selain itu, Teguh juga menanyakan terkait kebutuhan dan fasilitas warga di posko pengungsian.

    “Bagaimana kebutuhan di sini? Kabar bapak-ibu gimana?,” kata Teguh di dalam tenda pengungsian.

    Saat itu jajaran Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Palang Merah Indonesia (PMI) sedang membagikan sarapan sambil mengecek kondisi warga. Sedangkan di posko BPBD DKI Jakarta banyak bantuan logistik berupa terpal, dan peralatan sekolah.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berkomitmen mengawal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota secara akurat dan transparan.

    ” Hasil rekapitulasi hari ini merupakan cermin dari partisipasi warga Jakarta dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam penghitungan hasil pemungutan suara sangatlah penting,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu.

    Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung KPU dan semua pihak yang terlibat untuk mengawal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar.

    Hal ini untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat hingga menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan transparan.

    “Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen adalah kunci untuk menjaga integritas. Saya percaya, dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama,” ujar Arifin.

    Arifin turut mengapresiasi stakeholders terutama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang selama ini telah mendukung dan mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

    Menurut Arifin, Pilkada Jakarta 2024 ini juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tetap terjaga.

    “Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan,” ucap Arifin.

    Pembukaan rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkeys, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dan perwakilan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

    Lalu perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (31/10) masih layak untuk disimak kembali antara lain Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas.

    Selain itu DKI normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Pengadegan dan Rawajati.

    Berikut rangkumannya:

    Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara pemilu tak mempersulit wartawan yang sedang bertugas termasuk dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Media ini kan kerjanya untuk menjalankan hak konstitusional. Masyarakat itu ingin tahu penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Mereka butuh itu, informasi tentang tahapan dan lain-lain. Dan media membantu untuk itu. Oleh karenanya, buka aksesnya ketika mereka bertanya. Jangan dipersulit,” ujar dia di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Disnakertransgi DKI nantikan keputusan MK soal UMP 2025

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Cipta Kerja sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “Kami lagi menunggu putusan MK kaitan dengan UU Cipta Kerja. Nanti kalau sudah inkrah, di Kementerian akan menyusun aturan main, mekanisme, apakah tetap pakai PP Nomor 51 dengan diskusi atau pakai PP yang baru,” kata Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho di Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Teguh Setyabudi uji coba makan bergizi gratis di Kepulauan Seribu

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMA Negeri 69, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

    “Sambutan yang positif dan Inshaa Allah kita akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah kita lakukan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Teguh saat dijumpai di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Arsip foto – Pekerja menggunakan ekskavator mengeruk lumpur endapan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta, Jumat (13/9/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/tom.

    DKI normalisasi Kali Ciliwung yang lintasi Pengadegan dan Rawajati

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Kelurahan Pengadegan dan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk mereduksi luapan air yang menjadi penyebab banjir.

    “Sementara tujuan dari normalisasi tersebut yaitu tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jaksel kejar 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang BAB sembarangan

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengejar sebanyak 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang buang air besar (BAB) sembarangan atau open defecation free (ODF) pada 2024 untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang bersih.

    “Jakarta Selatan saat ini baru 10 kelurahan atau 15,38 persen dari 65 kelurahan di Jakarta Selatan yang mencapai ODF,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dalam acara pembinaan Kota Sehat Tahun 2024 di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024